Satran Koarmatim Laksanakan Latihan TPR Di Perairan Tuban

KRI Pulau Rimau-724 dalam Latihan Tindakan Perlawanan Ranjau II/2011 (TPR II/2011) di daerah latihan sekitar perairan Merkawang–Tuban Jawa Timur, Kamis (12/05).

12 Mei 2011, Surabaya (Dispenarmatim): Satuan Kapal Ranjau Komando Armada RI Kawasan Timur (Satranarmatim) melaksanakan kegiatan Latihan Tindakan Perlawanan Ranjau II/2011 (TPR II/2011) dengan melibatkan unsur Penyapu Ranjau KRI Pulau Rimau-724, 1 Tim Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim, 1 Tim Dinas Penyelamatan bawah Air (Dislambair), 1 Tim Dinas Hydro Oceanografi (Dishidros), Laboratorium Induk Senjata (Labinsen), dan Arsenal. Latihan ini dilaksanakan di perairan Merkawang Tuban Jawa Timur.

Latihan Tindakan Perlawanan Ranjau (TPR) di bawah tanggung jawab Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, bertempat di daerah latihan sekitar perairan Merkawang–Tuban Jawa Timur selama 25 hari yang di mulai tanggal 28 April 2011 sampai dengan 22 Mei 2011. Pelaksanaan Latihan TPR II/2011 diawali dengan Upacara pembukaan di lapangan Satranarmatim, bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Komandan Satuan Tugas Latihan (Dansatgaslat) TPR II/2011 Kolonel Laut (P) Benny Sukandari,S.E.,M.M. yang sehari-hari menjabat sebagai Dansatranarmatim.


Perairan Tuban (Pantai Utara Jawa) merupakan salah satu perairan di wilayah Indonesia yang secara fakta masih banyak tertanam ranjau-ranjau ex Perang Dunia II (PD-II) yang disebar oleh Jepang untuk menghambat invasi sekutu di Pulau Jawa. Kondisi perairan Merkawang – Tuban masuk dalam kategori daerah ranjau karena meskipun ranjau-ranjau tersebut telah berumur lebih dari 65 tahun namun masih memiliki kemampuan ledak dan membahayakan apabila terpengaruh oleh aktivitas yang mengandung unsur keakustikan, kemagnetan maupun tekanan dari pengguna laut pada level tertentu.

Tindakan Perlawanan Ranjau dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pertama adalah Tahap Deteksi dengan menggunakan peralatan Magnetometer, Side Scan Sonar (SSS), dan Sub-Bottom profiling untuk mencari keberadaan kontak di dasar laut. Setelah didapatkan kontak, maka dilaksanakan tahap Klasifikasi yaitu untuk memastikan kontak yang didapatkan tersebut menyerupai ranjau (minelike contact) atau tidak menyerupai ranjau (non-minelike contact). selanjutnya dilaksanakan tahap Identifikasi dengan menggunakan penyelam ranjau (mine diver) dengan kualifikasi EOD (Explosive Ordnance Disposal), dimaksudkan untuk memastikan jenis ranjau yang didapatkan. Selanjutnya adalah tahap Netralisasi dengan cara peledakan (demolisi) menggunakan Bom Laut, sehingga tidak lagi membahayakan bagi pengguna laut di daerah tersebut.

Latihan TPR merupakan rangkaian kegiatan upaya meniadakan ranjau dari suatu perairan guna menjamin keamanan perairan yang dipergunakan untuk aktivitas / lalu lintas bagi pengguna laut lainnya. Pada konteks masa damai seperti ini, keamanan perairan menjadi prioritas utama dalam mendukung pembangunan nasional. Latihan diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman serta dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, juga pemerintah setempat dalam menunjang pembangunan sesuai otorita daerahnya.

Sumber: Dispenarmatim

Parlemen Korea Menawarkan Peningkatan Kerjasama Pengadaan Alutsista

T-50. (Foto: KAI)

12 Mei 2011, Jakarta (ANTARA News): Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan Song Young-sun dan Lee Jin-sam Anggota Parlemen bidang Pertahanan Korea Selatan, membahas peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara dan pengadaan Alutsista.

Parlemen Korea Selatan menawarkan kerjasama pengadaan alutsista Pesawat T-50 dan Kapal Selam. Serta latihan operasi militer bersama antara Korea Selatan dan Indonesia di teritorial Indonesia.

Ketua Komisi I yang membidangi Pertahanan Mahfud Siddiq mengatakan keinginan Parlemen Indonesia dalam hal peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia Dan Korea Selatan, tidak hanya semata kerjasama pengadaan alutsista, tetapi parlemen Indonesia menginginkan kerjasama lebih kepada kerjasama peningkatan industry pertahanan. “Kerjasama Pertahanan lebih kepada peningkatan industry pertahanan,” tegasnya.

Menurut Mahfud, seiring dengan peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea , Komisi I sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industry Pertahanan, yang didalamnya juga akan mengatur kerjasama antara Pemerintah Negara Indonesia dengan Negara lain di bidang pertahanan.

Menhan Terima Kunjungan Anggota Parlemen Bid. Pertahanan Rep. Korea

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dengan didampingi Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.Ip dan Kapuskom Publik Kemhan Kol. Inf. Hartind Asrin, Rabu (11/5) menerima kunjungan kehormatan anggota Parlemen Bidang Pertahanan Rep. Korea (Defense Committee of the National Assembly Rep. Korea) Park Sang-Chun beserta rombongan di kantor Kemhan, Jakarta.

Maksud kunjungannya kali ini seperti disampaikan salah seorang delegasi parlemen bidang Pertahanan Rep. Korea yang sekaligus juga pengamat militer adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara di semua sektor kehidupan seperti bidang perekonomian tetapi lebih khusus adalah kerjasama di bidang pertahanan. Selain itu disampaikan kepada Menhan juga bahwa kerjasama kedua negara yang dibangun selama ini didasarkan pada azas saling percaya.

Menjawab hal tersebut, Menhan menyatakan bahwa kerjasama di bidang pertahanan yang telah terjalin antara Indonesia dengan Rep. Korea selama ini sudah cukup baik terlebih lagi Indonesia saat ini sedang membangun industri pertahanan. Untuk itu dukungan Korea dalam membangun industri pertahanan Indonesia sangatlah penting dan Menhan menyatakan kepuasannya atas kerjasama yang telah dibangun selama ini antara kedua negara di sektor industri pertahanan.

Menhan menambahkan bahwa beberapa alutsista Indonesia merupakan hasil produksi industri pertahanan Korea dan beberapa hal yang patut mendapat penghargaan diantaranya mengenai sistem jual beli. Selain itu juga kesediaan Rep. Korea dalam Transfer of Technology (ToT) serta kesediaannya bersama-sama dengan Indonesia dalam membangun proyek industri pertahanan Indonesia.

Dijelaskan Menhan bahwa dalam lima tahun ini Indonesia memiliki anggaran sekitar $ 7 miliar untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia yaitu kekuatan darat, udara dan laut. Untuk itu Menhan berharap dengan anggaran yang dimiliki, Indonesia dapat menemukan mitra yang memahami keinginan Indonesia untuk membangun industri pertahanannya.

Sumber: DPR RI/DMC

Pangdam Mulawarman: TNI Sendirian Mengurus Perbatasan

11 Mei 2011, Balikpapan (TEMPO Interaktif): Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman, Mayor Jenderal Tan Aspan, menyatakan hingga saat ini hanya TNI yang benar-benar mengurusi perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia. TNI tidak hanya menjalankan tugas pengamanan perbatasan, tapi bahkan menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah perbatasan.

"Saya bicara fakta. Diperbatasan, prajurit saya juga mengajar dan jadi guru di sekolah," kata Tan Aspan, Rabu, 11 Mei 2011. "Tetapi, tugas utama kami tetap menjaga kedaulatan negara."

Sekolah-sekolah itu pun, menurut Tan Aspan, biasanya merupakan hasil swadaya antara prajurit TNI dengan masyarakat setempat. Kodam Mulawarman menyediakan tenaga pembangunan fisik sekolah, sedangkan masyarakat menyiapkan perlengkapannya.

Pos TNI di perbatasan tak bisa mengelak dari peran ganda. Mereka menjalankan fungsi sebagai pusat pendidikan hingga kesehatan bagi masyarakat setempat. Alhasil, tentara mau tak mau harus bisa menjadi guru, dokter, atau perawat. Salah satu contohnay di wilayah perbatasan Sungai Ular Sebatik Nunukan Kalimantan Timur yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan sekolah. Masyarakat terpaksa menyeberang ke Pulau Nunukan untuk memperoleh pengobatan hingga pendidikan.

Kodam Mulawarman mengiriman 650 personil untuk mengamankan wilayah perbatasan di Kalimantan. Pasukan ini berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri (Yonif) 631 Nunukan dan Batalyon 611 Awang Long Samarinda.

Tan Aspan mempertanyakan kinerja pemerintah daerah serta sejumlah kementerian yang semestinya turut mengurusi permasalahan perbatasan negara. TNI bisa menjadi alternatif back up bantuan penanganan infrastruktur perbatasan. "Saya tahu banyak kementerian yang punya program untuk perbatasan. Jadi, mari kita sinergikan agar rakyat merasakan adanya NKRI," kata Tan lebih lanjut.

Kodam VI/Mlw Siap Membuka Jalan di Perbatasan RI – Malaysia

Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Tan Aspan selaku Pangkolakops Pam Perbatasan melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Krayan pada (Kamis, 5/5/2011) dan Nunukan (Jumat, 6/5/2011). Hal ini di maksudkan untuk memastikan kondisi para prajurit yang bertugas di daerah perbatasan dan memberikan mereka suport agar tetap bersemangat. Di samping itu untuk mengecek sarana dan prasarana serta kendala teknis di lapangan.

Warga Kecamatan Krayan di perbatasan RI-Malaysia, meminta kepada Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian kepada mereka, tentang akses jalan yang menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dipenuhi guna mengatasi keterisolasian mereka selama ini. Hal tersebut disampaikan warga kepada Panglima Kodam VI/Mlw Mayjen TNI Tan Aspan.

Sementara warga Kabupaten Nunukan juga menyampaikan hal senada. Kemudian Pangdam /Mlw beserta rombongan mengunjungi Pos Perbatasan Siemanggaris serta Pos Perbatasan Sungai Ular. Menyikapi sarana dan prasarana yang tersedia di pos pengamanan perbatasan, Pangdam VI/Mlw menyampaikan sementara ini tidak ada hambatan, buktinya tugas Pam Perbatasan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada prinsipnya Kodam VI/Mlw siap membuka jalan-jalan di daerah terisolir, khususnya di kawasan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia. Pembukaan jalan dimaksud bisa dilakukan melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). Panglima Kodam VI/Mlw Mayjen TNI Tan Aspan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, mengenai kesiapan Kodam VI/Mlw membangun jalan-jalan di perbatasan. Dengan TMMD biaya pembangunan dapat lebih efisien. Selama ini Kodam VI/Mlw selalu berupaya mensinkronisasikan programnya dengan pemerintah daerah, khususnya program untuk membantu pembangunan jalan di perbatasan. Rencana, Juni nanti Kodam VI/Mlw akan mengadakan TMMD.

Sumber: TEMPO Interaktif/Kodam VI

Prajurit Yoninf 406 Latihan Pratugas

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono memeriksa pasukan pada upacara pembukaan Latihan Pratugas Yonif 406/Chandra Kusuma, di Bantir, Sumowono, Kabupaten Semarang, Selasa (10/4). Latihan bertujuan untuk menambah kemampuan personel dalam aspek tempur, intelejen, teritorial dan administrasi untuk bekal para prajurit sebelum ditugaskan ke daerah rawan Maluku pada Juni mendatang. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/ss/pd/11)

10 Mei 2011, Semarang (ANTARA News): Sebanyak 488 prajurit Batalyon Infanteri 406/Chandra Kusuma mengikuti latihan pratugas di medan latihan Bantir Sumowono, Kabupaten Semarang, Selasa, sebelum ditempatkan di Maluku untuk mengemban misi perdamaian.

Latihan pratugas yang direncanakan selama satu bulan itu, dibuka Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayor Jenderal Langgeng Sulistyono.

Saat membacakan amanat upacara pembukaan, Pangdam mengatakan dalam latihan pratugas in,i para prajurit akan menerima latihan teknik dan taktik militer, mulai dari gerakan perorangan sampai gerakan dalam hubungan satuan, serta dibekali pengetahuan praktis mengatasi krisis.

"Hal tersebut bertujuan agar para prajurit memiliki kemampuan teknik dan taktik yang meliputi aspek tempur, intelijen, teritorial, dan administrasi sehingga mampu melaksanakan operasi bantuan dalam tugas-tugas pengamanan di daerah rawan dengan benar," katanya.

Para prajurit yang mengikuti latihan pratugas juga diminta dapat memanfaatkan waktu latihan yang relatif singkat dengan seefektif mungkin dan mengikuti serta mematuhi instruksi pelatih.

Sejumlah prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma berlari bersama usai upacara pembukaan Latihan Pratugas Yonif 406/Chandra Kusuma, di Bantir, Sumowono, Kabupaten Semarang, Selasa (10/4).(Foto: ANTARA/R. Rekotomo/ss/pd/11)

Sejumlah prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma meneriakkan yel-yel pasukan. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/ss/pd/11)

Khusus kepada penyelenggara latihan pratugas, Pangdam memerintahkan agar seluruh prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma diberik bekal tentang perkembangan situasi terkahir dan terus memantau dinamika situasi di daerah rawan Maluku yang masih berpotensi muncul konflik horizontal maupun vertikal.

"Dengan mencermati persoalan-persoalan tersebut, maka tugas utama para prajurit saat bertugas di Maluku adalah membantu pemerintah daerah dan kepolisian dengan status Bawah Komando Operasi Kodam XVI/Pattimura," ujarnya.

Pangdam mengungkapkan, prajurit juga bertugas menjaga, memelihara, dan memulihkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan kondisi aman melalui koordinasi yang baik antar aparat keamanan dan instansi lain di wilayah tersebut.

Menurut Pangdam, setiap prajurit harus mampu meningkatkan hubungan yang harmonis antara semua kelompok masyarakat sehingga jalinan kebersamaan dan rekonsiliasi yang selama ini sudah terwujud dapat dipertahankan.

"Prajurit harus dapat menempatkan diri sebagai mediator yang netral dengan mengedepankan jiwa Sapta Marga dan menjunjung tinggi Delapan Wajib TNI dalam menghadapi konflik yang melibatkan sejumlah kelompok karena berbeda pendapat atau pandangan," katanya.

Usai mengikuti latihan pratugas, pada bulan Juni 2011 prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma ditempatkan di Maluku untuk menggantikan tugas Batalyon 509/Kostrad selama satu tahun.

Sumber: ANTARA News

Desember 2011, Realisasi Hibah 24 F-16

F-16 TNI AU. (Foto: Lanud Iswahjudi)

10 Mei 2011, Jakarta (Jurnas.com): Realisasi hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia, dijadwalkan lebih cepat. Jika tidak ada halangan, kemungkinan Desember tahun ini segera direalisasikan. Meski begitu, program hibah masih harus melalui meja Kongres AS yang dijadwalkan Juli depan. “Atase pertahanan KBRI memberikan gambaran program ini perlu waktu dua sampai lima tahun. Tetapi, setelah kami bertemu Pentagon, berhasil mempercepat proses pengadaan itu yakni 2011, akhir Desember,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Pertemuan dengan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) merupakan salah satu agenda dari serangkaian kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke AS. Menurut Hayono, yang penting bagi Indonesia bukan memiliki pesawat supercanggih F-16 untuk mengimbangi negara tetangga atau lainnya. "Indonesia ingin ada penguatan industri pertahanan kita," kata Hayono.

Karena itu, dalam program ini, Indonesia mengajukan PT Dirgantara Indonesia (DI) sebagai partner, minimal pemeliharaan. ”Biaya pemeliharaannya sangat mahal kalau harus dikirim ke AS, atau Singapura yang sudah memiliki fasilitas itu,” katanya.

Hibah didasarkan pada program EDE (excess defend article) yang selama ini menjadi aturan di AS. EDE membolehkan AS menghibahkan alutista militernya kepada negara lain yang dianggap sahabat AS. “Negara yang dianggap compatible dengan nilai-nilai yang dimiliki AS, misalnya demokrasi dan penegakan HAM. Indonesia dianggap sudah memenuhi kriteria itu,” kata mantan tokoh Kosgoro ini.

Hibah ini merupakan hasil kunjungan Menteri Pertahanan AS Robert Gates ke Indonesia tahun silam. Laporan Indra Kusumawanto.

F-16 Harus Direparasi Total

MESKI dalam kondisi siap pakai tapi 24 F-16 hibah dari AS meski direparasi total. Sebab peralatan sudah banyak ketinggalan. “Intellectual property-nya, seperti peralatan komunikasi harus dipoles lagi dan bahkan diperbarui,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Komisi I menginginkan dikerja samakan dengan PT Dirgantara Indonesia juga minta enam pesawat tambahan buat cadangan. ”Agar bisa dikanibal suku cadangnya sebab jenis yang dihibahkan ini sudah tidak dibuat lagi,” kata Hayono.

Dalam Foreign Military Sales, US Air Force bertanggung jawab pada pemeliharaan namun harus menunjuk perusahaan lokal AS, dan siapa yang ditunjuk oleh FMS,nantinya akan menjadi kontraktornya. Bisa saja FMS menunjuk Lockheed Martin, pabrik pembuatnya. “Tapi kita minta Lockheed Martin harus bekerja sama dengan PT DI. Kalau sampai tidak, kita tolak hibah ini,” tegas Hayono. Laporan B Indra Kusumawanto.

Sumber: JURNAS

Komisi I Lakukan Intensifikasi dan Diversifikasi Kerjasama Militer RI Dengan Negara Sahabat

9 Mei 2010, Jakarta (DPR RI): Komisi I DPR RI tengah melakukan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai Negara-negara sahabat, diantaranya Perancis dan Italia.

Hal itu merupakan upaya Komisi I DPR RI dalam mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.

Kunjungan Komisi I DPR RI ke Negara Perancis dan Italia, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Perwakilan RI, termasuk mengetahui sejauhmana ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah, serta pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri telah dilaksanakan.

Di Negara Perancis 14 – 17 April 2011, Delegasi mengadakan pertemuan dengan Kalangan Industri Pertahanan Perancis yaitu DGA (Delegation Generale pour I’Armement = Direktorat Persenjataan Kemhan Perancis), DCNS (Direction des Constructions Navales Systemes & Services = Direktorat Galangan Kapal Sista&Jasa), DCI (Defense Conseil International = Konsultan Pertahanan Internasional), EADS (European Aeronautic Defence and Space Company = Perusahaan Aeronautika, Pertahanan, dan Luar Angkasa Eropa), CNIM (Constructions Industrielles de la Mediterranee = Konstruksi Industri Mediterania), Thales Raytheon Systems.

Saat melakukan kunjungan ke Perusahaan Thales, Delegasi juga bertemu dengan perwira-perwira TNI AU yang sedang melakukan pendidikan dan latihan dalam pengoperasionalan Radar, khususnya Radar yang ditempatkan pada wilayah perbatasan RI. Delegasi juga menjelaskan, bahwa akan dilakukan penjajakan kerja sama antara Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Industri Strategis Pertahanan Indonesia.

Dalam Pertemuan itu, Delegasi mendapatkan masukan mengenai program Industri Strategis Pertahanan Perancis, baik untuk matra darat, matra laut, maupun matra udara.

Perancis saat ini tengah meningkatkan program pertahanan, melalui peningkatan program persenjataan, pesawat militer, maupun sarana dan infrastruktur pertahanan.

Beberapa kerja sama Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Indonesia yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI menekankan pada peningkatan program pendidikan dan latihan serta transfer of technology.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Duta Besar RI di Paris merangkap Kepangeran Andora, diperoleh informasi bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan RI di Paris telah berjalan dengan baik.

KBRI Paris terdukung oleh 20 (dua puluh) orang home staff dan 38 (tiga puluh delapan) orang local staff, termasuk staf pribadi Dubes dan pengemudi KBRI.

KBRI Paris saat ini memiliki 7 (tujuh) buah aset tidak bergerak, yang terdiri dari 2 (dua) gedung kantor, Wisma duta, dan wisma DCM, serta 3 (tiga) apartemen untuk staf. Harga seluruh aset milik KBRI Paris bernilai €32.823.480. Secara umum, dukungan fasilitas yang dimiliki KBRI Paris sudah baik, namun terdapat beberapa kendala permasalahan dan tantangan yang dihadapi KBRI Paris dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks perlindungan WNI, KBRI tidak memiliki fasilitas penampungan untuk WNI bermasalah dan terlantar, serta mahasiswa Indonesia memerlukan penampungan sementara untuk transit.

Sedangkan rangka pelayanan delegasi dan tamu, KBRI menghadapi kendala terbatasnya jumlah kendaraan dan pengemudi. Dalam satu tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan 6 kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, tetapi baru akan mendapat penggantian dari pusat pada tahun 2012.

Strategi Pertahanan Italia

Di Negara Italia, Komisi I mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan Italia terkait dalam proses pengadaan peralatan pertahanan. Industri pertahanan Italia tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan. Industri Pertahanan harus mendapatkan ijin untuk menjual produk pertahanannya, untuk menghindari tri-angle, dan agar dapat dikontrol penggunaan industrinya.

Pemerintah Italia memberikan dukungan bagi pengembangan produk industri pertahanannya, dan Pemerintah tidak ada keharusan membeli produk dari industri pertahanannya.

Pengadaan peralatan pertahanan dilakukan secara langsung dan melalui tender terbuka, kecuali jika kebutuhan mereka untuk kepentingan security yang tidak dapat diumumkan. Dalam proses pengadaan, tidak ada pihak ketiga atau dapat dilakukan melalui proses Government to Government.

Komisi Pertahanan Parlemen Indonesia berkesempatan bertemu dangan Komisi Pertahanan Parlemen Italia. Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa Indonesia dan Italia telah memiliki payung kerja sama dalam bidang militer, yaitu Persetujuan RI – Italia mengenai kerja sama pertahanan yang ditandatangani di Roma pada bulan Oktober 2007.

Indonesia dan Italia juga telah memiliki Persetujuan Kerja Sama Pengembangan Corvette yang ditandatangani di Roma pada bulan April 2007 oleh Menhan RI dengan Menhan Italia. Namun demikian, kedua Negara belum dapat merealisasikan persetujuan kerja sama tersebut.

Pada tahun 2004 Kemhan Italia dan Kemhan Indonesia telah menandatangani MoU between the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia concerning Cooperation in the Field of Defense Equipment, Logistics, and Industry. Pihak Italia telah melakukan proses ratifikasi, namun Indonesia belum melakukan ratifikasi. Pihak Parlemen Italia meminta agar Indonesia dapat segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Delegasi akan menindaklanjuti kepada Pemerintah RI dan Parlemen untuk segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani.

Duta Besar RI untuk Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT, memberikan penjelaskan secara umum pelaksanaan tugas KBRI Roma telah berjalan dengan baik dan lancar.

Saat ini jumlah aset RI yang ada di Roma meliputi Gedung KBRI dan Wisma Duta dengan anggaran pemeliharaan terdukung dalam Anggaran KBRI Roma. Saat ini jumlah WNI di Italia menurut catatan KBRI Roma per Maret 2011 adalah 1322 orang.

Permasalahan WNI di Italia pada umumnya dilatarbelakangi karena ijin tinggal yang melebihi batas dan berselisih dengan majikan. Selain itu, terdapat ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Italia/Malta yang mengalami masalah berupa sakit, ditipu, telatnya pembayaran gaji, atau musibah lainnya. Sedangkan WNI di Cyprus umumnya bermasalah dengan statusnya yang illegal.

Dari hasil kunjungan Komisi I di Negara Perancis dan Italia dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin (F-PDIP) dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 April 2011, dengan diikuti 15 anggota lainnya Yahya Sacawiria (F-PDIP), Roy Suryo Notodiprojo, (F-PD) Mirwan Amir, (F-PD), Ramadhan Pohan (F-PD), Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD), Jeffrey Geovanie (F-PG), Fayakhun Andriadi (F-PG), Ir. Neil Iskandar Daulay (F-PG), Paskalis Kossay (F-PG) Theodorus J. Koekerits (F-PDIP), Sumaryoto (F-PDIP), Syahfan Badri Sampurno (F-PKS), Muhammad Nadjib (F-PAN).

Komisi I mengharapkan dapat ditingkatkan hubungan dan kerja sama antara kedua Negara di masa yang akan datang.

Sumber: DPR RI

Uji Coba Senjata Buatan Pindad

10 Mei 2011, Baturaja: Pada saat ini PT Pindad telah memproduksi berbagai macam alutsista guna kepentingan Pertahanan Nasional khususnya untuk keperluan TNI. Salah satu produksinya adalah Mortir 60 Komando, Mortir 60 LR dan Mortir 81 Tampela yang telah diuji coba pada tanggal 2 Mei 2011 di Daerah Latihan Puslatpur Kodiklat TNI AD.

Mortir buatan PT. Pindad yang diuji coba adalah Mortir 60 Komando 3 pucuk, Mortir 60 LR 3 pucuk dan Mortir 81 Tampela 3 pucuk dengan jarak penembakan maksimal 8 km.

Adapun Tim uji coba terdiri dari 15 orang PT Pindad yang dipimpin oleh Bapak Iriyanto, 1 orang dari Pussenif Kapten Inf Jainal Abidin dan 4 orang prajurit Puslatpur Kodiklat TNI AD.

Sumber: Puslatpur

Asops Danlantamal V Sambut kedatangan USS Guardian

10 Mei 2011, Surabaya (Dispen Lantamal V): Asisten Operasi (Asops) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Kolonel Laut (P) Maman Firmansyah menyambut kedatangan Kapal Perang Amerika USS Guardian-5 di Dermaga Gapura Surya, Surabaya, Selasa (10/5). Hadir pula pada kesempatan itu, Dansatkamla Lantamal V Letkol Laut (P) Eko Vidiyantho, Kadissyahal Letkol Laut (P) Didik Dhuwijantoko, Dantim Intel Lantamal V Letkol Laut (E) Yudhi Mardhiyono serta perwira staf Lantamal V lainnya.

USS Guardian-5 mengadakan kunjungan ke Kota Pahlawan dalam rangka mengadakan latihan bersama (Latma) Penyapuan Ranjau dengan Satuan Kapal Ranjau (Satran) Komando Armada RI Wilayah Timur (Koarmatim). Rencananya USS Guardian berada di Surabaya selama kurang lebih enam hari hingga 16 Mei 2011 mendatang.

USS Guardian (MCM-5). (Foto: US Navy)

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama merapat di Surabaya, di antaranya yaitu mengadakan rapat koordinasi dengan Perwira Satran Koarmatim, kunjungan kehormatan ke Pangarmatim Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, ke Danlantamal V Laksamana Pertama TNI M. Atok Urrahman, kunjungan kehormatan ke Walikota Surabaya, melaksanakan seminar dengan perwira TNI AL, mengadakan kunjungan ke KRI Pulau Rengat-711, open ship di atas USS Guardian untuk Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) dan SMA IPEM, undangan makan siang di USS Guardian, olahraga bersama, juga menerima kunjungan dari Cadet AAL dan masih manyak kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan di Surabaya.

Kapal perang Amerika ini dibuat pada tahun 1985 tepatnya pada tanggal 8 Mei 1985, dengan jenis Kapal anti peperangan ranjau , berat 1.389 ton, panjang 68 meter, lebar 12 meter,Draf 4,0 meter, system pendorong 4 kali mesin diesel 2 kali controllable/reversible pithch propellers, 2 kali daun kemudi dan 2 kali light-load electric motor, dengan kecepatan 14 knot (26 Km/jam, 16 mil perjam). USS Guardian ini di Komandani oleh Lieutenat Commander Kenneth R. Brown dengan ABK berjumlah 81 personel, terdiri dari enam perwira, dan 75 anggota.

Setibanya di Dermaga Komandan USS Guardian beserta perwira stafnya disambut dengan tarian Jejer Jaran Dahau yaitu tarian yang berasal dari Daerah Banyuwangi pimpinan sanggar tari Ani Dancer. Tarian ini menggambarkan prosesi menyambut kedatangan tamu agung atau tamu yang dihormati dan sebelum tari-tarian dimulai dengan pengalungan bunga.

Sumber: Lantamal V

TNI Musnahkan Patok Malaysia yang Dipasang di Wilayah RI

(Foto: Cakgapur)

10 Mei 2011, Pontianak (ANTARA News): Komandan Korem 121/Alambhana Wanawwai, Kolonel Inftri Toto Rinanto Sudjiman menyatakan, pihaknya telah memusnahkan dua patok ilegal yang bertanda Juru Ukur Pemetaan Malaysia (JUP) karena masuk wilayah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang sekitar 250 meter sehingga merugikan Indonesia.

"Atas penemuan itu sudah kami koordinasikan dengan aparat keamanan Malaysia dan mereka menyatakan dua patok itu ilegal sehingga langsung kami musnahkan," kata Totok Rinanto Sudjiman seusai menghadiri dengar pendapat dengan Gubernur Lemhanas di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak, Selasa.

Ia menduga, patok ilegal itu sengaja dibuat oleh warga negara tetangga itu, dengan tujuan untuk memperluas lahan pertanian mereka.

Danrem 121/ABW menyatakan, penemuan dua patok ilegal di sekitar Desa Sepidak, Kecamatan Jagoi Babang pada 21 April 2011 oleh masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan laporan camat ke Korem 121/ABW.

"Hingga saat ini permasalahan itu telah selesai. Untuk sementara kami belum menerima adanya kasus pergeseran patok tapal batas di tempat-tempat lain," ujar Totok.

Sementara itu, Camat Jagoi Babang Antonius Ale membenarkan, pihaknya bersama masyarakat telah menindaklanjuti temuan pergeseran patok tapal batas ke TNI.

Patok tapal batas ilegal itu ditemukan di rukun tetangga Sentabang, Dusun Kimdal, Desa Sepidak, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kampung Sitas, Distrik Bauk (setingkat kecamatan) Malaysia.

"Patok itu sengaja dibuat warga negara tetangga itu, kemudian lahan sekitar 250 meter yang masuk Indonesia itu digunakan untuk pertanian," ujarnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyesalkan, tindakan warga negara tetangga tersebut yang bisa merugikan Indonesia.

"Modus seperti itu sudah sering terjadi dengan tujuan mengambil hasil bumi seperti kayu dan menanami dengan perkebunan, seperti sawit," katanya.

Apalagi menurut Wagub Kalbar sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia adalah hutan lindung sehingga sangat rentan terjadinya pergeseran patok tapal batas dengan tujuan untuk aktivitas ilegal logging atau pembalakan hutan secara liar.

Panjang perbatasan darat antara Indonesia - Malaysia di Kalimantan mencapai 2.004 kilometer, terdiri dari Kalbar 857 kilometer dan Kalimantan Timur 1.147 kilometer.

Sumber: ANTARA News

Kapal Perang Taiwan Dipersenjatai Rudal Supersonik

(Foto: AFP)

9 Mei 2011, Taipei (Berita HanKam): Taiwan telah menempatkan rudal supersonik Hsiung Feng III di kapal perang sebagai respon pengembangan kekuatan angkatan laut Cina, ucap Lin Yu-fang anggota parlemen mengutip pernyataan Vice Admiral Lee Hao, Minggu (8/5).

Sejumlah kapal perang telah dipersenjatai rudal Hsiung Feng III, termasuk 8 frigate kelas Perry dan 7 kapal patroli. Nilai proyek pembelian rudal 413 juta dolar, tetapi tidak disebutkan jumlah rudal yang telah diproduksi.

Para analis militer mengatakan Hsiung Feng III, dirancang mampu mencapai kecepatan maksimal 2 atau 3 march.

Taiwan juga merencanakan membangun kapal patroli siluman dan dipersenjatai rudal tahun depan.

Sumber: AFP
Berita HanKam

Awak KRI Frans Kaisiepo-368 Menjadi Observer

5 Mei 2011, Beirut (Dispenarmatim): Tim Observer dari KRI Frans Kaisiepo-368 diberi kesempatan melihat langsung prosedur Tim Boarding Exercise BNS Madhumati P911 pada latihan bersama antara unsur-unsur Maritime Task Force/UNIFIL.

Kedua perwira KRI Frans Kaisiepo-368 yang diberi kesempatan sebagai Tim Observer tersebut adalah Lettu Laut (P) Ikhlas Makmur yang sehari-hari menjabat sebagai Kadiv PIT dan Lettu Laut (KH) Septo Harmoko yang sehari-sehari menjabat sebagai Dantim I Kopaska.

Komandan Maritime Task Force/UNIFIL Rear Admiral Luiz Henrique Caroli sebelumnya memberikan apresiasi positif kepada Tim Boarding Exercise KRI Frans Kaisiepo-368 yang telah melaksanakan latihan bersama dengan FGS Hyane P6130 pada tanggal 27 April 2011 dengan sukses, aman dan lancar. Latihan Boarding Exercise yang dilaksanakan oleh KRI Frans Kaisiepo-368 yang dilaksanakan sebelumnya merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh unsur Maritime Task Force/UNIFIL pada periode ini.

Selanjutnya beliau menyarankan kepada unsur Maritime Task Force/UNIFIL lainya untuk melasanakan latihan Boarding Exercise guna meningkatkan profesionlisme Tim Boarding Exercise tiap-tiap unsur.

Latihan Boarding Exercise kali ini yang dilaksanakan di Zone 1 Center pada pukul 14.00-15.00 LT tersebut melibatkan tiga unsur Maritme Task Force/UNIFIL yaitu KRI Frans Kaisiepo-368 (Indonesia) sebagai Replying Unit/MIO Commander, BNS Madhumati P911 (Bangladesh) dan FGS Mosel A512 (Jerman).

Pada Boarding Exercise kali ini, BNS Madhumati P911 sebagai Unit MTF melaksanakan MIO/hailing terhadap motor vessel yang diperankan oleh FGS Mosel A512. Selanjutnya data kapal yang diperoleh hasil hailing, dilaporkan kepada MIO Commander (KRI Frans Kaisiepo-368), selanjutnya dilaporkan ke Naval Operation Center (NOC)/Maritime Task Force/UNIFIL yang kemudian berkoordinasi dengan LAF-Navy. Atas dasar persetujuan dan permintaan LAF-Navy, agar dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Boarding. Selanjutnya MIO Commander (KRI Frans Kaisiepo-368) menginstruksikan Unit MTF (BNS Madhumati P911) melaksanakan pemeriksaan terhadap motor vessel tersebut (FGS Mosel A512) dengan didampingi oleh LLO dari LAF-Navy ESN Hassan Djafar.

Setelah selesai melaksanakan latihan Tim Observer dari KRI Frans Kaisiepo-368, BNS Madhumati P911, dan FGS Mosel A512 melakukan koordinasi serta menarik beberapa kesimpulan sebagai koreksi dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Boarding Exercise kali ini serta pelaksanaan Boarding Exercise berikutnya.

Sumber: Dispenarmatim