Wednesday, November 25, 2009

Iran Tingkatkan Kemampuan Sistem Hanud TOR M1

Sistem pertahanan udara buatan Rusia TOR M1 (SA-15 Gauntlet).

25 November 2009 – Iran telah meningkatkan kemampuan jarak tembak sistem pertahanan udara buatan Rusia TOR M1 (SA-15 Gauntlet).

Komandan Korps Aerospace Garda Revolusi Islam Brigadir Jenderal Amir-Ali Hajizadeh mengatakan kepada Kantor Berita Fars, Selasa (24/11), para ahli Iran telah meningkatkan jarak jangkau sistem rudal hingga mencapai ketinggian 35,000 kaki (10,000 meter) dari awalnya hanya 25,000 kaki.

Pertimbangan peningkatan ini, umumnya pesawat terbang pada ketinggian 35,000 kaki.

Iran membeli 29 TOR-M1 dari Rusia senilai 700 juta dolar pada Desember 2005. TOR-M1 dirancang bergerak untuk menangkal ancaman pesawat terbang dan rudal pada ketinggian rendah dan menengah.

Setiap unit kendaraan dilengkapi dengan 8 rudal dan sebuah radar yang dapat melacak 48 sasaran dan mengunci dua sasaran secara simultan.

Iran menerima sistem pertahanan udara ini antara tahun 2006 – 2007, dilaporkan ditempatkan pada fasilitas nuklir Iran.

PRESS TV/@beritahankam

Komponen Cadangan Mungkin Didahulukan

(Foto: rindamiskandarmuda.mil.id)

25 November 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan akan mendahulukan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan tahun 2010. RUU Komponen Cadangan adalah salah satu dari sejumlah RUU yang diprioritaskan Dephan dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Sejumlah RUU yang diprioritaskan Dephan lainnya adalah RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional. Selain itu, ada RUU Peradilan Militer yang merupakan usul inisiatif DPR.

Demikian dijelaskan Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Politik Agus Broto Susilo, Selasa (24/11), di sela-sela diskusi tentang kemandirian produksi peralatan utama sistem persenjataan dalam negeri di Jakarta. ”Pertimbangan memajukan RUU Komponen Cadangan karena pasalnya tidak terlalu banyak, terutama jika dibandingkan dengan RUU Rahasia Negara,” ungkapnya.

Menurut Agus, RUU Komponen Cadangan akan disempurnakan dan dimatangkan hingga program kerja 100 hari pemerintah selesai. Sekitar tiga bulan kemudian, Dephan mengurus amanat presiden sebagai syarat pengajuan pembahasan ke DPR.

Terkait RUU Rahasia Negara, Agus mengisyaratkan tak ada perombakan total pada pasal yang ada dalam RUU versi sebelumnya. Sejumlah pasal bukan tidak mungkin akan kembali dimasukkan dalam RUU Rahasia Negara yang akan kembali diajukan ke DPR.

Agus juga memastikan, jumlah pasal dalam RUU baru itu lebih banyak daripada RUU Rahasia Negara sebelumnya. Hal itu lantaran RUU Rahasia Negara nantinya akan mencantumkan pula berbagai masukan dari elemen masyarakat sipil, terutama yang sempat menolak RUU itu.

Beberapa tambahan itu adalah isu penanganan korupsi dan penegakan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal tersendiri. Seperti diwartakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut RUU Rahasia Negara dari proses pembahasan di DPR, September lalu. Penarikan RUU Rahasia Negara oleh pemerintah itu disebabkan kuatnya penolakan elemen masyarakat sipil.

Dihubungi secara terpisah, Mufty Makaarim dari Institute for Defense Security and Peace Studies mengatakan, Dephan sebaiknya memprioritaskan pembahasan RUU Keamanan Nasional. RUU ini akan menjadi jembatan dan patokan semua pihak dalam melihat isu keamanan nasional dalam dimensi yang lebih makro. Dengan begitu, banyak spektrum keamanan yang akan disesuaikan.

KOMPAS

Departemen Pertahanan Akui Kurang Proaktif

Senjata produk PT. PINDAD. (Foto: Antara)

25 November 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas TNI mengakui pasif dalam menangani kesenjangan antara produsen dan pengguna atas produk alutsista dalam negeri. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

"Kelemahannya Dephan tidak proaktif. Dengan ini (lokakarya) menjadi terbuka, sehingga bisa dilakukan dalam diskusi ini nanti pada ujungnya bikin komitmen," kata Sjafrie.

Ia menyatakan bahwa ada kebutuhan alutsista yang sebenarnya sudah bisa dipasok oleh BUMN Industri Pertahanan, namun tidak ditopang oleh regulasi yang tepat. Maka itu, ia berharap ke depan pada perencanaan anggaran 2010-2014, Bappenas bisa mengalokasikan anggarannya, Dephan menyiapkan proses, pengguna yaitu TNI menentukan spesifikasi yang mengarah pada pengadaan dalam negeri.

"Pemerintah memperbaiki Keppres 80 sehingga aturan itu ada koridor dalam pengadaan militer yang bisa memberikan peran di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan alutsista TNI dari industri dalam negeri. Ada semacam proteksi," terangnya.

Dalam kesimpulan sementara dari lokakarya tahap dua, ia melihat ada tiga hal yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara produsen dan pengguna. Yakni, produsen perlu kebutuhan spesifik pengguna, ada legalitas jaminan pembiayaan, dan menghilangkan kekhawatiran pengguna atas produk yang dihasilkan oleh produsen.

"Oleh karena itu, ini tugas Dephan untuk menjembatani dan menerobos bagaimana industri pertahanan ini. Produsen juga harus konsekuen jangan bilang siap, tapi setelah kontrak terjadi ngaret," sahutnya.

MEDIA INDONESIA

Uji Coba Rudal Bulava Ditunda Kembali


25 November 2009 – Rusia menunda untuk kedua kalinya pengujian peluncuran rudal balistik Bulava dari kapal selam, sebelumnya dijadwalkan pengujian dilakukan 24 November setelah kegagalan uji coba Juli kemarin.

Diharapkan pengujian dilakukan pada akhir tahun 2009 menurut sumber di industri pertahanan, Selasa (24/11) kepada RIA Novosti.

“Departemen Pertahanan dan pabrikan masih memiliki sejumlah isu, termasuk teknis, dipecahkan sebelum Bulava dapat diuji lagi diakhir tahun ini,” menurut sumber.

Masa depan pengembangan Bulava menimbulkan pertanyaan sejumlah ahli industri pertahanan Rusia, mereka menyarankan memfokuskan pengembangan rudal balistik Sineva yang sudah ada dan telah diuji coba dengan sukses.

Tetapi militer Rusia bersikeras melanjutkan pengembangan Bulava hingga siap digunakan Angkatan Laut Rusia.

Bulava diharapkan akan menjadi kekuatan inti triad nuklir Rusia.

RIA Novosti/@beritahankam

Gelar Pasukan Satlakopsud PPRC TNI

Kepala Divisi I Kostrad Brigjen TNI M. Munir didampingi Dan Satlakopsud Kolonel Pnb SM. Handoko sedang melakukan pemeriksaan pasukan. (Foto : Pentak Lanud Halim. P)

25 November 2009, Jakarta -- Apel kesiapan Satuan Pelaksana Operasi Udara (Satlakopsud) PPRC TNI di gelar di Lanud Halim Perdanakusuma, bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Divisi (Kadiv) I Kostrad Brigjen TNI M. Munir bertempat di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa. (24/11). Hadir dalam Gelar Satlakopsud PPRC TNI tersebut antara lain Dansatlakopsud PPRC TNI Kolonel Pnb SM. Handoko, S.IP., MAP dan para pejabat militer lainnya.

Komandan PPRC TNI Mayjen TNI Hatta SY dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Divisi I Kostrad Brigjen TNI M. Munir mengatakan bahwa upacara gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan satuan yang membutuhkan kecepatan dan kesigapan bertindak yang diemban satuan saat ini dan kedepan dalam menghadapi kontijensi darurat mengingat kompleksnya tuntutan tugas.

Satlakopsud PPRC TNI yang telah dibentuk ini harus siap setiap saat yaitu Kompi Air Crew, Kompi Pertahanan Pangkalan, Kompi Ground Crew dan Kompi Paskhas. Sedangkan Alutsista yang dikerahkan adalah Hercules C-130, Foker 27 TS, CN 235 dan fasilitas pendukung penerbangan lainnya yang meliputi PLLU, Meteo, peralatan Pemadam Kebakaran, kesehatan, petugas angkutan udara, bala bantuan Logistik dan BMP serta pasukan Polisi Militer TNI AU, tegas beliau.

Dengan digelarnya Apel kesiapan Satlakopsud PPRC TNI ini Komandan PPRC TNI mengharapkan dengan keterbatasan yang ada gelar pasukan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walau penggunaan dan pengerahan PPRC pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan untuk memenuhi tuntutan tugas yang dibebankan. Namun dengan keterbatasan yang ada, TNI masih mampu memprioritaskan program latihan dalam rangka memelihara kesiapan dan kesiagaan operasional PPRC TNI.

PENTAK LANUD HALIM PERDANAKUSUMAH

Sertijab Lanudal Manado

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksamana Pertama TNI Rudi Hendro Satmoko (tengah) usai melakukan salam komando bersama mantan Komandan pangkalan Udara AL (Danlanudal) Mayor (P) Eko Syam Haristiono (kiri) dan Danlanudal yang baru Mayor laut (P) Rahmanto saat serah terima jabatan di Manado, Sulawesi Utara, Selasa ( 24/11). (Foto: ANTARA/Basrul Haq/ss/nz/09)

25 November 2009, Manado -- Pangkalan Udara Angkatan Laut Manado resmi memiliki komandan, Selasa (24/11) kemarin. Mayor Laut (P) Rahmanto menggantikan Mayor Laut (P) Eko Syam. Serah terima jabatan digelar di Lanudal Manado. Suasana haru menyertai serah terima jabatan (Sertijab) itu.

Rahmanto sebelumnya menjabat salah satu kepala sub seksi di Pusat Penerbangan Angkatan Laut di Surabaya. Dan Eko dipromosi memegang Kepala Seksi Pengembangan Sistem Senjata Pusat Penerbangan Angkatan Laut.

Eko mengaku sangat berat berpisah dengan Manado karena begitu banyak pengalaman yang didapatnya. “Saya bersyukur pernah di tempatkan di kota ini, apalagi tepat even besar Sail Bunaken,” ungkap pria murah senyum yang dekat dengan bawahan itu.

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Surabaya, Laksamana Pertama TNI Rudi Hendro Satmoko yang bertindak sebagai Irup berharap Danlanudal yang baru bisa melanjutkan kesuksesan, serta makin meningkatkan tugas dan fungsi Lanudal.

Sementara Rahmanto mengatakan, akan melakukan yang terbaik untuk Lanudal Manado. “Ini penugasan pertama saya di daerah. Banyak yang harus saya pelajari lagi. Bantuan rekan-rekan sangat saya harapkan,” tutupnya.

Upacara sertijab kemarin dihadiri unsur Muspida Minut, Angkasa Pura, Wakil Danlantamal VIII Bitung, Danyonif 712/Wiratama dan undangan lain.

MANADO POST

Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang

Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kanan), menyematkan tanda peserta Geladi Posko I Kodim 0733-BS kepada Dandim 0733-BS, Letkol Inf Nugroho Sulistyo Budi (kiri), pada upacara pembukaan Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang "Tanggap", di Semarang, Jateng, Selasa (24/11). Sasaran geladi antara lain agar para personel TNI mampu melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait untuk mengatasi gejolak sosial yang timbul di wilayah. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/09)

24 November 2009, Semarang -- Dalam rangka meningkatkan kemapuan komandan dan staf Kodim 0733 BS/ Semarang dalam operasi pembantuna kepada Pemda meliputi aspek kodal dan prosedur bantuan administrasi sebagai bagian dari satuan yang lebih besar dalam rangka pembinaan wilayah. Demikian disampaikan Kolonel Inf. NRP 29246, Jagar Naibaho selaku direktur Geladi Posko-I Kodim 0733 BS/ SMG Tahun Anggran 2009 (24/11).

Hal serupa juga dikatakan oleh Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto,”Seiring perkembangan situasi dan kondisi saat ini menuntut jajaran TNI Angkatan Darat khususnya prajurit Kodam IV Diponegoro untuk menghadapi perkembangan yang terjadi.” Dan untuk itulah kegiatan ini dilaksankan guna peningkatan profesionalisme prajurit Angkatan Darat. Mengingat tugas dan tantangan kedepan semakin berat dan kompleks.

Geladi Posko-I Kodim 0733 BS/ SMG dipandang positif dan sebagai pendorong guna berbuat baik, atas dasar tersebut perlu dilaksanakan latihan sehingga reliasi peran dan pengabdian dilapangan sesuai prosedur dan sejalan tuntuan perkembangan jaman.

Keberadaan Kodim dituntut untuk dapat mewujudkan postur prajuritnya yang profesional, efektif, efisien dan modern. Dijelaskan oleh Pangdam IV Diponegoro bahwa semua prajurit disemua tingkatan harus mampu dan pro aktif merealisasikan tugas pokoknya dilapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.


Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kanan), didampingi Dandim 0733-BS, Letkol Inf Nugroho Sulistyo Budi (kiri), saat meninjau kesiapan berbagai peralatan yang akan digunakan pada Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang "Tanggap", di Semarang, Jateng, Selasa (24/11). Sasaran geladi antara lain agar para personel TNI mampu melaksanakan komando dan pengendalian dalam operasi bantuan kemanusiaan kepada pemda setempat. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/09)

“Pelaksanaan serangkaian latihan ditandai dgn pemecahan permasalahan dari pelaku terdiri dari, komandan dan staf,” kata Mayjen TNI Haryadi Soetanto. Materi yang disampaikan berkaitan erat dengan kemampuan dan ketrampilan komandan dan staf dalam merecanakan operasi dan komando pengendalian operasi melalui mekanisme prosedur hubungan komandan dan staf, shg mampu merespon permasalahan yang terjadi lingkup tugas diwilayahnya, dengan menerapkan doktrin rencana operasi dan prosedur tetap secara baik dan benar. Pelaksanaan Geladi dimulai hari ini (24/11) hingga Kamis (26/11) bertempat di Makodim 0733 BS/ Semarang.

Mengacu pelaksanaan gladi-gladi sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan latihan yang telah dilakukan masih ada kegiatan yang bersifat teknis dan mekanisme hubungan dengan staf yang harus masih dibenahi di masing-masing satuan setingkat Kodim. Dalam kerangka itulah perlu diinsentifkan pelaksanaan pimpinan dan staf agar benar- benar menguasai prosedur komandan dengan benar dan tepat.

Pangdam berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti serangkain kegiatan dengan sungguh-sungguh. Dan bagi penyampai materi harus benar-benar menguasai dan menghayati tugas pokoknya. Karena dengan hal tersebut akan mampu melaksanakan tugas dengan benar, komando gladi metode latihan sesuai dengan prisisip pembinaan latihan dan doktirn pendidikan TNI AD. “Latihan dan praktek merupakan metode baik peningkatan kemampuan personail,” kata Pangdam IV Diponegoro.

Dikatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan evaluasi tidak hanya setelah selesai dilaksanakan, namun diawal perencanaanpun perlu dilakukan evaluasi. Selain itu diharapkan selama pelaksanaan menciptakan suasana geladi yang mencerminkan peningkatan kualitas prosedur kerja komandan dan staf termasuk instansi terkait, dengan cara mendekatkan materi latihan dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat lebih menguasai materi.

Semarang.go.id

PT PAL Luncurkan Kapal Baru TNI AL

Inilah salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: KOMPAS/Wisnu Dewabrata)

24 November 2009, Jakarta -- PT PAL segera meluncurkan kapal baru jenis Landing Platform Dock (LPD) untuk TNI Angkatan Laut, kata Direktur Utama Harsusanto di Jakarta, Selasa.

"Rencananya kapal diresmikan pada akhir pekan ini," katanya, di sela-sela Seminar Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan yang digagas Departemen Pertahanan.

Harsusanto mengatakan, kapal baru jenis LPD itu akan dinamai KRI Banjarmasin dan merupakan kapal LPD ketiga dari empat LPD yang dipesan untuk TNI Angkatan Laut.

LPD pertama dan kedua, dibuat di Korea Selatan sedangkan LPD ketiga dan keempat dilakukan PT PAL.

Ia mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

"Untuk kapal selam, masih dalam perencanaan. Sedangkan untuk PKR dalam proses tender atau menunggu Tim Evaluasi Pengadaan Dephan. Dan bagi kapal angkut tank kini dalam pembahasan dengan Dislitbang TNI Angkatan Laut," ujar Harsusanto.

Sementara untuk peningkatan kemampuan kapal perang TNI Angkatan Laut akan melaksanakan antara lain pemasangan rudal, sonar dan pengalihan fungsi, katanya menambahkan.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan kekuatan pokok minimun TNI Angkatan Laut 2010-2019 disesuaikan dengan kemampuan PT PAL.

"Kami telah lama berkomitmen untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan nasional, dan sebagian telah berjalan. Seperti pengadaan kapal patroli cepat 57 mm dan LPD yang telah selesai satu kapal lagi...," tuturnya.

Dalam waktu dekat TNI Angkatan Laut juga akan meminta PT PAL untuk melakukan peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut kelas van speijk dan kapal patroli cepat 57 mm, ujarnya menambahkan.

"Ini sejalan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut yang kini memprioritaskan pengaman wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terdepan," kata Kasal Agus.

ANTARA News

Industri Pertahanan Perlu Jaminan Pembiayaan

CN-235 MPA di ajang pameran dirgantara Singapura 2008. (Foto: flightglobal.com)

25 November 2009, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan industri pertahanan (BUMN Industri Pertahanan) memerlukan jaminan pembiayaan dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bagi TNI. Selain itu, TNI juga diharapkan menentukan spesifikasi alutsista yang dibutuhkan, sehingga Industri pertahanan dalam negeri bisa mengembangkan dan membuat Alutsista yang dibutuhkan.

Kepada pengguna alutsista yaitu TNI, Sjafrie berharap agar menghilangkan kekhawatiran akan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pemangku kepentingan yaitu TNI (pengguna Alutsista), policy maker (Dephan, Kemenneg Ristek, Departemen Perindustrian, Bappenas, dan departemen terkait), dan industri pertahanan (produsen alutsista) harus memiliki komitmen bahwa pengadaan alutsista bisa dipasok dalam dalam negeri.

"Sebenarnya, industri pertahanan dalam negeri bisa memasok Alutsista untuk TNI. Hanya saja policy maker (penentu kebijakan) belum menjembataninya," kata Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela Seminar Nasional "Menuju Kemandirian Alutsista/Sarana Pertahanan" di Dephan, Jakarta, Selasa (24/11).

Sjafrie optimistis program revitalisasi industri pertahanan bisa diwujudkan apabila ketiga pemangku kepentingan yaitu pengguna, pembuat kebijakan, dan industri pertahanan memiliki komitmen yang sama untuk memenuhi alutsista dengan kekuatan dalam negeri.

Kapuslitbang Industri Pertahanan Balitbang Dephan Brigjen TNI Agus Sunaryo mengakui tidak mudah untuk memenuhi seluruh kebutuhan Alutsista TNI dari hasil produksi dalam negeri. Namun untuk tahapan pemenuhannya, perlu konsisten, komitmen dan perencanaan strategis yang baik. Seberapa banyak yang ingin dan sekiranya mampu dibuat sendiri untuk 5, 10, 15, 20 hingga 25 tahun bahkan 50 tahun ke depan.

Menurut Agus Sunaryo, untuk mempercepat realisasi kemandirian Alutsista, Pemerintah khususnya Dephan, segera membuat komitmen untuk peta jalan (road map) dan rencana strategis (grand disign) pencapaian kemandirian alutsista, setidaknya untuk 5-25 tahun ke depan.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (PTKS) Fazwar Bujang berpandangan, keberadaan industri baja nasional berperan sangat strategis untuk menunjang kekuatan dan kemandirian pertahanan NKRI. Sebagai industri baja nasional, kata dia, PTKS siap menyediakan dan mengembangkan material baja yang dibutuhkan untuk bahan alutsista dan sarana pertahanan.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia PTDI) Budi Santoso mengatakan Peraturan Presiden RI No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional merupakan salah satu dasar dan merupakan pusat keunggulan industri yang mempunyai peran dan fungsi sebagai industri pertahanan guna mendukung kebutuhan alutsista.

Menurutnya, restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan diarahkan pada empat faktor utama yaitu organisasi dan sumber daya manusia, keuangan dan modal kerja, pengembangan teknologi, dan komitmen dan dukungan pemerintah dan semua pemangku kebijakan dalam pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri.

Alutsista yang Belum Bisa Dibuat Dalam Negeri

- Tank Transporter untuk pengangkut Kendaraan tempur tank

- Trailer RS Berjalan untuk kemudahan gelar RS Lapangan yang bersifat mobil

- Kapal laut, baik untuk Striking Force, Patrolling, dan Supporting

- Pesawat terbang untuk keseluruhan kebutuhan pesawat tempur (kecuali pesawat angkut ringan CN235 dan Helikopter BO-105.

Sumber : Balitbang Dephan RI

JURNAL NASIONAL

Tuesday, November 24, 2009

Rusia Bangun Frigate Kelas Admiral Gorshkov Kedua

Frigate kelas Admiral Gorshkov Project 22350 (Foto: redbannernorthernfleet.blogspot)

24 November 2009 – Galangan kapal Severnaya Verf di St. Petersburg akan mulai membangun frigate kedua kelas Admiral Gorshkov Project 22350 untuk Angkatan Laut Rusia, Kamis (26/11).

Frigate kedua akan diberi nama Admiral Kasatonov yang dirancang dapat melakukan serangan jarak jauh, anti kapal selam dan misi pengawalan.

Kapal pertama Admiral Groshkov dibangun di galangan kapal yang sama dan akan diluncurkan 2011.

Kapal dirancang berdasarkan frigate Project 11356 yang dibuat untuk AL India serta dilengkapi dengan teknologi siluman.

Frigate kelas Admiral Gorshkov Project 22350 berbobot 4500 ton, panjang 130 meter dan lebar 16 meter dengan maksimum jelajah 4500 nm.

Persenjataan utama frigate ini 8 rudal jelajah anti kapal SS-NX-26 Yakhont, satu kanon terbaru A-192 130 mm, satu sistem ASW (Anti-Submarine) Medvedka-2 dan sistem pertahanan udara jarak menengah Hurricane, satu helikopter Ka-32.

Menurut sumber militer, AL Rusia menginginkan frigate kelas ini hingga 20 kapal, yang akan ditempatkan di Armada Baltik, Laut Hitam, Utara dan Pasifik.

RIA Novosti/@beritahankam

KRI Diponegoro Merantau untuk Tanah Air

KRI Diponegero-365. (Foto: TNI AL)

24 November 2009, Jakarta -- KRI Diponegero-365, meninggalkan tanah air enam bulan silam menuju sebuah laut di ujung barat bumi, di perairan laut Lebanon. Daerah yang dikenal oleh para sastrawan sebagai tanah kelahiran Khalil Gibran sang pujangga.

Bukan akan melakukan misi pertukaran kebudayaan dan kesenian, tapi sebuah misi kemanusiaan dan perdamaian. 100 orang prajurit pilihan berangkat di bawah bendera persatuan dunia PBB sebagai Satgas Maritime Task Force (MTF) sebagai Kontingen Garuda XXVIII-A/UNIFIL .

Menggunakan nama Pangeran Diponegoro, salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang ikut berperang dalam perang jawa 1825-1830. Kapal jenis korvet ini yang digunakan sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti pesawat udara.

KRI Diponegoro dibekali dengan sistem persenjataan yang mumpuni semisal terpedo mode II/MU 90 yang dilengkapi 2 peluncur terpedo tipe B515. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

30 hari lamanya kapal nan canggih ini mangarungi laut dengan kedalaman dasar yang masih misterius dan gelap. Merapat di dermaga-dermaga negara sahabat yang asing bagi para awaknya.

"Kami singgah di berbagai pelabuhan di luar negeri untuk mengisi logistik. Misalnya di Kochin, India, Salala, Oman, dan Port Said di Mesir," ujar Komandan Kapal KRI Diponegoro-365 Letkol Laut (Pelaut) Arsyad Abdullah.

Hal ini disampaikannya di atas Kapal KRI Diponegoro-365 saat bertolak dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (22/11/2009).

Selain bertugas menjaga perdamaian, KRI Diponegoro pun ditugaskan untuk mencegah penyelundupan senjata dari dan luar Lebanon.

"Di samping kita juga membantu untuk meningkatkan kemampuan tentara AL Lebanon untuk menjaga wilayah lautnya sendiri," katanya.

Arsyad menceritakan, saat tiba di Lebanon, perwira dari PBB mengaku terkejut dengan cepatnya pasukan TNI AL berinteraksi dan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan.

"Semua kegiatan yang diberikan dan mendapat sambutan dari mereka. Mereka sangat mengharapkan ada pengganti, bahkan sebelum saya kembali mereka menanyakan kapan kapal pengganti datang? saya hanya menyampaikan kita sudah menyiapkan kapal," jelasnya.

Selain itu, selama bertugas, operasi yang dilakukan berjalan lancar. Seluruh kendala itu bisa diatasi oleh pasukan tentara Indonesia.

"Di awal kita banyak mendeteksi pesawat Israel melintas di udara dan itu hanya merupakan Air Penetrasion. Selama kita lakukan operasi ada masalah dan semua kita bisa atasi," tuturnya.

detikNews

Emban Misi Perdamaian, KRI Diponegoro-365 Tiba di Surabaya

Lettu Laut (P) Sadarianto menghampiri istrinya, Yunice (mantan wartawan Sindo) dan mencium putra pertamanya saat KRI Diponegoro-365 merapat di Dermaga Koarmatim Ujung, Senin (23/11).

23 November 2009, Surabaya -- Selama 8 bulan mengemban misi perdamaian di Perairan Lebanon, Kapal Perang TNI AL KRI Diponegoro-365 dari Koarmatim tiba di Dermaga Ujung, Surabaya, Senin (23/11/2009).

Kedatangan kapal disambut Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto didampingi para Komandan Satuan Kapal, Kasatker dan ibu-ibu Jalasenastri serta para keluarga ABK (Anak Buah Kapal).

KRI Diponegoro-365 jenis Sigma Klas Korvet Belanda masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim) yang pertama ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.A Unifil (United Nation Interm Force In Lebanon).

Kapal perang Indonesia ini telah bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lain. Diantaranya Perancis, Belgia, Turki, Italia dan negara lainnya yang masuk dalam Gugus Tugas MTF di bawah komando kapal perang Angkatan Laut Belgia.

Kapal ini meninggalkan pangkalan Surabaya, 13 Maret 2009 lalu. Dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi. Route yang dilewati Perairan Lebanon, Jeddah, Salalah (Oman), Kochin, Belawan, Jakarta dan Surabaya.

Helikopter jenis Bolcow NBO 105 bertengger di dek helipad KRI Diponegoro saat hendak bertolak dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (22/11/2009). (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

Meriam utama dipasang di depan anjungan KRI Dipenogoro. Meriam jenis Oto-melara 76 mm buatan Italia. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

KRI Diponegoro-365 yang dikomandani Letkol Laut (P) Arsyad Abdullah ini dalam tugasnya membawa sebuah helikopter BO-105 dengan 100 personel terdiri ABK 88 orang dan non ABK 12 orang. Ke-100 orang tersebut terdiri dari perwira 31 orang, bintara 41 orang dan tamtama 29 orang. Adapun 12 personel yang non ABK meliputi crew helikopter 6 orang, kesehatan 2 orang, penyelam 1 orang, Kopaska 2 orang dan perwira penerangan 1 orang.

"Kami bertugas di Perairan Lebanon selama 180 hari, 70 persen operasional di laut dan 30 persennya sandar di dermaga. Selama bertugas, kami telah melakukan sebanyak 629 intograsi (memeriksa) bagai kapal-kapal yang melintas di Perairan Lebanon, dan hal itu merupakan prestasi terbaik di antara kapal-kapal yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF (Maritime Task Force)," tegas Komandan KRI Diponogoro-365.

Sementara kedatangan KRI Diponegoro-365 diwarnai kebahagiaan keluarga, khususnya keluarga yang ditinggalkan selama 8 bulan. Rasa kangen menyelimuti para istri dan anak-anak mereka. Hal ini bisa dilihat, kapal belum merapat keluarga ABK ini sudah menunggu sejak pagi hari di dermaga.

Rasa kangen bercampur bahagia ini seperti ditunjukkan oleh istri Lettu Laut (P) Sadarianto dari Satuan Pasukan Katak Koarmatim. Dengan menggendong putranya,Yunice mantan wartawan Sindo ini menyambut kedatangan suami tercinta. Lettu Sadarianto pun menghampiri istri dan menggendong putra pertamanya."Kamu sudah besar ya sayang," bisik Lettu Sadarianto bahagia kepada putranya.

detikSurabaya/Penarmatim

Mistral Kunjungi St. Petersburg

Mistral berlabuh di Sungai Neva di St. Petersburg. (Foto: Reuters)

24 November 2009 – Kapal pengangkut helikopter Perancis Mistral berkunjung ke kota pelabuhan St. Petersburg, Senin (23/11) ujar juru bicara Angkatan Laut Rusia kepada RIA Novosti.

Kunjungan ini rangkaian dari rencana pembelian kapal pengangkut helikopter Mistral oleh Rusia. AL Rusia dan para ahli industri pertahanan Rusia akan menginspeksi kapal.

Mistral berlabuh di Sungai Neva sekitar setengah mil (1 kilometer) dari museum Heritage. Diberitakan AL Rusia dan Perancis merencanakan latihan bersama dengan kapal Mistral pada minggu ini.

Diharapkan keputusan akhir pembelian ini diputuskan saat kunjungan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin ke Perancis 26 – 27 November.

Kapal akan dibangun di galangan kapal STX di Perancis yang merupakan rekanan pabrik kapal Perancis DCNS.

Diperkirakan harga satu unit kapal pengangkut helikopter kelas Mistral 400 – 500 juta euro (600 - 750 juta dolar), Rusia merencanakan membeli tiga atau empat unit dan membangunnya di galangan kapal dalam negeri berdasarkan lisensi Perancis.

Mistral saat akan berlabuh di Sungai Neva dengan latar belakang landmark kota St. Petersburg Kathedral St. Isaac. (Foto: AP)

AL Rusia merencanakan menempatkan kapal perang kelas Mistral di Armada Utara dan Pasifik untuk sarana transportasi pasukan, misi penjaga perdamaian dan penyelamatan.

Rencana pembelian kapal ini menimbulkan kekhawatiran Estonia sebagai negara tetangga Rusia, terutama bila kapal ditempatkan di Laut Baltik seperti diutarakan Panglima Angkatan Bersenjata Estonia Ants Laaneots saat diwawancarai televisi local, Sabtu (22/11).

Kemampuan operasi amphibi Rusia akan meningkat dengan kehadiran kapal kelas Mistral. Dimana kapal berbobot 21.500 ton ini mampu membawa 16 helikopter, empat kapal pendarat, 70 kendaraan termasuk 13 Main Battle Tank (MBT) serta 450 prajurit bersenjata lengkap.

RIA Novosti/@beritahankam

Asops KASAU: Tercapainya Kemampuan Optimal Satuan

Asops Kasau Marsda TNI Panji Utama menyalami para peserta Rapat Kerja Teknis Operasi (Rakernisops) TNI AU tahun 2009 di Ruang Rapat Puskodal Mabesau Cilangkap. Senin (23/11).

23 November 2009, Jakarta -- Dua dokumen strategis yaitu Postur TNI Angkatan Udara Tahun 2005-2024 dan Minimum Essensial Force, hendaknya menjadi pedoman dalam setiap kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan program. Esensi penekanannya pada upaya meningkatkan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara dan diprioritaskan pada upaya tercapainya kemampuan optimal dari satuan-satuan serta mantapnya lembaga pendidikan.

Demikian sambutan Asisten Operasi (Asops) Kasau Marsda TNI Panji Utama pada pembukaan Rapat Kerja Teknis Operasi (Rakernisops) TNI AU tahun 2009 di Ruang Rapat Puskodal Mabesau Cilangkap. Senin (23/11).

Dikatakan, dengan ”Road To Zero Accident” yang dicanangkan pimpinan TNI AU di harapkan pada TA. 2010 tidak ada Accident. Demikian juga komitmen bersama terkait keselamatan terbang dan kerja masih jauh dari harapan, indikatornya adalah masih terjadinya incident dan accident pada tahun 2009.

Menurutnya, banyak hal-hal kecil yang bersifat rutinitas luput dari perhatian sehingga berpotensi pada terciptanya ”unsafe condition” dan ”unsafe action” yang menimbulkan kerugian baik jiwa manusia, alutsista dan harta benda yang tidak sedikit. ”Oleh karenanya penyusunan/perencanaan program kerja TA. 2010 Bidang Operasi harus kita cermati dengan seksama yang terkait dengan perkembangan lingkungan strategis, keselamatan terbang dan kerja serta aspek operasi lainnya”, ujar Asops Kasau.

Rakernisops TNI AU yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh jajaran operasi TNI AU diantaranya adalah para Asisten Operasi/Direktur Operasi Kotamaops dan Fungsional serta para Komandan Lanud.

DISPENAU

Monday, November 23, 2009

KODAM Kalbar 2010 Sudah Final

20 November 2009, Pontianak -- Dalam merealisasikan pembentukan Kodam Kalbar tahun 2010, Kepala Staf Korem 121/Abw Letkol Inf Aminullah dan Kepala Seksi Logistik Korem 121/Abw Letkol Caj Drs. Febi Wibisana mengundang hadir seluruh Ketua Asrama dan Ketua Rukun Tetangga yang menempati Asrama TNI AD se Garnizun Pontianak. Dalam arahannya Kasrem 121/Abw menyampaikan bahwa dengan adanya pembentukan Kodam Kalbar tahun 2010 mendatang, dipandang perlu adanya sosialisasi pemurnian pangkalan guna menyiapkan perumahan bagi para pejabat jajaran Kodam Kalbar dan para personil. Oleh karena itu seluruh anggota yang aktif maupun yang sudah pensiun dan menempati rumah dinas TNI AD akan ditertibkan kembali, sedangkan bagi personil yang sudah pensiun diminta kesadarannya untuk segera mengembalikan kepada Korem 121/Abw. Jumlah Rumah Dinas jajaran Korem 121/Abw pada saat ini sebanyak 1.157 unit, sedangkan kebutuhan rumah dinas Makodam Kalbar mendatang setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang ada, oleh karena itu diperlukan penertiban kembali.

Penrem 121/ABW

Pemprov Kaltim Hibahkan Helikopter Bell Ke TNI AD


20 November 2009, Samarinda -- Kalimantan Timur merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dimana dari 14 Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Timur terdapat tiga Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia yaitu: Kabupaten Nunukan dengan 6 Kecamatan (Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik), Kabupaten Kutai Barat dengan 2 Kecamatan (Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai) sedangkan untuk Kabupaten Malinau dengan 5 Kecamatan yaitu kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan hilir, Kecamatan kayan Selatan, Kecamatan Long Pujungan dan Kecamatan Bahau Ulu. Wilayah perbatasan Kalimantan Timur memiliki arti yang sangat penting baik secara ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan karena berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga (Sabah) Malaysia yang memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini relatif belum dimanfaatkan secara optimal.

Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kalimantan Timur juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana dan sarana relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah dan pasar juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat perbatasan ketika mereka membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga Malaysia.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di tiga Kabupaten yang ada di kalimantan Timur dan terletak di perbatasan tersebut, antara lain disebabkan oleh letak geografis yang sebagian besar dimiliki oleh sebagian kabupaten sebagai daerah perbatasan sangat terpencil sehingga pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan masih sangat minim. Dimana hampir seluruh kawasan kecamatan/desa yang ada di perbatasan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 bertempat di ruang rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur diselenggarakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Korem 091/ASN tentang Kesepakatan pemberian dan penerimaan dana hibah dalam rangka pengadaan 1 (satu) unit Helikopter type Bell-412 EP.

Helikopter Bell 412 yang digunakan kepolisian Italia. (Foto: aerospace-technology.com)

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Korem 091/ASN tentang Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan Dana Hibah dalam rangka pengadaan 1 (satu) unit Helikopter Type Bell-412 EP tersebut yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak dengan Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf Musa bangun yang disaksikan langsung oleh para pejabat serta unsur Muspida Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Dr. Adri Patton selaku Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, juga disaksikan pula utusan dari Kodam VI/Tpr yaitu Asisten Perencanaan Kodam VI/Tpr Kolonel Inf Kosasih Azis dan Waaslog Kasdam VI/Tpr Letkol Kav Bueng Wardadi.

Dalam sambutan singkatnya Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf Musa Bangun menyampaikan bahwa dengan keberadaan pesawat Helikopter ini nantinya akan sangat mendukung tugas-tugas dalam pengamanan wilayah perbatasan. Lebih lanjut Danrem mengatakan “Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan patroli secara rutin di sepanjang perbatasan. Memang di bawah ada pos, tetapi antar pos dengan pos yang lainnya tidak bisa ketemu karena kondisi medan, jarak dan keterbatasan sarana sehingga salah satunya adalah patroli melalui udara dengan Helikopter. Dengan melakukan patroli secara rutin ini kita harapkan setiap aktifitas kegiatan illegal dibawah bisa kita ketahui dan dengan segera kita bisa langsung drop pasukan bila ada hal-hal yang mencurigakan”.

“Selanjutnya banyak kasus-kasus di perbatasan yang kami dapatkan, diantaranya anggota mendapatkan hambatan sakit mendadak atau mengalami kecelakaan, kita selalu terhambat dalam evakuasi. Sehingga ini juga sangat memudahkan apabila pengadaan Helikopter ini terrealisasi. Demikian juga kegiatan yang sifatnya sosial kemanusiaan, pada masa yang lalu kita tau di Krayan Selatan sempat terjadi kekurangan pangan, saat itu kita kesulitan bagaimana caranya untuk sorting bantuan. Selanjutnya, pada keadaan damai dan keadaan aman tentunya Helikopter ini akan sangat bermanfaat bagi kepentingan Komando dan pengendalian baik untuk Korem maupun untuk Pemerintah daerah. Disampng itu juga Gubernur dan jajarannya atau Muspida akan lebih mudah untuk melakukan peninjauan di medan-medan, kampong-kampung, kecamatan yang terpencil”.

Diakhir sambutannya Danrem menyampaikan, bahwa selaku yang mewakili Panglima Kodam maupun Kepala Staf Angkatan Darat penyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah responsip melihat kondisi pertahanan dalam hal ini Korem 091/ASN di wilayah Kalimantan Timur sehingga tentunya dengan keberadaan Helikopter ini akan memperlancar dan memperkuat tugas-tugas pertahanan. Kemudian Danrem juga memohon arahan kepada Gubernur dan jajarannya agar proses pengadaan Helikopter ini sesuai dengan prosedur administrasi maupun prosedur perundang-undangan yang berlaku, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dalam rangka pengadaan ini. Karena banyak pengalaman menunjukkan justru kadang-kadang keinginan baik akhirnya wujudnya tidak baik.

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak menyampaikan sambutannya yang pada intinya menjelaskan proses pengadaan pesawat Helikopter untuk Korem 091/ASN yang menurutnya adalah suatu peristiwa penting dan bersejarah yang mewarnai perjalanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sejak terbentuk pada tahun 1956. Kemudian Gubernur menambahkan, bahwa pengadaan Helikopter ini sudah disepakati oleh DPRD Provinsi Kaltim dalam pembahasan RAPBD tahun 2009 sampai dengan tahun anggaran 2010 dimana pemberian hibah ini tidak diberikan secara cash, melainkan melalui 4 kali tahapan.

“Diberikannya hibah secara bertahap ini menurut pertimbangan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya kita berharap dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Syukur Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, tim gabungan baik dari Pemerintah Provinsi, Korem, Kodam, DPRD telah langsung melihat ke Bandung. Dengan demikian secara terbuka kita mengetahui seperti apa Helikopter Type-412 EP itu”. demikian ungkap Gubernur. Selanjutnya Gubernur juga memaparkan secara panjang lebar tentang proses pengelolaan wilayah perbatasan serta kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang hingga saat ini pembangunan kawasan perbatasan terus ditingkatkan, baik kawasan perbatasan laut maupun kawasan perbatasan darat yang meliputi pembangungan infrastruktur, sarana dan prasarananya.

Penrem_091

Sepenggal Cerita dari KRI Diponegoro

KRI Diponegoro. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

23 November 2009, Jakarta -- Ada banyak cerita tentang KRI Diponegoro 365, kapal perang berusia dua tahun atau termuda dengan teknologi canggih Sigma Class Corvettes yang baru saja menuntaskan misi perdamaian PBB di Lebanon.

Cerita mengalir tentang foto bersama gadis-gadis Lebanon yang cantik dan modis hingga 14 awak kapal yang harus berenang mengelilingi KRI Diponegoro di Laut Mediterania sebagai inisiasi atas kenaikan pangkat. ”Gadis-gadis Lebanon itu mungkin yang tercantik di dunia, kalau pria-prianya, yah mari kita cintai produk dalam negeri,” seloroh seorang awak, beberapa saat setelah KRI Diponegoro bersandar di Komando Lintas Laut Militer, Jakarta, Kamis (19/11).

Namun, di balik candaan itu, justru cerita tentang surat dari berbagai angkatan laut dari negara-negara lain yang paling menorehkan tinta emas pada sejarah Angkatan Laut kita. ”... the cooperation with your crew was outstanding and very professional, in some aspects better than with our NATO partners,” begitu surat dari komandan satgas Jerman.

Di tengah kemurungan akan minimnya anggaran untuk alat utama sistem persenjataan, KRI Diponegoro adalah kapal pertama TNI AL yang mendapat kepercayaan untuk ikut misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perdamaian di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Bahkan, KRI Diponegoro adalah kapal perang pertama dari Asia Tenggara yang diundang untuk masuk dalam Maritime Task Force UNIFIL. KRI Diponegoro yang diawaki 100 orang ini bertugas tanggal 18 April-18 Oktober 2009.

”Awalnya, mereka sempat apriori, lama-lama mereka positif ke kita,” kata Komandan KRI Diponegoro 365 Letkol Laut (P) Arsyad Abdullah. Kesan awal memang negara-negara yang tergabung dalam misi ini merasa khawatir dengan delegasi Indonesia, di antaranya karena hal-hal teknis seperti format komunikasi di mana negara-negara NATO ini memiliki jaringan internal komunikasi sendiri. Selain itu, Satgas Konga XXVIII-A/UNIFIL ini juga belum akrab dengan prosedur misi.

Namun, lama-kelamaan keyakinan itu timbul. KRI Diponegoro sempat dipercaya menjadi komandan taktis selama operasi, seperti Anti Air Warfare Commander dan Electronic Warfare Commander. ”Kita sering melakukan kunjungan dan mereka juga ke sini untuk saling kenal,” kata Kepala Departemen Operasi Kapten (P) Aminuddin Albek.

KRI Diponegoro bertugas sesuai jadwal NATO di laut zona I di depan Lebanon seluas 110 x 48 mil. Bergantian dengan Perancis, Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Yunani, mereka tugas jaga selama 7-10 hari. KRI Diponegoro berada dalam kelompok kapal utama, yang terdiri dari jenis frigates dan corvettes.


Piranti elektronik KRI Diponegoro. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

Misi perdamaian itu di antaranya untuk mencegah agar tidak ada senjata yang masuk dan keluar Lebanon. Sederhananya, empat kapal misi UNIFIL sedang berpatroli memantau kapal dan pesawat yang masuk ke zona I. Kapal-kapal itu dipanggil dan dicocokkan identitasnya dengan daftar yang ada. KRI Diponegoro bisa dibilang mumpuni dengan sistem radar MW08 yang bisa menghadirkan citra tiga dimensi. Kalaupun terlalu jauh, masih ada helikopter BO 105 yang sempat lima kali memanggil kapal yang datang. ”Kalau biasanya radar kita cuma bisa mendeteksi jarak dan arahnya, sekarang kita bisa tahu ketinggiannya,” kata petugas humas KRI Diponegoro, Mayor (KH) Wayan.

Kapal dengan panjang 90,71 meter yang dibangun di Schelde, Belanda, tahun 2005 dan mulai bertugas tahun 2007 ini memiliki sistem perang kapal yang terintegrasi.

KOMPAS

Pengamanan Laut akan di Bawah Satu Komando

KRI Nala.

23 November 2009, Jakarta -- Menkopolhukam Djoko Suyanto dan Menhan Purnomo Yusgiantoro membahas koordinasi keamanan laut. Banyaknya instansi yang terlibat dalam pengamanan laut mendorong adanya satu instansi yang memegang kendali.

Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada wartawan sebelum ia bergegas menuju Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (23/11). "Kami membicarakan pondasi keamanan laut. Pertama, ada program monitoring surveilans yang digelar di Selat Malaka Sulawesi ada DKP, Kepolisian, kemudian Imigrasi yang memiliki instalasi dan peralatan yang sama. Kami akan mengintegrasikan untuk pengamanan maritim," kata Djoko.

Senada dengan Menkopolhukam, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menyatakan bahwa ada banyak instansi terlibat dalam pengamanan laut. Ia mencatat, setidaknya ada lima instansi yang terlibat dalam hal tersebut, yakni Bea Cukai, Perhubungan Laut, Bakorkamla, TNI AL, dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Atas dasar itu, Dephan berpendapat perlunya penyatuan fungsi tersebut di satu tempat agar anggaran bisa ebih efisien.

"Kami mengajukan disatukannya kerja lembaga tersebut supaya efisien anggarannya. Kita sekarang mengeluarkan anggaran, misalnya, untuk radar di Sulawesi yang bantuan Amerika itu. Kalau itu bisa dipegang instansi tertentu, anggaran kita bisa digunakan untuk yang lain," jelasnya.

Pihaknya telah mengusulkan agar Bakorkamla yang menjadi penjuru. Maka itu, Bakorkamla membutuhkan dasar hukum agar bisa operasional. "Alat hukumnya nanti terserah, apakah perpres, kepmenko, atau sebagainya. Yang penting ada satu komando yang terintegerasi yang memenuhi persyaratan IMO (International Maritime Organisation)," tukasnya.

MEDIA INDONESIA

Menhan RI Tinjau KRI Diponegoro 365


23 November 2009, Jakarta -– Sebagai apresiasi terhadap prestasi pencapaian tugas oleh personil TNI Angkatan Laut yang tergabung di dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII – A / Unifil 2009, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro, Minggu pagi, ( 22/11) meninjau secara langsung ke KRI Diponegoro 365 yang tengah bersandar di Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL), Jakarta.

Kedatangan Menhan diterima dengan upacara Jajar Kehormatan dan disambut oleh Dankolinlamil, Laksda TNI Marsetyo, dan Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin A.S serta pejabat Dephan lainnya.
Pada kunjungannya tersebut, Menhan berkesempatan berbincang-bincang dengan Komandan KRI Diponegoro, Letkol Laut (P) Arsyad Abdulah terkait pengalaman tugas pertama yang dijalankan sebagai Tim Satgas Maritim TNI Konga XXVIII – A / Unifil 2009 selama 6 bulan di Lebanon.

Komandan KRI Diponegoro 365, Letkol Laut (P) Arsyad Abdulah mengatakan kepada Menhan bahwa Tim Satgas Maritim TNI di bawah komando Dirinya selama 6 bulan menjalankan penugasan di Lebanon dapat menjalin kerjasama yang baik dan bergabung dengan negara lain seperti Belgia, Italia, Jerman, Turki dan Yunani yang langsung di bawah komando UNIFIL PBB.

Kepada Menhan juga dijelaskan selama penugasan di Lebanon, kerjasama yang telah dijalin khususnya dalam hal Sistem Komunikasi, Sistem Komando dan Pengendalian (Kodal), serta Sistim Intelijen situasi di darat maupun di permukaan laut.

Usai berdialog dengan Komandan KRI, Menhan melanjutkan dengan peninjauan beberapa ruangan dan fasilitas yang terdapat di KRI Diponegoro 365, seperti ruang kendali sistem senjata yang dipresentasikan oleh perwira Divisi Senjata Atas Air, Kapten Laut (P) Lewis, serta meninjau Anjungan Kapal dan mendapat penjelasan seputar sistem navigasi yang di miliki KRI Dipenegoro oleh Kepala Divisi Navigasi Kapten, Laut (P) Rafael.

Diakhir kunjungannya sebagai wujud penghargaan menhan memberikan pengarahan kepada seluruh Perwira dan Bintara sebagai Awak Buah Kapal KRI Diponegoro 365, Menhan mengatakan dirinya merasa bangga sebagai pimpinan terhadap prestasi yang dicapai dalam kiprah tugasnya di dunia Internasional, terlebih ini merupakan misi dan penugasan pertama TNI Angkatan Laut di Lebanon di bawah Komando UNIFIL.

Sementara itu usai kunjungannya ke KRI Diponegoro 365, menhan mengatakan kepada pers meskipun misi pertama telah sukses dicapai, menhan mengakui masih terdapat kendala didalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal pendanaan operasi perdamaian tersebut.

“ Jika Indonesia ingin mengirimkan Kapal ke daerah operasi pastinya akan membutuhkan anggaran tambahan mengingat daerah operasi yang sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama,” ujar menhan.
Menhan juga menjelaskan, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dephan dan TNI tengah berdialog dengan pihak PBB perihal pertimbangan anggaran yang akan di gunakan selama operasi berjalan

“Untuk misi selanjutnya sekarang Asops Panglima TNI, sedang melakukan pendekatan dengan pihak UN tentang akomodasi dan anggaran lalu lintas laut sebagai konsekwensi dari tim Satgas Maritim TNI didalam menjaga perdamaian dunia,” Jelas menhan kepada wartawan.

Terkait masalah pemeliharaan dan pengembangan peralatan serta persenjataan dari Kapal Korvet tersebut, Menhan menjelaskan Dephan juga tengah mengembangkan konsep revitalisasi industri pertahanan dalam negeri untuk bisa mendukung segala produksinya.

“Dalam rangka pengembangan industri pertahanan, kita telah berpikir bagaimana beberapa segment peralatan kapal ini bisa di buat di Indonesia, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan kombinasi dari industri luar negeri,” ungkap menhan.

Spesifikasi KRI Diponegoro 365

KRI Diponegoro 365 merupakan satu dari dua kapal perang jenis Korvet Sigma Naval Patrol 9113 yang dipesan TNI AL di Schelde Naval Shipbuilding Belanda. Kapal ini didesign secara mutakhir menggunakan pendekatan teknologi canggih Ship Geometric Modullarity Approach (SIGMA) yaitu mengadopsi klasifikasi penggabungan Cost Effectifity and Naval Rules Standard.

Sedangkan strukturnya dirancang menggunakan Systematic Hull Bulkhead, yang menghasilkan tingkat keselamatan tinggi karena fungsi fleksibilitas antar sub-compartment (cell) juga berguna untuk menekan getaran kapal yang berukuran panjang 90,71 m, lebar 13,02 m, tinggi 8,75 m dengan berat 1700 ton serta mampu melaju dengan kecepatan 28 knots serta dapat bertahan untuk berlayar selama 20 hari.

Sistem SEWACO (Sensor, Weapon and Command) menggunakan Thales Combat System Integration, Tacticos, 4 unit MOC Mk 3 MW 08, IFF, Link Y MK 2, LIROD Mk 2, King Klip, 2 unit TDS Integrated Internal and External Communication.

Untuk sistem kesenjataan, KRI Dipenogoro 365 dilengkapi dengan 2 Peluncur Rudal MBDA, 2 Peluncur Rudal Exocet MM 40, 2 Meriam Tetrol Otto Melara 76 mm Super Rapiod, Peluncur Senjata Bawah Air Eurotrop, serta 2 peluncur B 515/3/T Triple Torpedo Launcher.

Adapun untuk melengkapi sistem pertahanan menggunakan sistem Perang Elektronika (Pernika) berupa Raytheon Integrated Navigation System, GFE, ESM DR 3000, ECM Scorpion, Decoy SKWS serta Secondary Gun.

Dari inventarisasi spesifikasi teknis yang ada rancang bangun kapal ini memang untuk memenuhi tuntutan tugas TNI AL, sehingga teknologi yang diterapkan memiliki kehandalan pada spesifikasi teknis dan spesifikasi operasional. Spesifikasi tersebut meliputi kelayakan di laut (Sea Worthines), system stabilitas operasional, kemampuan ketahanan daya redam (Shock Resistance), kemampuan ketahanan ledakan meriam (Gun Blast Resistance), kemampuan meredam suara dalam air (Under Water Radiated Noise), pengurangan kemagnetan kapal, system Infra Red, anti radar (Radar Cross Section) dan System pengendalian yang terintegrasi.

Kehadiran SIGMA yang sarat dengan teknologi mutakhir akan menambah efesiensi dan efektivitas operasional TNI AL, karena kapal tersebut selain mengemban tugas utama tempur laut melalui pelaksanaan pengamatan Maritime (Maritime Surveillance), peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, juga mampu menyelenggarakan tugas-tugas tambahan yakni pengamanan dan SAR di laut.

DMC

Sunday, November 22, 2009

RI Minta Kebijakan PBB di Lebanon

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) berbincang dengan dua personil TNI AL yang baru tiba dari Libanon di anjungan kapal KRI Diponegoro di Tanjung Priok Jakarta. Minggu (22/11). TNI mengirimkan KRI Diponegoro-365 dengan nama Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A. KRI Diponegoro-365 bertugas selama enam bulan di perairan Lebanon sejak Maret 2009 lalu. (Foto: ANTARA/Salis Akbar/nz/09)

22 November 2009, Jakarta -- Pemerintah RI meminta kebijakan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kelanjutan keikutsertaan TNI dalam Satgas Maritim Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Taks Force/MTF UNIFIL)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai mengunjungi KRI Diponegoro yang baru tiba dari Lebanon, di Jakarta, Minggu, mengatakan, Indonesia masih mempertimbangkan kelanjutan keikutsertaannya untuk bergabung dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon, mengingat biaya yang sangat besar untuk lintas laut dari RI-Lebanon.

"Kalau negara lain seperti Belgia, Italia dan Jerman yang tergabung dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan, tidak perlu mengeluarkan biaya lintas laut karena jaraknya dekat, hanya tiga sampai empat hari sampai. Sedangkan kita kan perlu waktu dua bulan untuk sampai ke Lebanon, masa tidak ada biaya lintas lautnya?," tuturnya.

Terkait itu, Pemerintah RI tengah mengajukan permohonan kebijakan khusus kepada PBB agar keikutsertaan TNI dalam Satgas Maritim di Lebanon Selatan dapat dipertimbangkan biaya lintas lautnya, lanjut Purnomo.

Ia menegaskan, pada prinsipnya Indonesia sangat mendukung misi perdamaian PBB terlebih selama ini Indonesia telah banyak mendapat kepercayaan dari lembaga dunia itu untuk berbagai misi perdamaian di berbagai belahan dunia.

Namun, lanjut Menhan, perlu dipertimbangkan pula posisi Indonesia sebagai negara berkembang. "Perlu ada kebijakan dari PBB untuk biaya lintas laut..jadi ada `win win solution` ya lah..," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin mengatakan, biaya lintas laut yang harus dikeluarkan untuk satu kali perjalanan adalah Rp9 miliar.

Dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan, ada nota kesepahaman di antara negara yang tergabung dalam Satgas Maritim bahwa biaya lintas laut ditanggung masing-masing negara.

"Nah negara lain, jaraknya dekat dengan Lebanon hanya tiga sampai empat hari, jadi tidak perlu biaya lintas laut. Tetapi Indonesia butuh waktu dua bulan, jadi perlu ada kebijakan khusus terkait biaya lintas laut bagi TNI," katanya.

Supiadin menambahkan, pembahasan dengan PBB masih berlangsung dan diharapkan dalam dua pekan ke depan sudah ada kesepakatan terkait kebijakan khusus bagi TNI.

KRI Diponegoro-365 sebagai Kontingen Garuda XXVIII-A telah mengakhiri tugasnya sebagai bagian dari Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan bersama enam negara lainnya.

ANTARA News

Malaysia Beli LST Eks AL Korea Selatan

LST kelas Kojoon Bong. (Foto: ROKN)

22 November 2009 -- Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) akan membeli kapal jenis LST (Landing Ship Tank) dari Korea Selatan sebagai penganti kapal LST KD Sri Inderapura.

KD Sri Inderapura mengalami kerusakan cukup parah ketika terbakar saat lego jangkar di Pangkalan AL Lumut pada 8 Oktober 2009.

Korea Selatan saat ini memiliki lima kapal LST kelas Kojoon Bong yang dibangun di galangan kapal Korea Tacoma dari tahun 1991 hingga 2002, diharapkan salah satunya dapat dibeli oleh TLDM.

Saat ini TLDM hanya memiliki dua LST KD Mahawangsa dan KD Inderasakti, setelah terbakarnya KD Sri Inderapura.

Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengharapkan kapal perang tersebut dapat bergabung dengan TLDM tahun depan saat diwawancarai Malay Mail.

LST kelas Kojoon Bong mempunyai panjang 113 meter, lebar 15 meter dan berat 4300 ton dengan ditenagai 2 mesin diesel yang dapat dipacu hingga 16 knot. Kapal dipersenjatai kanon 40 mm dan kanon Vulcan 20 mm dan mampu didarati oleh helikopter. Kapal dapat membawa 700 prajurit dan 4 kapal pendarat.

LST kelas Kojoon Bong mulai dioperasikan oleh AL Korea Selatan tahun 1993.




LST kelas Kojoon Bong merapat di pantai Aceh untuk menurunkan bantuan saat terjadi Tsunami. (Foto: ROKN)


Naval-technology.com
/@beritahankam

Kasau Imam Sufaat Jajal Pesawat Latih

KT-1 Wong Bee TNI AU. (Foto: flickr/Kusri Hatmoyo)

22 November 2009, Yogyakarta -- Mengawali kunjungannya di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat terbang menggunakan pesawat latih KT-1 Woong Bee dengan formasi empat pesawat menuju Gading Area (di atas landasan Gading Wonosari Gunung Kidul) selama saju jam.

Pesawat pertama Kasau Marsekal Madya TNI Imam Sufaat terbang bersama Komandan Skadron Pendidikan 101 Letkol Pnb Ramot Sinaga, kedua Komandan Kodikau Marsekal Muda TNI Sukirno dengan Danwing Kolonel Pnb Anang Nurhadi S, ketiga Kadispenau Marsekal Pertama TNI FHB Soelistyo dengan Mayor Pnb Tobi, dan pesawat keempat Danlanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI R Agus Munandar dengan Mayor Pnb Arif.

Meskipun yang akan melaksanakan terbang adalah Kasau, prosedur tetap dilaksanakan diantara cek kesehatan, penggunaan helm, pakaian overall, dan pengisian buku terbang yang telah dipersiapan oleh Staf Skadik 101.

Seusai terbang Kasau kembali menuju ke gedung Jupiter untuk melakukan tatap muka dengan para perwira Lanud Adisutjipto untuk memberikan pembekalan dan tanya jawab seputar penugasan serta saran masukan kepada Kasau.

Selama satu hari di Lanud Adisutjipto setelah mengadakan tatap muka dengan para perwira Kasau juga melakukan peninjauan Skadik 104 guna mengetahui kondisi dan kesiapan simulator pesawat latih yang mempersiapkan para penerbang di sela-sela latihan dengan pesawat terbang KT-1.

Kunjungan juga dilaksanakan di Skadron Teknik 043 dan Sekolah Bintara Wara yang berada di kaki Gunung Merapi, Kali Urang.

kasau-b2Malam harinya menutup kegiatan kunjungan di Yogyakarta Kasau Marsekal madya TNI Imam Sufaat beserta rombongan dan seluruh anggota Lanud Adisutjipto mengadakan shalat berjamaah, doa bersama, Zikir, dan Siraman Rohani oleh Ustadz KH Drs Syatori Abdul Rauf bertempat di hanggar Skadron Udara 102.

Disamping melibatkan seluruh anggota doa bersama malam itu menghadirkan beberapa anak yatim dan yatim piatu dari Panti Asuhan Umar bin Khatab, Piyungan Yogyakarta.

POS KOTA

Rp800 Miliar untuk Dukung BUMN Industri Pertahanan

Panser Anoa 6x6 buatan dalam negeri ini selanjutnya akan diserahkan Dephan kepada Mabes TNI untuk kebutuhan pasukan TNI AD. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

20 November 2009, Jakarta -- Pemerintah mengalokasikan Rp800 miliar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 (DIPA). Ini merupakan langkah nyata untuk mendukung BUMN industri strategis, khususnya untuk industri pertahanan.

Menurut Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11), "Sekarang sudah dimasukkan dalam DIPA. Tahun lalu, pinjaman dalam negeri belum aplikatif, belum masuk dalam DIPA. Alokasi anggaran alutsista dalam negeri itu Rp800 miliar. Tahun lalu, tidak ada sama sekali."

Ia meyakinkan, revitalisasi industri pertahanan untuk periode pemerintahan kali ini berbeda dengan pemerintah periode lalu. Ia menyatakan, perbedaan itu terdapat dalam pelaksanaan revitalisasi BUMN industri strategis. "Dulu itu revitalisasi berpikir. Sekarang sudah revitalisasi pelaksanaan. Artinya, harus ada regulasi," sahutnya.

Ia menambahkan bahwa pembahasan revitalisasi industri pertahanan memerlukan jangka waktu agak panjang. Revitalisasi ini, ujar dia, bagaimana komitmen user, supplier, dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini, komitmen melibatkan TNI, BUMN industri strategis, dan pemerintah yang dikongkretkan dalam kegiatan transaksional.

Dalam lokakarya yang diselenggarakan Selasa lalu, TNI telah menyampaikan keluhannya kepada produsen sebagai bahan masukan. Menurutnya, TNI ingin ada proses pengiriman produk tidak ada penundaan seperti yang selama ini terjadi. TNI juga menyampaikan harapan agar kualitas produk yang dihasilkan BUMN industri stratetgis bisa bersaing dengan pihak luar.

MEDIA INDONESIA

KASAD Pimpin Sertijab Pangdam Iskandar Muda

KASAD TNI Letjen George Toisutta (kiri) memasang tanda pangkat kepada Pangdam Iskandar Muda yang baru dilantik, Brigjen TNI Hambali Hanafiah (kanan) didampingi Pangdam lama, Mayjen TNI Soenarko (2 kanan) dalam upacara serah terima jabatan di Banda Aceh, Jumat (20/11). Sertijab yang dihadiri Wagub Aceh, Muhammad Nazar dan para anggota dewan serta ulama itu dimeriahkan dengan simulasi teror. (Foto: ANTARA/Ampelsa/Koz/hp/09)

20 November 2009, Banda Aceh -- Jabatan Panglima Kodam Iskandar Muda diserahterimakan dari Mayor Jenderal TNI Soenarko kepada Brigadir Jenderal TNI Hambali Hanafiah dengan Inspektur Upacara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI George Toissuta di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Jumat (20/11).

Mayjen TNI Soenarko selanjutnya menempati jabatan yang baru sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Kodiklatad dan pejabat Panglima Kodam IM yang baru sebelumnya menjabat Kasdam XVII/Cenderawasih.

Kasad mengatakan, serah terima jabatan pada pucuk pimpinan Kodam Iskandar Muda ini, merupakan bagian dari pembinaan personel yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan perwira yang bersangkutan dalam dimensi kepemimpinan, manajerial serta profesionalisme keprajuritan yang diperlukan untuk mengemban tugas-tugas selanjutnya.

Menurut Kasad, dengan memberikan pengalaman melalui penugasan yang beragam dan berjenjang, diharapkan terhadap para perwira yang terkait dengan alih tugas dan jabatan itu, dapat meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Sebagai Kotama Operasional TNI dan Kotama Pembinaan Angkatan Darat, Kodam Iskandar Muda bertugas menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah darat di Provinsi Aceh, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas yang mulia itu, Kasad mengingatkan kepada seluruh jajaran Kodam Iskandar Muda untuk melakukan upaya-upaya secara terus menerus dalam membangun kemampuan dan kekuatannya, sehingga prajurit dan satuan-satuan Kodam Iskandar Muda selalu solid, profesional dalam bidangnya, tangguh di setiap medan penugasan, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan selalu mencintai dan dicintai rakyat.

KASAD TNI Letjen GeorgeToisutta (tengah) bersama Pangdam Iskandar Muda yang baru dilantik, Brigjen TNI Hambali Hanafiah (kiri) dan Pangdam lama, Mayjen TNI Soenarko (kanan) melakukan salam komando usai sertijab di Banda Aceh. (Foto: ANTARA/Ampelsa/Koz/hp/09)

Aparat keamanan terlibat perkelahian dengan kelompok teroris yang menyandera seorang pejabat di Banda Aceh, Jumat (20/11). Latihan yang diparagakan usai serahterima jabatan Pangdam Iskandar Muda yang baru tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit TNI menumpas terorisi dan mempertahankan kedaulatan NKRI. (Foto: ANTARA/Ampelsa/ss/pd/09)

Salah seorang teroris bersepeda motor melompati mobil rekan mereka yang melarikan di Banda Aceh, Jumat (20/11). (Foto: ANTARA/Ampelsa/ss/pd/09)

Berkaitan dengan masih adanya beberapa kasus teror dan kriminal bersenjata di Aceh, Kasad mengharapkan kepada seluruh personel Kodam IM dalam penanganannya hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana, melalui kerjasama dengan melibatkan seluruh komponen bangsa di daerah ini, serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk menutup peluang dan kesempatan para penjahat, para pelaku kriminal dan para pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya.

Menanggapi pertanyaan wartawan adanya terror terhadap warga asing di Aceh Kasad menegaskan, pengamanan situasi Aceh termasuk terhadap warga asing sepenuhnya di tangani pihak Kepolisisan, TNI AD membantu pengamanan apabila diminta pihak Kepolisian. "Pada dasarnya Angkatan Darat membantu sepenuhnya pengamanan wilayah Aceh termasuk pengamanan terhadap warga sipil yang ada di Aceh”, tegas Kasad.

Pada kesempatan berbeda Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Hj. Nur Alam George Toisutta memimpin serah terima Ketua Persit PD Iskandar Muda dari Ny. Rini Soenarko kepada Ny. Nita Hambali di Gedung Balai Teuku Umar Kodam Iskandar Muda.

Selanjutnya usai memimpin serah terima jabatan, Kasad menyaksikan demonstrasi pembebasan sandera dan menerima defile pasukan dilanjutkan dengan memberikan pengarahan dan bertatap muka dengan para prajurit jajaran Kodam IM di Lapangan Makodam Iskandar Muda.

Pendam IM/Dispenad

KSAD : TNI Siap Bantu Polri Atasi Keamanan

Dua prajurit TNI turun dengan tali dari helikopter untuk memmbebas sandra yang dari kelompok teroris di Banda Aceh, Jumat (20/11). Latihan yang diparagakan usai serahterima jabatan Pangdam Iskandar Muda yang baru tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit TNI menumpas terorisi dan mempertahankan kedaulatan NKRI. (Foto: ANTARA/Ampelsa/ss/pd/09)

19 November 2009, Banda Aceh -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI George Toisutta menegaskan TNI akan membantu Polri untuk mengatasi gangguan keamanan yang bisa merusak perdamaian yang sedang berjalan di Provinsi Aceh.

"TNI akan `all-out` membantu Polri menjaga perdamaian di Aceh," katanya di Banda Aceh, Kamis, menanggapi situasi keamanan yang menjurus teror terhadap warga negara asing akhir-akhir ini di Aceh.

Ia menyatakan hal itu usai melantik Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Aceh periode 2009-2013 yang turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Soenarko.

Dalam beberapa hari terakhir telah terjadi penembakan terhadap warga asing, yakni Kepala Perwakilan Palang Merah Jerman di Aceh, Erhard Bauer, pada tanggal 5 November 2009, dan penembakan yang dialamatkan kepada Guest House Uni Eropa pada tanggal 16 November 2009.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wagub Muhammad Nazar juga menyatakan, Pemerintah Aceh menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus penembakan tersebut.

"Pemerintah Aceh sudah minta kepada Polri untuk mengusut dan mengungkap aksi teror yang terjadi akhir-akhir ini," katanya.

Ia menyatakan, Pemerintah Aceh juga minta kepada pihak Kepolisian Daerah Aceh untuk melakukan pengamanan terhadap warga asing, karena mereka masih terikat dengan komitmen untuk membantu Aceh pascatsunami.

Wagub menambahkan, aksi penembakan dan teror yang ditujukan kepada warga asing bisa merugikan pelaksanaan pembangunan dan mengganggu perdamaian di Aceh.

"Insya Allah polisi bisa mengungkap pelaku teror dan penembakan tersebut apalagi TNI-Polri sudah sepakat untuk selalu menjaga perdamaian di Aceh," kata Muhammad Nazar.

ANTARA News

PBB Puji Pasukan TNI AL yang Bertugas di Lebanon

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) disambut Komandan KRI Diponegoro Letkol (Laut) Arsyad Abdullah ketika meninjau kapal KRI Diponegoro yang baru tiba dari Libanon di Tanjung Priok Jakarta. Minggu (22/11). TNI mengirimkan KRI Diponegoro-365 dengan nama Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A. KRI Diponegoro-365 bertugas selama enam bulan di perairan Lebanon sejak Maret 2009 lalu. (Foto: ANTARA/Salis Akbar/nz/09)

20 November 2009, Jakarta -- Untuk pertama kalinya, Indonesia mengirim pasukan dari Angkatan Laut untuk membantu PBB di Lebanon. Setelah 6 bulan bertugas, badan dunia tersebut merasa puas dengan kinerja pasukan Tanah Air.

"Ini pertama kali Angkatan Laut ikut perdamaian dunia. Dan berdasarkan hasil laporan, PBB merasa senang dan cukup puas dengan kemampuan pasukan dan kapal kita," kata Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo.

Hal tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan prajuritnya di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2009).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) berbincang dengan dua personil TNI AL yang baru tiba dari Libanon di anjungan kapal KRI Diponegoro di Tanjung Priok Jakarta. (Foto: ANTARA/Salis Akbar/nz/09)

Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo saat menyambut kedatangan Satgas Maritim TNI KRI Dipenogoro 365. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

Satgas Maritim TNI KRI Dipenogoro 365 yang akan dikirim ke Libanon ini dikomandani oleh Letkol Laut Arsyad Abdullah. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

Pasukan tersebut tergabung dalam Satgas Maritim TNI KRI Dipenogoro 365 dengan Komandan Laut Letkol Laut Arsyad Abdullah. Mereka diberangkatkan untuk membantu PBB dalam program Maritim Interdiction Operation, yaitu operasi untuk mencegah masuknya senjata dan material yang berhubungan dengan senjata tidak sah dari dan menuju Lebanon.

"Kita berterima kasih kepada seluruh awak kapal dan juga ini adalah sebuah wujud kepercyaan dari PBB dalam melaksananakan tugas," lanjut Didik.

Didik juga menambahkan, pasukan TNI AL yang dikirim mendapat apresiasi juga dari negara lain. Bahkan posisi pasukan Indonesia bisa disejajarkan dengan NATO.

"Kita secara profesional diakui sejajar dengan NATO. Dan kita akan evaluasi lagi nanti supaya lebih baik," tegasnya.

detikNews

DPR Upayakan Penambahan Sarana Pertahanan Negara


20 November 2009, Polewali Mandar -- Komisi I DPR RI akan mengupayakan penambahan sarana pertahanan negara, kata anggota Komisi I DPR RI, Salim S Mengga, di Polman, Jumat.

Dia mengatakan, sarana pertahanan negara yang akan ditambah pada tahun akan datang adalah pesawat tempur dan kapal perang.

"Untuk pesawat tempur, kami akan menambahkan jenis pesawat Sukhoi buatan Rusia," jelasnya.

Sedangkan untuk kapal perang, akan dilakukan penambahan sebanyak dua unit yang berasal dari Belanda dan Korea Selatan.

Ia mengatakan, penambahan pesawat tempur jenis Sukhoi ini akan dilakukan hingga tahun 2014, sehingga jumlahnya bisa mencapai satu skuadron kecil, yakni sebanyak 12 unit.

Karena itulah, pembelian pesawat tempur ini dilakukan secara bertahap, mengingat dana yang terbatas.

Selain melakukan penambahan, saat ini Indonesia juga melakukan perbaikan mesin terhadap dua unit Kapal Selam di Korea Selatan.

"Penambahan sarana pertahanan negera ini menjadi sangat penting, mengingat kondisi geografis negara kita yang sangat membutuhkan, apalagi sarana yang tersedia saat ini sangatlah minim," ungkapnya.

Ia mengatakan, dari beberapa pesawat tempur jenis F16 yang dimiliki oleh Indonesia, hanya empat unit yang bisa digunakan. Hal yang sama juga terjadi pada kapal perang dan beberapa sarana lainnya.

"Kita bisa melihat kasus Ambalat yang menunjukkan bahwa sarana pertahanan negara yang kita miliki saat ini masih kurang memadai. Padahal, wilayah Indonesia sangat luas dan harus dijaga dari berbagai serangan dari luar," ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan penambahan anggaran untuk pengadaan serta perawatan sarana pertahanan negara.

ANTARA News

Thursday, November 19, 2009

AU Aljazair Menerima Sukhoi Terakhir

19 November 2009 -- Rusia telah menyerahkan seluruh jet tempur Sukhoi Su-30MKA Flanker pesanan Aljazair diumumkan pabrik pesawat Rusia Irkutsk, Rabu (18/11).

Irkutsk mendapatkan kontrak senilai 2,5 milyar dolar untuk pembuatan 28 jet tempur Su-30MKA untuk Angkatan Udara Aljazair pada 2006.

Sukhoi Su-30MKA merupakan varian dari Flanker berdasarkan Su-30MKI model dan fitur disesuaikan dengan spesifikasi AU Aljazair.




RIA Novosti/@beritahankam