Tuesday, August 25, 2009

Pergantian Lantamal VI Tidak Mempengaruhi Ekspedisi Takabonerate

Pangkoopsau II Marsda TNI Yushan Sayuti dan Danlantamal VI Laksma TNI Ign. Dadiek Surarto tengah berdialog. (Foto: Penkoopsau II)

25 Agustus 2009, Makassar -- Pergantian Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) dalam waktu dekat ini dijamin tidak akan mempengaruhi program ekspedisi Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Hal ini diungkapkan Danlantamal VI, Laksamana Pertama TNI Ignatius Dadiek Surarto usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Numang di Makassar, Senin.

Menurut Dadiek, pihaknya tetap akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Sulsel untuk menyukseskan kegiatan bahari ekspedisi Takabonerate yang akan digelar Oktober 2009.

"Kami tetap akan menyiapkan kapal fasilitas yang memiliki daya tampung hingga 500 orang," ungkap dia.

Kapal milik TNI AL yang akan digunakan pemprov dalam program ekspedisi itu, lanjut dia, hampir sama dengan jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut penyelam pada even Internasional "Sail Bunaken" di Menado.

Dadiek mengaku, pergantian dirinya pada serah terima jabatan (sertijab) yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini tidak akan mempengaruhi kerjasama Pemprov Sulsel bersama dengan Danlantamal VI.

"Kami masih tetap komitmen mendukung kegiatan ekspedisi di Sulsel," ujarnya.

Perwira tinggi TNI AL ini akan menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Armada Timur (Pangarmatim) Ujung Surabaya, yang sebelumnya dijabat oleh Laksamana Muda Lili Supramono.

Sementara posisi Danlantamal VI akan ditempati oleh Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslanal) TNI AL.

Pengenalan kawasan obyek wisata internasional taman laut Takabonerate akan menghadirkan peserta dari berbagai negara yang akan dilaksanakan di atas kapal rumah sakit (RS) Dr Suharso, milik TNI-AL, pada Oktober mendatang.

Takabonerate termasuk taman laut terluas di dunia dengan keindahan laut berada diurutan ketiga setelah Maladewa di Afrika, dan sangat menarik untuk dikunjungi para turis mancanegara, terutama yang senang menyelam, memancing, lambung race dan fotografer.

Obyek wisata bahari di salah satu pulau di kabupaten kepulauan Selayar ini memiliki jutaan biota laut yang cukup indah, termasuk terumbu karangnya yang tak kalah dengan taman laut Bunaken, Sulawesi Utara.

Pangkoopsau II Terima Kunjungan Danlantamal VI

Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Pangkoopsau II), Marsekal Muda (Marsda) TNI Yushan Sayuti di Makoopsau II, menerima kunjungan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VI Makassar, Laksamana Pertama TNI Ign. Dadiek Surarto, Senin (24/9).

Kunjungan kali ini, dalam rangka silaturahmi sehubungan dengan rencana mutasi Danlantamal VI, menjadi Panglima Armada Kawasan Timur (Pangarmatim) Surabaya. Informasi yang diperoleh Danlantamal VI Makassar mendapat promosi menjadi Pangarmatim menggantikan Laksamada Muda (Laksda) TNI Lili Supramono.

Saat menerima Danlantamal VI, Pangkoopsau II didampingi para asisten Koopsau II. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang 30 menit kedua pejabat ini terlihat dalam suatu pembicaraan yang hangat dan akrab.

ANTARA SULAWESI SELATAN/Penkoopsau II

Kapal Vietnam Ditangkap KRI Pulau Rusa 726

TNI AL kembali menangkap nelayan Vietnam di perairan Indonesia. Satu kapal bersama seorang nahkoda dan tiga ABK kini diamankan di Pangkalan Angkatan Laut Pontianak. (Foto: Pontianak Post/Bearing)

25 Agustus 2009, Pontianak -- Satu kapal Vietnam berhasil diamankan KRI Pulau Rusa-726, Jumat (21/8) di barat daya Pulau Lemukutan. Bersama satu nakhoda dan tiga ABK, kapal tersebut digiring ke Lanal Pontianak, Sabtu (22/8). Meski tidak tengah beraktivitas menangkap ikan atau mengambil kekayaan laut, kapal ini dicurigai sering melakukan pencurian hasil laut Indonesia. Karena aparat menemukan peralatan penyelaman di dalam kapal.“Mereka mengaku hanya ingin menyuplai bahan makanan untuk rekannya yang tengah melaut. Tapi di dalam kapal ada peralatan selam,” ungkap Komandan KRI Pulau Rusa-726 Mayor Laut (P) Agus Praptopo, kemarin.

Bersama empat orang, aparat mengamankan peralatan selam seperti kompresor, ratusan meter selang, kacamata dan sepatu selam, sarung tangan dan peralatan lainnya. Saat didekati, kapal dengan berat 15 GT tersebut menambah kecepatan dengan gerakan zig-zag untuk melarikan diri. KRI Pulau Rusa akhirnya berhasil menangkap di posisi 00º 37’ 47” U - 108º 32’ 38” T. “Setelah kita melakukan penggeledahan dapat disimpulkan, kapal ini akan melakukan aktivitas pencurian terumbu karang atau binatang-binatang dasar laut,” kata Agus.Kapal tanpa bendera itu, lanjut Agus, diduga akan mengambil benda-benda berharga lainnya di laut Indonesia. Pihaknya juga khawatir, warga negara asing tersebut melakukan sabotase bawah air. “Atas pertimbangan itulah kita bawa ke Lanal Pontianak untuk diamankan,” ujarnya.

KRI Pulau Rusa 726 jenis kapal penyapu ranjau. (Foto: koarmabar.mil.id)

Pengakuan empat nelayan melalui kapten kapal Le Van Pho kalau mereka ingin menyulai makanan tidak dipercayai oleh aparat. Agus beralasan, dari peralatan yang ada di kapal menunjukan mereka sudah sering melakukan aktivitas penyelaman. “Peralatannya sudah berkarat, tidak mungkin hanya sekali ini,” katanya.Pelanggaran yang jelas dilakukan nelayan Vietnam ini adalah masuk wilyah Indonesia tanpa izin dan sama sekali tidak melengkapi diri dengan dokumen.

Danlanal Pontianak, Kolonel Laut (P) Trikora Harjo berjanji secepatnya memeroses tangkapan tersebut. Kemudian akan diserahkan ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. “Kita akan proses secepatnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah diserahkan ke kejaksaan,” katanya singkat.

PONTIANAK POST

Meriahkan Sail Bunaken 2009


24 Agustus 2009, Manado -- Spektakuler, adalah kalimat yang dilontarkan oleh semua orang ketika Jet tempur Sukhoi dan F-16 Milik TNI Angkatan Udara bermanuver diatas perairan kota Manado yang turut serta memeriahkan Sail Bunaken rabu (19/8) sebelum atraksi Flypass dimulai. Pada pukul 15.00 Wita Kapal Induk USS George Washington terlihat muncul dari kejauhan, sambil melintas tampak aksi take off 4 F-18 Hornet, disusul kemudian 1 E2C (Pesawat Intai) dari flight deck dari Kapal Induk USS George Washington, disusul 15 kapal perang milik negara sahabat, 6 unit KRI (Kapal Perang Republik Indonesia), 2 kapal bertiang tinggi, KRI Dewa Ruci. Dan sementara kapal bergerak melintas (sailing pass) 3 unit Su 27 SKM dan Su 30 MK2 dari Skadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin bermanuver diudara dan diikuti 3 Pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skadron 3 Lanud Iswahjudi Madiun.

Acara Sail Bunaken yang diselenggarakan 12-20 Agustus 2009 dibuka oleh Menkopolkam Widodo AS yang mewakili Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka International Fleet Review (IFR) 2009 dikawasan Blue Banter Plaza. Turut hadir dalam acara tersebut Panglima TNI, Kasau, Kasal, Asrenum TNI, Kapuspen TNI, Gubernur Sulut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Pangkoopsau II, Danlanud Sultan Hasannudin, Danwing V, Danlantamal VIII, Kapolda Sulut, Danrem 131/ST, Danlanud SRI dan para Pejabat Pemerintahan wilayah Sulawesi Utara.

PENTAK LANUD SAM RATULANGI

AD India Menerima MBT T-90 Bhishma Pertama Buatan Dalam Negeri

MBT T-90 Bhishma mengikuti parade saat digelar perayaan hari republik ke-60 pada 26 Januari 2009 di New Delhi, India. (Foto: daylife)

24 Agustus 2009 -- Industri pertahanan India menyerahkan 10 MBT T-90 Bhishma pertama yang dirakit di India dibawah lisensi Rusia.

India merupakan pembeli pertama MBT T-90, dimana Angkatan Bersenjata Rusia telah mengoperasikan sejak pertenggahan 1990-an. India memesan 310 T-90 pada 2001 terkait tertundanya pembuatan MBT Arjun buatan dalam negeri serta keputusan Pakistan membeli MBT T-80 dari Ukraina.

Kesepakatan yang ditandatanggani meliputi lisensi produksi 1000 T-90. Akan tetapi produksi tertunda karena keengganan Rusia melakukan alih teknologi, mendorong India membeli lagi 300 tank dari Rusia tahun lalu.

Lisensi produksi tank terhenti sebelumnya karena ketidaksepakatan Rusia melakukan alih teknologi, tetapi masalah terselesaikan pada akhir tahun 2008.



MBT T-90 Bhishma saat diuji coba. (Foto: cell105)

Pabrik kendaraan berat di Avadi, dekat Chennai, merencanakan memproduksi 100 tank setiap tahunnya.

MBT T-90 dilengkapi dengan meriam 125 mm, senapan mesin anti pesawat udara 12,7 mm dan senapan mesin co-axial 7,62 mm dengan sistim pembidik dengan tingkat keakurasian tinggi, dan sistem pengisian mesiu automatis untuk kecepatan penembakan tinggi. Dilengkapi juga dengan perlindung serangan NUBIKA yang canggih.

Menurut beberapa sumber berita, sekitar 700 MBT T-90 akan dioperasikan dalam 6 resimen lapis baja dibagian utara dan tenggah India.

RIA Novosti/@beritahankam

Perwira TNI AL Dituntut Kuasai Bahasa Inggris

Perwira muda TNI AL serentak bernyanyi dan menari dengan mengangkat kaki mereka sebagai bentuk kegembiraan. (Foto: detikFoto/Budi Sugiharto)

25 Agustus 2009, Surabaya -- Para perwira TNI Angkatan Laut (AL) dituntut untuk menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk memudahkan dalam mengapliksikan perangkat teknologi informasi.

"Penguasaan bahasa Inggris memiliki peran yang sangat penting dan mutlak bagi perwira TNI dalam meningkatkan sumber daya manusia yang profesional," kata Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Laksda TNI Moch Jurianto, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/8).

Selain itu, lanjut dia, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dengan bangsa lain. Untuk menjawab semua tantangan tugas tersebut, seluruh perwira TNI AL harus bisa mengoptimalkan sebaik mungkin waktu yang diberikan untuk belajar," katanya saat membuka Kursus Intensif Bahasa Inggris Perwira Siswa (Pasis) Angkatan XXI di Gedung Mas Pardi AAL, Bumi Moro, Surabaya itu.

Menurut dia, kegiatan itu sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di AAL untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan serta keahlian perwira dalam berbahasa asing. Kursus intensif bahasa Inggris itu akan berlangsung selama tiga bulan yang diikuti 169 pasis yang terdiri atas korps pelaut sebanyak 57 orang, korps teknik (20), korps elektronika (16), korps suplai (34), dan korps marinir (42).

Materi yang diajarkan dalam kursus bahasa Inggris itu adalah mendengarkan, membaca, menulis, dan melakukan percakapan. "Peranan TNI AL akan selalu berhubungan dengan angkatan laut negara lain. Apalagi TNI AL sering mengadakan latihan dan operasi bersama dengan bangsa lain," kata Jurianto di dampingi Kepala Bagian Penerangan AAL, Mayor Laut (Kh) Jamaluddin.

MEDIA INDONESIA

Monday, August 24, 2009

INS Arihant Belum Dipasang Reaktor Saat Diluncurkan

Smt. Gursharan Kaur istri PM India Dr. Manmohan Singh memecahkan batok kelapa ke badan kapal menandai peluncuran INS Arihant. (Foto: PIB)

24 Agustus 2009 -- INS Arihant kapal selam nuklir pertama India yang dibangun di galangan kapal dalam negeri, diluncurkan di galangan kapal Angkatan Laut Visakhapatnam, India, Senin (26/7). Peresmian dihadiri Perdana Menteri India Dr. Manmohan Singh didampingi sejumlah menteri dan KASAL India Laksamana Sureesh Mehta.

Kapal selam dikembangkan bersama AL India, Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Defence Research and Development Organisation (DRDO) dengan bantuan Rusia.

Kapal selam mempunyai panjang 110 meter, lebar 11 meter, berat 6000 ton dan kecepatan 22 knot dengan jumlah awak 23 perwira dan 72 kelasi kapal. Persenjataan kapal selam rudal balistik K-15, telah sukses diuji penembakan dari bawah permukaan laut 26 Februari 2008. Kapal selam dapat menembakan 12 rudal meskipun dari bawah permukaan es.




skema INS Arihant dan saat dibanggun. (Foto: trishulgroup.blogspot)

Sebagai tenaga penggerak kapal selam sebuah reaktor nuklir mini yang menghasilkan tenaga 85 MW. Akan tetapi, baru terungkap INS Arihant belum dilengkapi dengan reaktor saat diluncurkan, reaktor belum siap dan tak ada kepastian reaktor tersebut kapan siap untuk dipasang. Tenaga reaktor yang hanya 85 MW membuat Arihant kurang bertenaga dibandingkan dengan kapal selam nuklir lainnya.

Arihant harus kembali ke dok kering, dipotong agar reaktor dapat dipasang atau hanya sebagian atau cukup menempatkan inti bahan bakar. Hingga diluncurkan Arihant tidak dapat bergerak dengan tenaganya sendiri. Jadi mengapa Arihant diluncurkan? kemungkinan pekerjaan pembuatan Arihant sudah lebih dari satu dekade dan akan memalukan jika tidak menunjukkan apapun atas usaha yang telah dilakukan.

Perdana Menteri India Dr. Manmohan Singh memberi sambutan saat peluncuran INS Arihant dengan latar belakang INS Arihant. (Foto: PIB)

Bilamana reaktor dan sistem persenjataan telah bekerja Arihant harus menjalani uji pelayaran dan pengujian hingga 2 tahun sebelum dinyatakan siap dioperasikan AL India. AL India telah menyewa dari Rusia satu unit kapal selam nuklir kelas Akula II Nerpa, diberi nama INS Chakra saat dioperasikan AL India. INS Chakra akan digunakan sebagai wahana pelatihan bagi personil yang akan mengawaki kapal selam nuklir produksi dalam negeri. India berencana membuat 5 kapal selam nuklir dengan asumsi kapal selam pertama bekerja dengan baik.

Sebelumnya India menyewa kapal selam kelas Charlie dari Rusia dari 1988 - 1991, kapal selam ini diberi nama INS Chakra juga.

India mencoba belajar dari kesalahan Cina dalam usahanya membuat kapal selam nuklir. Hal ini salah satu alasan proyek ATV (Advanced Technology Vessel) sangat dirahasiakan. Hingga saat ini pemerintah India tidak mengijinkan foto ataupun video INS Arihant. Foto yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, saat istri PM India memecahkan batok kelapa ke badan kapal selam dan saat PM India berpidato dengan latar belakang badan kapal selam.

berbagai sumber @beritahankam

Bagi Tugas TNI & Polri Atasi Teroris Harus Jelas

Presiden SBY dan rombongan menyaksikan demontrasi keterampilan prajurit Satuan 81 Kopassus. (Foto: detikFoto/Dudi Anung)

24 Agustus 2009, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi teroris. Untuk memperkuat hal ini, pemerintah sebaiknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pembagian tugas dan wewenang antara TNI dan Polri.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Yusron Ihza Mahendra di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2009).

"Masalah teroris ini merupakan ancaman bersama, ini perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih dan pelemparan tanggung jawab antar keduanya," imbuhnya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang pelu diperhatikan atas kerjasama TNI dan Polri. "Kondisi TNI dan Polri yang sama-sama mau leading di depan dalam menanggulangi terorisme, sehingga tidak ada saling tumpang tindih," tambahnya.

Idealnya, kata dia, Badan Intelijen Negara (BIN) diberi kewenangan untuk menanggulangi masalah terorisme. "Selama ini BIN tidak punya kewenangan untuk menanggulangi terorisme," pungkasnya.

okezone

Latihan Menembak Personel Lanud Tanjungpandan


24 Agustus 2009, Tanjungpandan -- Personel Lanud Tanjungpandan, melaksanakan latihan menembak yang bertempat di lapangan tembak darat AWR Buding, Kamis (20/08) yang diikuti oleh seluruh anggota Lanud Tanjungpandan. Kegiatan latihan menembak yang dilaksanakan dengan menggunakan senjata laras panjang (SS1)jarak 100 m.

Latihan menembak ini merupakan kegitan rutin yang diadakan sebanyak 4 kali setahun setiap triwulan sekali. Menurut Komandan Lanud Tanjungpandan Letkol Pnb Heddezul mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya latihan menembak bagi anggota Lanud Tanjungpandan adalah agar setiap anggota dapat mempertahankan, meningkatkan kemampuan menembak serta meningkatkan Profesinalisme anggota Lanud Tanjungpandan dalam penguasaan penggunaan senjata organik.

Dengan diadakannya latihan menembak yang dilaksanakan secara rutin diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang teori dan praktek pengetahuan menembak dengan baik bagi Personel Lanud Tanjungpandan.

PENTAK LANUD TANJUNGPANDAN

Kejasama TNI AU dan Garuda masih Tunggu Payung Hukum


24 Agustus 2009, Jakarta -- Kerja sama operasi antara TNI Angkatan Udara dan PT Garuda Indonesia masih menunggu payung hukum dari Departemen Pertahanan (Dephan).

Payung hukum itu diperlukan agar kerja sama operasi yang sebelumnya disebut pengkaryaan itu dapat dilakukan. Kelebihan pilot TNI AU yang kekurangan jam terbang dapat dialokasikan untuk menerbangkan pesawat milik Garuda dengan jenis sama. Kerja sama itu sangat dimungkinkan karena Garuda membutuhkan 100 pilot per tahun. Sementara, pilot TNI AU banyak yang membutuhkan penambahan jam terbang.

"Yah tidak semua pilot TNI AU yang kita didik harus masuk Garuda. Kan kita juga butuh untuk mengawaki alutsista kita, " ungkap Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Subandrio, usai penandatangan Nota Kesepahaman mengenai kerja sama perawatan dan pendidikan dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, sudah banyak pilot TNI AU yang siap untuk kerja sama operasi itu. Apalagi, pilotnya membutuhkan pemenuhan keterampilan profesi sesuai dengan tipe terbang (type rating) yang bersangkutan.

Skala jam terbang yang didapat di TNI AU tidak terpenuhi karena jumlah armada tidak sebanding dengan jumlah pilot yang ada.

Di samping kerja sama operasi yang masih menunggu payung hukum itu, kedua belah pihak juga akan menjalin kerja sama perawatan dan pendidikan.

Mengenai simulator pesawat jenis Boeing yang dimiliki oleh Garuda akan memudahkan pilot TNI AU untuk melatih keterampilan terbang. "Dengan simulator Garuda, khususnya penerbang transporter jenis jet seperti Boeing 737 series, akan lebih mudah latihan terbangnya," katanya.

Dia melanjutkan, kerja sama perawatan juga siap dilakukan untuk penghematan biaya. Sebanyak 4 pesawat Boeing tipe 737 yang dimiliki TNI AU sebelumnya menjalani perawatan di Singapura.

Nanti pesawat itu akan mendapatkan perawatan di Garuda Maintenance Facility (GMF) yang berlokasi di Indonesia. "Penghematan anggaran perawatan tentu saja karena kita biasanya mengirim pesawat kita ke Singapura untuk perawatan. Intinya pasti lebih murah," ucap Subandrio.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menambahkan, dengan kerja sama perawatan itu setidaknya TNI AU akan mendapatkan penghematan sekitar US$7.000-US$8.000. "Terbang ke Singapura saja sudah US$7.000-US$8.000. Perjalanan biaya ke GMF kan lebih murah," ujarnya.

Lagipula, tambahnya, Garuda membutuhkan banyak tenaga mekanik yang nantinya bisa didapatkan melalui kerja sama kedua belah pihak. "Tinggal tunggu payung hukumnya biar enak kerja samanya," ucap Emirsyah.

Sementara itu, Kadispen TNI AU Soelistyo mengutarakan, kerja sama dengan PT Garuda Indonesia itu bukanlah hal baru. Tahun ini, kedua belah pihak telah menyepakati kerja sama untuk ketiga kalinya.

Setiap lima tahun, kerja sama itu mendapatkan evaluasi untuk memperbaharui hal yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi dalam perjanjian kerja sama berikutnya. Contohnya mengenai penambahan poin kerja sama operasi.

MEDIA INDONESIA

Yogya Anggarkan Pendidikan Antiteroris Rp 15 Miliar


24 Agustus 2009, Yogyakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah provinsi serius membekali siswa sekolah dalam menangkal terorisme sejak dini. Untuk itu, mereka minta anggaran pendidikan antiteroris sebesar Rp 15 miliar dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010.

"Kami mencoba agar DIY menjadi pelopor gerakan melawan terorisme. Karena itu, kami minta pemerintah provinsi menganggarkan serta membuat desain dan rencana kerja anggaran," kata Noor Harish, saat dihubungi Tempo.

Bila disetujui, kata dia, DIY akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memelopori gerakan melawan terorisme. Anggaran itu masuk ke Dinas Pendidikan, melalui program khusus pendidikan, guna menangkal ancaman terorisme.

Terkait dengan anggaran pendidikan antiteroris itu, sebelumnya dibahas dalam rapat kerja panitia anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY di gedung DPRD DIY, Sabtu lalu. Harish termasuk orang yang mendorong mengalokasikan anggaran itu agar bisa dijalankan di sekolah-sekolah.

Keinginan memasukkan pendidikan antiterorisme di sekolah, lantaran isu itu menjadi ancaman bagi masyarakat. Bahkan isu itu telah menimbulkan keresahan, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak muda. "Soalnya banyak yang direkrut Noor Din M. Top, teroris yang paling dicari. Ini kan mengkhawatirkan," katanya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bambang Wisnu Handoyo maupun Inspektur Provinsi DIY (Badan Pengawas Daerah) Ichanuri tak keberatan dengan usulan program itu. "Itu program bagus," kata Bambang.

Namun, teknis pelaksanaannya, Bambang menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan DIY. "Kami akan membahasnya dengan Kepala Dinas Pendidikan DIY," katanya. Rencananya, pembahasan mengenai hal itu akan dilakukan hari ini.

TEMPO Interaktif

TNI AL Perketat Perbatasan Antisipasi Ancaman Teroris

KRI Krait kapal patroli terbaru milik TNI AL buatan dalam negeri.

23 Agustus 2009, Jakarta -- TNI Angkatan Laut memperketat pengamanan wilayah perbatasan laut, untuk mengantisipasi ancaman teroris yang menggunakan jalur laut.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno di Jakarta, Minggu mengatakan, di wilayah barat TNI AL berkoordinasi dengan angkatan laut Malaysia dan Thailand untuk mengamankan dan mendeteksi ancaman teror di perbatasan laut RI dengan kedua negara tersebut.

"Di wilayah timur, TNI AL berkoordinasi dengan angkatan laut Malaysia dan Filipina. Semua dalam rangka deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman teroris," katanya.

Tedjo mengatakan, hingga kini belum ada laporan adanya ancaman teroris di wilayah perairan Indonesia terutama yang berbatasan dengan negara tetangga.

"Meski begitu, kita tidak boleh lengah. Selain, pendekatan keamanan kita juga mengerahkan komponen kita yakni potensi ketahanan maritim yang bertugas selain membina masyarakat juga menggali berbagai informasi yang dapat menjadi bahan adanya ancaman teroris," katanya.

TNI senantiasa mengintesifkan pengamanannya terutama di wilayah RI yang berbatasan langsung dengan negara lain, meski anggaran terbatas.

Sebelumnya, Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Mayjen TNI Hotma Marbun mengemukakan, terdapat 33 pos pengamanan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT)-Timor Leste, 25 pos pengamanan di wilayah Kalimantan Timur dengan Sabah (Malaysia), 31 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Serawak (Malaysia) dan 114 pos di wilayah RI-PNG.

Di wilayah perbatasan laut, TNI Angkatan Laut (AL) juga menyiagakan sejumlah kapal perangnya, terutama di Ambalat yang tengah menjadi bahasan antara RI dan Malaysia.

ANTARA News

Kapal Selam TNI AL Jalani Pemerliharaan di Korsel

KRI Naggala 402.

23 Agustus 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan, kapal selam KRI Naggala 402 akan menjalani pemeliharaan berat (overhaul) di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME), Korea Selatan.

"Pelaksanannya akan berjalan mulai bulan depan, selama 22 bulan," katanya, dalam obrolan santai di kediaman dinasnya di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, dengan overhaul, maka kemampuan kapal selam tersebut dapat diperbaharui hingga pada kondisi awal dimana rata-rata kesiapan mencapai 100 persen.

"Yang penting dari program overhaul itu, selain murah, juga dapat mengembalikan kekuatan kapal selam bersangkutan hingga dapat difungsikan secara maksimal sebagai alat utama sistem senjata (alutsista) strategis TNI, " kata Tedjo.

TNI Angkatan Laut sebelumnya telah melakukan overhaul terhadap KRI Cakra dengan nonor lambung 401 di perusahaan yang sama sehingga perangkat teknologinya yang buatan 1970-an, kini tampil lagi dengan teknologi 1990-an

Pada kesempatan itu, Kasal menegaskan, TNI Angkatan Laut ingin memiliki kapal selam yang memiliki kemampuan tempur dan daya tangkal sejajar dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura.

"Bahkan kapal selam kita yang baru, kalau bisa melebihi kemampuan tempur dan daya tangkal yang dimiliki negara lain. Misalnya, Malaysia, kini memiliki kapal selam pertama jenis Scorpene yang diluncurkan di Prancis, beberapa waktu lalu. Ya.. kita harus punya yang lebih dari Scorpene. Kalau tidak lebih baik, tidak usah beli," tuturnya.

Kasal menegaskan, keberadaan kapal selam tidak semata sebagai alat utama sistem senjata strategis, melainkan sebagai alat yang dapat memberikan efek tangkal yang mendukung posisi tawar Indonesia.

Pada 2011, pemerintah menjanjikan dua kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut. Namun, hingga kini Departemen Pertahanan belum memutuskan jenis dan dari negara mana kapal selam akan diadakan.

ANTARA news

Anggaran Pertahanan Jadi Rp 7 Triliun

Presiden SBY juga memeriksa persenjataan Kopassus. (Foto: detikFoto/Dudi Anung)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah meningkatkan alokasi anggaran belanja militer tahun depan sampai sebesar Rp 7 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran belanja TNI dari sebelumnya sekitar Rp 33 triliun bertambah menjadi Rp 40 triliun.

Inilah alokasi anggaran TNI terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta saat dihubungi Kompas, Minggu (23/8) sore tadi.

"Peningkatan belanja militer itu, selain untuk peningkatan kesejahteraan prajurit seperti uang lauk pauk juga untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI," tandas Paskah.

Menurut Paskah, peningkatan anggaran belanja TNI tahun depan, termasuk peningkatan yang cukup besar dibandingkan peningkatan alokasi anggaran tahun-tahun sebelumnya.

"Pekan depan ini, pemerintah bersama DPR akan memulai pembahasannya. Saya bersama Menteri Keuangan akan mewakili pemerintah dalam pembahasan. Jika memang diperlukan, Menteri Pertahanan akan ikut membahas bersama Komisi I DPR terkait anggaran pertahanan dan keamanan," kata Paskah.

Janji Presiden

Peningkatan alokasi anggaran belanja TNI itu sesuai dengan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Saat memberi pembekalan kepada prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI di Gedung Balai Komando, Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta, Kamis (20/8) lalu, Presiden Yudhoyono menjanjikan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran TNI pada tahun depan.

"Pemerintah akan terus meningkatkan sumber daya manusia TNI, termasuk anggaran dan postur serta kekuataan TNI, yaitu di antaranya dengan peningkatan senjata dan SDM," kata Presiden waktu itu.

Presiden Yudhoyono kemudian mengingatkan agar dana yang dialokasikan semakin besar itu, sungguh-sungguh dapat dimanfaatkan dengan tepat dan sebaik-baiknya untuk alutsista, peningkatan kemampuan operasional serta kesejahteraan prajurit.

"Satu rupiah pun harus digunakan tepat sasaran, karena itu uang rakyat dan jangan sampai ada penyimpangan sepeser pun," lanjut Presiden.

TRIBUN TIMUR

Wah...Timor Leste Ingin Berguru ke TNI AL

Anggota AL Timor Leste berlatih menembak dengan senapan M14 diatas geladak kapal perusak kawal rudal kelas Arleigh Burke USS Lassen (DDG 82), Rabu (28/1). Latihan diadakan saat Lassen berkunjung ke Dili. (Foto: US Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Brock A. Taylor)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Sejak era Presiden Soekarno, reputasi TNI Angkatan Laut telah dikenal oleh dunia. Tak heran TNI AL ketika itu menjadi salah satu angkatan laut yang cukup disegani oleh negara lain.

Kegagahan dan ketangguhan TNI AL ternyata hingga kini masih dilirik oleh negara-negara lain. Hal ini terbukti dari keinginan Angkatan Laut Negara Timor Leste yang ingin berguru kepada TNI AL, baik dari tingkat pendidikan taruna hingga tingkat sesko.

Hal ini diakui Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno. Menurut Tedjo, keinginan belajar dari TNI AL diungkapkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Timor Leste saat penyelenggaraan Sail Bunaken di Manado, Sulawesi Utara.

"Waktu saya ketemu dengan Kasal Timor Leste dia mengatakan Timor Leste akan berguru kepada kita dari tingkat pendidikan taruna sampai sesko. Mereka juga ingin belajar kapal-kapal patroli dan latihan perang bersama, tapi kalau kapal perang belum lah. Mereka katakan ingin sekali berguru kepada kita," ujar Kasal dalam jumpa pers di rumah kediamannya di Jakarta, Minggu (23/8).

Meski merasa tersanjung, namun Kasal mengatakan, jika Angkatan Laut Timor Leste menginginkan hal itu, maka harus ada sebuah nota kesepahaman (MoU) yang dibuat antara kedua negara. Karena menyangkut dua negara yang berbeda.

"Angkatan laut mereka (Timor Leste) baru dan Kasalnya saja pangkatnya baru Letkol, tapi sekali lagi saya bilang kita perlu payung hukum dan waktu itu dia bilang nanti mereka pulang akan sampaikan ke Menhan mereka," katanya.

Seperti diketahui, Timor Leste merupakan salah satu bekas provinsi di Indonesia yang melepaskan diri menjadi negara sendiri pada saat pemerintahan BJ Habibie. Ketika masih menjadi bagian Indonesia, Timor Leste bernama Timor Timur, yang kemudian berubah menjadi Timor Leste setelah menjadi negara sendiri.

KOMPAS

Indonesia Harus Punya Kapal Selam Sekelas Australia

Kapal selam kelas Kilo tipe 636 lebih panjang 1,2 meter dari kelas Kilo tipe 877EKM. Kelas Kilo tipe 636 yang ditawarkan Rusia ke Dephan, TNI AL cenderung memilih kapal selam dibandingkan buatan Korea Selatan dengan pertimbangan lebih unggul persenjataan yang dibawanya serta dapat menandingi kapal selam negara tetangga. (Foto: naval-technology)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Kekuatan armada laut Indonesia di era Presiden Soekarno tidak usah diragukan lagi. Belasan kapal selam telah kita miliki pada era itu. Bahkan pada era 1960-an, Angkatan Laut Indonesia dengan kapal selam yang dimilikinya sempat menjalankan misi untuk membantu Pakistan, yang ketika itu sedang berperang dengan India.

Namun setelah Soekarno lengser, armada kapal selam yang dimiliki TNI AL seperti tak tersentuh dan cenderung menyusut dari segi jumlah yang dapat dioperasionalkan. Usulan untuk membeli kapal selam pun dilontarkan oleh berbagai pihak belakangan ini. Maklum saja, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang teramat luas, sangatlah wajar jika Indonesia memiliki armada militer laut yang memadai.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, jika Indonesia hendak membeli kapal selam, hendaknya membeli kapal selam yang memiliki kualitas yang baik, seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain. Karena jika kapal selam yang dibeli kapal selam lama atau model lama, maka Indonesia akan tetap mengalami ketertinggalan dengan negara lain.

“Ibaratnya kalau Australia punya anjing herder kita punya yang diatasnya herder lah, atau minimal sama herder. Kalau nggak ya sia-sia aja, cuma nambah beban buat kasih makan aja,” ujarnya dalam jumpa pers di rumah kediamannya di Jakarta, Minggu (23/8).

Menurutnya, negara-negara tetangga saat ini telah memiliki kapal selam yang cukup tangguh dan banyak. Karenanya, jika Indonesia ingin memiliki kapal selam hendaknya kapal selam yang berteknologi dan berkemampuan yang canggih. “Vietnam mau beli 6 kapal selam dari Rusia. Kalau Singapura sudah punya 4, Malaysia juga sudah punya 4,” katanya.

TNI AL Inginkan Kapal Selam Buatan Rusia

Teknologi kapal selam Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan negara tetangga Malaysia. Karena itu, TNI AL menginginkan kapal selam yang efek tangkisnya lebih dari kapal Scorpen yang dimiliki negeri jiran tersebut.

Keinginan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Laksamana Tedjo Edhi Purdijatno saat berbincang dengan wartawan di kediamannya di Jakarta, Minggu (22/8).

"Kita harus punya kapal selam yang punya deterrent effect. Mereka tahu saja kita punya, sudah membuat mereka takut. Kalau kita beli yang tidak ada deterrent effect-nya, mending dibelikan beras saja," katanya.

Dephan telah menganggarkan US$700 juta untuk pembelian kapal selam. TNI AL berencana membeli dua kapal selam untuk menambah kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah usang. KSAL beberapa waktu lalu menyebut ada dua opsi negara yang dipertimbangkan untuk menyediakan kapal selam bagi Indonesia, yakni Rusia dan Korea Selatan.

Menurutnya, kapal selam yang dimiliki oleh Malaysia bisa disaingi oleh kapal selam buatan Rusia kelas kilo dimodifikasi project 636. Sedangkan, kapasitas kapal selam buatan Korsel tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki Indonesia sekarang, yakni tipe U214.

"Kapal selam buatan Rusia itu bisa menembak dari bawah laut ke darat," sahutnya.

Ia tidak menampik jika rencana pembelian itu bisa memancing perlombaan persenjataan. Menurutnya, jika memang ingin membangun kekuatan militer, tentunya bersaing dalam kualitas.

"Jika ingin membangun kekuatan tentara, ya mesti ada persaingan persenjataan," ucapnya.

SURYA/MEDIA INDONESIA

Sunday, August 23, 2009

Marinir Seleksi Prajurit Menjadi Anggota Konga XXXIII-C/Unifil


22 Agustus 2009, Jakarta -- Dalam rangka ikut menjaga perdamaian dunia, TNI telah beberapa kali mengirimkan prajurit-prajuritnya di berbagai Negara, seperti saat ini prajurit TNI sedang melaksanakan tugas di Lebanon yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXXIII-C/Unifil.

Para prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXXIII-C/Unifil melaksanakan tugasnya selama 1 tahun dan diperkirakan bulan Desember 2009 memasuki akhir penugasan. Kontingen Garuda merupakan gabungan dari ke Tiga Angkatan yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU, termasuk dalam Kontingen Garuda tersebut prajurit Korps Marinir.

Untuk menggantikan Kontingen Garuda XXXIII-C/Unifil, saat ini sudah dilaksanakan seleksi prajurit, khusus untuk prajurit Korps Marinir wilayah Surabaya, seleksi dilaksanakan di Brigif-1 Marinir mulai tanggal 20 s/d 22 Agustus 2009.

Tim Seleksi langsung dari Mabes TNI Jakarta dibawah pimpinan Kolonel Art Tri Legiono Sukmo yang sehari – hari menjabat sebagai Dir Ops PMPP.

Mayor Marinir Nawawi, panitia seleksi dari Mako Kormar mengatakan untuk tahun ini Korps Marinir akan memberangkatkan 374 personel yang terdiri dari wilayah Surabaya dan Jakarta.

Untuk wilayah Surabaya, lanjut Mayor Marinir Nawawi, yang mengikuti seleksi sebanyak 172 personel yang terdiri dari 162 personel dari Pasmar-1, 7 personel dari Kolatmar dan 3 personel dari Lanmar Surabaya.

Dalam seleksi tersebut dilakukan beberapa tes, yaitu Kesehatan, Samapta, Kesehatan Jiwa, Bahasa Inggris, Komputer dan Mengemudi. Seluruh peserta mengikuti tes Kesehatan, Samapta dan Kesehatan Jiwa, Tes Bahasa Inggris wajib diikuti oleh Perwira dan Bintara, Tes Komputer bagi Perwira dan Bintara Operator, sementara tes mengemudi bagi anggota yang menjabat sebagai Pengemudi.

Selesai mengikuti tes di Surabaya dan dinyatakan lulus, para prajurit akan bergabung dengan prajurit dari ke Tiga Angkatan, untuk mengikuti Pra Satgas di Cipatat Bandung yang akan dilaksanakan pada bulan September 2009.

“ Untuk pemberangkatan ke Lebanon diperkirakan sekitar akhir Nopember sampai awal Desember 2009,” jelas Mayor Marinir Nawawi.

Pen Pasmar I

Noordin M Top Bangkrut, Dropping Dana Al Qaeda Terhambat

Latihan bersama Detasemen Antiteror 88 Polri, Denjaka, Denbravo, dan Denkopassus. (Foto: detikFoto/Didit Tri Kertapati)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Gembong teroris Noordin M Top harus siap menerima risiko jika ngotot menyerang Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dalam kunjungannya ke Indonesia, November mendatang. Pasalnya, Noordin saat ini ditengarai bangkrut alias tidak memiliki dana operasional yang cukup untuk menjadikan Obama sebagai target serangan.

Pengamat terorisme sekaligus psikolog hipnoterapis, Mardigu Wowiek Prasantyo, Sabtu (22/8) malam, menyatakan jika Noordin ngotot menyerang kemungkinan besar dia juga akan tertangkap.

“Berdasarkan data dari rekan-rekan, kalau tertarik (menyerang) Obama maka dia (Noordin) akan turun gunung, sementara dana mereka sangat tipis saat ini. Setiap habis operasi, biasanya akan ada dropping dana. Sekarang lagi ada pengawasan ketat yang menghalangi dropping dana dari Al Qaeda. Berarti kalau dia bergerak, dia memerlukan dana,” kata Mardigu.

Mardigu yakin, Noordin Cs bakal tertangkap dalam waktu kurang dari tiga bulan. Dia yakin polisi bisa meringkus orang yang paling dicari itu sebelum Obama tiba di Indonesia. Mardigu mengklaim pihaknya sudah memiliki data tentang Noordin dengan keakuratan 60 persen.

Sayang, dia enggan membocorkan data tersebut. “Saya nggak boleh ungkap. Kami sebenarnya sudah dapat data dengan tingkat akurasi 60 persen,” kata Mardigu saat disinggung posisi Noordin saat ini.

Bagaimana menyangkut empat buronan yang diumumkan Mabes Polri? “Umumnya, kalau diumumkan berarti sudah mau dapat. Malah satu sudah kena. Untuk empat buronan itu paling kurang dari dua minggu juga sudah kena (tertangkap),” tegasnya.

Dijelaskan Mardigu, penangkapan buronan teroris rata-rata dikarenakan kesalahan mereka sendiri. Contohnya, peristiwa di Cicurug tahun 2004. Kemudian ledakan di Bandung pada 2002. “Polanya seperti itu. Begitu ada peristiwa, pasti ketangkap,” katanya.

Lebih lanjut Mardigu mengatakan bahwa kelompok-kelompok jaringan Noordin saat ini, seperti Ibrohim, Syahrir, Syaifudin Zuhri, Urwah, dan buronan lainnya, bukanlah orang baru. Mardigu menyebut mereka sebagai sleeping army (sel tidur). Dan saat ini, lanjutnya, Noordin memanfaatkan jaringan kelompok Poso setelah jaringan kelompok Ngruki berakhir.

“Masih ada kelompok Ambon, JI (Jamaah Islamiyah), alumni Afghanistan, dan alumni Mindanao yang menjadi sleeping army,” katanya. Menurut Mardigu, untuk mempersempit ruang gerak Noordin, petugas kiranya bisa memperhatikan kelompok-kelompok tersebut.

Menyangkut pemeriksaan warga negara Arab Saudi, Ali Muhammad alias Abah Ali, yang diduga merupakan anggota Al-Qaeda, Mardigu menyebut polisi kesulitan mengorek keterangan dari pria tersebut. “Dia punya defence (pertahanan) yang bagus, jadi sampai sekarang polisi belum bisa mengatakan dia ini siapa,” kata Mardigu.

Namun, polisi memang mencurigai Ali Muhammad merupakan anggota Al Qaeda. “Sepertinya dia memang sudah menyiapkan skenario kalau tertangkap bagaimana defence nya,” katanya.

Tujuh Orang Dilepas


Setelah terjadi pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Polri melakukan serangkaian penangkapan. Namun dari 10 orang yang ditangkap, Polri kemudian melepaskan tujuh orang karena tidak terbukti terlibat jaringan teroris Noordin M Top.

“Kami tidak pernah menyatakan menangkap seseorang. Media massa yang memberitakan penangkapan-penangkapan itu. Kami hanya memeriksa mereka untuk mengetahui apakah mereka terlibat atau tidak,” ujar Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak, Sabtu (22/8).

Menurutnya, jika mereka tidak terlibat, langsung dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Dikatakan, polisi tidak mempunyai wewenang terus memeriksa mereka melebihi batas waktu 7×24 jam sesuai ketentuan Undang-Undang Antiterorisme, manakala tidak terdapat cukup bukti.

Polri membantah adanya anggapan pelepasan ketujuh orang tersebut merupakan bukti sikap kurang professional. “Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan mereka terlibat dalam kegiatan terorisme. Oleh karenanya mereka dilepas,” ungkapnya.

Tercatat Ahmadi Jenggot, warga Cilacap, sebagai orang pertama yng dibawa Densus 88 Antiteror ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Menyusul Arina, putri Ustad Bahrudin yang diduga sebagai istri Noordin M Top. Berturut-turut terdapat nama Sabil Kurniawan (kakak ipar Ibrohim) dan Muh Subhi Salam yang diringkus kemudian.

Menyusul Aris dan Indra, kakak beradik keponakan Muzahri, pemilik rumah di Temanggung (Jawa Tengah) yang digerebek Densus 88 karena diduga sebagai lokasi persembunyian Noordin. Muzahri sendiri juga ikut diringkus.

Amir Abdillah alias Ahmad Ferry juga diringkus di Semper, Jakarta, setelah dibuntuti dari Solo. Berikutnya giliran Suryana alias Yayan diringkus di rumahnya, kawasan Koja, Jakarta. Menyusul penangkapan Iwan, pemilik wartel di Kuningan, Jawa Barat, dan Ali Muhammad Abdullah, warga negara Saudi Arabia.

Hanya tiga orang yang akhirnya ditahan Densus 88 Antiteror karena dinilai terbukti terlibat kegiatan terorisme. Mereka adalah Aris, Indra, dan Amir Abdillah. Iwan Herdiansyah merupakan orang terakhir yang dilepaskan Polri, Jumat (20/8) lalu.

Iwan tidak terbukti terlibat dalam pendanaan kegiatan teroris di Indonesia. Sedangkan Ali Muhammad Abdullah yang ditangkap selang 2 hari setelah Iwan, sampai saat ini masih diperiksa Densus 88.

Sementara itu, keinginan pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menangggulangi terorisme disambut positif kalangan DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengatakan keterlibatan TNI memiliki dasar hukum yaitu UU No 34/2004 tentang TNI. Namun diharapkan, pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengimplementasikannya.

“Agar TNI dapat lebih aktif berperan menanggulangi, pemerintah perlu segera mengeluarkan PP untuk menjabarkan undang nudang tersebut. Hal ini juga untuk mencegah munculnya kecemasan dan reaksi yang tidak perlu dari masyarakat,” kata Yusron.

Ia menjelaskan, dalam pasal 7 UU No 34/2004 dinyatakan tugas pokok TNI terdiri dari dua yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam hal operasi militer selain perang bahkan disebutkan pula tentang operasi mengatasi terorisme.

“Kecemasan yang bisa muncul di tengah masyarakat kalau TNI ikut dilibatkan yaitu kembalinya TNI seperti di masa lalu, baik dalam hal operasi militer di Aceh dan Timor Timur. Atau peran TNI yang terlalu luas dalam bidang bidang nonmiliter dan pemerintahan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY telah mengintruksikan TNI agar ikut terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando teritorial. Yusron kemudian menegaskan, sosialisasi sampai batas batas yang memungkinkan terhadap rencana pemerintah di atas, sangat diperlukan.

Operasi militer cenderung mengandung unsur unsur rahasia, sehingga tidak mungkin pemerintah dapat 100 persen transparan. “Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak harus diartikan Polri lemah dan tidak cakap. Penanggulangan terorisme memang bukan hal mudah. Adidaya Amerika Serikat sampai sekarang belum sanggup menuntaskan masalah krusial ini,” katanya.

Menurutnya, kini tiba saatnya bagi TNI dan Polri untuk lebih merapatkan barisan dalam menghadapi musuh bersama. “Namun begitu, pemerintah perlu pula menempuh langkah langkah lain, misalnya mencegah munculnya teroris teroris baru,” ujar Yusron.

SURYA

Perlu PP Jika TNI Tanggulangi Terorisme

Tiga pasukan elit TNI antara lain Denjaka dari TNI AL, Bravo dari TNI AU dan Gultor dari TNI AD. (Foto: detikFoto/Indra Shalihin)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Keterlibatan TNI untuk menanggulangi terorisme memerlukan dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) guna menjabarkan lebih lanjut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Yusron Ihza Mahendra mengatakan kepada ANTARA di Jakarta, Minggu, keterlibatan TNI untuk menanggulangi terorisme merupakan langkah sah dan pantas disambut baik.

"Terutama sekali karena terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan," kata anggota DPR dari Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi itu.

Pimpinan komisi yang membidangi masalah pertahanan itu menegaskan bahwa dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2) butir "b" tugas militer selain perang antara lain mengatasi aksi terorisme.

"Agar TNI dapat lebih aktif berperan menanggulangi terorisme, pemerintah perlu segera mengeluarkan PP guna menjabarkan undang-undang tersebut," kata Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Tsukuba, Jepang itu.

Pembuatan PP itu, katanya, amat diperlukan, karena landasan hukumnya menjadi lebih kuat dan jelas serta mencegah munculnya kecemasan serta reaksi tidak perlu dari masyarakat.

"Misalnya kecemasan bangkitnya TNI seperti masa lalu, baik dalam hal operasi militer di Aceh dan Timor Timur maupun peran TNI yang terlalu luas dalam bidang nonmiliter dan pemerintahan," ujarnya.

Dalam kaitan itu, sosialisasi sampai batas-batas yang memungkinkan terhadap rencana untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme jelas diperlukan.

"Walaupun harus disadari bahwa operasi militer cenderung mengandung unsur rahasia maka tidak mungkin pemerintah transparan seratus persen," katanya.

Satu hal yang diingatkan Yusron Ihza Mahendra ialah keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme bukan berarti Polri lemah atau tidak cakap.

"Penanggulangan terorisme bukan hal mudah. Negara adidaya AS pun sampai sekarang belum sanggup menuntaskan masalah krusial ini," ujarnya.

Ia mengatakan TNI dan Polri lebih merapatkan barisan dalam menghadapi terorisme dan mencegah jaringan teroris baru.

ANTARA News

Tentara Tak Dirancang untuk Tegakkan Hukum

Kopassus turun dari helikopter saat latihan bersama Tiger 2008. (Foto: kopassus.mil.id)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, diminta memahami dan menaati aturan undang-undang yang ada sehingga rencana pelibatan militer dalam upaya penanganan terorisme tidak melenceng dari ketentuan.

Penilaian itu disampaikan anggota Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi, Letjen (Purn) Agus Widjojo, kepada Kompas, Sabtu (22/8). Agus meminta presiden dan TNI mempelajari lebih rinci isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Jika ayat kedua dari pasal itu memang mengatur tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya untuk mengatasi aksi terorisme, Agus mengingatkan, dalam ayat ketiga disebutkan, OMSP hanya bisa dijalankan dengan didasari kebijakan dan keputusan politik negara.

”Jadi, jangan cuma bicara, militer bisa dilibatkan. Silakan, tetapi presiden harus keluarkan dahulu keputusan politik. Entah berbentuk keputusan presiden atau peraturan pemerintah. Kalau mau menggunakan tentara, harus sesuai konstitusi. Jangan nanti malah mengorbankan TNI,” ujar Agus.

Nantinya, keputusan politik itu, tambah Agus, berisi rincian kewenangan apa saja yang akan diberikan dan bisa dilakukan oleh TNI dalam menangani masalah terorisme, termasuk juga tenggat pemberlakuan kewenangan tersebut. Menurut dia, paling ideal TNI diberi waktu enam bulan.

Setelah itu dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah kewenangan yang diberikan akan diperpanjang kembali. Dengan demikian, keterlibatan militer dalam penanganan masalah keamanan, seperti kasus terorisme, tidak berlarut-larut sehingga malah bisa menimbulkan persoalan baru.

Agus juga mengingatkan, tentara di negara mana pun tidak pernah dirancang atau dilatih untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Hal itu tetap menjadi kewenangan kepolisian.

”Jadi, harus tegas maunya seperti apa. Hanya dengan begitu, TNI bisa terlindungi ketika mereka ditugaskan masuk ke dalam wilayah keamanan dalam negeri pada masa damai. Jangan malah TNI disuruh bergerak sendiri, apalagi sampai minta-minta untuk dilibatkan. Memangnya, dia merasa lebih jago?” ujar Agus.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, anggota Komisi I Fraksi PDI-P, Andreas Pareira, mengingatkan, pendekatan militer bukanlah pilihan tepat walau dalam konteks tertentu hal itu tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan dengan benar. Artinya, didahului keputusan politik sesuai yang diatur dalam UU. Keputusan politik itu, menurut dia, bisa dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

KOMPAS

Kapal Perang Thailand Bersandar di Makassar

Seorang awak kapal memegang bendera Thailand. (Foto: ANTARA SULAWESI SELATAN)

23 Agustus 2009 -- Kapal perang Thailand bersandar di pelabuhan Sukarno - Hatta, Makassar, Sabtu (22/8), dalam perjalanan kembali ke Thailand setelah berpartisipasi di IFR (International Fleet Review) Sail Bunaken 2009. Angkatan Laut Thailand mengirimkan dua unit kapal perangnya HTMS Phuttaloetia Naphalai dan Rattanakosin.

Sejumlah personil AL Thailand menaikki kapal HTMS Phuttaloetia Naphalai. (Foto: ANTARA SULAWESI SELATAN)

Kedua kapal perang tersebut sebelumnya mengikuti kegiatan latihan pertempuran dan pertahanan laut dengan sandi operasi Sea Garuda 2008, yang digelar 4 Agustus hingga 8 Agustus di Balikpapan. TNI AL menurunkan KRI Slamet Riyadi dan KRI Fatahillah dalam operasi ini.

berbagai sumber @beritahankam

Saturday, August 22, 2009

Kodam VI/Tanjungpura Perhatikan Obyek Vital Nasional


21 Agustus 2009, Balikpapan -- TNI dan Kodam VI/Tpr mulai memperhatikan instalasi obyek vital nasional, karena obyek vital nasional memiliki nilai yang cukup strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Obyek vital nasional yang dimaksud adalah kawasan, instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh terhadap kepentingan negara guna mendukung kepentingan nasional.

Total E&P Indonesie merupakan salah satu obyek vital nasional yang berada di wilayah Kaltim yang bernilai strategis mengingat instalasi ini memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah, negara serta daerah Kalimatan Timur pada khususnya. Total E&P Indonesie akan sangat membantu kehidupan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, obyek vital nasional yang sangat strategis akan dapat meningkatkan pembangunan masyarakat yang lebih mandiri.

Panglima Kodam VI Mayor Jenderal TNI Tono Suratman memberikan perhatian yang sangat serius terhadap obyek vital nasional di wilayah kerjanya. Hal ini disebabkan karena disamping peranannya sebagai instalasi strategis, obyek vital nasional juga sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

“Saya sangat concern terhadap upaya-upaya pengamanan obyek vital nasional, apalagi di hadapkan pada perkembangan situasi terakhir belakangan ini. Ini bukan saja karena Total E & P Indonesie memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa negara dan sangat membantu masyarakat sekitarnya. Namun juga karena Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 ayat 2 sub b poin 5 mengamankan bahwa pengamanan obyek vital nasional merupakan tugas dan tanggung jawab TNI sepenuhnya”, demikian Pangdam VI/Tanjungpura. Hal ini disampaikan pada saat kunjungan kerja Pangdam VI/Tanjungpura ke Total E & P Indonesie di Senipah Samboja Kukar jum’at 21 Agustus 2009.

Pada kesempatan itu pula disepakati rencana kerja sama antara Kodam VI/Tanjungpura dengan Total E & P Indonesie dalam pemberdayaan masyarakat sekitarnya misalnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, penanaman jiwa kebangsaan dan peningkatan semangat bela negara serrtta pembangunan sumber daya manusia lainnya. Rencananya kerja sama ini akan dituangkan dalam bentuk MOU antara Kodam VI/Tanjungpura dengan Total E & P Indonesie.

Kunjungan ini dihadiri pula oleh pejabat dari jajaran Kodam VI/Tpr diantaranya Asintel Kasdam VI/Tpr, Asops Kasdam VI/Tpr, Kapendam VI/Tpr, Danlanud, Danlanal, sedangkan dari Total E&P Indonesie adalah Hardy Pranomo selaku Executive presiden Total E&P Indonesie, Ibu JuditH, Bapak Leo Tobing termasuk dari PB Migas yang diwakilkan oleh Bapak Yayat.

Kalimantan Aman dari Teroris


Pulau Kalimantan hingga kini dinilai aman dari jaringan teroris dibandingkan dengan daerah lain.

"Dari laporan intelijen, Pulau Kalimantan aman dari jangkauan teroris termasuk kemungkinan mereka bersembunyi di sini," terang Panglima Kodam Tanjungpura VI (Kalimantan) Mayjen TNI Tono Suratman, usai melakukan kunjungan obyek vital milik Total Indonesie di Bandara Sepinggan Balikpapan, Jumat (21/8/2009).

Meski demikian menurut Pangdam, daerah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat bisa saja dijadikan daerah lintas bagi pelaku teroris. Namun sejauh ini belum ditemukan indikasi ke arah itu.

"Itu bisa saja, tapi kita sudah minta kepada aparat kita di level bawah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Kalau masyarakatnya waspada, maka tidak ada tempat bagi Noordin M Top mengembangkan jaringan sel terorisnya. Ini yang musti diingatkan kepada kita semua," jelas Tono.

Karena itu, pihaknya juga telah mengingatkan kembali kepada masyarakat, tokoh masyarakat, RT, Kelurahan untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya tindakan teror di lingkungan.

"Kita minta dihidupkan lagi siskamling, komunikasi ketuk tular dan yang paling penting juga sejak usia dini anak-anak perlu diberikan pemahaman seperti yang dilakukan di Singapura, anak SD-SMP dijelaskan soal pelaku-pelaku teror seperti Kastari (teroris yang kabur dari tahanan Singapura)," jelasnya.

Pihak TNI termasuk Kodam, sejak bom Hotel JW Marriot pertama tahun 2003 silam, telah mengaktifkan desk anti teror yang berada di bawah kordinasi Pusdalops.

"Di Kodam Tanjungpura kita miliki raider 600 Pasukan pemukul Reaksi cepat. Kekuatan ini bersifat standby. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan kita siap," tambahnya

Sementara menyinggung pengamanan obyek vital nasional di wilayah Kaltim, menurut Pangdam, pengaman dalam yang dimiliki perusahaan seperti Total sudah menggunakan standar nasional dan internasional. Akan tetapi TNI-Polri tanpa diminta telah melakukan pengamanan bersama baik terbuka maupun tertutup.

Penerangan Kodam VI/Tanjungpura/okezone

Kapal Perang Australia di Sail Bunaken IFR 2009

Tiga kapal perang AL Australia berpartisipasi di IFR Sail Bunaken 2009.

HMAS Darwin berlabuh di perairan Manado setelah IFR

HMAS Leeuwin.

Kontigen kapal perang AL Australia dipimpin HMAS Darwin.

HMAS Success sebelah kanan.

HMAS Darwin sebelah kiri.

HMAS Darwin kedua dari kiri.

HMAS Darwin.

Australian DoD

Obama Target Serangan


22 Agustus 2009, Jakarta -- Rencana kunjungan presiden Amerika Serikat Barrack Husein Obama November nanti potensial akan menjadi target serangan kelompok Noordin. Presiden negara adidaya itu akan menghadiri KTT APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Singapura dan kemungkinan mampir ke Indonesia.

”Serangan terhadap Obama direncanakan kelompok itu menggunakan teknik sniper,” ujar pengamat terorisme Dyno Cressbon di Jakarta kemarin. Obama yang gemar nasi goreng itu menjadi target karena merupakan pimpinan AS yang dianggap sebagai negara penjajah umat Islam oleh kaum teroris.

Dyno menduga, Noordin sudah menyiapkan calon penembak jitu. ”Kalau senjatanya bisa menggunakan jenis MK-III buatan Rusia. Ini bisa diperoleh melalui jalur Moro atau pasar gelap di kawasan Patani, Thailand” katanya.

Pengamat yang juga menjadi konsultan Densus 88 Mabes Polri itu menambahkan, serangan terhadap Obama dipersiapkan secara matang oleh Noordin. ”Tapi, karena plot yang di Jatiasih terbongkar lebih dulu mungkin saja mereka merubah teknik. Yang jelas, mereka sudah berlatih,” kata Dyno.

Mencari senjata, kata dia, juga hal yang mudah bagi kelompok Noordin. ”Ada mekanisme saling bantu antar mujahidin. Jadi, mereka sudah punya link-link itu,” katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna mengaku belum tahu soal plot serangan terhadap Obama itu. Namun, kata jenderal dua bintang itu, informasi itu akan dikembangkan. ”Itu merupakan informasi darei pengamat. Silahkan saja, itu jadi masukan dan bahan pertimbangan kita,” ujarnya.

Namun, Nanan tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan mengembangkan. Apakah berarti Densus akan berkoordinasi dengan Kedubes AS?- Nanan tidak menjawab tegas. ”Pokoknya masukan diterima, nanti akan diselidiki,” ujar mantan Kapolda Sumatera Utara itu.

Mencari senjata yang bisa digunakan untuk aksi sniper memang gampang-gampang susah. Bagi yang sudah punya ”jalur” khusus akan sangat mudah mendapatkannya. Bahkan di internet, ada situs khusus yang menjual senjata teroris itu melalui pemesanan lewat telepon.

Situs yang beralamat di http://terroristmecorp.blogspot.com itu menyediakan berbagai senjata sniper. Dalam profil webnya mereka menulis ”Kami adalah korporasi yang memerangi Amerika dan Israel dan menghancurkan kaum Zionist.”

Pemesan menurut website itu cukup kontak dua orang yang disebut sebagai agen yakni Dedi P , nomor telepon :+60122359547 dan Zaki S nomor telepon +60166073981. Dilihat dari kodenya, dua nomor itu nomor Malaysia. Tadi malam, JPNN mencoba menghubungi keduanya namun tidak aktif.

Sumber JPNN di lingkungan anti teror TNI menyebut peredaran senjata untuk misi menembak jitu memang masih ada. ”Terutama di wilayah timur Indonesia. Kalau kamu butuh, dua hari pun bisa diusahakan,” katanya.

Senjata itu, kata dia, disuplai dari daerah-daerah bekas konflik seperti Poso atau Papua. ”Di Kupang juga ada, tapi lebih susah mencarinya karena pintu dari Timor Leste sekarang ketat,” kata perwira itu.

Namun, dia meragukan kemampuan kelompok Noordin melakukan serangan dengan teknik menembak jitu. ”Tidak asal bisa menembak balon terus bisa menembak Obama,” katanya.Dari file dan foto-foto yang disita Densus 88 memang teroris berlatih menembak dengan sasaran balon. Selain itu, teroris berlatih dari atas perahu yang bergerak di sekitar Pulau Karimun Jawa.

”Jiwa sniper itu susah dibentuk. Kesabarannya, ketelitiannya, terus kemampuan escape (lolos) dengan cantik dan bisa berbaur dengan masyarakat itu lama,” kata prajurit yang sedang menempuh spesialisasi penembak runduk di sebuah kesatuan itu.

Selain itu jenis senjata MK-III juga sudah tua. ”Pelurunya juga buatan Eropa, sangat susah menyediakan senjata ini tanpa peluru sekaligus. Satu-satunya yang memungkinkan adalah senjata itu rampasan di Afghanistan dulu. Berarti penembaknya mesti pernah ke Afghanistan dan familiar,” katanya.

Tapi, penembak itu mesti memperhitungkan kecepatan dan arah angin. ”Jarak efektif senapan MK III itu cuma 500 meter. Mobilnya anti peluru. Bisa apa Noordin dengan itu,” katanya dengan nada pesimistis.

Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Rizal Darmaputera juga menilai serangan terhadap Obama nyaris tidak mungkin. ”Obama dilindungi sangat ketat oleh Secret Service dan seluruh kekuatan Amerika Serikat. Jarak 1 kilometer sudah pasti steril, “katanya.

Selain itu, kelompok Noordin juga dinilai tak punya sumber daya yang cukup untuk melakukan serangan itu. “Kalau sekedar gertakan mungkin saja. Tapi, untuk direalisasikan itu nyaris tidak mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, pesan-pesan yang mengatasnamakan Al Qaeda Asia Tenggara kembali muncul di internet. Sebelumnya, pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton muncul pernyataan di blog http://mediaislam-bushro.blogspot.com yang menyatakan Noordin M Top bertanggung jawab dalam aksi jihad tersebut.

Kali ini beredar pesan berbahasa Melayu merespons tindakan polisi Indonesia pada 3 Juli 2008. Pernyataan tersebut dikeluarkan Abu Ubaidah, selaku Muhajir dan Mujahid Pattani Darussalam, merangkap Jeneral Awwal Tandzim Al Qaeda Bahagian Asia Tenggara.

Namun pernyataan yang dirilis blog Pattani Darussalam - Khattab Media Publication, tidak tercamtum reaksi terhadap penangkapan sejumlah pelaku teror pascapeledakan dua hotel mewah di Mega Kuningan tersebut.

Pernah di Parpol

Buronan teroris Muhammad Syahrir yang ahli pesawat ternayat pernah aktif di Partai Keadilan (nama lama Partai Keadilan Sejahtera ). Namun, Syahrir sudah tidak aktif lagi sejak PK berganti nama. ”Dulu pernah terlibat. Tiba-tiba hilang, lalu muncul lagi sudah seperti ini,” kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri pada JPNN kemarin.

Menurut Minan Sukardi, Kepala Dusun Kampung Melayu, bekas tempat tinggal Syahrir, buron itu bahkan pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Kecamatan Teluk Naga. ”Itu sekitar tahun 1998 sampai 2000-an,” kata Minan ketika ditemui di Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang, kemarin.

Setelah itu, Syahrir memilih keluar dari partai dan lebih tertarik ke kelompok pengajian tertentu. Akhirnya, kata Minan, Syahrir justru membenci partai politik.

Sedangkan Bagus Budi Pranoto, salah satu dari daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri ternyata pernah tinggal dan mengajar di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa karangreja Kecamatan Kutasari. Sejumlah pihak menduga, Bagus Budi Pranoto alias Urwah warga Kudus yang diduga kuat terlibat dalam pengeboman Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott ini kenal dengan Huzamuddin yang juga pernah tinggal di Desa karangreja Kecamatan Kutasari itu

“Memang benar, Bagus Budi Pranoto pernah mengajar di pondok pesantren ini. Tapi hanya setengah tahun. Setelah itu kami tidak tahu menahu kegiatannya. Saya kaget alat melihat dirinya ditetapkan sebagai DPO di televisi,” tutur Pimpinan Ponpes Nurul Huda, Ali Mubarok, Jum’at (21/8).

Ali menjelaskan, Bagus datang untuk mengajar Bahasa Arab di Ponpes tersebut sekitar tahun 1999. Namun, pihak ponpes merasa kurang cocok dengan sikap dan pembawaan bagus yang keras dan bertemperamental tinggi. ”Ia bahkan sering terlibat konflik dengan guru atau pengasuh lainnya. Karena itu kami tidak cocok dan mengeluarkannya secara halus dari Ponpes ini,” tandas Ali.

Saat mengajar di Ponpes itu, Bagus tak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan atau menunjukkan keterlibatannya dengan jaringan teroris. “Saya kaget etelah melihat wajahnya di televisi. Ternyata itu adalah Bagus yang pernah mengajar di Ponpes kami,” tambahnya.

Setelah mengetahui keterlibatan Bagus dalam jaringan terorisme, pihak Ponpes Nurul Huda memperketat pemantauan terhadap para tamunya. Hal ini ditempuh untuk mengantisipasi infiltrasi jaringan terorisme. ”Kami telah memperketat pemantauan terhadap tamu kami. Ponpes ini murni untuk pendidikan. Kami tidak tahu menahu tentang keterlibatan Bagus,” tandasnya.

Sementara itu, keluarga Huzamudin, salah seorang yang juga ditetapkan sebagai DPO mengaku cukup kaget dengan berita keterlibatan Huzamudin dalam aksi terorisme. Nasiyah, kakak ipar Huzamudin masih mengaku tidak percaya dengan keterlibatan adiknya itu.

”Sehari-hari ia hanya tukang servis elektronik. Kalau di rumah juga mau bertani di sawah. Kami cukup kaget dengan informasi itu,” tutur Nasiyah kepada wartawan.

Ia mengakui, sketsa wajah huzamudin yang dirilis Mabes Polri itu memang benar adik iparnya. Hanya saja, penampilan Huzamudin saat ini agak berbeda dengan penampilan dalam kesehariannya. ”Sehari-hari, adik saya itu tidak menggunakan kacamata. Di sketsa itu menggunakan kacamata. Tapi wajahnya memang wajah Huzamudin,” tambahnya.

Keluarga Huzamuddin di Desa Karangreja merasa cukup terpukul. Apalagi keempat anak-anaknya masih kecil. Bahkan, anak-anak Huzamudin itu merasakan tekanan psikologis sejak adanya penggerebekan. ”Kalau ada mobil di dekat rumah atau bapak-bapak datang, anak-anak Huzamudin merasa takut,” katanya.

BATAM POS

Rusia Kirim Mesin Jet RD-33 Seri 3 Ke India


22 Agustus 2009 -- Rosoboronexport dan Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) menandatanggani kontrak pengiriman 26 unit mesin pesawat RD-33 seri 3 ke India di pameran dirgantara MAKS-2009, Jumat (21/8). RD-33 seri 3 versi peningkatan RD-33, dilengkapi dengan thrust vectoring untuk pesawat tempur buatan MiG.

Pada 2005, Rusia menyetujui memodernisasi mesin pesawat tempur MiG-29 Angkatan Udara India dengan nilai kontrak 250 juta dolar. Sesuai kesepakatan perjanjian, HAL akan membuat 120 mesin RD-33 seri 3 di pabrik Koraput untuk peningkatan kemampuan MiG-29.

MiG-29 Fulcrum.

Su-35. (Foto: KNAAPO)

Kontrak saat ini akan membantu HAL ahli merakit mesin RD-33 dan menggunakan pengalaman merakit tersebut untuk mesin jet generasi mendatang.

“Mesin-mesin ini dipasang di pesawat MiG, termasuk pesawat tempur MiG-35, yang berpartisipasi tender pengiriman 126 pesawat tempur ke AU India,” ujar seorang pejabat Rosoboronexport.

RIA Novosti/@beritahankam

Penutupan Uji Siap Tempur Tingkat Kompi Yonzipur 2/SG 2009

Bertempat di Lapangan Yonzipur 2/SG Pangdam II/Swj Mayor Jenderal TNI . Mochammad Sochib, S.E., M.B.A, yang di wakili Danrindam II/Swj bertidak selaku Irup pada upacara penutupan Uji Siap Tempur tingkat Kompi Yonzipur 2/SG TA. 2009, Jum'at, 21 Agustus 2009.

21 Agustus 2009, Palembang -- Pangdam II/Swj dalam amanatnya yang dibacakan oleh Darindam II/Swj mengatakan, dengan selesainya Uji Siap Tempur ini, diharapkan agar kemampuan yang telah diperoleh selama latihan UST terus dipelihara dan ditingkatkan, sehingga kompi dalam jajaran satuan Yonzipur 2/SG tetap memiliki kesiapan tempur sesuai standarisasi kemampuan yang telah ditentukan. Beberapa evaluasi selama pelaksanaan UST, sekaligus sebagai penekanan untuk ditindaklanjuti dalam pembinaan latihan satuan adalah Kemampuan teknis dan taktik secara perorangan sudah cukup baik, Kerja sama antar unsur sudah baik hendaknya terus dimantapkan dalam pengaplikasian tugas sehari-hari, Realisme latihan yang ingin dicapai walaupun belum dapat digambarkan secara utuh akibat terbatasnya sarana dan prasarana latihan, hendaknya tetap dipahami oleh semua prajurit, Kualitas pengendali latihan agar ditingkatkan kembali sesuai dengan tugas dan fungsi kecabangan satuan yang dilatih.

Dengan telah selesainya UST ini kepada Danyon Zipur 2/SG segera melakukan evaluasi berbagai kelemahan yang dihadapi selama latihan, baik yang menyangkut tentang kesiapan alat peralatan tempur maupun kemahiran taktis dan teknis melalui upaya Binsat. Kepada Danrindam II/Swj beserta para pelatih selaku penyelenggara latihan, saya berharap agar evaluasi hasil latihan ini dicermati dan ditindak lanjuti guna menyempurnakan penyelenggaraan latihan berikutnya. pertajam pengetahuan dan kemampuan para wasit dan pengendali latihan khususnya materi-materi kecabangan agar realisme latihan dapat di capai sesuai tujuan dan sasaran latihan.

Lebih lanjut Pangdam mengatakan, Seiring dengan kondisi Alutsista kita yang relatif sudah tua setelah kegiatan latihan ini, saya minta untuk tetap dipelihara dengan baik agar kedepan mampu digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan secara maksimal, segera lakukan inventarisasi personel dan materiil serta laporkan hasil latihan secara obyektif, tegas Pangdam.

Hadir dalam upacara tersebut Hadir dalam upacara tersebut, Danyon Zipur 2/SG, Para penyelenggara dan Peserta latihan UST.

Pendam II/Sriwijaya

Gubernur ALL: Komandan Harus Bantu Anggota Punya Masalah Hindari Desersi


21 Agustus 2009, Surabaya -- Setiap Komandan atau atasan bahkan sesama anggota harus saling membantu apabila ada anggota lain yang punya permasalahan, baik persoalan dinas, pribadi ataupun keluarga. Ini sangat penting bagi yang bersangkutan karena langsung atau tidak langsung pasti akan mempengaruhi cara kerja di kesatuannya, bahkan kalau dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin akan melakukan desersi, tegas Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksda Moch. Jurianto, S.E saat memberikan jam komandan kepada seluruh perwira, bintara, tamtama, dan PNS di Gedung Maspardi AAL, Bumi Moro, Surabaya, Jum’at (21/8).

“Apapun permasalahan dari anggota harus kita bantu, apabila komandan atau atasannya tidak mampu menyelesaikan atau membantu, silahkan sampaikan dan laporkan ke saya, pasti kita akan bantu dan carikan bagaimana jalan keluarnya. Khusus anggota yang berdinas di AAL ini jangan pernah sungkan atau takut menghadap sama saya, dan kalau perlu bagi mereka yang punya masalah silahkan SMS, pasti diperhatikan kalau itu memang hal yang benar,” ujar Laksda TNI Moch. Jurianto, S.E.

Pati dengan dua bintang di pundak ini juga mengingatkan tentang bahaya teroris yang sekarang ini lagi marak di tanah air. Melawan atau menghancurkan ancaman para teroris ini bukan hanya tugas Polri dan TNI saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah peran serta dari seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif. Seluruh lapisan masyarakat harus berhati-hati dan waspada terhadap bahaya penularan teroris yang terus mencari jaringan atau pengikut, dan kalau ada sesuatu yang mencurigakan jangan pernah ragu-ragu untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib yang terdekat.

Biasanya yang menjadi sasaran atau target para teroris ini adalah orang-orang yang gampang dipengaruhi adalah orang-orang yang Islamnya masih separuh-separuh dan tidak punya pendirian, yang sedang ada masalah atau kesulitan, dan remaja yang perkembangan kepribadian dan emosinya masih labil. Di sini dituntut peran para orang tua agar terus memantau perkembangan para putranya dan segala perilakunya, dan apabila ada yang berubah drastis dari perilaku biasanya, itu patut kita curigai.

Pen AAL

Pilot TNI AU Siap Terbang dengan Garuda

Boeing-737 TNI AU dalam latihan bersama AU Singapura bertajuk CAMAR. (Foto: TNI AU)

21 Agustus 2009, Jakarta -- Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Subandrio menyatakan, sejumlah penerbang TNI AU siap dikerjasamakan dan terbang dengan armada PT Garuda Indonesia (Garuda).

"Sudah banyak penerbang TNI yang siap. Sekarang, tinggal menunggu payung hukumnya dari Dephan (Departemen Pertahanan)," katanya menjawab pers didampingi Dirut Garuda, Emirsyah Satar usai menandatangani kerja sama kedua pihak di Jakarta, Jumat.

Menurut Subandrio, pemberdayaan sejumlah pilot atau penerbang TNI AU ke Garuda ini dulu dikenal istilah "dikaryakan" dan kini istilah itu tidak dipakai lagi.

"Yang paling tepat, mungkin kerja sama, semacam KSO (kerja sama operasi)," katanya menjelaskan.

Bagi penerbang TNI AU, kata Subandrio, antara lain juga untuk keperluan pemenuhan keterampilan profesi sesuai dengan tipe terbang (type rating) yang bersangkutan.

"Skala ribuan jam terbang di TNI AU yang tak terpenuhi, akhirnya bisa dengan Garuda," ujarnya.

Garuda sendiri, kata Dirut Emirsyah Satar, saat ini masih membutuhkan tambahan pilot sekitar 100 personel per tahun, dalam beberapa tahun mendatang.

Selain itu, kata Subandrio, keterampilan pilot TNI AU, khususnya penerbang transporter jenis jet seperti Boeing 737 series, latihan terbangnya dengan simulator Garuda.

Subandrio mengatakan, kerja sama itu, juga meliputi pemanfaatan sarana perawatan pesawat Garuda (Garuda Maintenance Facility/GMF) untuk merawat pesawat-pesawat jet milik TNI AU.

"Lebih efisien dirawat di GMF ketimbang ke luar negeri seperti Singapura. Untuk terbang ke Singapura saja per jamnya harus dikeluarkan anggaran 7.000-8.000 dolar AS," katanya.

Tidak hanya itu, tambah Subandrio, mekanik TNI.

ANTARA News