Tuesday, February 23, 2010

Eksodus Ke Long Singot Memalukan Negara


23 Februari 2010, Samarinda -- Polemik di perbatasan adalah masalah klasik. Mulai zaman Presiden Soekarno hingga saat ini tak kunjung tuntas. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil Kaltim Adri Paton menanggapi eksodusnya warga Long Apari, Kutai Barat ke Desa Long Singot di Malaysia.

Menurutnya, perpindahan warga Indonesia ke negeri tetangga itu tak hanya terjadi di Long Singot, tapi juga di Long Busang, Malaysia. “Pemprov terus berupaya untuk membangun kawasan perbatasan.

Dan tentunya harus ada perhatian lebih dari pemerintah pusat. Kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tak hanya dibebankan kepada Pemprov Kaltim atau kabupaten,” katanya ketika berbincang dengan Kaltim Post, kemarin siang (22/2). “Eksodus warga Long Apari ke Desa Long Singot ini memang sangat memalukan.

Hilangnya uang tak sebanding dengan kita kehilangan kedaulatan NKRI,” lanjutnya. Masalah eksodus, terang dia, bukan persoalan warga Indonesia di perbatasan tak cinta negeri ini. Tapi, mereka memilih mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan menyeberang ke Malaysia. Khususnya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah didapatkan di negeri tetangga itu.

“Kita harus sama-sama dorong agar banyak APBN yang dialokasikan untuk pembangunan perbatasan. Perbatasan itu kan wilayah NKRI juga,” tuturnya. Jika perhatian ditingkatkan dengan menaikkan anggaran untuk pembangunan perbatasan itu, dia menargetkan pada 2013 masalah ini sudah bisa tuntas. Diketahui, di Kaltim ada 15 kecamatan di tiga kabupaten--Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sudah memaksimalkan perhatian untuk kawasan perbatasan. Buktinya, terang dia, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa perbatasan adalah beranda terdepan negara, Pemprov Kaltim langsung menindaklanjuti dengan membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil.

Badan yang baru terbentuk satu tahun ini, terang dia, langsung melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan penanganan perbatasan. SKPD, juga diistruksikan untuk memiliki program prioritas untuk pembangunan perbatasan. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim yang melakukan pembangunan jalan untuk memudahkan akses transportasi dari desa hingga kecamatan.

Ada juga Dinas Perhubungan (Dishub) yang melakukan peningkatan kualitas bandara di tiga kabupaten di perbatasan. Yakni, Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan. Dari panjang landasan 800 meter di tiga bandara itu dijadika 1.600 meter. Ini, jelas dia, tujuannya agar pesawat berbadan besar bisa mendarat. “Akar permasalah perbatasan ini adalah keterbatasan infrastruktur,” terangnya.

Tapi, kalau pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tak dapat dukungan dari pusat, tentu tak ada kemajuan yang signifikan. Karena, dana yang dimiliki daerah sangat terbatas. Adri menambahkan, terkait dengan menyeruaknya permasalahan eksodus warga Indonesia ke Long Singot, dia sampai ditanyai Badan Intelijen Negara (BIN).

Yakni, apakah ada muatan politik yang “menunggangi” masalah ini. “Saya jawab waktu itu tidak ada muatan politis tentang masalah eksodus ini. Ini memang kenyataan. Saya tidak memungkiri memang ada warga yang eksodus. Kalau pun ada muatan politis, itu sangat minim,” ucapnya, menegaskan.

METRO BALIKPAPAN

No comments:

Post a Comment

Post a Comment