Thursday, October 15, 2009

Polri Kirim 150 Petugas Perdamaian ke Sudan

FPU diharapkan bisa memberikan dukungan dan perlindungan kepada personel PBB yang sedang menjalankan misi perdamaian di Sudan. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

15 Oktober 2009, Jakarta -- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengirimkan 150 prajuritnya ke Darfur, Sudan, untuk operasi pengamanan gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika.

Pengiriman pasukan tersebut dilepas Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Lapangan Bhayangkari, Jakarta Selatan, Kamis pagi.

Bambang mengatakan pasukan tersebut khusus dari unsur Polri yang terdiri atas 140 personil "Formed Police Unit" atau FPU II dan 10 orang "advisor team" yang akan diberangkatkan pada Jumat (16/10).

"Saat ini menuju persiapan, pemberangkatannya Jumat besok," kata Bambang.

Pengiriman pasukan FPU II itu untuk menggantikan 147 anggota FPU I yang sudah diberangkatkan sejak tahun 2008 pada periode sebelumnya.

Bambang mengemukakan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dari unsur Polri berdasarkan mandat prakarsa PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007.



Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyalami personel FPU. Personel FPU 2 ini didampingi sekitar 10 police advisor. Penasihat polisi ini akan dijadikan penghubung dan memonitor pelanggaran terhadap Darfur Peace Agreement. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

Mandat tersebut disampaikan kepada "United Department of Peacekeeping Operations" (UNDPKO) untuk melaksanakan operasi gabungan (Hybrid Operation) antara PBB dengan Uni Afrika (AMIS) di Darfur, Sudan, dengan nama United Nations African Mission in Darfur (UNAMID).

Misi pengamanan Afrika di Darfur sudah berlangsung sejak 1 Januari 2008 dengan melibatkan 19.555 personil militer dari Afrika, 3.772 anggota kepolisian dan 19 FPU dengan jumlah personil 140 orang per FPU.

Kapolri menuturkan pengiriman pasukan Polri tercantum pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2008 tertanggal 6 Februari 2008.

Bambang berpesan agar anggota FPU II menjaga dan meningkatkan citra positif Polri yang selama ini telah terbentuk di masyarakat lokal dan masyarakat internasional, serta menjaga nama baik bangsa dan Polri yang dilandasi profesionalitas.

Kapolri juga berharap pasukan yang dikirim ke Sudan, bisa secepatnya beradaptasi dengan lingkungan penugasan dan memelihara hubungan baik dengan elemen internasional dan masyarakat lokal.

Terkait dengan kondisi pasukan FPU I, Bambang menuturkan seluruh pasukan pengamanan yang akan pulang ke Tanah Air, dalam kondisi sehat dan baik setelah menjalani tugas perdamaian selama satu tahun di Sudan.

ANTARA News

KASAL Lantik 99 Perwira Baru

Para perwira baru TNI AL, melakukan tradisi lempar topi usai pelantikan di Komando Pengembangan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), Bumi Moro Surabaya, Rabu (14/10). Sebanyak 99 perwira baru lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) angkatan 37 tahun 2009, dilantik dengan upacara militer Prasetya Perwira oleh KSAL, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ss/pd/09)

15 Oktober 2009, Surabaya -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno,SH melantik dan mengambil sumpahnya 99 perwira baru lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) angkatan XXXVIII tahun 2009 dengan upacara militer Prasetya Perwira (Praspa) yang digelar di Lapangan Moeljadi, Kobangdikal, Surabaya, Rabu (14/10)

Dalam upacara yang diikuti 1.750 personel Kobangdikal tersebut digelar secara sederhana, dihadiri oleh para petinggi Mabes TNI AL, Komandan Kobangdikal, Pangarmatim, Gubernur AAL, Dankormar, Pangarmabar, Muspida Prov Jatim, Muspida Kodya Surabaya, serta pejabat TNI dan sipil lainnya.

Dari 99 orang perwira yang dilantik, 89 orang diantaranya adalah siswa pria, sementara 10 orang sisanya adalah wanita (Kowal). Sebelum mengikuti pendidikan dan pelantikan, mereka telah mengikuti proses cukup panjang dan melelahkan.

Diawali dengan seleksi yang sangat ketat dan dinyatakan lulus, mereka langsung digembleng di Pusdikdasmil, Juanda, untuk mengikuti pendidikan pembentukan (Diktuk) selama 3 bulan. Selesai Diktuk, mereka melanjutkan pendidikan kejuruan selama 8 bulan di Pusdik-pusdik sesuai dengan kejuruan masing-masing.

Dari jumlah itu, 16 orang diantaranya masuk kejuruan Pelaut di Kodikopsla, 17 orang kejuruan Marinir di Kodikmar, 13 orang kejuruan Teknik di Pusdiktek, 10 orang kejuruan Elektro di Pusdiklek, 12 orang kejuruan kesehatan di Pusdikkes, sedangkan 10 orang kejuruan Suplai, 14 orang kejuruan Khusus dan 7 orang kejuruan Pomal melanjutkan pendidikan di Pusdikbanmin.

Lulusan terbaik Diktukpa XXXVIII kali ini diraih oleh Letda Laut (T) Rudi Krisanto dan sekaligus berhak atas medali Jala Wira Adhiguna yang akan disematkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH.

Jala Wira Adhiguna (Perwira Laut yang perkasa dan berguna) merupakan medali penghargaan bagi siswa lulusan terbaik sekaligus lambang supremasi tertinggi yang diimpikan dan diperebutkan para siswa Diktukpa untuk meraih tahta tersebut.

Pria kelahiran Medan, 28 Juni 1967 itu sebelumnya bertugas di Lantamal IV Tanjung Pinang. Resmi menjadi prajurit TNI AL pada 14 Januari 1989 dengan pangkat Serda, kemudian pada 1 April 1993 berpangkat sertu, 1 April 1997 berpangkat serka, 1 April 2001 Serma dan pada 1 April 2006 berpangkat Pelda. Selama dalam penugasannya di TNI AL tidak pernah mengalami cacat, sehingga dia berhak atas satya Lencana Kesetiaan 16 tahun.

Berbagai kegiatan dilaksanakan berkaitan dengan acara praspa perwira tersebut, diantaranya Pembekalan dari Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH, Pembekalan dari Ketua Umum Jalasenastri Ny. Anna Tedjo Edhy Purdijatno, Pembekalan Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sumartono, Penataran kepada Istri Siswa Diktukpa TNI AL Angkatan 38 tahun 2009 yang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengurus Gabungan Jalasenastri Kobangdikal Ny. Wiwid Sumartono.

Dispenal

Deplu Tempatkan Diplomat di Perbatasan Negara

Peta Indonesia dan Timor Leste. (Foto: geoboundaries.files.wordpress.com)

15 Oktober 2009, Kupang -- Departemen Luar Negeri akan menempatkan sejumlah diplomat senior setingkat eselon II dan III di provinsi atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kehadiran para diplomat senior ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri di daerah.

Direktur Diplomasi Publik Deplu Theo Satrio Nugroho mengatakan, beberapa daerah yang sangat membutuhkan kehadiran diplomat Deplu yakni NTT, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Papua, dan beberapa daerah lainnya.

"Penempatan diplomat Deplu di daerah sangat penting. Saat ini, baru tiga daerah yang memiliki perwakilan Deplu," ujar Nugroho di Kupang, Kamis (15/10/2009).

Dia menambahkan, NTT adalah salah satu daerah yang membutuhkan seorang perwakilan Deplu, karena letaknya berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. "Ada berbagai persoalan di perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste," tandasnya.

Begitu pun masalah nelayan-nelayan tradisional yang sering ditangkap aparat keamanan Australia. Menurut Theo, penyelesaian berbagai kasus ini membutuhkan kehadiran seorang diplomat di daerah.

Beberapa kasus menonjol yang sering terjadi di perbatasan darat RI-Timor Leste yakni penyelundupan, lalu lintas orang secara ilegal, pencurian, penyerobotan tanah, maupun klaim batas negara. Kasus terakhir yang mendapat perhatian luas yakni saling klaim areal persawahan seluas 1.069 hektare di Desa Naktuka yang melibatkan warga Kecamatan Amfoang Timur dengan warga Citrana, Timor Leste.

Sedangkan kasus-kasus menonjol di perbatasan Australia dan Indonesia seperti penyelundupan imigran gelap, penangkapan nelayan tradisional Indonesia yang mencapai ribuan orang dalam beberapa tahun terakhir, serta yang terakhir adalah tumpahan ratusan ribu liter minyak mentah akibat kebocoran ladang minyak Montara, di laut Timor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran di perairan Indonesia.

okezone

Kodam V/Brawijaya Kirim Pasukan ke Perbatasan Papua

Anggota Korps Zeni mengikuti parade milter pada upacara HUT ke-64 Korps Zeni Tempur TNI AD Kodam V/ Brawijaya di lapangan Kesatrian Yon Zipur 10 Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/10). Peringatan hari jadi Korps Zeni diisi dengan kegiatan parade militer, atraksi kolone senjata, serta bela diri mileter. (Foto: ANTARA/Musyawir/ss/hp/09)

14 Oktober 2009, Surabaya -- Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya mengirimkan pasukan ke daerah perbatasan Papua dengan Papua Nugini.

Pelepasan pasukan Batalion Infanteri 527 itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya, Brigjen TNI Marinir Triono Sulistyohadi di Dermaga Ujung, Surabaya, Rabu.

Personel Batalion Infanteri 527 itu akan bertugas di Subsektor B Komando Pelaksana Operasi Komando Resor Militer (Korem) 172/Praja Wira Yakti.

Mereka akan menggantikan personel Batalion Infanteri 511 yang sebelumnya telah menjalankan tugas pengamanan kawasan perbatasan negara selama 12 bulan.

Triono berharap, para personel Batalion Infanteri 527 dapat menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan sebaik-baiknya.

Ia juga minta, para personel yang selama ini berkedudukan di Lumajang, Jawa Timur itu, untuk tetap menjunjung tinggi kedisiplinan dalam menjalankan tugas negara.

Upacara pelepasan pasukan itu juga dihadiri Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Soewarno selaku Komandan Garnisun Tetap III didampingi istri.

Tak ketinggalan pula, istri dan anggota keluarga personel Batalion Infanteri 527 itu juga turut melepaskan kepergian mereka ke medan tugas.

ANTARA JATIM

Pengalihan bisnis TNI lambat

Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono (tengah) didampingi Wakil Sekretaris Kabinet Lambok V Nahattandas (kanan) dan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu (kiri) memaparkan kejelasan status aktivitas bisnis TNI, di Kantor Menhan, Jakarta, Selasa (14/10). Departemen Pertahanan telah resmi mengambil alih aktivitas bisnis TNI pada tanggal 11 Oktober 2009, bersama dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/pd/09)

14 Oktober 2009, Jakarta -- Meski peraturan presiden soal pengambilalihan bisnis TNI sudah terbit, namun ternyata proses pengambilalihan ini belum tuntas.

Tumpang tindih beberapa regulasi seperti undang-undang yayasan dan koperasi semakin memperumit proses ini.

Bahkan pemerintahpun tidak berani menjanjikan waktu akhir proses pengambilalihan bisnis TNI ini.

Untuk sementara, pemerintah melalui Departemen Pertahanan membentuk tim pengendali untuk menata jejaring bisnis TNI sebelum pada akhirnya diambilalih negara.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan meski berdasarkan peraturan presiden semua aktivitas bisnis TNI sudah berada di bawah kendali pemerintah namun proses ini belum sepenuhnya usai.

Pemerintah perlu menata kembali jejaring bisnis TNI yang sebagian besar berupa yayasan dan koperasi agar sesuai undang-undang yang ada seperti dikemukakan anggota tim pengawas tim pengalihan aktivitas bisnis TNI Said Didu.

Sejauh ini, lanjut Said Didu, tidak ditemukan aktivitas bisnis langsung yang melibatkan TNI.

Namun, penataan ini akan menimbulkan perselisihan hukum sehingga prosesnya akan memakan waktu cukup lama.

Itu juga sebabnya pemerintah belum bisa memastikan selesainya proses pengambil alihan ini.

Dari hasil inventarisasi tim pengalihan aktivitas bisnis TNI seluruh aset institusi itu bernilai bersih Rp 2,2 triliun.

Seluruh aset ini berupa 1.300-an koperasi, 23 yayasan, 1.600-an pemanfaatan tanah dan 6.600 lebih pemanfaatan gedung dan bangunan.

Sementara itu dari hasil perhitungan tim, pengalihan aktivitas bisnis TNI tahun lalu kontribusi jejaring bisnis ini untuk kesejahteraan prajurit sebesar Rp 267 miliar.

BBCIndonesia.com

TNI Tambah Kodam

(Foto: KOMPAS//Totok Wijayanto)

15 Oktober 2009, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia berencana untuk menambah Komando Daerah Militer di Kalimantan. Pertimbangannya, wilayah yang sangat besar serta panjangnya garis perbatasan membutuhkan lebih dari satu Komando Daerah Militer.

”Panjang garis perbatasan 2.004 kilometer. Rentang kendalinya sangat panjang. Maka, pengelolaan perbatasan dibagi menjadi dua Kodam,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Rabu (14/10), seusai upacara pemberangkatan Satgas Kizi TNI Konga XX-G/Monuc ke Kongo.

Panglima menyebutkan, gesekan di perbatasan dengan Malaysia masih terus terjadi. Seperti sehari sebelumnya, saat ada kapal dari Malaysia masuk ke perairan Indonesia di sekitar Ambalat. ”Sudah kami peringatkan bahwa mereka lewat wilayah perbatasan. Pada mereka telah kami komunikasikan dan mereka turuti,” kata Panglima.

Masih dikaji

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo mengatakan, AD tengah melakukan pengkajian tentang penambahan itu. Menurut dia, masih dipertimbangkan pembagian wilayah, misalnya antara selatan dan timur serta barat dan tengah. Rencana pembagian itu belum tetap, tergantung dari hasil studi yang tengah dilakukan. ”Yang penting terjadi keseimbangan. Saat ini masih terus dikaji,” kata KSAD.

Menurut KSAD, masalahnya adalah wilayah Kalimantan terlalu luas untuk upaya komando pengendalian. Selama ini, komando pengendalian berada di bawah satu Kodam, yaitu Kodam VI/Tanjungpura. ”Tiap daerahnya yang menjadi pengendalian Komandan Korem jadi terlalu luas, sementara pemerintah daerahnya itu gubernur,” kata KSAD.

Menurut KSAD, penambahan Kodam di Kalimantan Barat itu baru akan direalisasikan tahun 2011. Realisasi rencana tersebut masih bergantung pada anggaran. ”Masih lama. Itu pun kita masih lihat, ada anggarannya atau tidak,” kata KSAD.

KSAD juga menyatakan, saat ini rencana pemekaran Kodam hanya untuk wilayah Kalimantan. ”Belum ada untuk pulau lain,” katanya.

Andi Widjajanto, pengamat militer dari Universitas Indonesia, mengatakan, daerah yang luas seperti Kalimantan dan Papua membutuhkan tambahan pasukan. Namun, ia mempertanyakan bentuk dari penambahan pasukan itu untuk wilayah Kalimantan. ”Kenapa harus ditambahkan dalam bentuk Kodam baru, sementara di Papua itu bisa berupa penambahan divisi pasukan tempur cadangan,” kata Andi.

Menurut dia, wilayah Kalimantan membutuhkan pasukan tambahan untuk menjaga perbatasan. Saat ini jumlah pasukan jauh dari ideal untuk menjaga garis perbatasan terpanjang yang dimiliki republik ini. Namun, penambahan Kodam tidak terlalu tepat mengingat jumlah pasukan yang didapatkan dengan pengadaan Kodam hanya berjumlah dua pertiga dari penambahan pasukan yang terjadi dengan diadakannya satu divisi seperti yang dilakukan di Papua. ”Selain itu, penambahan Kodam setelah reformasi, seperti Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam dan Pattimura di Maluku, diadakan karena ketegangan di dalam wilayah negara, sementara di Kalimantan itu masalahnya adalah perbatasan dan ketegangan dengan Malaysia,” kata Andi.

Kesiapan

Berkaitan dengan peran TNI dalam tanggap darurat musibah gempa di Padang, Panglima TNI menyatakan, TNI telah bekerja melebih target. ”Tadinya rencananya dua bulan, terus satu bulan. Tetapi, ternyata tanggap darurat di mana TNI menjadi inti akan dinyatakan selesai tanggal 17 Oktober ini. Ini berarti TNI telah bekerja melewati target,” kata Panglima.

Menurut dia, TNI telah bergerak secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini. Kalau ada kendala teknis, itu berkaitan dengan alat-alat berat yang membutuhkan alat angkut kapal sehingga memakan waktu sekitar dua hari.

KOMPAS

Wednesday, October 14, 2009

Latihan Menembak Satgas Pam Ambalat X

14 Oktober 2009, Surabaya -- Seorang anggota pasukan khusus Batalyon Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, berlatih menembak dengan menggunakan pistol Sig Sauer P226 di Lapangan Tembak Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Rabu (14/10). Latihan tersebut untuk persiapan pemberangkatan pasukan Satgas Pam Ambalat X, menggantikan pasukan Satgas Pam Ambalat IX yang bertugas sejak April 2009. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)






Sejumlah prajurit infanteri Korps Marinir, berlatih menembak dengan menggunakan senjata otomatis RPD kaliber 7,62mm di Lapangan Tembak Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Rabu (14/10). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/pd/09)

Pangdam Diponegoro: Tetap Waspadai Aktivitas Teroris!

Pasukan anti teror Kodam IV/Diponegoro. (Foto: ANTARA)

14 Oktober 2009, Semarang -- Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro Mayjen TNI Haryadi Soetanto mengatakan, meskipun beberapa gembong teroris seperti Noordin M. Top dan Syaifuddin Zuhri telah tewas beberapa waktu yang lalu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap ancaman terorisme di Indonesia.

"Dengan matinya gembong teroris tidak berarti bahaya terorisme ini juga ikut selesai, karena jaringan teroris ini sudah sangat luas dan beberapa diantaranya telah melaksanakan kaderisasi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saja," katanya di Semarang, Rabu (14/10).

Untuk itu, lanjut Pangdam, Desk Antiteror TNI akan tetap dilaksanakan dan bertugas memantau situasi di wilayah masing-masing apakah ada ada potensi-potensi ancaman teror atau tidak. "Kalau ada apakah potensi ancaman teror itu dapat tumbuh sebagai ancaman faktual dan harus dapat dicegah serta diantisipasi di tengah jalan sebelum berkembang," ujarnya.

Pangdam mengatakan, potensi ancaman teror dapat berasal dari adanya kemiskinan, ajaran sesat, ideologi kelompok-kelompok radikal tertentu yang pernah menjalani pelatihan diluar negeri. "Hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh anggota desk antiteror yang ada di seluruh lapisan," katanya.

Mengenai adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran hak asasi manuasia (HAM) jika TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Pangdam mengatakan hal tersebut tidak berdasar. "Kekhawatiran tersebut tidak berdasar karena sudah ada aturan dalam pelibatannya," ujarnya.

Pangdam menjelaskan, aturan pelibatan TNI tersebut sudah menjadi kebijakan Panglima TNI yang menyatakan bahwa apabila teror terjadi dalam wilayah publik maka hal tersebut menjadi wewenang Polri. Kalau dalam aksi teror itu terdapat penyanderaan ataupun penguasaan terhadap objek vital kemungkinan pelibatan TNI akan sangat besar. "Namun demikian, hal tersebut tetap atas perintah pimpinan TNI," katanya.

Langkah konkret TNI dalam penanggulangan terorisme yang telah dilakukan saat ini, antara lain mengedepankan peran intelijen dan satuan penanggulangan teror, meningkatkan kemampuan komando kewilayahan, serta lebih mengedepankan tindakan preventif daripada represif. "Selain itu juga memperluas jaringan dana memberikan gambaran kepada masyarakat kalau aksi terorisme itu merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM," ujar Pangdam.

KOMPAS.com

Sertijab Danlanud Sam Ratulangi

14 Oktober 2009, Manado -- Pangkoops TNI Angkatan Udara II Makassar, Marsekal Muda Yushan Sayuti (tengah) melakukan salam komando bersama Komandan Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Danlanud Sri) yang lama Letkol PNB Bambang Wijanarko (kanan), Letkol PNB Yudi Mandega Danlanud Sri yang baru (kiri) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (14/10). Letkol PNB Bambang Wijanarko selanjutnya kan menjabat Paban I Restra Asrena Mabes AU Cilangkap. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/09)


Perancis Rusia Mulai Pembicaraan Pembelian Mistral

Mistral dan Tonnerre dua kapal dari kelas Mistral.

14 Oktober 2009 -- Jurnal ekonomi Perancis Les Echos memberitakan Selasa (13/9), Perancis telah memutuskan memulai negosiasi secara resmi penjualan kapal perang jenis Mistral ke Rusia. Keputusan akhir diharapkan ditetapkan pada pertengahan November.

Kapal akan dibangun di galangan kapal STX, Perancis, kerjasama dengan pabrik pembuat kapal Perancis DCNS.

Satu unit kapal pengangkut kelas Mistral diperkirakan senilai 400 - 500 juta euro.
Jenderal Nikolai Makarov mengatakan pada Agustus lalu, Rusia berencana membeli 3 atau 4 kapal kelas Mistral dibangun bersama di Rusia.

Kapal kelas Mistral mampu mengangkut dan mengoperasikan 16 helikopter, 4 kapal pendarat, lebih dari 70 kendaraan termasuk 13 MBT, dan 450 prajurit. Kapal dilengkapi dengan 69 tempat tidur untuk rawat inap dan dapat digunakan sebagai kapal komando operasi amphibi.

RIA Novosti/@beritahankam

TNI Tangani Teroris di Laut dan Udara

Denjaka. (Foto: marinir)

14 Oktober 2009, Jakarta -- TNI dan Polri terus berkoordinasi terkait 'pembagian tugas' penanganan teroris. Bila teroris sedang beraksi di tengah masyarakat, misalnya di perkotaan atau pemukiman, maka polisi yang turun tangan.

"Kalau ancaman teror di laut lepas, saya kira Denjaka (Detasemen Jalamangkara TNI AL) yang akan menindak," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 14 Oktober 2009.

Menurut Djoko, koordinasi TNI-Polri itu masih terus berlangsung. Sebenarnya, kata dia, TNI juga bisa melakukan pendeteksian, pencegahan penindakan hingga pembuinaan.

"Kalau ada pembajakan pesawat udara, tentunya TNI juga yang menindak, Tapi kalau bom yang kemarin itu kan berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga penanganannya diserahkan kepolisian," ujar dia.

Saat ini, kerjasama bidang intelijen antara TNI-Polri masih terus dilakukan. TNI dan Polri juga kerap melakukan latihan bersama terkait pemberantasan teroris di Indonesia.

Ada kesan TNI tidak bisa mengatasi teroris? "Bukan bisa atau tidak bisa. Ini sensitif, ada aturan pembagian tugas, kalau di hotel terjadinya di tengah-tengah masyarakat, baru kepolisian," kata dia lagi.

VIVAnews

Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengalihan Bisnis TNI Segera Diterbitkan


14 Oktober 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan akan bergerak cepat menindak-lanjuti terbitnya Keputusan Presiden tentang pengalihan bisnis TNI lewat penerbitan Keputusan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, mengatakan penyusunan aturan pelaksana Keputusan Presiden tersebut bakal melibatkan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

“Pada prinsipnya kami sepakat bahwa bisnis TNI ditertibkan sesuai undang-undang dan supaya transparansi serta akuntabilitas di bidang pertahanan dapat dilaksanakan dengan bertanggung jawab,” katanya usai mengikuti Seminar Nasional Prospek Ketahanan Nasional Jangka Panjang di Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Rabu (14/10).

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh informasi detil soal terbitnya Keputusan Presiden tentang pengalihan bisnis TNI tersebut. Namun, seperti dimuat salah satu situs berita tadi malam, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Slamet Hariyanto mengungkapkan Presiden telah menandatangani peraturan tersebut pada Senin, (12/10).

Sebelumnya, penerbitan aturan yang dirancang untuk mengalihkan seluruh aktivitas bisnis TNI kepada pemeritnah ini dikabarkan bakal molor hingga pemerintahan baru terbentuk. Pasalnya, hingga saat ini terdapat ribuan kontrak usaha TNI yang belum habis masa berlakunya. Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI mendata, ada sekitar 1.900 koperasi dengan 605 unit usaha, dan 25 yayasan dengan 893 unit usaha, yang diurus oleh tentara. Skala ekonomi dari bisnis itu cukup besar. Nilai bersih aset bisnis TNI setelah dikurangi utang tak kurang dari Rp 2,2 triliun.

Menurut Juwono, pengalihan bisnis TNI kepada pemerintah akan dilakukan secara bertahap. Namun dia tak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pengalihan bisa sepenuhnya dilakukan terhadap seluruh aktivitas usaha yang dimiliki TNI. Yang jelas, dia memastikan Departemen Pertahanan akan menata ulang seluruh aset di bawah kewenangan Departemen dan TNI. “Pangkalan, proyek militer, yg dalam kewenangan Departemen Pertahanan dan TNI, kami akan tata kembali supaya memenuhi prinsip akuntabilitas,” ungkapnya.

TEMPO Interaktif

Anggaran Dephan Kalah Oleh Program Ekonomi

KRI Diponegoro. (Foto: Penarmatim)

14 Oktober 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengakui sesungguhnya anggaran untuk Departemen Pertahanan sudah memadai. Namun, Pekerjaan Rumah (PR) Departemen Pertahanan adalah bagaimana anggaran pertahanan bisa lebih baik.

Menurut Juwono, anggaran sebenarnya ada tapi pemerintah tetap mendahulukan aspek program pembangunan ekonomi dan santunan sosial. "Kami di Polhukam, selalu mengalah pada ekonomi dan kesra," ujar dia di Bappenas, Rabu 14 Oktober 2009. Soal anggaran, kata dia, menjadi PR bagi Menteri Pertahanan ke depan.

Terkait rencana bisnis Dephan dengan aset yang dimilikinya, Juwono mengatakan pada prinsipnya semua pihak bersepakat bahwa bisnis TNI itu harus ditertibkan sesuai Undang-Undang.

"Prinsipnya harus transparansi dan akuntabel," katanya. Bisnis itu termasuk rumah sakit, semua pangkalan, dan proyek militer yang dalam kewenangan Dephan, TNI.

Selain, menurut dia, Departemen Pertahanan yang isinya banyak menghasilkan pencemaran, karena alat dan bahan bakar sering dipakai, semuanya juga harus mulai ditertibkan.

Tentang inventarisasi aset pertahanan yang saat ini masih terkendala, Juwono mengatakan hal ini karena lintas kebijakan yang bersilang antara Departemen.

VIVAnews

Kasal Buka Latihan AJ XXVIII/09


12 Oktober 2009, Surabaya -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edy Purdijatno, SH membuka Latihan Armada Jaya XXVIII/09 di Puslat Opsla Kolat Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (12/10).

Kegiatan tersebut dihadiri pejabat teras Mabesal, para Pangkotama TNI AL dan seluruh peserta latihan. Latihan Armada Jaya XXVIII/09 merupakan latihan puncak TNI AL yang mengintegrasikan seluruh komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) guna mengukur hasil pembinaan pada Tahun Anggaran 2009 dalam mempertahankan serta meningkatkan kesiapan operasional SSAT dan profesionalisme prajurit.

Kegiatan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut diatas sekaligus sebagai upaya deterrence di wilayah Indonesia bagian Timur. Latihan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan komponen SSAT dan profesionalisme prajurit matra laut dalam menghadapi dan mengantisipasi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu diantaranya, terwujudnya rencana operasi laut gabungan, operasi amfibi skala kecil yang siap digunakan jika terjadi ancaman yang sebenarnya. Tercapainya kemampuan mengaplikasikan doktrin matra laut dan prosedur operasi gabungan kedalam perumusan rencana operasi, serta terwujudnya kerjasama dan kesiapan operasional komponen SSAT dan terciptanya efek tangkal di wilayah Indonesia.

Latihan yang digelar mulai awal September 2009 dan berakhir hingga akhir Oktober mendatang tersebut, meliputi beberapa macam latihan, diantaranya Latposko dilaksanakan di Puslatopslat Kolat Koarmatim, tactical floor game (TFG)/ table top dan tactical game (TG) dilaksanakan di Puslalekdalsen Kobangdikal serta manuvra lapangan di perairan Pulau Jawa.

Dalam latihan ini akan melibatkan sebanyak ribuan personel, beberapa KRI, pesawat udara, dan kendaraan tempur Marinir. Usai membuka Latihan Armada Jaya XXVIII/09, Kasal dengan diikuti beberapa pejabat teras meninjau ke beberapa posko latihan yang ada di Puslatopsla Kolat Koarmatim.

Penarmatim

TNI Kembali Berangkatkan Pasukan ke Kongo

Pasukan Kontingen Garuda XX-G dilepas oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/10/2009). (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

14 Oktober 2009, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia kembali mengirimkan pasukannya dalam misi perdamaian PBB di Kongo yakni Kontingen Garuda XX-G.

Pasukan yang ompi zeni pimpinan Letkol Czi Arnold itu dilepas keberangkatannya dalam sebuah upacara militer yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Jakarta, Rabu.

Dalam amanatnya, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian PBB merupakan bagian dari keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang sesuai dengan amanat UU No 34/2004 tentang TNI.

"Penugasan dalam misi internasional di bawah bendera PBB juga merupakan kehormatan bagi Bangsa Indonesia umumnya, khususnya TNI, yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa misi serupa sebelumnya," katanya.

Djoko menambahkan, keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian PBB juga merupakan bentuk komitmen Bangsa Indonesia yang cinta damai tetapi lebih suka perdamaian.



Direncanakan seluruh personel kompi garuda akan diberangkatkan tanggal 19 Oktober 2009 melalui Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Jumlah pasukan yang dikirim ke Kongo sebanyak 175 orang. Pasukan baret biru muda ini terdiri dari 145 personel TNI AD, 20 personel TNI AL, 5 personel TNI AU dan 5 personel dari Mabes TNI. Tugas utama kontingen Garuda ini merehabilitasi berbagai bangunan yang rusak akibat konflik bersenjata di Kongo. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

Ia menjelaskan, pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB bukan tugas yang ringan, sehingga prajurit yang terlibat harus benar-benar dipersiapkan dengan baik termasuk pasukan kompi zeni yang diberangkatkan ke Kongo yang memiliki tugas nontempur.

Kompi Zeni sebagai satuan nontempur, lanjut Djoko, merupakan pasukan yang memiliki kemampuan antara lain melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi instalasi listrik, air, perbekalan, logistik, bahkan penjinakan bom.

"Artinya, keberadaan kompi zeni sangat penting untuk memulihkan segala instalasi dan lainnya yang rusak di wilayah tersebut akibat konflik bersenjata," katanya.

Ke-175 prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XX-G akan bertugas di Kongo selama satu tahun menggantikan Kontingen Garuda XX-F yang telah hampir habis masa tugasnya di Kongo.

"Diharapkan, mereka juga akan memberikan kinerja yang baik hingga makin mengharumkan nama TNI dan Bangsa Indonesia, demikian Panglima TNI.

ANTARA JATIM

Sniper Taifib Latihan

13 Oktober 2009, Surabaya -- Sejumlah anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, berlatih menembak dengan senjata standar Sniper Sig Sauer 550 kaliber 5,56mm, di Lapangan Tembak Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Selasa (13/10). Latihan tersebut dalam rangka persiapan Latihan Bersama Indonesia - USA Marine Exercise ( Latma Indusa Marex) 2009 pada 16-23 Okrober 2009 di Karangtekok Situbondo dan Selogiri Banyuwangi. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/mes/09)



TNI Tak Akan Tambah Kapal Perang di Ambalat

KRI Layang menghalau 2 kapal perang Malaysia KD Yu-3508 dan KD Ganas-3503 yang masuk perairan Indonesia di perairan Ambalat.

14 Oktober 2009, Jakarta -- TNI tidak akan menambah kekuatan di wilayah blok Ambalat. Kekuatan TNI AL di wilayah perairan tersebut dinilai cukup untuk menghalau kapal-kapal Malaysia yang melanggar teritorial NKRI.

"Kita tidak akan menambah kapal perang di Blok Ambalat," ujar Wakasal Laksamana Madya Mukhlas Sidik di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/10/2009).

Mukhlas menjelaskan saat ini ada 5 kapal perang yang disiagakan di Blok Ambalat. TNI AL juga mengaku tidak akan kompromi terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah kelautan RI.

"Apa pun alasannya, kalau melanggar teritorial akan kita halau," tegasnya.

Wilayah Blok Ambalat merupakan wilayah yang sering menimbulkan gesekan antara RI dan Malaysia. Selasa (13/10/2009) kemarin, 2 Kapal Diraja Malaysia kembali memasuki wilayah RI di Ambalat. Namun KRI Layang berhasil menghalau KD Yu-3508 dan KD Ganas-3503 milik Angkatan Laut Diraja Malaysia tersebut.

Ulah Kapal Perang Malaysia di Ambalat Dilaporkan ke Mabes TNI


Ulah kapal perang Malaysia yang masuk perairan Indonesia di perairan Ambalat dilaporkan ke Mabes TNI. Pimpinan KRI Layang 805 Letkol Laut (P) Rudhi Aviantara langsung mengirimkan laporan mengenai pelanggaran ini.

"Saya segera kirim kawat telegram ke Mabes TNI," kata Rudhi melalui telepon, Selasa (13/10/2009).

KRI Layang adalah kapal yang melakukan penghalauan 2 kapal Malaysia KD Yu-3508 dan KD Ganas-3503. Begitu dilakukan penghalauan, kapal milik negeri jiran itu pun kembali ke wilayah mereka.

"Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.00 Wita tadi," jelas Rudhi.

detikNews

Dua Kapal Malaysia Masuk Perairan Ambalat

KD Yu 3508. (Foto: TLDM)

13 Oktober 2009, Tarakan -- Kapal perang Malaysia memasuki perairan laut di Karang Unarang, Kalimantan Timur, Selasa. Kedua kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia, yaitu KD Yu 3508 dan KD Ganas 3503 memasuki perairan Ambalat sejauh 4 mil laut.

Melihat ulah dua kapal perang Malaysia berjenis kapal cepat peluru kendali dan kapal meriam, KRI Layang 805 yang sedang berpatroli di perairan Ambalat langsung mengusir kedua kapal yang berkecepatan antara 14 hingga 16 knot. KRI Layang 805 memaksa kedua kapal tersebut keluar dari perairan.

Danlanal Tarakan Kolonel Laut Bambang Irwanto mengatakan, ia mendapatkan laporan bahwa dua kapal perang Malaysia tersebut masuk ke perairan Karang Unarang. "Namun dua kapal itu telah dihalau KRI Layang keluar dari perairan," katanya, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa.

Bambang mengungkapkan, dalam pengusiran kedua kapal negara tetangga tersebut, TNI AL telah melaksanakan sesuai dengan protap. "Saya kira telah sesuai dengan protap yang ada di lapangan. Setiap ada kapal masuk di perbatasan, pastinya dideteksi oleh gabungan KRI yang ada dalam tugas laut," ucapnya.

Bambang juga mengatakan, hingga saat ini kapal perang TNI AL masih terus berpatroli secara rutin di perairan Karang Unarang. "Beberapa kapal ada di daerah perbatasan. Satuan kapal ini berpatroli sesuai tugas utamanya," ujarnya.

MEDIA INDONESIA

Medal Parade Kepada 100 Personel Satgas MTF


14 Oktober 2009, Surabaya -- Seiring dengan akan segera berakhirnya penugasan sebagai Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda XXVIII-A/UNIFIL, sebagai pasukan perdamaian PBB, dilaksanakan Medal Parade kepada 100 personel KRI Diponegoro-365, belum lama ini, Rabu (8/10) Acara yang dilaksanakan pada saat kapal dalam kondisi layar ini tepat di mulai pukul 10.00, setelah 2 buah sekoci salah satunya milik KRI Diponegoro-365 menjemput Commander Task Force (CTF) 448 RADM Juergen Mannhardt, sementara 1 sekoci lainnya berisi staff dari CTF yang berada di kapal markas FGS Schleswig-Holstein (SLH) antara lain Commander of Staff CTF 448 Cpt (N) Siegfried Schneider, Comamanding Officer FGS SLH yang juga sekaligus menjabat Commander Task Group 448.01 Cdr Niels Brandt dan beberapa staf lainnya.

Bertindak selaku Inspektur upacara pada kegiatan tersebut Comander Task Force RADM Juergen Mannhardt dengan Komandan Upacara Komandan Satgas Letkol Laut (P) Arsyad Abdullah dengan diawali penghormatan umum kepada Inspektur Upacara, amanat dan pembacaan Citation, Penyematan tanda penghargaan dan dilanjutkan dengan tour ke beberapa bagian kapal seperti Anjungan, PIT dan MCR, makan siang penyerahan cenderamata serta foto bersama di geladak Heli. Commander Task Force RADM Juergen Mannhardt menyematkan medali kepada perwakilan dari 100 personel Satgas MTF Konga XXVIII-A/UNIFIL yang diwakili oleh Komandan KRI Diponegoro-365 Letkol Laut (P) Arsyad Abdullah dan Palaksa Mayor Laut (P) Seno Ario Wibowo sementara Staff CTF menyerahkan kepada masing-masing kepala Departemen baik Departemen Operasi, Departemen Mesin, Departemen Elektronika maupun Departemen Logistik. Commander Task Force RADM Juergen Mannhardt dalam amanatnya mengatakan bahwa medali yang disematkan kepada personel Satgas MTF adalah bentuk penghargaan yang tinggi dan pengakuan PBB atas jasa dan partisipasi KRI Diponegoro-365 dan seluruh crewnya sebagai bagian dari pasukan PBB khususnya MTF/UNIFIL yang telah dilaksanakannya sejak April hingga saat ini.

Dalam kurun waktu tersebut KRI Diponegoro-365 telah banyak berkonstribusi baik dalam pelaksanaan operasi di AMO, maupun latihan –latihan baik yang diselenggarakan antar unsur MTF maupun bersama LAF- Navy.

Sejak awal berdirinya MTF telah ikutserta kapal-kapal dari berbagai Negara khususnya Eropa. Sebagai kapal pertama dari Indonesia yang turut berpartisipasi hal ini telah memberikan suatu nuansa yang berbeda. Ia mengatakan misi MTF UNIFIL merupakan bagian yang sangat vital dari keseluruhan operasi yang dilaksanakan UNIFIL di Lebanon dengan mengadakan pengawasan dan surveillance terhadap perairan Lebanon sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang berlawanan dari misi UNIFIL yaitu perdamaian di Lebanon. “Meskipun Indonesia baru pertama kali turut serta dalam Satgas MTF namun dengan sangat cepat dapat berintegrasi dengan unsur-unsur lainnya meski memiliki prosedur dan peralatan yang berbeda”, ujarnya.

Pada akhir amanatnya, ia menucapkan terimakasih kepada Satgas Konga XVIII-A/UNIFIL. “Berbanggalah karena telah bisa ikut sebagai peace keeper.dalam membantu masyarakat Lebanon . Percayalah apa yang telah anda lakukan di Lebanon akan membawa kebaikan bagi masyarakat Lebanon di masa yang akan datang”, ujarnya.

KRI Diponegoro-365 akan segera mengakhiri masa tugasnya sebagai Satgas MTF UNIFIL pada 18 Oktober 2009 mendatang. Sisa waktu yang ada masih di gunakan untuk melaksanakan operasi di AMO, melaksanakan hailing terhadap kapal yang keluar masuk perairan Lebanon .

Sampai saat ini telah berhasil menghailing sejumlah 605 kapal dan tentunya masih akan bertambah lagi hingga selesai penugasannya di AMO. Menurut rencana kapal akan kembali ke Indonesia pada 20 Oktober 2009 mendatang dengan rute Beirut-Alexandria-Jeddah- Salalah (Oman)-Cochin-Belawan-Jakarta dan Surabaya.

Penarmatim

Tuesday, October 13, 2009

HUT Hiu Kencana Ke-50

12 Oktober 2009, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno , memeriksa pasukan saat upacara HUT Hiu Kencana ke-50, di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, Senin (12/10). Hiu Hiu Kencana atau Korps Kapal Selam yang berdiri 1959, memiliki dua kapal selam yaitu KRI Cakra-402 dan KRI Nenggala-402, yang keduanya saat ini ada di Koarmatim. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ED/ama/0)

Kru kapal selam Cakra-402, melakukan salam hormat pada upacara HUT Hiu Kencana ke-50, di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, Senin (12/10). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ED/ama/09)

USS Denver Laksanakan Misi Kemanusian di Sumbar


12 Oktober 2009, Padang -- Sejumlah wartawan lokal dan nasional diundang untuk mengunjungi kapal induk Amerika serikat USS Denver yang berada diperairan laut Sumatera Barat. Keberadaan kapal induk Amerika Serikat di perairan Sumatera ini melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu korban bencana gempa bumi di Sumatera Barat. Keberangkatan para wartawan menuju USS Denver ini dengan menggunakan Helikopter sipil milik Amerika serikat yang berangkat dari Lanud Padang, Minggu (11/10).

USS Denver merupakan kapal dok amfibi yang bermarkas di Okinawa, Jepang ini dipimpin oleh Laksamana Richard Landolt yang bertugas membantu operasi respon terhadap bencana. Keberadaan di wilayah perairan Indonesia ini merupakan permintaan dari pemerintah Indonesia, untuk membantu pendistribusian barang-barang bantuan untuk korban bencana gempa bumi yang melanda Sumbar beberapa hari yang lalu. Kapal "The Denver" ini sangat ideal untuk operasi kelautan karena digunakan sebagai titik lepas landas Helikopter Marine CH-53, merupakan armada udara militer AS yang mampu mengangkut barang dengan jumlah yang besar karena ukuran kargonya yang sangat besar, dan memungkinkan melakukan pendistribusian barang-barang bantuan dalam jumlah yang besar kelokasi bencana gempa bumi di Sumbar terutama daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh angkutan darat karena akses jalan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.

USS Denver mempunyai ukuran dengan panjang 171 Meter, berat 17.000 Ton dan mempunyai awak kapal sebanyak 420 orang serta membawa 900 orang Marinir AS. Dalam misi yang dilaksankan di propinsi Sumbar armada "Denver" helikopter Marine CH-53 mendistribusikan bansos kedaerah-daerah yang terkena musibah terutama daerah-daerah pelosok yang cukup parah seperti, Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Lb Basung, Dll.

PENTAK LANUD PADANG

CN-235 MPA Pesanan Korea Selatan

12 Oktober 2009, Bandung -- Sejumlah teknisi PT Dirgantara Indonesia memasang salah satu bagian hidung pesawat di hanggar PTDI, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10). Angkatan Laut Korea Selatan memesan empat buah Pesawat CN 235 MPA (Maritime Patrol) yang memiliki jangkauan jelajah 1.150 mil laut (nautical miles) dan yang akan selesai pada tahun 2010. (Foto: ANTARA/Rezza Estily/ED/ama/09)

Kapuspen: Penetapan Batas RI-Timor Leste Belum Selesai

Dua personil Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Timur Markas Besar TNI memeriksa keutuhan pos tanda batas (border sign post) negara Indonesia dan Timor Timur, di Pos Salore, Kabupaten Belu, NTT, Minggu (19/10). Garis batas resmi negara terletak sekitar 50 meter di belakang BSP itu. (Foto: ANTARA/Marboen/ss/hp/08)

12 Oktober 2009, Jakarta -- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang mengatakan bahwa penetapan batas wilayah NKRI dengan Timor Leste masih berlangsung dan diharapkan tuntas secepatnya.

"Salah satu kegiatan yang diupayakan percepatannya adalah melaksanakan survei garis batas darat antara RI dengan Timor Leste untuk menetapkan pos-pos perbatasan yang dapat dilalui secara sah," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut Saut proses penetapan titik koordinat dan garis yang memisahkan wilayah NKRI dan Timor Leste ini telah masuk tahap finalisasi dan diharapkan dalam waktu dekat sudah dapat diperoleh batas yang jelas.

Berkaitan dengan informasi yang menyebutkan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) mengklaim wilayah Naktuka di Desa Netemnanu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah mereka, Saut mengatakan pihaknya belum mendapat laporan resmi mengenai masalah tersebut.

Pemerintah, katanya, akan mengkroscek masalah tersebut. Jika terbukti, maka masalah tersebut, lanjut dia, akan dibahas dalam forum bilateral antara kedua negara.

"Ini akan dibawa ke forum bilateral RI dengan Timor Leste guna mencari penyelesaiannya," katanya menanggapi pertanyaan tentang tindakan yang akan dilakukan pemerintah.

Sementara itu, sebelumnya, Raja Amfoang, Robi Manoh di Kupang mengatakan, pemerintah Timor Leste telah mengklaim wilayah Naktuka di Desa Netemnanu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara sebagai wilayahnya.

"Timor Leste sudah mengklaim wilayah tersebut sekitar tiga kilometer masuk ke wilayah Indonesia," katanya.

Manoh mengatakan, awalnya batas wilayah Amfoang dan wilayah Timor Leste adalah sungai Noel Besi, namun sekarang penduduk Timor Leste di Distrik Oeccuse telah melewati sungai itu sampai radius tiga kilometer hingga sebuah parit bernama Nonomna.

"Jarak parit dengan Pos TNI sekitar satu kilometer. Parit inilah yang diklaim Timor Leste sebagai batas negara antara RI-Timor Leste," katanya.

Ia berharap Pemerintah Indonesia dapat segera menuntaskan persoalan tersebut sehingga tidak berkembang menjadi konflik.

ANTARA News

Monday, October 12, 2009

Ketika KRI Dr Soeharso Mampir ke Padang

Pasien di rumah sakit terapung Dr Soeharso, Sabtu (10/10), dirawat seusai operasi tangan kiri yang patah karena tertimpa bangunan rumah saat gempa terjadi di Padang, Sumatera Barat, pekan lalu. Kapal milik TNI Angkatan Laut Armada Wilayah Timur tersebut saat ini merawat 21 pasien rawat inap dan ratusan pasien korban gempa lain, dengan ragam penyakit dari ringan hingga penyakit berat. (Foto: KOMPAS/Lucky Pransiska)

12 Oktober 2009, Padang -- Bainar (82) masih terbaring di ranjang rumah sakit. Lengannya masih diperban, sisa operasi dua hari silam. Gempa 30 September lalu membuat dinding rumah Bainar runtuh dan menimpa tangan kanannya sehingga patah.

Pertolongan medis tidak bisa segera diterima Bainar lantaran sejumlah rumah sakit (RS) di Kota Padang rusak parah dan kesulitan memberikan perawatan medis yang memadai bagi pasien yang membeludak.

Baru setelah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dr Soeharso merapat di Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (5/10) pekan lalu, tangan Bainar yang patah bisa dioperasi dan dibalut perban untuk memulihkan kondisinya.

Selama tiga hari setelah operasi, Bainar menikmati perawatan di ruang rawat inap KRI itu. ”Saya sampai tidak merasa seperti berada di kapal,” ucapnya.

KRI Dr Soeharso memang dirancang sebagai kapal bantu rumah sakit (BRS). Ketika gempa mengguncang Padang dan sekitarnya, kapal ini langsung diperintahkan meluncur dari ”tempat parkir” di Surabaya ke Padang. ”Bila RS di darat rusak, KRI Dr Soeharso bisa membantu fungsi RS karena kapal ini didesain khusus sebagai RS,” tutur Kepala Dinas Kesehatan Armada Timur Kolonel Laut (K) dr Arie Zakaria SpOT, FICS.

Di Padang, KRI ini diperkuat 64 orang tim medis dan paramedis, termasuk 11 dokter dengan berbagai keahlian. Jumlah anggota tim kesehatan ini di luar anak buah kapal yang berjumlah 126 orang.

Kapal dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter ini mempunyai dua ruang rawat inap, dengan kapasitas masing- masing 20 tempat tidur. Dalam keadaan darurat dengan jumlah pasien yang membeludak, satu ruangan—yang bisa dipakai mengangkut 20 truk—bisa disulap sebagai ruang rawat darurat dengan kapasitas maksimal 400 tempat tidur lipat. Saat ikut menangani gempa di Sumbar, KRI Dr Soeharso membawa cadangan 250 tempat tidur lipat.

Selain ruang rawat inap, ada pula unit gawat darurat (UGD) yang menjadi tempat pertolongan darurat bagi pasien yang baru tiba. Bila dibutuhkan operasi, kapal ini mempunyai tiga kamar operasi, lengkap dengan peralatan termasuk rontgen.

Untuk kebutuhan rawat jalan, ada tujuh poliklinik yang mempunyai fungsi masing-masing, seperti poliklinik anak, gigi, mata, telinga hidung tenggorokan (THT), dan saraf. Sebuah apotek dan kamar jenazah juga melengkapi RS apung ini.

Sayangnya, ketika diperbantukan sebagai RS apung untuk melayani kesehatan korban gempa di Sumbar, tidak semua poliklinik ini buka. ”Kami mengkhususkan pelayanan kesehatan terutama operasi patah tulang karena pelayanan inilah yang diperkirakan banyak menimpa korban gempa. Adapun untuk pelayanan kesehatan lain, kami sudah membuka rumah sakit lapangan di tiga titik di darat,” kata Arie.

Kapal yang bersandar di Teluk Bayur ini sempat mengoperasikan helikopternya untuk menjemput sejumlah korban gempa di tempat yang jauh dari fasilitas medis yang memadai. KRI Dr Soeharso mempunyai satu landasan heli dengan hanggar yang bisa memuat dua helikopeter. Sebagai RS, kapal berbobot 11.500 ton ini tidak bisa berlayar dengan kecepatan tinggi, maksimal 13 knot.

Komandan KRI Dr Soeharso Letkol Laut Yudho Warsono mengatakan, kapal juga dilengkapi alat penstabil gerakan (stabilizer), untuk mengurangi guncangan saat berlayar di laut lepas. Hanya bila gelombang sampai empat meter, pelayanan medis dihentikan sementara.

Sebagai kapal yang memberikan pelayanan medis, sejumlah kebutuhan harus disiapkan secara mandiri di dalam kapal. Sebut saja air bersih. Oleh karena itu, kapal ini dilengkapi dengan mesin penjernih air. Mesin ini bisa mengubah air laut menjadi air tawar bersih untuk aneka kebutuhan, termasuk minum.

Kebutuhan oksigen dan pendingin udara juga dipenuhi dari tabung-tabung oksigen yang disimpan di satu ruangan khusus. Wajarlah kalau kapal ini menyedot biaya operasional sampai Rp 200 juta per hari.

Kapal dengan desain rumah sakit ini sebenarnya sudah tiba di Indonesia tahun 2003. Namun, tidak segera dioperasikan sebagai RS karena untuk mengisi peralatan RS butuh biaya sekitar Rp 100 miliar. Kapal buatan Korea ini baru diresmikan sebagai kapal RS tahun 2007.

Indonesia boleh berbangga karena di Asia hanya republik ini, dan China, yang mempunyai kapal rumah sakit.

KOMPAS

Rudal Tochka di Luncurkan di Kaliningrad

11 Oktober 2009 -- Peluncuran rudal balistik taktis jarak pendek Tochka di tempat pengujian Pavenkovo, Kaliningrad saat digelar latihan tahap akhir melibatkan unit pertahanan pantai Armada Baltik.






Bekas semburan rudal Tochka.

Kamuflase kembali dipasang setelah sukses meluncurkan rudal Tochka.

RIA Novosti
/@beritahankam

Belum Ada Titik Temu soal Batas Antarnegara

Peta Indonesia. (Peta: Wikipedia)

12 Oktober 2009, Jakarta -- Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang mengatakan, penanganan masalah perbatasan masih terbentur kendala. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga terkait pengelolaan batas antarnegara.

Secara geografis, wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Sementara, dari sisi laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan PNG. Perbatasan wilayah laut Indonesia ini ditentukan oleh keberadaan 92 pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal perbatasan Indonesia.

"Pulau-pulau kecil terluar itu perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat sifatnya yang sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas," kata Saut, Sabtu (10/10).

Menurut dia, dari beberapa pulau-pulau kecil itu ada yang tak berpenghuni dan cenderung memiliki potensi konflik dengan negara tetangga. Bahkan, program pembangunan pemerintah juga belum menjangkau daerah tersebut.

"Beberapa kasus pengelolaan pulau-pulau kecil terluar itu sering menimbulkan permasalahan, seperti Pulau Siberut di Kepulauan Mentawai, dan Pulau Panjang di NTB," kata Saut.

Terkait pengelolaan perbatasan antardaerah di Tanah Air, kata Saut, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sengketa batas wilayah yang tersebar di empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang meliputi 80 segmen batas daerah dari 952 segmen di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah juga terus aktif memfasilitasi penyelesaian sengketa batas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Gubernur berdasarkan Pasal 198 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara, pemerintah menargetkan akan memproses penyelesaian sengketa batas wilayah di 20 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), DIY, dan Bali pada 2009.

Jumlah sengketa batas yang masih harus segera diselesaikan saat ini berjumlah 17 sengketa yang melibatkan 19 provinsi dan 50 sengketa yang melibatkan 81 kabupaten/kota.

"Memang tidak seluruhnya persoalan segmen batas antardaerah itu berupa sengketa," katanya.

Terpisah, peneliti otonomi daerah LIPI R Siti Zuhro mengatakan pengelolaan wilayah perbatasan oleh pemerintah selama ini masih lemah. Hal inilah yang turut menyebabkan rapuhnya Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan perdagangan besar atau pasar bebas, seperti illegal migrant, terorisme, dan lainnya. Hal ini juga turut mengakibatkan belum optimalnya penataan otonomi daerah.

Persoalan penanganan wilayah perbatasan ini harus segera diperbaiki oleh pemerintahan mendatang.

"Menurut saya ke depan persoalan pengelolaan wilayah perbatasan ini harus ditangani serius oleh pemerintah, tidak hanya masalah pemekaran daerah semata," ujarnya.

JURNAL NASIONAL

Sunday, October 11, 2009

Lalin Selat Malaka Dikendalikan Singapura dan Malaysia

Peta Selat Malaka. (Gambar: Wikipedia)

10 Oktober 2009, Batam -- Kedaulatan Indonesia atas wilayahnya patut dipertanyakan. Salah satunya adalah arus lalu lintas kapal di Selat Malaka, yang secara yuridis masuk wilayah Indonesia. Pemanduan lalu lintas di selat tersebut, ternyata, dikendalikan negeri tetangga, Singapura dan Malaysia.

Padahal, Indonesia sebenarnya sudah memiliki pemandu untuk lalu lintas laut. Hanya, pemandu Indonesia tersebut belum mendapatkan pengesahan dari International Maritime Organization (IMO). IMO adalah badan yang berwenang memberi izin kepanduan di laut.

Direktur PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Harry Sutanto menjelaskan, jika Indonesia memegang kendali pemanduan Selat Malaka, itu jelas sangat menguntungkan. "Itu wilayah kita. Kalau kita yang memegang kendali, tentu menguntungkan.''

Untuk mewujudkan "ambisi'' tersebut, kemarin (9/10) PT Pelindo I langsung menguji coba pemanduan beberapa kapal asing dan domestik di perairan Nongsa Batam. "Uji coba ini sekaligus menunjukkan kemampuan anak bangsa,'' tambah Harry.

Dalam uji coba tersebut, para pemandu Indonesia menemukan kemsemrawutan pemanduan yang dilakukan negeri jiran. Karena itu, sering terjadi kecelakaan kapal di Selat Malaka.

Selat Malaka yang memiliki jalur lalu lintas laut sepanjang 900 kilometer memang tergolong rawan kecelakaan. Dalam sepekan, rata-rata terjadi lebih dari dua kali kecelakaan dari sekitar 200 kapal yang melintas. Sebagian besar kecelakaan tersebut disebabkan banyaknya kapal very large crude carriers (VLCC) yang berlalu-lalang di selat itu.

Beberapa nakhoda kapal tanker, termasuk VLCC asing, membenarkan situasi kurang nyaman di Selat Malaka tersebut. Penyebabnya, menurut mereka, kurang maksimalnya pemanduan. "Kami pernah terapung selama dua jam karena banyak kapal yang tidak dipandu untuk keluar atau masuk lintasan," ujar Di Vio Gaspera, nakhoda MT Sahba berbendera Bahama.

JAWA POS

5 Jet Tempur Saeqeh Perkuat AU Iran


11 Oktober 2009 -- Lima jet tempur buatan Iran Saeqeh bergabung armada Angkatan Udara Iran, Sabtu (10/10).

Kelima jet tempur tersebut telah diuji di Isfahan, dihadiri oleh, KASAD Mayor Jenderal Ataollah Salehi, Menhan Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi, KASAU Jenderal Hassan Shah Safi serta perwira tinggi AU Iran lainnya.

Iran memamerkan skuadron pertama Saeqeh pada parade milter bulan lalu.




FARS News Agency/@beritahankam