Masih Ada Tiga Titik Sengketa di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

22 Januari 2009, Jakarta -- Komandan Komando Resor Militer 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Dody Usodo Hargo mengatakan ada tiga titik yang masih disengketakan di batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste.

Tiga titik yang menyangkut penyelesaian batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste tersebut yakni Desa Manusasi dan Desa Memo, Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, serta Desa Noelbesi, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang seluas 1.036 ha.v Desa Manusasi memiliki luas 100 hektare dengan Distrik Oeccuse-Timor Leste.

Kementrian Luar Negeri, kata Dody, bahkan telah mengajukan surat protes ke pemerintah Timor Leste, terkait penyerobotan yang dilakukan di lokasi yang masih disengketakan tersebut.

Di mana di wilayah yang disengketakan tersebut, sesuai perjanjian antara Timor Leste dan Indonesia, tidak boleh ada aktifitas apapun sebelum proses penyelesaian berakhir.

Tapi kenyataanya di Desa Noelbesi, pada 2008 lalu pemerintah Timor Leste sempat membangun pos imigrasi, meski sudah dihentikan prajurit TNI. Di desa itu juga terdapat sekitar 40-an warga Timor Leste yang bermukim di wilayah Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Manusasi, pemerintah Timor Leste sempat membangun pos polisi di wilayah yang masih disengketakan sehingga diperintahkan untuk dihentikan.

Dandrem Dody Usodo menambahkan, masalah sengketa perbatasan ini sudah menjadi urusan diplomasi antara dua negara sehingga bukan merupakan tugas TNI, namun TNI tetap menjaga daerah perbatasan agar tidak diserobot oleh pihak lain.

"Karena sudah dilakukan diplomasi antara Indonesia-Timor Leste maka malasah itu bukan lagi merupakan urusan TNI," katanya.

TEMPO Interaktif

Rusia Harapkan Libya Realisasikan Kontrak Pembelian Senjata

Tiga kapal cepat rudal kelas Molniya Project 12421 dibeli Libya dari Rusia. (Foto: vympel-rybinsk.ru)

22 Januari 2009 -- Rusia mengharapkan sejumlah kontrak pengiriman jet tempur dan sistem pertahanan udara ke Libya ditandatangani pada 26 - 27 Januari, saat kunjungan Menteri Pertahanan Libya Mayjen Younis Jaber berkunjung ke Rusia.

Delegasi besar Libya yang akan tiba di Rusia, termasuk ahli pertahanan udara.

Pejabat Rusia Vyacheslav Dzirkaln mengatakan kunjungan delegasi ini tidak hanya murni masalah politik saja, tetapi juga dimungkinkan penandatangganan kontrak pengiriman senjata dan peralatan militer.

Libya dan Rusia telah memiliki lima kontrak pengadaan peralatan militer, diantaranya modernisasi tank T-72, memasok suku cadang, kapal cepat rudal kelas Molniya.

RIA Novosti/@beritahankam

Indonesia Minta Jepang Tingkatkan Kontribusi di Selat Malaka

Kapal penjaga pantai Jepang kelas Aso.

22 Januari 2010, Jakarta -- Wakil Menteri Pertahanan Jepang Kimoto Nakae bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut membahas masalah kerja sama kegiatan pertahanan RI-Jepang, keamanan di Selat Malaka, dan memastikan kehadiran Sjafrie dalam pertemuan kedua Jepang-ASEAN Maret mendatang.

"Saya mengusulkan agar Jepang sebagai pengguna meningkatkan kontribusinya dalam bantuan teknis untuk pengamanan di Selat Malaka," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin kepada wartawan usai pertemuan tersebut di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (22/01).

Bantuan teknis yang diharapkan, lanjut Sjafrie, berupa alat komunikasi. Alat ini dibutuhkan untuk membantu navigasi kapal di sepanjang jalur Selat Malaka.

Selama ini Jepang sebenarnya telah membantu pengamanan jalur perdagangan laut dunia tersebut. "Memang sudah memadai, namun intensitas kegiatan kan semakin tinggi, jadi harus ada keseimbangan antara kebutuhan dan ketersedian fasilitas alat komunikasi," kata Sjafrie.

Hanya saja, penyaluran bantuan ini memang tidak bisa langsung pada TNI, walaupun TNI yang melakukan patroli pengaman di Selat Malaka. Menurut Sjafrie, dalam ketentuan regulasi Jepang bantuan kepada militer tidak dimungkinkan. "Tapi tidak masalah, bisa lewat IMO bukan TNI, atau diarahkan ke Bakorkamla sebagai instansi pemerintah yang menanggani masalah pengamanan laut."

Terkait kualitas pengaman di Selat Malaka, Jepang menyatakan telah merasa terjamin. Apalagi patroli pengaman dilakukan secara bersama dan terkoordinasi oleh empat negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Selain Malaka, kedua pejabat juga membicarakan tentang kerja sama pendidikan untuk militer. Selama ini Jepang telah memberikan peluang kepada para taruna TNI untuk bersekolah di Jepang. Kuotanya dua untuk sekolah akademis dan satu untuk master.

"Kita minta ditambah satu untuk akademis dan satu untuk master. Mereka berjanji untuk memperjuangkan, walaupun ada kendala anggaran," ujar Sjafrie.

TEMPO Interaktif

Indonesia Jajaki Pembelian Alutsista ke China

TNI AL menghendaki rudal C-705 dipasang di kapal patroli yang saat ini sedang dibangun. (Foto: Matthew Saroff)

22 Januari 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia akan menjajaki rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) asal Republik Rakyat China. Bahkan, pemerintah juga akan berupaya dapat merakit produk alutsista China di Indonesia.

Penjajakan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, saat menjawab pers, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (22/1/2010) malam.

Sebelumnya, Djoko Suyanto bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mendampingi State Councelor RRC (Menko Polhukam) Dai Bingguo secara terpisah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, dan Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, pada Jumat siang dan sore.

Kunjungan Dai Bingguo beserta delegasi China ke Indonesia bertujuan untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama kemitaraan antara Indonesia dan China yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden China Hu Jin Tao saat kunjungan kenegaraan Presiden ke China.

Selanjutnya, kerja sama itu ditindaklanjuti oleh masing-masing Menko Polhukam kedua negara pada tahun 2006 dengan membentuk forum untuk menyusun rencana aksi. Rencana aksi sudah ditandatangani dan akan ditindaklanjuti di tingkat teknis oleh sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pertahanan dan Keamanan dan Kementerian Riset dan Teknologi.

"Kita memang pernah membeli alutsista China beberapa waktu yang lalu. Sekarang tidak lagi. Yang baru kita lakukan sekarang adalah penjajakan. Kita belum sampai kepada jenis alutsista seperti apa yang akan dibeli. Itu diserahkan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI sendiri," tandas Djoko.

Dikatakan Djoko, kerja sama pertahanan yang dilakukan kedua negara pada prinsipnya akan saling menguntungkan. "Kerja sama juga akan mengarah pada kerja sama industri pertahanan," tambah Djoko.

Djoko mengatakan, sejak kerja sama kemitraan dilakukan Indonesia dan China, sudah tercapai sejumlah kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman, seperti soal ekstradisi dan antipencucian uang.

Menurut Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, Boediono dalam pertemuan dengan Dai Bingguo menyambut baik dan mendukung kerja sama pertahanan kedua negara itu. "Ini sangat penting, terutama bagi kebutuhan dasar TNI dan pertahanan kita," ujar Yopie.

Yopie menambahkan, kerja sama Indonesia dan China akan semakin meningkat. "Tahun 2010 ini adalah 60 tahun peringatan hubungan Indonesia dan China," demikian Yopie.

KOMPAS.com

Penempatan Prajurit TNI di Tiga Pulau Terluar Belum Dilakukan

Sejumlah anggota Korps Marinir dari Pasmar-1 yang tergabung dalam Satgas Marinir (Satgasmar) Ambalat IX, mengikuti upacara penyambutan di Mako Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jumat (22/1). Sebanyak 136 prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgasmar Ambalat IX telah selesai menunaikan tugas mengamankan sisi terluar NKRI di wilayah Blok Ambalat, Kaltim sejak April 2009. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/10)

22 Januari 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia sampai saat ini belum menempatkan prajurit untuk mengamankan tiga pulau terluar, dari lima pulau terluar yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Di NTT ada lima pulau terluar yang berbatasan dengan dua negara tetangga, Timor Leste dan Australa. Lima pulau itu yakni pulau Ndana Rote di Kabupaten Rote Ndao, pulau Ndana Sabu dan Samura di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai), pulau Batek di Kabupaten Kupang, dan Katunggu di Kabupaten Sumba Timur.

Dari lima pulau tersebut hanya pulau Ndana Rote yang berbatasan dengan Australia dan pulau Batek yang berbatasan dengan Timor Leste yang mendapat penjagaan ketat dari aparat TNI.

"Untuk menempatkan prajurit di pulau-pulau terluar itu butuh biaya yang cukup besar, dan itu belum bisa kita lakukan," kata Komandan Komando Resor Militer 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Dody Usodo Hargo di Kupang, Jumat (22/1).

Dua dari lima pulau terluar itu, lanjutnya, TNI telah menempatkan sejumlah prajurit. Sedangkan untuk tiga pulau lainnya, walaupun tidak ditempatkan prajurit TNI, namun pihaknya selalu melakukan pengawasan di pulau tersebut. "Kita telah membangun tugu di pulau yang tidak ditempatkan prajurit sebagai tanda bahwa pulau itu milik Indonesia," katanya.

Penjagaan dan pengawasan terhadap pulau terluar itu dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia.

TEMPO Interaktif

Lapan Operasikan Stasiun Bumi di Biak

Enginer Indonesia dan Jerman bekerja sama dalam pembuatan frame LAPAN-TUBSAT. (Foto: tubsat)

22 Januari 2009, Jakarta -- Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan) telah mengoperasikan stasiun bumi yang dibangunnya sendiri di Pulau Biak, Papua, demikian diumumkan Lapan hari ini di Jakarta.

Para teknisi Lapan membuat stasiun bumi itu dengan mengintegrasikan komponen-komponen yang dibelinya dan membuat sebagian software (perangkat lunak) sendiri untuk mengoperasikannya.

Sebuah kemajuan karena dua stasiun bumi sebelumnya yang ada di Rumpin dan Rancabungur, Bogor, bukan dibuat sendiri tetapi dibeli dari Amerika Serikat.

Stasiun bumi Biak digunakan untuk menerima data dari LAPAN-TUBSAT, satelit mikro yang berbobot hanya 100 kilogram yang dikembangkan bekerjasama dengan Universitas Teknik Berlin, Jerman.

LAPAN-TUBSAT diluncurkan ke orbit polar dengan ketinggian 635 km di atas permukaan bumi pada Januari 2007. Dengan dua kamera, satelit itu mampu memotret berdimensi 5 meter dan lebar 3,5 km serta 200 m dan lebar 81 km.

Perangkat komunikasi tersebut telah berhasil mengambil berbagai citra di wilayah Indonesia bagian barat, mencakup Singapura hingga Bali.

Pada tahun lalu, LAPAN-TUBSAT digunakan untuk memantau pembangunan jembatan Suramadu dan proyek jalan tol di wilayah utara Pulau Jawa. Citra LAPAN-TUBSAT dapat dilihat di situs www.lapantubsat.org.

Draft LAPAN-TUBSAT. (Grafis: tubsat)

Foto citra oleh LAPAN-TUBSAT pelabuhan Hamburg, Jerman. (Foto: tubsat)

Stasiun bumi Lapan di Biak memiliki antena untuk menangkap sinyal satelit berorbit rendah. Dalam menangkap sinyal satelit semacam itu, antena harus dapat bergerak atau berubah orientasi secara cepat karena satelit muncul dan hilang dari horizon dalam waktu singkat, kurang dari 15 menit.

Beroperasinya Stasiun Bumi penerima Biak menambah cakupan LAPAN-TUBSAT hingga wilayah Indonesia timur, bahkan hingga pantai utara Australia.

Keberhasilan beroperasinya stasiun bumi di Biak menunjukkan bahwa teknisi Lapan telah menguasai teknologi perekayasaan stasiun bumi untuk satelit orbit rendah.

Lapan akan membangun stasiun bumi serupa mulai awal tahun ini di Kotatabang, Sumatra Barat, sehingga menambah cakupan LAPAN-TUBSAT melampaui Aceh hingga Semenanjung Malaya.

Bila stasiun bumi Kototabang terwujud, maka hanya wilayah Indonesia bagian tengah saja yang belum tercakup LAPAN-TUBSAT. Namun, itu tidak berlangsung lama karena pada 2011 akan dibangun stasiun bumi di Parepare untuk menjangkau wilayah itu.

ANTARA News

Indonesia Tuntut Komitmen Cina untuk Alih Teknologi Pertahanan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan delegasi dari Republik Rakyat China yang dipimpin oleh State Councilor China Dai Bingguo (4 kanan) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/1). Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Luar Negeri, Dino Patti Djalal, pertemuan tersebut membahas soal peningkatan kemitraan strategis antara Indonesia dan China serta dibahas pula secara umum tentang ASEAN - China Free Trade Agreement. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf)

22 Januari 2010, Jakarta -- Pemerintah Indonesia menuntut komitmen Cina untuk lebih serius dalam kerja sama teknologi pertahanan. Cina diminta untuk memberikan porsi strategis dan sejajar dalam alih teknologi atau transfer of technology (TOT).

Hal itu disampikan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Syamsudin usai menerima Wakil Menteri Pertahanan Jepang Kimoto Nakae di kantornya Jumat (22/01).

Menurut Sjafrie, kerjasama teknologi pertahanan RI-Cina telah dirintis Kementerian sejak 2006. Saat itu delegasi pertahanan Cina datang ke Departemen Pertahanan untuk merintis kesepakatan tentang kerja sama ini. "Kami ingin komitmen itu konkret bukan hanya MOU," ujar Sjafrie saat ditanya apakah Kementerian dilibatkan dalam perjanjian kerjas ama RI-Cina yang kemarin ditandatangani di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan.

Setiap kontrak dalam kerja sama teknologi pertahanan, lanjut Sjafrie, seharusnya memberikan porsi yang besar bagi keterlibatan industri pertahanan RI, sumber daya manusia, dan muatan lokal. "Harus strategis dan setara."

Mengenai teknologi apa yang akan diaplikasikan dalam kerja sama itu, Sjafrie menjelaskan bahwa dalam jangka menengah akan difokuskan pada kerja sama menengah ke bawah. "Tidak langsung teknologi tinggi, walaupun dalam jangka panjang kita ada rencana ke sana," ujarnya.

Sjafrie juga menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan Cina tak terkait dengan politik. Dalam hal pertahanan sikap Indonesia sama saja kepada negara-negara lain. "Janganlah dikaitkan dengan politik, kita terbuka tanpa ikatan politik, netral dan independen," ujarnya.

Sjafrie juga menegaskan bahwa masalah teknologi dan alih teknologi hanya akan digunakan untuk kebutuhan profesional.

Indonesia-China Tingkatkan Kerjasama

Indonesia dan China sepakat untuk terus meningkatkan kemitraan kerjasama ke depan, kata Juru Bicara Kepresiden Dino Patti Djalal, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat sore.

Dino menyampaikan kesepakatan seusai mendamping Presiden SBY bertemu State Consulair China yang menangani bidang politik dan keamanan, Dai Bingguo.

Sebelumnya, utusan China ini juga bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jakarta, Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu juga dibicarakan masalah perdagangan bebas ASEAN plus China?, Dino masalah itu tidak dibicarakan.

RI-China2China memuji perkembangan yang telah dicapai Indonesia dalam menjaga persatuan, kohesi sosial, seraya berperan aktif dalam percaturan internasional.

TEMPO Interaktif/POS KOTA

Organisasi Kementerian Pertahanan akan Dirampingkan

Gedung Departemen Pertahanan, sekarang berubah nama menjadi Kementrian Pertahanan.

22 Januari 2009, Jakarta -- Kementerian Pertahanan akan merestrukturisasi organisasi sebagai wujud dari reformasi birokrasi. Kementerian juga sedang menunggu dasar hukum perubahan struktur tersebut yang berbentuk peraturan presiden.

Hal ini disampaikan Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin di Jakarta, Jumat (22/1). "Ini semua telah kita rampungkan secara administrasi dan kita ajukan ke setneg untuk selanjutnya memformulasikan kelayakannya untuk menjadi peraturan presiden maupun peraturan pemerintah," kata Sjafrie.

Perubahan yang menonjol dari restrukturisasi tersebut adalah perampingan struktur direktur jenderal. Jumlah dirjen yang semula lima disederhanakan menjadi empat dirjen.

Pertama adalah Dirjen Perencanaan Pertahanan yang mengurus anggaran pertahanan. Kedua adalah Dirjen Strategi Pertahanan dan bertugas mengurus strategis pertahanan negara secara keseluruhan sebagaimana diketahui bahwa pertahanan negara yang terdiri dari pertahanan militer dan non militer. Ketiga adalah Dirjen Potensi Pertahanan yang betugas mengurusi bela negara, termasuk komponen cadangan dan komponen pendukung. Terakhir, dirjen baru yang bertugas untuk mengurusi manajemen dan administrasi komponen utama yakni TNI. Sementara, pengadaan alutsista akan oleh badan sarana pertahanan dan kedudukannya tidak setara dengan dirjen. "Kita sesuaikan dengan amanat UU pertahanan dan UU TNI karena organisasi kementerian pertahanan yang sekarang kita kerjakan itu dasarnya adalah UU pertahanan keamanan no 20 tahun 1982. Walaupun sudah dimodifikasi peraturan menterinya, tapi UU yang digunakan masih sama. Sehingga, tuntutan organisasi ini mengharuskan kita menyesuaikan dengan basis UU pertahanan negara nomor 3 tahun 2002," jelasnya.

Sjafrie menambahkan struktur TNI juga akan ikut dipertajam. Yang menonjol adalah adanya efisiensi untuk struktur organisasi perkoperasian. Perpres 43/2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI memperbolehkan prajurit untuk berkoperasi sesuai haknya sebagai warga negara. Namun, hal itu tidak akan lagi dijadikan bagian pembinaan karir prajurit.

MEDIA INDONESIA

Panglima TNI: Tugas Paspampres Jadi Semakin Berat

Presiden SBY melihat satu per satu peralatan tempur yang dimiliki Paspampres. (Foto: Cahyo Bruri Sasmito/Rumgapres)

22 Januari 2010, Jakarta -- Tugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menjadi semakin berat apabila dikaitkan dengan sifat ancaman yang semakin sulit diperkirakan akibat perkembangan lingkungan strategis yang disertai dengan pesatnya kemajuan teknologi. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi Paspampres untuk senantiasa meningkatkan kesiapan operasional satuan.

Hal itu dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam amanat tertulis yang dibacakan Komandan Paspampres Mayjen TNI Marciano Norman saat menjadi Irup pada Upacara Hari Bhakti ke-64 Paspampres, di Markas Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/1) pagi.


Saat meninjau peralatan tempur ini, Presiden SBY didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Komandan Paspampres Marciano Norman. (Foto: Cahyo Bruri Sasmito/Rumgapres)

Upacara yang dihadiri para mantan Komandan Paspampres, para purnawirawan, pejabat TNI, pejabat pemerintahan, dan Pengurus Dharma Pertiwi Paspampres; dimeriahkan dengan demo beladiri, kolone senapan, dan melaksanakan pengamanan VVIP.

Kepada para prajurit Paspampres, Panglima TNI meminta agar ditingkatkan kewaspadaan dengan mencermati dan mengantisipasi perkembangan situasi secara terus-menerus terhadap adanya ancaman yang merongrong kewibawaan dan keamanan kepala negara sebagai lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PELITA

Pembelian Alutsista dari Luar Negeri Diusahakan Langsung dari Pabrik

KRI Banjarmasin-592. Kapal perang jenis Landing Platform Deck (LPD) tersebut diresmikan oleh Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL, Ujung, Surabaya, Sabtu (28/11/09). Kapal perang ini dipesan dari Dae Sun Shipbuilding, Korea Selatan. Namun pengerjaannya dilakukan oleh PT PAL. (Foto: detikFoto/Imam Wahyudiyanta)

22 Januari 2009, Jakarta -- Pengadaan alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) yang dibeli dari luar negeri (asing) dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari calo atau perantara yang merugikan negara.

"Kalau yang belanja (alutsista) ke luar negeri diusahakan langsung ke pabrik untuk menghindari calo atau perantara yang menyebabkan harga lebih mahal," kata Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat (22/1).

Dalam revisi Keppres 80/2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belanja pemerintah diprioritaskan untuk barang buatan dalam negeri. Itu juga berlaku kepada pengadaan alutsista. Namun, kata Agus, karena alutsista adalah barang yang strategis, maka jika barang tersebut tidak diproduksi di Indonesia, maka boleh dibeli dari penyedia barang asing. Sementara itu untuk pengadaannya, dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai pelaksana anggaran.

MEDIA INDONESIA

Simulasi Pengamanan Presiden

Anggota Pasukan Pengamanan Presiden/ Wapres (Paspampres) melakukan aksi simulasi penyelamatan presiden di hadapan Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara lainnya pada acara syukuran Hari Bhakti Paspampres ke-64 di Mako Paspampres, Jakarta, Jumat (22/1). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan pengarahan kepada seluruh personel Paspampres yang intinya harus terus meningkatkan profesionalismenya karena tantangan ke depan semakin besar. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/10)

22 Januari 2009, Jakarta -- Mobil yang ditumpangi pemeran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono tiba-tiba dihadang dua mobil.

Para penumpang yang berada di dalam dua mobil penghadang itu tiba-tiba memberondong mobil yang ditumpangi SBY dengan tembakan.

Tar-tar-tar! Tembakan itu mengarah ke mobil sedan putih yang ditumpangi SBY dan Ibu Negara di lingkungan Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 22 Januari 2010.

Adegan itu merupakan simulasi penyelamatan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang dihadiri SBY dan Ani Yudhoyono, dalam acara Peringatan Hari Bakti Paspampres ke-64.

Sontak saja mobil Paspampres langsung menghalangi penembak ke arah Presiden SBY. Mobil Paspampres itu rela ditembaki demi melindungi Kepala Negara. SBY dan Ibu Negara pun langsung dievakuasi dengan mobil presiden dengan arah memutar balik berkecepatan tinggi.

Simulasi penyelamatan kedua adalah adanya ledakan bom di tempat umum. Tiba-tiba saja, di hadapan penonton ada ledakan keras. Paspampres pun langsung membawa pemeran SBY dan Ani Yudhoyono menggunakan tali ke tempat yang lebih aman.

Ketiga, simulasi penyelamatan saat pemeran SBY sedang berpidato di tempat umum. Ada aksi demonstrasi anarki. Tiba-tiba para demonstran itu mencoba melempari SBY dengan air dan barang-barang disekitarnya.

Tiga simulasi penyelamatan itu disuguhkan kepada Presiden SBY di hari ulang tahun Paspampres. Saat tiba di lokasi acara, SBY langsung dibawa keliling untuk meninjau peralatan yang dimiliki Paspampres.

(Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)



Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan penyelamatan terhadap Presiden SBY dan Ibu Ani. Dalam simulasi ini, Presiden SBY dan Ibu Ani diperankan oleh anggota Paspampres. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

Peralatan yang ditinjau SBY seperti peralatan komunikasi radio, senjata, hingga kendaraan Paspampres. SBY bahkan mencoba satu alat komunikasi radio milik Paspampres.

Selama tinjauan itu, SBY tampak didampingi Komandan Paspampres Mayor Jenderal Marciano Norman. Setelah itu, SBY dan Ani Yudhoyono diperlihatkan atraksi demonstraasi ketangkasan Paspampres.

Demonstrasi ketangkasan itu ditampilkan adalah seni bela diri yang kerap digunakan Paspampres seperti Karate, Aikido, Yong Modo, dan Kakai. Dalam acara ini tampak hadir sejumla menteri termasuk Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

VIVANews

Menhan: Belanja Alutsista 2010 Rp6,4 Triliun

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (kanan), berbincang dengan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Budiman (tengah), dan Danpuspenerbad, Brigjen TNI Nabris Haska (kiri), usai meninjau beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Pangkalan Udara TNI AD Ahmad Yani Semarang, Jumat (22/1). Menhan mengatakan, pembelian alutsista Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2010 hanya sebesar Rp6,4 triliun dari total anggaran yang diberikan pemerintah pusat yakni Rp42 triliun. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/tom/10)

22 Januari 2009, Semarang -- Kementerian pertahanan akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru senilai Rp6,4 triliun, yang didanai dari anggaran yang diberikan pemerintah untuk departemen itu tahun ini yang totalnya Rp42 triliun.

Dari total anggaran Kementerian Pertahanan 2010, sekitar 50 hingga 60 persennya digunakan untuk belanja pegawai yang jumlahnya 560 ribu orang, kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Menhan berada di kota itu meninjau beberapa alutsista milik Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Pangkalan Udara Ahmad Yani. Ia didampingi oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Budiman, Danpuspenerbad Brigjen TNI Nabris Haska, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, dan Kapolda Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo.

Selain untuk belanja pegawai dan pengadaan alutsista, anggaran Kementerian Pertahanan sebagian lainnya untuk pemeliharaan alutsista yang masih masih bisa digunakan.

"Kita mengharapkan jumlah anggaran yang diberikan akan terus meningkat dari waktu ke waktu selama periode 2009-2014," katanya.

Penguatan alutsista, kata Menhan, selain untuk meningkatkan pertahanan militer negara, juga untuk membantu penanggulangan bencana, patroli perbatasan, pengawalan maritim, terorisme, dan separatisme.

Menhan mengharapkan, kebutuhan alutsista untuk peralatan tempur dan pengangkut pasukan bisa diadakan dari industri militer di dalam negeri.

Beberapa peralatan yang sudah bisa diadakan di dalam negeri antara lain pesawat CN235, helikopter Bell 412, serta kapal patroli berukuran 30 hingga 40 meter.

Dephan juga tengah merencanakan untuk memesan kapal perang berukuran panjang, 100 hingga 110 meter serta perusak kapal rudal (PKR) dari industri pertahanan dalam negeri.

"Kalau kita ingin damai maka kita harus siap perang," katanya menegaskan pentingnya pengadaan alutsista.

Di Semarang, Menhan juga memberikan pengarahan kepada sejumlah sejumlah anggota Skadron 11/Serbu agar menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh mengingat anggaran yang dimiliki Dephan sangat terbatas.

ANTARA News

136 Personel Satgasmar Ambalat IX Datang

Salah seorang personel Satgasmar Ambalat IX memeluk anaknya ketika tiba di Bhumi Marinir Gedangan Sidoarjo. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

22 Januari 2009, Surabaya -- Sebanyak 136 personel Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) Ambalat IX yang dikomandani Kapten Marinir Budi Santosa, Jumat, datang dan disambut dalam upacara resmi di Bhumi Marinir Gedangan Sidoarjo.

Kedatangan satgas yang bertugas di wilayah Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, disambut oleh Perwira Staf Operasi Brigif-1 Marinir Letkol Marinir Firman Johan yang mewakili Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Letkol Mar Firman Johan, Danpasmar-1 menilai, penugasan Satgasmar Ambalat IX selama 10 bulan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI.



Penyambutan 136 personel Satgasmar Ambalat IX ini dipimpin oleh Perwira Staf Operasi Brigif-1 Marinir Letkol Marinir Firman Johan. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Para personel TNI AL mengecek persenjataan yang dibawa oleh Satgasmar Ambalat IX. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

"Tugas yang kalian emban bukanlah tugas yang ringan, sebab selain dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, juga dituntut untuk mempertanggunganjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia itu," ujarnya.

Menurut dia, tugas yang diemban akan menjunjung tinggi martabat Korps Marinir, TNI AL, TNI, bangsa, dan negara.

"Lupakan dan tinggalkan kesan buruk yang telah kalian alami di daerah penugasan dan petiklah pengalaman itu sebagai pendorong bagi prajurit Korps Marinir, supaya Korps Marinir lebih maju dan berhasil dalam penugasan ke depan," katanya.

ANTARA JATIM

RI-China Jajaki Kerja Sama Industri Pertahanan

Pemasangan peluncur rudal C-802 buatn China di kapal perang Indonesia jenis patroli. TNI AL merencanakan akan memasang rudal jenis ini pada sejumlah kapal perangnya. Diberitakan BPPT dan industri pertahanan China akan bekerjasama membuat peluncur rudal sedangkan dengan PT. PINDAD memproduksi amunisi rudal. (Foto: TNI AL)

22 Januari 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China menjajaki kerja sama industri pertahanan dan keamanan yang saling menguntungkan dalam upaya lebih meningkatkan lagi hubungan kedua negara.

"Kedua negara sepakat bahwa hubungan kedua negara yang telah baik agar bisa ditingkatkan, termasuk diantaranya kerja sama industri pertahanan dan keamanan," kata Juru bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat.

Hal tersebut dikemukakannya usai Wapres Boediono melakukan pertemuan dengan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan China Dai Bingghuo, yang didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menlu Marty Natalegawa.

Mengutip pernyataan Bingguhuo, katanya, China menilai bahwa Indonesia merupakan mitra yang penting dan strategis sehingga berkeinginan untuk membantu di bidang pertahanan dan keamanan.

"China juga minta agar semua langkah yang telah ditempuh dapat terus ditingkatkan sehingga bisa saling memberikan keuntungan kedua belah pihak," kata Yopie.

Tahun 2010, katanya, merupakan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan China sehingga diharapkan bisa memberikan hubungan yang baik dan tidak ada lagi pembekuan hubungan diplomatik.

Ditanya mengenai apakah China menawarkan Indonesia untuk membeli senjata, Yopie, mengatakan bahwa masalah itu tidak dibicarakan antara Wapres Boediono dengan Bingghuo.

"Pak Wapres bersama tamunya hanya membicarakan berbagai masalah politik dan keamanan, di samping sejumlah isu lainnya, seperti upaya peningkatan kerja sama berbagai bidang," katanya.

Dalam kesempatan itu, tambahnya, Bingghuo juga mengundang Wapres Boediono untuk bisa mengunjungi secara resmi ke China.

ANTARA News

Sekarang Era Kebangkitan Industri Pertahanan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan penyerahan panser Anoa dari PT. PINDAD (Persero) ke Dephan tahun lalu. Pembelian 150 panser Anoa 6x6 atas inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu. Beliau juga yang memutuskan pengalihan pembelian pesawat intai maritim Skytruck dari Polandia ke PT. IPTN diganti dengan CN-235 MPA. (Foto: ANTARA)

22 Januari 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa saat ini menjadi era kebangkitan bagi industri pertahanan. Revitalisasi industri pertahanan sendiri menjadi salah satu program prioritas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Beragam kebijakan strategis sudah dirancang untuk mendukung berjalannya revitalisasi industri pertahanan. Kebijakan itu merupakan produk akhir dari program 100 hari yang menjadi target Kemenhan. "End product dari revitalisasi industri pertahanan ini adalah perpres dan keppres. Perpres isinya bagaimana industri pertahanan bisa berkembang. Semua subtansi terpulang di situ dan keppresnya berisi KKIP," ujar Menhan kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/1).

KKIP merupakan singkatan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang terdiri dari berbagai wakil instansi. Komite tersebut, sambung dia, akan bertugas merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari industri pertahanan. Ini dilakukan untuk memenuhi rencana kekuatan pokok pertahanan pada akhir renstra ketiga pada 2024. Untuk mencapai ke tahapan itu, pemerintah akan membaginya per lima tahun. "Kami menuangkan apa saja kebutuhan-kebutuhan kita untuk membangun satu kekuatan pokok untuk striking forces yakni kekuatan untuk menangkal kalau terjadi ancaman dan kekuatan untuk operasi nir militer," sahutnya.

Dari dua jenis kekuatan, Menhan mengatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan pemenuhan terhadap kebutuhan operasi nir militer. Pasalnya, kebutuhan ini bisa berfungsi ganda dan BUMN industri pertahanan (BUMNIP) mulai mampu untuk mengembangkannya. Misalnya, PT PAL sudah mampu membuat landing platform dock (LPD) dan berencana membuat kapal perusak kawal rudal yang ukurannya mencapai 105 meter, PT DI dengan rencana pembuatan heli serbu Bell 412 dan pengembangan CN 235 untuk angkut dan patroli, PT Pindad yang mengembangkan ranpur panser. "Yang paling besar non karena untuk angkutan bencana. Tapi, kalau terjadi apa-apa bisa juga membawa personel itu ke titik terjadinya terorisme, separatisme, atau perang. Kami juga membangun deteren karena kalau tidak orang tidak akan takut dengan kita. Prinsip utamanya, kalau kita mau damai kita harus siap perang. Kalau kekuatan kita kecil, negara lain akan melecehkan kita," jelasnya.

Meski mampu, pemerintah menyadari bahwa negara tidak seluruhnya mampu menanggung kebutuhan dari BUMNIP. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penyehatan BUMNIP yang terdiri dari setidaknya enam perusahaan, yakni PT Pindad, PT DI, PT Krakatau Steel, PT Dahana, PT LEN, dan PT PAL. Salah satu cara yang diambil dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sehingga bisa melakukan pinjaman. Pemerintah juga ikut terlibat melalui order yang kontinyu serta pengusahaan pendanaan melalui obligasi atau pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman, tiga bank pemerintah, terutama Mandiri, BNI, dan BRI, sudah siap untuk berpartisipasi tanpa jaminan sehingga beban yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan kredit ekspor dari luar negeri. Pada akhirnya, BUMNIP bisa melakukan ekspansi ke luar negeri.

MEDIA INDONESIA

RI-Malaysia Bangun Kerja Sama Pertahanan

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyematkan tanda kehormatan 'Bintang Kartika Eka Paksi Utama' kepada Panglima Tentera Darat Malaysia, Jenderal Tan Sri Muhamad Ismail Bin Hj Jamaludin. Penyematan dilakukan di ruang hening Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Kamis (21/1). Penganugerahan tanda kehormatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 012/TK/Tahun 2009. (Foto: Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi).

22 Januari 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia memiliki kedekatan kultural karena kedua negara berada pada geografi yang berdekatan. Kedekatan seperti itu sangat membantu bagi usaha kedua negara dalam membangun kerja sama di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pertahanan.

Demikian dikatakan KSAD Jenderal George Toisua ketika menerima Kunjungan Panglima Tentera Darat Malaysia (PTDM), Jenderal Tan Sri Muhammad Ismail bin Haji Jamaluddin beserta rombongan di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Kamis (21/1).

Menurut KSAD, upaya mempererat jalinan persahabatan dan kerja sama di antara negara-negara tetangga merupakan suatu kebutuhan. Bahkan merupakan suatu tuntutan agar suatu negara dapat tetap eksis menghadirkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Kerjasama seperti itu, menurut KSAD, tentunya akan membuka kesempatan bagi prajurit-prajurit kedua negara untuk saling berkunjung dan memperluas wawasan serta meningkatkan profesionalisme Angkatan Darat Indonesia dan Malaysia. Konsep pemikiran dan tindakan seperti itulah yang akan terus dijalankan dan akan terus dibangun sertakan direalisasikan pada waktu-waktu mendatang.

George Toisutta berharap hubungan dan kerja sama yang telah berjalan dengan baik antara tentara Angkatan Darat Indonesia dan Malaysia perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan keamanan dan perdamaian antarkedua negara khususnya dan di kawasan Asia Tenggara pada umumnya.

Penganugerahan ini sebagai wujud penghargaan pemerintah Indonesia terhadap Panglima Tentera Darat Malaysia yang mampu membangun kerjasama antara Tentera Darat Malaysia dengan TNI AD pada umumnya dan antara kedua angkatan bersenjata.

Secara terpisah, PTDM Malaysia Jenderal Tan Sri Muhammad Ismail bin Haji Jamaluddin juga melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan kepada Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro.

Dalam siaran pers Puspen Mabes TNI yang diterima Jurnal Nasional, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyematkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Utama kepada Panglima Tentera Darat Malaysia, Jenderal Tan Sri Muhamad Ismail Bin Hj Jamaludin.

JURNAL NASIONAL

Presiden Minta Paspampres Tingkatkan Kesiapan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (2 kiri) dan Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (3 kiri) meninjau peralatan sistem persenjataan saat acara syukuran Hari Bhakti ke-64 Paspampres di Mako Paspampres, Jakarta, Jumat (22/1). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan pengarahan kepada seluruh personel Paspampres yang intinya harus terus meningkatkan profesionalismenya karena tantangan ke depan semakin besar. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/hp/10)

22 Januari 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) senantiasa menjaga kesiapan dan kesiapsiagaan karena tantangan yang dihadapi pada masa datang semakin berat.

"Setidaknya ada empat hal penting, yang akan dihadapi Paspampres dalam waktu lima tahun mendatang," katanya, saat memberikan pengarahan pada seluruh prajurit Paspampres di Markas Komando Paspampres di Tanah Abang, Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan, empat hal penting antara lain, dirinya akan lebih aktif menjalankan dharma bakti kepada bangsa dan negara.

"Masa lima tahun ke depan, adalah periode terakhir saya, karenanya saya akan lebih aktif menjalankan dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, baik di dalam maupun luar negeri," kata Yudhoyono.


Tak hanya itu, tambah Kepala Negara, dalam kurun lima tahun mendatang banyak kegiatan internasional yang akan diadakan di Indonesia seperti pertemuan puncak ASEAN dan APEC pada 2012 dan 2013 yang akan dihadiri banyak kepala negara serta kepala pemerintahan negara sahabat.

"Selain itu, ancaman terorisme belum dapat dikatakan surut seperti upaya pembunuhan karakter yang dilakukan beberapa elemen terhadap saya yang direncanakan beberapa bulan lalu," katanya.

Terkait itu, hal terakhir yang penting adalah pemuktahiran alat, perlengkapan dan persenjataan yang dimiliki Paspampres.

"Saya tidak mau alat dan persenjataan Paspampres kita kalah canggih dengan negara lain, apalagi kalah dengan yang dimiliki kaum teroris," kata Yudhoyono.

Pada pengarahan sekitar 30 menit tersebut, Presiden menyampaikan pula beberapa hal untuk dapat menjadikan Paspampres memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tinggi seperti pendidikan dan latihan yang berkesinambungan, sesuai dengan hakekatnya sebagai pasukan khusus, unit khusus yang bertugas mengamankan presiden, wakil presiden, kepala negara, kepala pemerintahan beserta keluarganya.

ANTARA News

Presiden Tinjau Kesiapan Paspampres

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2 kiri) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono (3 kiri) bersama Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden/Wapres (Paspampres) Mayjen TNI Marciano Norman (kiri) saat meninjau sejumlah sarana dan prasarana yang ada saat peringatan Hari Bhakti ke-64 Paspampres di Mako Paspampres, Jakarta, Jumat (22/1). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan pengarahan kepada seluruh personel Paspampres yang intinya harus terus meningkatkan profesionalismenya karena tantangan ke depan semakin besar. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/hp/10)

22 Januari 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau kesiapan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di Jakarta, Jumat (22/1) pagi.

Presiden didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengawali peninjauannya dengan melihat alat peralatan satuan yang dimiliki Paspampres seperti Detasemen Deteksi, Detasemen Komunikasi dan Elektronika, Detasemen Kavaleri Panser, Detasemen Peralatan dan Detasemen Kesehatan.

Presiden juga meninjau kendaraan operasional Paspampres dan menyaksikan demo ketangkasan dan keterampilan dari personel-personel Paspampres, terutama kemampuan bela diri seperti karate, yudo dan aikido.

Tak hanya itu, Presiden Yudhoyono juga disuguhi keterampilan korps wanita Paspampres dalam mengendarai motor kawal.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga dijadwalkan meninjau area latihan menembak Paspampres.

Usai meninjau seluruh kesiapan Paspampres, Presiden dijadwalkan memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Paspampres.

Hadir dalam peninjauan itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Imam Sufaat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Suryo Prabowo dan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

ANTARA News

Simulasi Penyelamatan Presiden Pada Hari Bhakti Paspamres

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden/Wakil Presiden (Paspampres) Mayjend. Marciano Norman melakukan pemeriksaan ketika upacara memperingati hari bhakti paspampres ke-64 di Mako Paspampres, Jakarta, Kamis (21/1). Tema hari bhakti Paspamres kali ini ialah dilandasi peningkatan profesionalitas dan validasi organisasi, prajurit paspampres siap melaksanakan pengabdian yang tulus dalam mendukung tugas pokok TNI. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/mes/10)


Anggota Pasukan Pengamanan Presiden/ Wakil Presiden (Paspampres) memperagakan aksi bela diri. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/mes/10)


Anggota Pasukan Pengamanan Presiden/ Wakil Presiden (Paspampres) melakukan simulasi aksi penyelamatan presiden. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/mes/10)

Anggota Pasukan Pengamanan Presiden/ Wakil Presiden (Paspampres) melakukan aksi simulasi penyelamatan ibu negara. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/mes/10)

Indonesia Memprotes Timor Leste

21 Januari 2009, Kupang -- Departemen Luar Negeri Indonesia telah mengirim surat protes kepada pemerintah Timor Leste untuk meminta negara tetangga itu mematuhi perjanjian perbatasan tiga wilayah yang masih dalam sengketa.

"Sehubungan dengan penyerobotan lahan oleh pemerintah Timor Leste di tiga wilayah yang masih disengketakan, Departemen Luar Negeri telah mengirim surat protes kepada pemerintah Timor Leste," kata Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Kolonel Inf Dody Usodo Hargo di Kupang, Kamis terkait sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Timor Leste.

Tiga daerah perbatasan yang masih disengketakan itu adalah Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 100 hektare (ha), Distrik Oeccuse-Timor Leste, Desa Memo, Kecamatan Miomafo Timur dan Desa Noelbesi, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang seluas 1.036 ha.

Wilayah yang disengketakan itu tersebut, katanya, sesuai perjanjian antara Timor Leste dan Indonesia, tidak boleh ada aktivitas apapun sebelum proses penyelesain berakhir.

Namun kenyataanya, pada 2008 lalu tepatnya di Desa Noelbesi, pemerintah Timor Leste membangun pos imigrasi Timor Leste, walaupun sudah dihentikan oleh prajurit TNI.

"Kita menghentikan kegiatan pembangunan gedung pos imigrasi yang telah mencapai 30 persen. Saya akui itu keteledoran satuan tugas TNI di perbatasan, karena tidak menghentikan sejak pembangunan fondasi," katanya.

Di desa itu juga, lanjutnya, ada sekitar 40 warga Timor Leste yang bermukim di wilayah Indonesia. Jika dilihat sesuai batas sungai yang berada di daerah itu maka seluruh warga itu masuk Indonesia. Hanya, mereka mengakui sebagai warga Timor Leste.

Hal serupa juga terjadi di Desa Manusasi di mana pemerintah Timor Leste sempat membangun pos polisi di wilayah yang masih disengketakan.

Dia menambahkan, masalah sengketa perbatasan ini menjadi urusan diplomasi dua negara sehingga bukan tugas TNI, namun TNI tetap menjaga daerah perbatasan agar tidak diserobot pihak lain.

ANTARA News

Kopassus Ciptakan Mobil Bencana Alam

19 Januari 2009 -- Sesuai dengan undang-undang No.34 tahun 2002 yaitu tni melakukan operasi militer selain perang (OMSP),Wadanjen KOpassus Brigjen TNI Winu Bawatenaya mengoperasikan multipurpose vehicle (car rescue satgassus) hasil kerjasama satuan Kopassus dengan Teknisi dari Bandung, Jumat(15/1).

Mobil rescue satgassus ini mempunyai banyak fungsi antara lain melakukan recovery bencana alam secara cepat.Mobil ini baru pertama kali dibuat di lingkungan TNI serta mempunyai keunggulan bisa digunakan di segala medan dan peralatan untuk menanggulangi bencana seperti generator set,oxygen bottle,alumunium,impact drill,jigsaw,rubber boat dll.

Wakil Komandan Jenderal Kopassus Brigjen TNI Wisnu Bawatenaya mengatakan pengalaman telah menunjukan betapa kompleksnya permasalahan akibat bencana alam. Berkaca pada pengalaman ini sehingga diperlukan langkah penanggulangan dan penanganan yang cepat,tepat dan sinergi saat bencana datang. "Saya berharap dengan adanya car rescue satgassus ini kita makin cepat dan tepat sasaran di dalam menanggulangi bencana alam",ujar wadanjen Kopassus.

Beliau mengatakan,Kita menjadi ujung tombak bagi instansi lain dalam menghadapi tugas penanggulangan bencana alam bila diperlukan karena bencana alam tidak dapat diprediksi kapan waktunya dan dimana tempatnya.

PenKopassus/Dispenad

Teropong Bidik Malam Senapan Buatan Puslit KIM LIPI

19 Januari 2010 -- Kemampuan Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan memang sudah sepantasnya disejajarkan dengan negara-negara asing. Buktinya banyak peralatan yang mendukung pertahanan dan keamanan bangsa yang bisa dibuat di dalam negeri oleh putra bangsa. Salah satu contohnya adalah Teropong Bidik Malam Senapan (TBMS), buatan para ahli di Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi (Puslit KIM) LIPI.

Menurut Ahmad Harimawan, Peneliti Instrumentasi di Puslit KIM LIPI, TBMS ini dirancang khusus untuk membidik/menembak tepat dan pengamatan pada malam hari. TBMS ini terdiri dari rumah utama (Housing) yang didalamnya terpasang unit lensa obyektif, Image Intensifier generasi 2 yang digabungkan dengan sumber tegangan, dan unit Ocular. Alat ini memiliki kemampuan untuk melihat obyek yang berada pada sumber cahaya yang sangat minim sekalipun, pemakai dapat melihat dan mengamati sasaran tanpa menggunakan bantuan cahaya buatan sehingga tidak mudah terdeteksi oleh musuh.

TBMS ini terutama dirancang untuk digunakan pada senapan infantri TNI seperti type SS1 yang sudah diproduksi 120 unit untuk digunakan di Papua pada thn 2004 dengan senapan mesin dan adaptor yang sesuai. Kalau untuk kalangan Sipil digunakan untuk survey dan penelitian pada waktu malam hari. TBMS sudah teruji kehebatannya. Kemampuan jarak pandang tergantung cuaca alam sekitar. Mis. Kalau ada binatang, bisa dideteksi hingga 300 meter.

LIPI juga sudah membuat Teropong Bidik Siang, dan saat ini sedang mengembangkan teropong bidik generasi keempat yang sudah dibuat para ahli di Puslit KIM LIPI. Generasi pertama dari Teropong Bidik Malam ini, sudah terbukti ketangguhannya ketika TNI berperang melawan Fretlin di Timor-Timur.

Yang membanggakan, lensa optic yang digunakan pada TBMS ini benar-benar dibuat sendiri oleh para ahli LIPI. “Kualitasnya pun sudah sejajar dengan alat yang diimpor dari luar negeri, diantaranya: -Tahan udara lembab dan kedap air (standard spesifikasi militer), -Tahan terhadap getaran tembakan 500 butir peluru (perubahan kedudukan fisir/titik bidik maksimum 1 klik). TBMS juga dapat digunakan dengan dipegang langsung atau dengan tripod. Dan yang terpenting lagi, dari aspek kemampuan SDM, kita kuat”, tegas Harimawan.

Namun menurut Harimawan, TBMS masih mempunyai kelemahan, yaitu tidak mampu menembus kabut Hal ini akan terus dicari solusinya oleh para ahli LIPI. Kendala lain yang ditemui para ahli kita di LIPI selama mengembangkan TBMS ini, diantaranya kenadala teknis dan juga sosialisasi dari pengembangan industri TBMS. Untuk produksinya masih mengalami hambatan kekurangan dana, dan untuk sosialisasinya harus mengikuti prosedur/ birokrasi.

Yang jelas akan ada banyak teknologi yang akan dikembangkan dalam pembuatan TBMS ini nantinya. Tentu saja, para ahli di LIPI menginginkan perkembangan ini akan menambah daya guna bagi TBMS.

Akhirnya, Harimawan, mewakili para ahli di LIPI mengharapkan support dari pemerintah. Diharapkan pemerintah membentuk industri teknis untuk mensupport hasil/produk peneliti, khususnya produk Hankam. Mis. Dengan membuat Industri Strategis. Diharapkan juga Kementerian Ristek dapat mendiseminasikan iptek kepada instansi terkait untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, supaya tidak sia-sia.

Deskripsi

Teropong Bidik Malam Senapan (TBMS ini terdiri dari rumah utama (Housing) yang didalamnya terpasang unit lensa obyektif, Image Intensifier generasi 2 yang digabungkan dengan sumber tegangan, dan unit Ocular. Alat ini memiliki kemampuan untuk melihat obyek yang berada pada sumber cahaya yang sangat minim sekalipun, pemakai dapat melihat dan mengamati sasaran tanpa menggunakan bantuan cahaya buatan sehingga tidak mudah terdeteksi oleh musuh. TBMS ini terutama dirancang untuk digunakan pada senapan infantri TNI seperti type SS1 dan senapan mesin dengan adaptor yang sesuai, TBMS juga dapat digunakan dengan dipegang langsung atau dengan tripod.

Kegunaan

TBMS ini dirancang khusus untuk membidik/menembak tepat dan pengamatan pada malam hari.

Keuntungan teknis/ekonomis:
# Tahan udara lembab dan kedap air (standard spesifikasi militer).
# Tahan terhadap getaran tembakan 500 butir peluru ( perubahan kedudukan fisir/ titik bidik maksimum 1 klik)

RISTEK/LIPI

TNI Prioritaskan Putra Daerah Tempati Kodam Pemekaran

Markas Kodam VI Tanjungpura di Balikpapan. (Foto: hudda)

19 Januari 2010, Balikpapan -- Komando Daerah Militer VI Tanjungpura Kalimantan lebih memprioritaskan putra daerah untuk penempatan Kodam baru terbentuk. TNI rencananya membentuk Kodam baru membawahi kawasan Kalimantan Tengah maupun Barat.

"Prioritas kami putra daerah setempat," kata Kepala Penerangan Kodam Tanjungpura, Letnan Kolonel Bagus A Hardinoto, Selasa (19/1).

Bagus mengatakan, TNI mempunyai standar serta kualitas sendiri dalam penerimaan seluruh prajurit TNI. Sehubungan adanya pemekaran Kodam, TNI tetap mencari putra-putra terbaik daerah. "Artinya saat ada dua calon dengan kualitas yang sama, kami pilih asli putra daerah," ungkapnya.

TNI akan mengembangkan Kodam XII Tanjungpura di Pontianak yang membawahi Kalimantan Tengah dan Barat. Kodam baru ini akan diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat pada April mendatang.

Kodam Tanjungpura, jelas Bagus, akan beralih nama jadi Kodam VI Mulawarman membawahi Kalimantan Timur dan Selatan. Sebagian personelnya akan dipindahkan ke Kodam Tanjungpura di Pontianak. "Setiap Kodam harus ada tiga ribu personel, sehingga 35 persen nantinya berasal dari Kodam di Balikpapan," ungkapnya.

Bagus menyebutkan, personel TNI berpangkat perwira menengah hingga prajurit berasal Kodam dan Mabes TNI. Secara bertahap, TNI akan melakukan penambahan kesatuan Korem, Kodim, Koramil, dan batalyon. "Secara bertahap di Kodam Tanjungpura dan Mulawarman," tuturnya.

Kajian pengembangan Kodam Tanjungpura di Pontianak sedang dibahas di Departemen Pertahanan bersama Mabes TNI. Kajian ini merupakan respons pengamanan perbatasan Kalimantan serta rencana jangka panjang TNI.

TEMPO Interaktif

Hari Krisnomo Pangdam Wirabuana

Kasad, Jenderal TNI George Toisutta (tengah) melakukan salam komando dengan Pangdam VII/Wirabuana yang baru, Mayjen TNI Hari Krismono (kiri) dan Pangdam VII/Wirabuana lama, Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo (kanan) saat serah terima jabatan Pangdam VII/Wirabuana di Markas Kodam VII/Wirabuana, Makassar, Selasa (19/1). Mayjen TNI Hari Krismono menggantikan Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo sebagai Pangdam VII/Wirabuana. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/ama/10)

19 Januari 2009, Makassar -- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta menegaskan, Kodam VII/Wirabuana adalah salah satu Komando Kewilayahan yang menjaga keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Sulawesi.

Hal ini disampaikan Kasad ketika memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Kodam VII/Wirabuana dari Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo kepada penggantinya Mayjen TNI Hari Krisnomo di Markas Kodam VII/Wirabuana, Makassar, Selasa, (19/1).

Kasad, Jenderal TNI George Toisutta (tengah) didampingi Pangdam VII/Wirabuana yang baru, Mayjen TNI Hari Krismono (kiri) dan Pangdam VII/Wirabuana lama, Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo (kanan) menyaksikan parade defile saat serah terima jabatan Pangdam VII/Wirabuana. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/ama/10)

Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo selanjutnya menjabat Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) di Markas Besar Angkatan Darat, sedangkan Mayjen TNI Hari Krisnomo sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik Kasad.

Kasad menjelaskan, Kodam VII/Wirabuana sungguh memikul peran dan tanggung jawab yang amat besar, terutama dalam upaya menjamin integritas wilayah ini untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional di wilayah Indonesia Timur. Untuk menghadapi tugas yang berat ini, Kasad mengingatkan segenap jajaran Kodam VII/Wirabuana untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan olah keprajuritan, baik secara perorangan maupun satuan, agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan tangguh di setiap medan penugasan.

POS KOTA

F-16 Lakukan “Escort” RI-1

Pesawat F-16/Fighting Falcon mengadakan (Escort) pengawalan udara terhadap pesawat kepresidenan saat berkunjung ke Lanud Iswahjudi, Senin (18/1) (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi).

19 Januari 2009, Madiun -- Menyambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Lanud Iswahjudi, dua pesawat F-16/Fighting Falcon, melakukan (Escort) pengawalan udara diatas wilayah Semarang, Senin (18/1).

Pengawalan udara dilakukan mulai diatas wilayah kota Semarang hingga landing di Run Way Lanud Iswahjudi dengan menggunakan pesawat F-16/Figting Falcon yang dipiloti oleh Letkol Pnb Fajar Adriyanto, Mayor Pnb Firman, Lettu Pnb Agus Dwi Aryanto dan Lettu Pnb Pandu Eka Prayoga dengan Pesawat Nomor TS-1601 dan TS-1602.

Escort yang dilakukan oleh pesawat tempur TNI AU tersebut, dimaksudkan disamping untuk melakukan pengawalan udara terhadap pesawat yang ditumpangi pejabat tinggi Negara, juga untuk menunjukan rasa hormat kepada Presiden RI dan rasa kebanggaan atas kehadiran Beliau di Lanud Iswahjudi dalam rangka kunjungan kerja di Madiun dan Ngawi, serta pelaksanaan program kerja 100 hari.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Satu Kodam Lagi Segera Dibentuk di Pontianak

19 Januari 2009, Balikpapan -- Wilayah Kalimantan yang merupakan daerah tanggung jawab operasi Kodam VI/Tanjungpura yang berpusat di Balikpapan, Kaltim tidak lama lagi akan dibagi dua.

Pembagian daerah ini berkaitan dengan akan diresmikannya Kodam baru di Pontianak. Pembentukan Kodam baru ini diperkirakan akan secara resmi disahkan sekitar awal Triwulan II 2010 ini.

Saat ini Kodam VI/Tpr sudah mulai mempersiapkan diri tentang rencana pembentukan Kodam baru ini mulai dari persiapan pangkalan di Pontianak, pengisian personel hingga rencana pemenuhan kebutuhan perlengkapan.

Kodam baru nantinya akan berlokasi di Pontianak dengan menggunakan Kantor Korem 121/Abw yang ada sekarang. Sementara sambil menunggu pembangunan Makodam yang baru yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Sedangkan Korem 121/Abw yang ada sekarang akan dipindahkan ke Sintang, tulis Pendam VI/Tanjungpura dalam siaran persnya.

Kodam baru ini direncanakan akan diberi nama Kodam XII/Tanjungpura dengan daerah operasional meliputi provinsi Kalimantan Barat dan provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Kodam VI/Tanjungpura yang saat ini berada di Balikpapan akan berubah nama menjadi Kodam VI/Mulawarman dengan daerah operasional meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Dalam proses pembentukan Kodam baru ini, perencanaan dan persiapan telah dilakukan oleh Kodam VI/Tpr termasuk memprioritaskan peralatan dan personel Kodam VI/Tpr yang ada saat ini untuk mengawaki Kodam baru tersebut.

Pembentukan Kodam baru ini merupakan bagian dari Rencana Strategis TNI, mengingat wilayah Kodam VI/Tpr saat ini dirasakan terlalu luas sehingga rentang komando dan pengendalian menjadi lebih sulit pula.

Luasnya wilayah Kalimantan berdampak pada besarnya beban dan tanggung jawab yang harus diemban oleh hanya satu Kodam saja seperti yang berlangsung saat ini sehingga tingkat kesiapan operasional menjadi kurang maksimal.

PELITA

Pemeliharaan Peralatan Persenjataan Mandiri

F-5E Tiger TNI AU. (Foto: TNI AU)

19 Januari 2010, Bandung -- Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Marsekal Madya Imam Sufaat menargetkan, mulai 2010, pemeliharaan sistem peralatan utama sistem persenjataan sedapat mungkin diupayakan secara mandiri. Selain diyakini memiliki sumber daya manusia yang memadai, kebijakan ini juga mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain.

”Pemeliharaan material secara mandiri harus segera dimulai. Apa yang sudah bisa dilakukan TNI AU secara swadaya harus diberi kepercayaan. Mungkin belum bisa lepas sepenuhnya, tetapi harus bisa dilakukan secara bertahap,” ujar KSAU, Sabtu (16/1), seusai serah terima jabatan Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI AU di Lapangan Upacara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Dalam serah terima jabatan itu, mantan Kepala Dinas Aero TNI AU Marsekal Pertama Ferdinand AM menggantikan Marsekal Muda Sunaryo HW sebagai Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI AU.

Dalam kesempatan itu, KSAU juga mendorong badan usaha milik negara (BUMN) di bidang industri pertahanan untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menyediakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara mandiri.

”Pemberdayaan BUMN industri strategis harus mendapat prioritas. Setidaknya, secara bertahap, pemenuhan suku cadang atau sumber daya pemeliharaan alat tempur harus bisa dilakukan di dalam negeri,” ungkapnya.

Hingga 2014, TNI AU juga memiliki sejumlah agenda optimalisasi alutsista di beberapa skuadron. Misalnya, pengadaan 16 pesawat jenis Super Tucano dari Brasil untuk memperkuat skuadron 14 Madiun, Jawa Timur.

Selain itu, TNI juga merencanakan penggantian pesawat tempur Hawk MK-53 untuk skuadron 15 Madiun. Untuk pesawat pengangkut, Imam menegaskan, TNI AU akan melakukan optimalisasi terhadap empat pesawat Hercules. ”Kami bersyukur mendapat anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami juga akan memakai anggaran yang disahkan dalam APBN,” katanya.

KOMPAS