POM TNI Hadiri Medal Parade Malaysia

4 Juli 2009 -- Upacara Medal Parade Kompi Malaysia digelar di Markas Kompi Malaysia, UN Posn 2-45, At Tiri, Libanon, Jumat (3/7) waktu setempat. Upacara ini juga dihadiri oleh Komandan Satgas POM TNI Konga XXV-A/UNIFIL Letnan Kolonel Cpm Ujang Martenis.

Komandan Satgas POM TNI Konga XXV-A/Unifil-Letnan Kolonel Cpm Ujang Martenis menghadiri upacara Medal Parade Kompi Malaysia (Malcoy West). (Foto: fotoDetik/Lettu Sus M. Soleh, S.IK)

Upacara Medal Parade ini diikuti oleh 230 personel Kompi Malaysia dan dihadiri sekitar 160 undangan dari seluruh kontingen yang ada di UNIFIL. (Foto: detikFoto/Lettu Sus M. Soleh, S.IK)


Force Commander UNIFIL, Mayjen Claudio Graziano memberikan sambutan. (Foto: detikFoto/Lettu Sus M. Soleh, S.IK)

47 tahun pengabdian Skadud 14

MiG-21 pernah memperkuat Skadron Udara 14 sebelum digantikan F-5E/F. (Foto: indoflyer.net)

3 Juli 2009, Madiun -- Mewujudkan Skadron tempur terbaik dan modern dengan diawaki airman profesional, merupakan visi dari Skadron Udara 14 yang 1 Juli lalu genap berusia 47 tahun dan peringatannya dilaksanakan hari ini, Jum’at (3/7), dalam suatu upacara militer di lapangan apel Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi.

Empat puluh tujuh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juli 1962 Skadron Udara 14 di bentuk dengan mengoperasikan pesawat MiG 21 buatan Rusia dan merupakan Skadron pesawat tempur supersonic pertama di Indonesia. Skadron tempur tersebut saat ini mengoperasikan pesawat tempur F-5E/F yang sekarang dikomandani oleh Letkol Pnb Ronny Moningka dan merupakan Komandan Skadron ke-14.

Pesawat F-5 Tiger II TNI AU dari Sekadron 14 Lanud Iswahyudi Madiun saat melaksanakan persiapan latihan Hanud “Kilat/09”. (Foto: tni-au.mil.id)

Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa Skadron Udara 14 yang saat ini mencapi usai 47, telah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal, terbukti dengan telah diterimanya penghargaan Zero Accident Award berupa medali emas sebagai apresiasi dari Pangkoopsau II karena telah berhasil melaksanakan pembinaan satuan dan berhasil mencegah terjadinya kecelakaan terbang dan kerja , sehingga mencapai zero accident.

“Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dedikasi, disiplin, loyalitas dan kerja keras segenap anggota, oleh karena itu personel yang bertugas di Skadron Udara 14 jangan merasa cepat puas atas prestasi yang telah dicapai, akan tetapi justru harus lebih mawas diri dalam mengantisipasi tugas-tugas mendatang yang tentu tidak semakin ringan”, tegas Komandan Lanud Iswahjudi.

Selesai melaksanakan upacara peringatan dilanjutkan dengan syukuran dan pembagian sembako serta pemilihan prajurit teladan yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Komandan Skadron Udara 14 dan diserahkan kepada anggota termuda, yang diikuti oleh seluruh anggota Skadron Udara 14 dan keluarga. Acara syukuran yang sederhana tersebut, dihadiri Ketua PIA Ardhya Garini 02-2/D II Skadron Udara 14 Ny. Irene R. Moningka serta para Purnawirawan Skadron Udara 14.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Pejabat NTT Minta Warga Timor Leste Tak Serobot Perbatasan

(Foto: bentara online.com)

3 Juli 2009, Kupang -- Warga Ambeno Oecusse, Timor Leste, diminta menghentikan aksi penyerobotan wilayah perbatasan Indonesia dengan menggarap lahan pertanian milik warga Natuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 1.469 hektar.

“Kami sudah minta agar pemerintah Ambeno Oecusse Timor Leste untuk segera menarik warganya yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut,” kata Kepala Bagian (Kabag) Pengembangan Daerah dan Politik Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Silvester Banfatin, di Kupang, Jumad.

Banfatin mengatakan, masalah penyerobotan wilayah perbatasan oleh warga Timor Leste ini, telah dilaporkan ke Departemen Luar Negeri (Deplu) RI untuk penyelesaian secara diplomatik, guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik di antara warga kedua negara.

“Masalah perbatasan tersebut bisa menimbulkan konflik berkepanjangan, apabila tidak segera disikapi oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya. Silvester mengaku, pihaknya juga telah meminta pemerintah Kabupaten Kupang untuk terus melakukan pemantauan aktivitas warga Oecusse di Natuka, jika terjadi peningkatan aktivitas di lokasi tersebut harus segera dilaporkan untuk penanganan sesegera mungkin.

Ia mengatakan, pemerintah Ambeno Oecusse, Timor Leste, harus membatasi warganya untuk melakukan aktivitas di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Karena berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah RI-Timor Leste 2003 lalu di Denpasar-Bali, kedua negara, tidak melakukan aktivitas di wilayah yang disengketakan.

“Kesepakatan itu telah dilanggar oleh warga Timor Leste dengan menyerobot masuk wilayah itu dan melakukan aktivitas pertanian di sana, sedangkan warga RI di wilayah tersebut dilarang melakukan aktivitas,” katanya.

Ia menduga, tindakan warga Ambeno Oecusse menggarap lahan milik warga Natuka itu, karena di wilayah Ambenu, tidak memiliki lahan produktif, sehingga nekad masuk ke daerah yang dilarang. “Waktu zaman Timor-Timur (masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia) dahulu wilayah tersebut dikelola oleh warga Ambenu dan Natuka,” katanya.

Ketika menjawab pertanyaan mengenai penyelesaian konflik, Silvester mengatakan, menyerahkannya kepada pemerintah pusat. “Masalah ini adalah masalah negara, maka menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, kita hanya sebatas memberikan imbauan saja,” katanya.

Raja Amfoang, Robi Manoh, sebelumnya menyatakan “perang” dengan warga Ambenuo yang menyerobot masuk ke wilayah Natuka. “Saya siap nyatakan perang dengan Timor Leste, jika mereka enggan meninggalkan wilayah Natuka yang saat ini sedang digarap,” katanya.

Wilayah tersebut berdasarkan pertemuan antara raja-raja di sekitar wilayah tersebut, yakni raja Amfoang dan Raja Ambeno secara administratif berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SURYA

524 Pulau di NTT Tak Berpenghuni

(Foto: bentara online.com)

3 Juli 2009, Kupang -- 524 dari 566 pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum berpenghuni, dan 320 pulau diantaranya belum diberi nama, kata Kepala Bagian Pengembangan Daerah dan Politik, Biro Tata Pemerintahan Provinsi NTT, Silvester Banfatin di Kupang, Jumat.

Menurut Silvester, belum diberi nama karena masih menunggu hasil verifikasi pemerintah pusat sejak 2008 silam, karena ada sebagian pulau yang akan dibekukan oleh pemerintah pusat.

Sebenarnya pulau-pulau tersebut sudah bisa diberi nama oleh pemerintah daerah sesuai karakterisitik dan keberadaan pulau tersebut, namun aturannya belum ada.

"Ada beberapa pulau yang tidak memenuhi syarat sehingga harus dibekukan. Kemungkinan keputusan itu baru akan dikeluarkan pada 2009 ini," katanya.

Pulau-pulau yang bakal dibekukan adalah pulau yang hanya berupa bongkahan batu, demikian Silvester.

Pulau-pulau yang belum memiliki nama atau sudah memiliki nama akan ddepositkan pada daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga pulau-pulau itu tidak diklaim negara lain.

"Jika ada klaim negara luar bahwa pulau itu milik mereka, maka kita kembalikan ke PBB untuk melihat kembali deposit pulau tadi, berada di negara mana," katanya.

Indonesia Harus Ikut Kelola Laut Timor

Kapal patroli AL Australia Armidale 56 m. (Foto: austal.com)

Indonesia harus ikut mengelola kawasan Laut Timor dengan skema pengelolaan bersama Indonesia dan Australia karena merupakan daerah berklaim tumpang tindih yang tidak bisa dikelola secara sepihak oleh Australia.

"RI-Australia perlu membentuk zona perikanan bersama di Laut Timor agar nelayan tradisional kita jangan lagi menjadi korban penangkapan pihak keamanan laut Australia seperti yang terjadi selama ini," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni di Kupang, Jumat.

Mantan agen imigrasi Australia dan penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" ini mengemukakan pandangannya menyusul rencana nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk aliansi untuk membela kepentingan mereka jika bermasalah dengan Australia di Laut Timor.

"Ketika kami ditangkap dan dihukum serta perahu-perahu kami dibakar oleh keamanan laut Australia, tak ada pejabat satu pun di negeri ini (Indonesia) yang membela kami," Mustafa, nelayan asal Oesapa Kupang, mengungkapkan salah satu alasan dibentuknya aliansi nelayan.

Australia sendiri melarang nelayan tradisional Indonesia mencari ikan dan biota laut lain di perairan Laut Timor dan Pulau Pasir karena Negeri Benua itu berkepentingan di Laut Timor.

"Ladang-ladang minyak dan gas bumi (Migas) di Laut Timor itu sudah dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan minyak raksasa Australia dan AS dengan memasang jaringan pipa raksasa bawah laut dari sumber minyak di Laut Timor menuju Darwin di Australia utara sejauh sekitar 532 km," katanya.

Kondisi ini membuat khawatir Australia karena tindakan nelayan Indonesia dikhawatirkan menimbulkan kebocoran atau kerusakan pada jaringan pipa migas bawah laut sehingga bukan ikan yang ditangkap nelayan tradisional Indonesia yang dipermasalahkan Australia, sambungnya.

"Berapa sih harga ikan di Laut Timor sampai Australia harus melarang nelayan kita beroperasi di sana? Semuanya itu terjadi karena kepentingan Australia atas Migas di Laut Timor. Nelayan kita hanya sasaran antara saja, bukan target utama," kata Tanoni.

Dia menilai, penataan kembali perbatasan kedua negara itu tidak hanya terbatas pada masalah nelayan tradisional, tetapi juga penataan kembali batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Timor yang dibuat sangat terburu-buru sehingga tidak konsisten penerapannya dan bertentangan dengan fakta geomorfologi Laut Timor.

"Sudah sepatutnya MOU Box 1974 yang diredefinisi pada tahun 1989 dibatalkan dan tidak perlu dipedomani lagi karena juga bertentangan dengan Perjanjian RI-Australian tentang ZEE dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu tahun 1997 yang hingga kini belum diratifikasi parlemen kedua negara," katanya.

Lalu, dalam mengidentifikasi nelayan tradisional di Laut Timor seharusnya tidak terbatas pada nelayan Pulau Rote saja, akan tetapi juga seluruh nelayan tradisional Indonesia.

ANTARA News

Turki Pesan 6 Kapal Selam U-124

Kapal selam kelas U-214. (Foto: naval-technology.com)

4 Juli 2009 -- Pemerintah Turki menandatangani kontrak pembelian enam unit kapal selam kelas U-214 dari konsorsium Jerman senilai USD 3,5 Milyar, Kamis (2/7). Konsorsium dipimpin oleh Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) dengan anggota TKMS dan MFI menyingkirkan perusahaan Perancis dan Spanyol.

Penandatanganan kontrak dihadiri pejabat tingkat Federal Jerman dan Turki, Wakil Menteri Pertahanan Federal Jerman Thomas Kossendey, Duta Besar Federal Jerman untuk Turki Eckart Kuntz, KASAL Federal Jerman Laksmana Madya Wolfgang Nolting, Menteri Pertahanan Turki Vecdi Gonul, KASAL Turki Laksamana Metin Atac.

Harga yang mahal dan kandungan lokal masalah yang menganjal saat negosiasi kontrak. Ankara dan HDW sedang membicarakan bagaimana mengintegrasikan sistim Turki kedalam kapal selam, hal ini akan mengakibatkan kepada harga kapal selam.

Dibawah program kapal selam modern Turki, kapal selam konvesional akan dibuat di galangan kapal militer milik Golcuk. Penggadaan kapal selam senilai USD 3,5 milyar ini menjadikan proyek modernisasi persenjataan Turki terbesar kedua setelah proyek pembelian 100 unit pesawat tempur F-35 JSF dari Amerika Serikat senilai USD 11 milyar.

Ankara mengharapkan kapal selam dapat bertugas tahun 2015.

Spesifikasi

Yunani dan Korea Selatan masing-masing memesan 3 unit kapal selam kelas U-214. (Foto: naval-technology.com)

Awak: 27 (including five officers)
Torpedo: 6x 533mm tubes, 24 STN Atlas Elektronik DM2A4 torpedoes
Sistem Data Tempur: Basic Command and Weapons Control System (BCWCS)
ESM: EADS FL1800U
Decoy: TAU 2000 torpedo countermeasures system
Radar: Kelvin hughes type 1007 I-band navigation radar
Sonar: STN Atlas Elektronik DBQS-40 sonar suite and STN Atlas Elektronik MOA 3070 mine detection sonar

DEFENSE NEWS/@beritahankam

Pengamat: Beli Senjata dari Israel Itu Berisiko

Angkatan Bersenjata Spanyol menggunakan Searcher di Afghanistan. SIPRI Arms Transfers Database mencatat Indonesia akan membeli 4 UAV jenis Searcher dari Israel. (Foto: mde.es)

3 Juli 2009, Jakarta -- Pengamat Timur Tengah Rais Abin menilai rencana pemerintah untuk membeli Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dari Israel terlalu berisiko karena akan menyulitkan posisi Indonesia di dunia internasional.

"Indonesia yang terkenal vokal menyuarakan kebebasan Palestina dan mengecam Israel tiba-tiba ingin membeli alutsista negara zionis tersebut akan dicap plin-plan oleh dunia," katanya di Jakarta, Jumat.

Rais menjelaskan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain pendukung kemerdekaan Palestina dikhawatirkan akan merenggang jika rencana pembelian alutsista tersebut jadi dilaksanakan.

Rais justru menyarankan pemerintah untuk lebih gencar menekan Amerika Serikat untuk mencabut embargo militer ke Indonesia.

"Indonesia selama ini sudah membuktikan diri aman dan terorisme bisa ditumpas sehingga AS tidak perlu khawatir persenjataan yang dijualnya ke Indonesia akan jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Jika usaha dengan AS tidak berhasil, katanya, maka tidak ada jalan lagi selain membeli peralatan tempur dari China, Rusia atau Israel.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mempertanyakan kebijakan Pemerintah RI membeli senjata dari Israel karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

"Kami mendapat informasi, pemerintah RI melalui Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menandatangani pembelian tiga unit UAV, yakni pesawat tanpa awak, buatan Merhav Corp Israel senilai 16 juta dolar AS," ungkap anggota FPKS Mutammimul Ula.

Pembelian itu, menurut anggota Komisi I DPR RI itu, dilakukan dengan pihak Kittal Coorporation yang berkedudukan di Filipina melalui agennya di Indonesia.

"Pesawat-pesawat tersebut nyata-nyata buatan Israel, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut," tegasnya.

FPKS menyatakan, penandatangan pembelian tersebut harus dibatalkan dengan cara DPR tidak memberi persetujuan pencarian uang muka sebanyak 15 persen.

Mutammimul menilai, jika Pemerintah RI bersikeras melanjutkan pembelian ini, maka rezim sekarang menentang kebijakannya sendiri, yakni kebijakan bahwa Israel adalah negara penjajah.

ANTARA News

Yudhoyono Akan Hadiri Penyerahan Panser Pindad

PT Pindad menyerahkan 20 panser kepada Departemen Pertahanan (Dephan) di PT Pindad Bandung, Jabar, Jumat (27/2). Panser Anoa 6x6 ini akan diserahkan kepada Mabes TNI untuk kebutuhan pasukan TNI AD. Lima Panser bercat putih akan digunakan pasukan perdamaian Indonesia di Libanon. (Foto: fotoDetik/Ramadhian Fadillah)

3 Juli 2009, Bandung -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri acara penyerahan 40 unit Panser APS buatan PT Pindad kepada Departemen Pertahanan RI, Minggu (5/7).

Penyerahan 40 Panser buatan putra-putra Indonesia itu akan dilakukan di Hanggar CN-235 PT Dirgantara Indonesia Jalan Padjadjaran Kota Bandung

Selain Presiden juga akan hadir Menteri Pertahanan, Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri BUMN maupun para pejabat terkait lainnya.

"Selain penyerahan Panser buatan Pindad, juga digelar pameran `Gelar Teknologi Hankam`. Lokasinya di kawasan PTDI," kata Kepala Humas PTDI, Rokhendi Triyatna, di Bandung, Jumat.

Dalam pameran itu, akan digelar berbagai perlengkapan dan alat pertahanan serta teknologi pertahanan seperti pesawat terbang buatan PTDI, pesawat CN-235 dengan varian andalannya CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA), hovercraft, torpedo dan lainnya.

Sedangkan dari PT Pindad, selain panser, juga akan dipamerkan berbagai produk dan teknologi militer dari persenjataan, suku cadang kendaraan militer dan lainnya.

Pameran juga akan mengetengahkan teknologi komunikasi dan informasi kemiliteran serta produk-produk lain yang terkait pertahanan dan keamanan.

Penyerahan panser produk PTDI, merupakan penyerahan tahap kedua dari total pesanan sebanyak 154 panser. Tahun 2008, telah diserahkan 20 unit panser ke Departeman Pertahanan, dan 40 unit lainnya menyusul diserahkan dari PT Pindad ke Dephan pada Minggu.

Kontrak pesanan 154 panser itu senilai Rp1,127 triliun. Pesanan itu antara lain untuk panser jenis APS 6x6 dan empat panser pengintai.

Pesanan panser oleh TNI itu, kata Rokhendi, merupakan salah satu upaya mendorong optimalisasi penggunaan produk-produk dalam negeri serta menghidupkan BUMN strategis.

ANTARA News

JF-17 Thunder Mulai Dibuat di Pakistan

JF-17 Thunder. (Foto: peopledaily)

3 Juli 2009 -- Pakistan mulai merakit pesawat tempur multiguna JF-17 Thunder pertamanya , Rabu (29/6) dan dijadwalkan terbang akhir tahun. KASAU Pakistan Markesal Rao Qamar Suleman meresmikan perakitan pertama di Kamra, dihadiri pejabat militer dan sipil dari Cina dan Pakistan. Dalam sambutannya KASAU Pakistan mengatakan keberhasilan ini akan meningkatkan kekuatan udara Pakistan di kawasan regional dan skala internasional. Pesawat tempur JF-17 Thunder hasil kerjasama Cina dan Pakistan.

Skuadron pertama JF-17 berpangkalan di Peshawar dan direncanakan beroperasi penuh akhir tahun. JF-17 ditugaskan sebagai penguasan udara serta berkemampuan dukungan serangan darat.

(Foto: peopedaily.com.cn)

Menurut Komodor Udara (Purn) Kaiser Tufail, “AU tidak perlu takut sangsi bila kita mampu memproduksi sendiri”. Pakistan pernah mengalami sangsi dari Amerika Serikat pada era tahun 1990-an, mengakibatkan lumpuhnya armada F-16-nya.

Lebih dari 250 unit JF-17 direncanakan menggantikan pesawat tempur A-5C, F-7P, Mirage III, dan Mirage 5.

Modernisasi F-16 AU Pakistan

F-16 AU Pakistan menjatuhkan bom MK-82. (Foto: DID)

Departemen Pertahanan Pakistan dan Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) menandatangani kontrak senilai USD 75 juta memodernisasi pesawat tempur Angktan Udara Pakistan F-16 di Rawalpindi, Pakistan, Senin (29/6).

TAI akan meningkatkan kemampuan 46 pesawat tempur F-16 selama 46 bulan dimulai Oktober 2009 di pabrik TAI, Turki.

Diawali AU Pakistan dan TAI menandatangani nota kesepakatan program modernisasi F-16 saat digelar eksibisi pertahanan IDEAS 2006 di Karachi, Pakistan pada September 2006. Kemudian bersama perusahan dari Eropa lainnya, TAI diundang mengikuti tender internasional program modernisasi F-16, setelah dievaluasi TAI dinyatakan pemenang sebagai kontraktor utama oleh pemerintah Pakistan pada Juli 2008.

TAI sukses memodernisasi F-16 AU Yordania, seluruh pesawat telah dikirimkan ke AU Yordania dengan pengiriman pesawat terakhir pada April 2009.

DEFPRO/defensenews/@beritahankam

Roket RX-420 Dibuat Dari Bahan Lokal

Uji statik Roket RX-420 di Pusat Wahana Teknologi Dirgantara, Rumpin, Bogor pada 23 Desember 2008. Uji Statik ini merupakan uji statiK Roket RX-420 yang pertama dalam rangka persiapan peluncuran pada 2009. hasil uji statik diketahui bahwa waktu pembakaran RX-420 ini mencapai 12,29 detik, dengan daya dorong rata-rata 9,6 ton. Dilihat dari performanya, kinerja RX-420 ini lebih baik dari Roket Kappa 8 yang diluncurkan tahun 1960-an. (Foto: ristek.go.id)

2 Juli 2009, Garut -- Instrumen roket RX-420 yang diujicobakan di Stasiun Peluncuran Roker Cilauteureun, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat sepenuhnya memakai bahan lokal. Menurut Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman, daya jelajahnya pun 100 kilometer dengan kekuatan yang empat kali lebih cepat dari kecepatan suara.

" Karena itu, peluncuran kali ini juga untuk menguji roket untuk menembus daerah subsonik dan supersonik. Karena daerah tersebut memiliki panas di atas 1.200 derajat celcius. Cukup besar dibandingkan yang lainnya,” kata Kusmayanto di Pameungpeuk, Garut, Kamis (2/7).

Menurutnya, instrumen roket yang dibuat Lapan tersebut sepenuhnya menggunakan bahan baku lokal. Hal itu untuk mencegah terjadinya embargo dari negara lain, bila negara yang digunakan bahannya untuk roket bermasalah dengan Indonesia. “Bahan roket ini bisa kita beli di pasar,” ujarnya.

Pembuatan roket itu memakan waktu selama tiga bulan. Spesifikasi roket itu, berdiameter 420 mm, berat luncur 1000 kg, panjang roket 6200 mm, jenis propelan solid-komposit, waktu bakar 13 detik, waktu terbang 205 detik, maksimum kecepatan 4,5 mach, prediksi jangkau 101 km, prediksi ketinggian 53 km, muatan: diagnostik,GPS, altitudemeter, gyro, 3-axis accelerometer, processor dan baterai.

Sedangkan spesifikasi roket RX-100 diantaranya, diameter 110 mm, berat luncur 30 kg, panjang roket 1900 mm, jenis propelan solid-komposit, waktu bakar 2,5 detik, waktu terbang 70 detik, maksimum kecepatan 1,7 mach, prediksi jangkau 11 km, prediksi ketinggian 7 km, muatan: diagnostik, GPS, altitudemeter, gyro, 3-axis accelerometer, processor dan baterai.

Dephan: Ujicoba Rudal Untuk Mengukur Alutsista Alternatif

Roket RX-420. (Foto: Lapan.go.id)

Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhan) RI Juwono Sudarsono mengatakan ujicoba rudal terbesar buatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merupakan langkah untuk mengukur kemampuan sebagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) alternatif.

"Ujicoba roket tersebut untuk mengajukan salah satu alternatif bagi persenjataan Indonesia," kata Juwono Sudarsono di Jakarta, Kamis.

Juwono menuturkan pihaknya masih mempertimbangkan apakah roket RX-420 bisa menjadi salah satu senjata penangkal di darat yang dapat diandalkan sehingga Departemen Pertahanan (Dephan) tidak perlu armada kapal atau senjata perang lainnya.

Menhan juga mengungkapkan rudal yang berpangkal di darat itu, berpotensi menjadi pengembangan alutsista Indonesia pada masa depan dengan mempertimbangkan faktor biaya.

"Apakah pengembangan rudal berpangkal di darat lebih murah dibanding dengan membeli alutsista seperti kapal atau pesawat," ujarnya seraya menambahkan biaya untuk pengembangan rudal akan dianggarkan dari Dephan.

Sebelumnya, Lapan bekerja sama dengan Menteri Riset dan Teknologi menguji coba peluncuran rudal RX-420 di Garut, Jawa Barat pada Kamis (2/7) pagi, dengan daya jelajah sekitar 100 kilometer dan empat kali kecepatan suara.

Selain itu, Juwono menyebutkan pihaknya akan mengkalkulasikan kekuatan rudal berpangkal di darat tersebut bisa menjadi pengkal yang efektif dan efisiensi atau masih diperlukan patroli laut dan udara.

TEMPO INTERAKTIF/ANTARA News

Marinir Simulasikan Kesiapan Lumpuhkan Teroris Pilpres

Sejumlah teroris dengan bersenjata lengkap, menyandera penumpang pesawat sesaat sebelum penyerbuan oleh pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir saat simulasi pengamanan obyek vital menjelang Pilpres 2009 oleh pasukan anti teror Taifib-1 Marinir di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jumat (3/7). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

3 Juli 2009, Surabaya - Batalion Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, Jumat, melakukan simulasi kesiapan melumpuhkan teroris yang melakukan aksi pembajakan pesawat Boeing 737 di Bandara Juanda menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.

Dalam skenario latihan pengamanan obyek vital itu, para teroris menyandera seluruh penumpang dan awak pesawat, di antaranya pejabat tinggi negara yang naik pesawat itu.

Setelah mendapat perintah dari Komandan Korps Marinir, Danyon Taifib-1 Mar, Letkol Marinir Nur Azis, menurunkan prajuritnya untuk membebaskan para sandera.

Dua tim taifib yang dipimpin Lettu Marinir Dave Lomboan bergerak menuju bandara Juanda untuk membebaskan para sandera dengan berkoordinasi dengan tim kesehatan Batalion Kesehatan-1 Marinir, tim kesehatan dari Lanudal Juanda, dan sebuah mobil PMK dari Lanudal Juanda.

(Foto: detikFoto/Serda Mar Kuwadi)

Sejumlah anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir berusaha masuk ke dalam pesawat yang dikuasai teroris saat simulasi pengamanan obyek vital menjelang Pilpres 2009 oleh pasukan anti teror Taifib-1 Marinir di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jumat (3/7). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Sejumlah penumpang pesawat dievakuasi anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Setiba di lokasi, satu tim taifib bergerak mendekati pesawat yang di sandera untuk pengamanan di luar pesawat, sedangkan tim satunya menaiki pesawat melalui ekor pesawat dan masuk melalui pintu tengah dan pintu belakang pesawat.

Setelah tim taifib berhasil memasuki pesawat, tembakan senjata pun terdengar beberapa kali.

Selang sepuluh menit kemudian, pintu depan pesawat terbuka dan seorang pejabat tinggi negara keluar dari pesawat dengan selamat dan langsung diamankan oleh tim taifib yang berada di luar pesawat.

Tim kesehatan pun memasuki pesawat lewat pintu depan dan keluar membawa dua penumpang yang cedera dan langsung dibawa mobil ambulan yang sudah disiapkan.

Setelah itu, tim taifib yang berada dalam pesawat keluar dengan membawa dua teroris yang telah dilumpuhkan, kemudian para penumpang dan awak pesawat pun dievakuasi dari dalam pesawat.

"Kegiatan itu bukan hanya dilakukan menjelang Pilpres 2009, tapi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan para prajurit taifib," kata Komandan Batalyon Taifib-1 Mar, Letkol Marinir Nur Azis.

Ia menambahkan latihan yang terencana dan rutin dilaksanakan akan selalu menumbuhkan kemampuan dan profesionalisme prajurit taifib yang merupakan Pasukan Khusus Korps Marinir.

ANTARA JATIM

Lapan Luncurkan RX-420 dalam Upaya Mewujudkan Roket Pengorbit Satelit

3 Juli 2009 -- Lapan telah melakukan uji terbang RX-420 pada Kamis (02/07) di Instalasi Uji Terbang Lapan, Pameungpeuk, Jawa Barat. RX-420 adalah roket terbesar yang dibuat Lapan. Uji terbang roket tersebut merupakan tahapan untuk membangun Roket Pengorbit Satelit (RPS) yang diharapkan terbang pada 2014.

Kabag Humas LAPAN Elly Kuntjahyowati menjelaskan, RPS yang lima tahun lagi akan diluncurkan Indonesia, terdiri dari empat tingkat masing-masing tiga tingkat RX-420 dan satu tingkat RX-320, sehingga RX-420 diagendakan menjadi booster (roket pendorong) RPS yang semakin dikembangkan LAPAN.

Chief Engineer RX-420, Lilis Maryani, mengatakan “rangkaian uji terbang ini dilakukan guna mengetahui spesifikasi teknis sebelum diterapkan pada RPS.” Ia menambahkan, dengan sudut elevasi 70 derajat RX-420 dapat mencapai ketinggian 53 km dan jarak tempuh 101 km. Roket ini memiliki kecepatan 4,4 mach (kecepatan suara).

Kepala Lapan, Dr. Adi Sadewo Salatun, mengatakan bahwa secara umum peluncuran ini berjalan dengan baik. “Kami telah mendapatkan seluruh parameter data pada 10 detik pertama yang disebut golden data,” kata Kepala Lapan. berdasarkan golden data tersebut, Lapan dapat melakukan rekonstruksi perilaku terbang roket dengan error ratio 5 persen. Dari hasil peluncuran tersebut, menurut Kepala Lapan, terlihat bahwa motor dan bahan bakar roket berjalan dengan baik.

Uji terbang tersebut disakskan antara lain oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi,(Menristek) Dr. Kusmayanto Kadiman dan Kepala BPPT Marzan A. Iskandar, perwakilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Departemen Pertahanan, TNI dan Polri, PT DI, dan PT Bukaka. Menristek mengatakan bahwa roket memang menjadi program unggulan Lapan. “Lapan selama ini mengembangkan roket hanya untuk kepentingan damai,” kata Kusmayanto. Kepentingan damai maksudnya, roket dimanfaatkan hanya untuk kesejahteraan rakyat. “Contoh penggunaannya, untuk membawa satelit pengamatan cuaca dan titik api,” Ia menambahkan.

Sebelumnya, Lapan berhasil menguji statik RX-420 pada 23 Desember 2008 di Tarogong, Jawa Barat. Dalam uji statik tersebut, RX-420 menghasilkan daya 100 ton detik. Tahun lalu, Lapan telah berhasil menerbangkan dua RX-320. Roket berdiameter 320 mm tersebut diluncurkan pada 02 Juli dan 30 Mei 2008 di Pameungpeuk, Jawa Barat.

RPS terdiri dari empat tingkat, yaitu tiga tingkat RX-420 dan satu tingkat RX-320. RX-420 rencananya akan menjadi booster (roket pendorong) RPS yang dikembangkan Lapan. Selain menguji terbang RX-420 dalam rangka penyempurnaan rancang bangun, Lapan juga meluncurkan dua RX-100 yang berdiameter 110 mm. Roket ini memiliki berat luncur 30 kg dan panjang 1900 mm. RX-100 digunakan untuk pengujian subsistem payload roket yang dikembangkan Lapan.

LAPAN/ANTARA News

Munoc Kunjungi Pasukan PBB di Dungu

Agenda pertama Deputy Force Commander Monuc, Mayor Jenderal Andrian Foster adalah mengunjungi Detasemen Angkatan Udara Bangladesh di Camp Ban Air. (Foto: detikFoto/Kapten Inf Leo Sugandi)

3 Juli 2009 -- Deputy Force Commander Monuc Mayor Jenderal Andrian Foster melihat dari dekat pelaksanaan tugas pasukan penjaga perdamaian PBB di Dungu, Negara Republik Demokratis Kongo hari Kamis (2/7). Kunjungan ini dalam rangka meninjau proses pembangunan yang tengah dilaksanakan PBB di wilayah Dungu serta dalam rangka berkoordinasi dengan seluruh komponen PBB, baik militer maupun sipil yang ada di wilayah tersebut guna mengetahui situasi yang sedang berkembang dan kendala yang ditemui di lapangan.


Jenderal Foster meninjau pembuatan camp APC Morbatt yang tengah dikerjakan oleh Satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-F. (Foto: detikFoto/Kapten Inf Leo Sugandi).

Agenda pertama orang nomor 2 di Monuc tersebut adalah mengunjungi Detasemen Angkatan Udara Bangladesh yang langsung diterima oleh Letnan Kolonel Shakir selaku Komandan Detasemen. Di camp Ban Air Jenderal asal Inggris yang didampingi oleh Komandan Brigade Ituri Brigadir Jenderal Fakhruddin Haider menerima paparan tentang pelayanan udara yang dilaksanakan oleh Detasemen Ban Air dalam mendukung penerbangan dari Dungu ke daerah sekitarnya untuk mendukung misi Monuc (Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo/misi PBB di Kongo) di kawasan tersebut.

Usai berkunjung ke Detasemen Ban Air, Jenderal Foster bertemu dengan Komandan Satgas Kontingen Garuda XX-F, Mayor Czi Sugeng Haryadi Yogopranowo dan Komandan Batalyon Infanteri Mekanis Maroko Kolonel LH. Maassau. Sebelumnya, Deputy Force Commander berdialog dengan pimpinan WFP (World Food Programme) membahas tentang suplai logistik bagi pengungsi korban konflik di Kongo dan juga suplai logistik bagi FARDC (Forces Armee Republique Demokratik du Congo/Pasukan Pemerintah Kongo), sesuai dengan mandatnya membantu pemerintah Kongo dalam operasi penumpasan milisi LRA. Dalam kesempatan itu, Mr. Pierluigi Martinesi selaku pimpinan WFP wilayah Dungu meminta dukungan helikopter dari MONUC untuk membantu pengiriman logistik ke daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalan darat. Disamping itu WFP juga meminta dukungan keamanan dari MONUC mengingat situasi Dungu yang belum kondusif akibat aktivitas milisi yang mengganggu keamanan di wilayah yang berbatasan dengan Negara Sudan itu.

Usai berkunjung ke Detasemen Ban Air, Jenderal Foster bertemu dengan Komandan Satgas Kontingen Garuda XX-F. (Foto: detikFoto/Kapten Inf Leo Sugandi)

Setelah berdiskusi dengan pimpinan militer dan pimpinan badan-badan organisasi PBB wilayah Dungu, Jenderal Foster melihat dari dekat proses pembuatan camp APC Morbatt yang tengah dikerjakan oleh Satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-F. Kepada Komandan Satgas, Jenderal bintang 2 itu mengaku puas atas hasil kerja Kontingen Indonesia selama ini yang dinilai sangat baik dan selalu lebih cepat dari waktu yang direncanakan sehingga mandat PBB di Kongo dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana.

Saat ini, Kontingen Garuda XX-F/MONUC yang berada di Kongo, khususnya wilayah Dungu tengah melaksanakan mandat PBB untuk memberikan bantuan zeni kepada PBB dengan membangun infrastruktur yang memiliki nilai strategis seperti pembangunan dan perawatan bandar udara Dungu, pembuatan Camp APC Morbatt, pembuatan helipad Dungu, serta pembangunan sarana dan prasarana strategis lainnya. Menurut Komandan Satgas Konga XX-F, curah hujan yang cukup tinggi serta terbatasnya material limonite sebagai bahan dasar pembuatan infrastruktur di Dungu tidak menghalangi Kontingen Indonesia dalam memberikan yang terbaik bagi terciptanya perdamaian di Kongo.

TNI

Diplomasi Ekonomi Harus Jadi Prioritas

3 Juli 2009, Jakarta -- Krisis ekonomi dan keuangan global harus dijadikan tantangan baru bagi negara-negara yang terkena krisis, termasuk Indonesia. Tantangan baru tersebut adalah bagaimana menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk menciptakan ekonomi dengan ketahanan yang kuat diperlukan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat. Karena itu, sudah saatnya diplomasi ekonomi diberi tempat dan prioritas dalam politik luar negeri (polurgi) Indonesia.

"Menghadapi tantangan krisis keuangan global tersebut, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi dan harus dipandang sebagai prioritas baru dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia".

Hal itu dikatakan pengamat ekonomi internasional, Mantan Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Makarim Wibisono dalam diskusi bertajuk Global Economic Crisis: Opportunities, Policy and Diplomacy Response, di Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Makarim, diplomasi ekonomi bukan hanya diplomasi perdagangan, melainkan diplomasi yang lebih proaktif untuk mencari informasi dan peluang di berbagai bidang, seperti investasi, perdagangan, keuangan, dan pariwisata.

"Kebijakan dan strategi ekonomi yang terpadu dan terencana itu akan menentukan arah pelaksanaan dan efektivitas diplomasi Indonesia," ujarnya. Diplomasi ekonomi, kata Makarim, membutuhkan penyesuaian dalam tiga hal, yaitu penyesuaian dalam memahami diplomasi yang lintas perdagangan, penyesuaian struktural, dan penyesuaian kultural.

Khusus dalam hal penyesuaian struktur, Makarim menawarkan beberapa model pendekatan baru dalam upaya meningkatkan diplomasi ekonomi. Pertama, menggunakan pendekatan model Australia dan Kanada. Negara tersebut menggabungkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan Luar Negeri. Dalam model ini, yang ada adalah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, sementara Departemen Luar Negeri ditiadakan. Kedua adalah model Inggris, yaitu dengan membentuk badan besar di Departemen Luar Negeri yang dikelola oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian secara bersama-sama di Departemen Luar Negeri. Ketiga, model Singapura, yaitu dengan membuat semacam Economic and Trade Board. Semua departemen mendukung kegiatan yang ada di dalam badan tersebut. Otoritas ada di badan tersebut, bukan di departemen.

Deputi Menteri Perekonomian, Mahendra Siregar mengatakan, Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Hal ini dibuktikan dari masuknya Indonesia dalam anggota G-20 (organisasi kelompok negara-negara industri). Diihat dari gross domestic product (GDP) posisi Indonesia saat ini berada pada jajaran 15 atau 16 besar ekonomi terbesar dunia. "Itulah yang menyebabkan Indonesia masuk G-20. Bahkan, lebih besar dari Australia, Saudi Arabia dan Mesir," ujar Mahendra.

Mahendra mengatakan, ekonomi Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang cukup kuat. Penilaian tersebut dilihat dari adanya daya tahan pemerintah yang kuat (government resilient). Daya tahan pemerintah yang kuat tercapai karena reformasi yang dilakukan pascakrisis tahun 1998.

"Indonesia relatif lebih baik karena perubahan dan reformasi pascakrisis moneter dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Sehingga ekonomi, keuangan dan politik Indonesia lebih baik," ujarnya.

JURNAL INDONESIA

Latihan Walet Trampil Ditutup

3 Juli 2009, Subang -- Latihan satuan tingkat Lanud Suryadarma bernama “Walet Trampil” secara resmi ditutup Komandan Lanud Suryadarma Kol. Pnb D. Widiantoro, MBA pagi di Apron Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Subang, Kamis (2/7). Latihan dinyatakan berjalan dengan baik karena seluruh unsur telah berfungsi serta berjalan lancar. Hadir pejabat dari Tim Uji Trampil Mabes TNI AU dan Mako Korpaskhas.

Dalam sambutannya pada upacara penutupan, Danlanud Suryadarma menyebutkan bahwa latihan Walet Trampil yang telah dilaksanakan selama tiga hari (30/6-2/7) menguji beberapa kemampuan prajurit seperti evakuasi medis, patroli, penyerbuan pangkalan, komunikasi, Sar Tempur dan lainnya. Dengan melibatkan prajurit-prajurit dari unsur-unsur di Lanud Suryadarma seperti Skadron Udara 7, Rumah Sakit, Tim Rescue, Prajurit Paskhas serta prajurit staf pendukung lainnya mampu memberikan nuansa kemiliteran yang kental di Lanud Suryadarma selama tiga hari terakhir.

Helikopter Colibri TNI AU. (Foto: TNI AU)

Di dalam Latihan Walet Trampil ditunjukkan kemampuan-kemampuan prajurit melalui gladi lapangan yang digelar di daerah latihan Lanud Suryadarma. Sehingga dalam satu adegan perebutan pangkalan digambarkan prajurit seolah-olah benar-benar berhadapan dengan musuh yang ada di tower, sehingga menggunakan senjata berisi peluru hampa serta gerakan yang sigap mereka melakukan pertempuran jarak dekat melumpuhkan musuh yang menguasai tower sebagai upaya merebut kembali pangkalan udara. Di tengah-tengah upaya tersebut terdapat kru pesawat dari Skadron Udara 7 yang terkena peluru lawan sehingga dilakukan upaya pertolongan oleh tim Rescue dan SAR Tempur dari Paskhas. Demikian kira-kira salah satu adegan dalam latihan Walet Trampil tersebut.

PENTAK LANUD SURYADARMA

Megawati, SBY, dan JK Soal Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar

Capres Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memberikan visi misinya disaksikan kandidat capres lainnya Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) pada debat capres final di Jakarta, Kamis (2/7). Debat terakhir tersebut untuk mengetahui visi misi kandidat capres sebelum pilpres mendatang. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

2 Juli 2009, Jakarta -- Masalah perbatasan dan pulau-pulau terluar menjadi topik tersendiri dalam debat capres final malam ini. Ketiga capres tampak mempertahankan argumen masing-masing.

Capres Megawati Soekarnoputri yang diberi kesempatan pertamakali untuk memaparkan pendapatnya mengatakan, masalah perbatasan harus segera diselesaikan, karena merupakan wilayah yang harus dijaga. Daerah perbatasan sebaiknya juga diberi tanda.

"Karena tanpa bernama, bagaimana batas-batas kita? Dengan Malaysia itu kita selalu diganggu karena kedaulatan kita disangsikan," kata Megawati dalam debat di Balai Sarbini, Jl Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2009).

Menanggapi Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, lepasnya pulau Sipadan-Ligitan dan Timor Timur karena adanya campur tangan asing, yakni PBB dan Mahkamah Internasional. Namun, dalam hal perbatasan, Indonesia harus bisa menyelesaikan dengan tangan sendiri.

SBY menceritakan, selama pemerintahannya, wilayah perbatasan terus dibangun. Teknologi komunikasi disambungkan ke wilayah tersebut. Begitupula dengan sarana transportasi, sudah menjangkau hingga ke perbatasan.

"Kemudian transportasi supaya mereka bisa merasa menjadi bagian bangsa Indonesia. Diplomasi harus dilakukan secara tegas dan keras, tapi kita bikin mereka nyaman menjadi keluarga besar Indonesia. Mereka milik kita dan juga menjadi benteng dari negara lain," jelas SBY.

Sementara itu capres Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) berpendapat, lepasnya Timor Timur karena keputusan pemerintah untuk membuat referendum. Pemerintah yang tidak mempunyai pandangan ke depan, kata dia, memang sering bermasalah.

Mengenai lepasnya pulau-pulau, JK mengatakan, hal itu karena Indonesia tidak punya kelengkapan obyektif seperti sertifikat. Maka, jika terpilih menjadi presiden, JK akan melakuan sertifikasi terhadap pulau-pulau itu.

"Sehingga kita berhak dan untuk menghindari masalah-masalah seperti itu. Kita juga harus punya Angkatan Laut (AL) yang kuat, supaya tidak diobok-obok negara lain," pungkasnya.

DETIK NEWS

Satgas Marinir Pulau Terluar VI Tiba di Surabaya

(Foto: antarajatim)

2 Juli 2009, Surabaya -- Satuan Tugas (Satgas) Marinir Pulau Terluar VI tiba dan diterima dalam upacara resmi di Lapangan Apel Yonif-1 Marinir, Surabaya, Kamis.

Kedatangan ke-136 personel Satgas Marinir Pulau Terluar VI itu diterima secara resmi oleh Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir K. Situmorang.

Satgas yang dikomandani Lettu Marinir Dwipo Hartanto itu bertugas di Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau Brass di sebelah utara Manokwari yang berbatasan dengan Negara Palau.

Sebagian dari mereka juga ditempatkan di Pulau Dana yang berbatasan langsung dengan Australia.

Dalam sambutan penerimaan, Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir K. Situmorang mengatakan penugasan bagi prajurit Korps Marinir merupakan suatu kepercayaan dari pimpinan.

"Kepercayaan itu sendiri merupakan suatu kehormatan, sekaligus kebanggaan. Dengan tekad itu, Satgas Mar Pulau Terluar VI dapat menyelesaikan tugas dengan baik sesuai harapan pimpinan," katanya.

Menurut dia, hal-hal positif yang telah ditunjukkan anggota satgas dengan tidak adanya laporan-laporan negatif yang sampai ke pimpinan.

"Atas nama keluarga besar Brigif-1 Marinir, saya mengucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota Satgas atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas negara," katanya.

Selain itu, atas nama pimpinan Korps Marinir, terima kasih juga disampaikan kepada keluarga anggota satgas yang telah memberikan dukungan moril kepada suami yang sedang bertugas.

Acara itu juga dihadiri Asops Kaspasmar-1 Kolonel Marinir I Made Wahyu, Danyonif-1 Mar Mayor Marinir Guslin, Danyonif-3 Mar Mayor Marinir Sugianto, S.Sos, Danyonif-5 Mar Letkol Marinir Firman Johan, Danyon Zeni-1 Mar Mayor Marinir Sunaswan, Danyon Komlek-1 Mar Mayor Marinir Edi Cahyo, Danyon Kes-1 Mar Mayor Laut Andi Abdullah, dan perwira di jajaran Pasmar-1.

ANTARA JATIM

Marinir Siap Amankan Pilpres 2009

Dan Pasmar-1. Brigjend TNI (Mar) I Wayan Mendra, memeriksa persenjataan saat Gelar Pengamanan Pilpres 2009 di Yonif-1 Marinir Surabaya, Kamis (2/7). Gelar Pengamanan Pilpres 2009 yang diikuti 650 anggota Korps Marinir dari Brigif-1 Marinir, Banpur, Menkav dan Taifib-1 Marinir tersebut, bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan Pilpres 2009 yang dilakukan di daerah rawan konflik. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

2 Juli 2009, Surabaya -- Prajurit Korps Marinir, khususnya di jajaran Pasmar-1, siap mengamankan jalannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 8 Juli 2009.

Hal itu disampaikan Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Mendra saat melakukan pengecekan kesiapan Prajurit Pasmar-1 di lapangan Apel Yonif-1 Marinir, Surabaya, Kamis.

"Pengecekan kesiapan itu dilakukan, baik persiapan personel maupun perlengkapan," katanya dalam gelar pasukan yang diikuti 650 prajurit itu.

Ratusan prajurit itu berasal dari Brigif-1 Mar sebanyak 559 personel, 37 personel dari Menkav-1 Mar, 47 personel dari Menbanpur-1 Mar, dan tujuh personel dari Yon Taifib-1 Mar.

"Prajurit harus siap jika sewaktu-waktu digerakkan ke daerah penugasan, karena itu persiapan seluruh prajurit dengan semua perlengkapan yang harus dimiliki itu sangat penting," katanya.

Komandan Pasmar-1 juga mengatakan seluruh Prajurit Korps Marinir, khususnya di jajaran Pasmar-1, juga siap mengamankan dan mensukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.

"Di Yonif-1 Marinir, gelar pasukan juga dilaksanakan di Karangpilang, Semarung, khusus
untuk di Yonif-5 Marinir digelar kesiapan Batalyon Tim Pendarat (BTP)-1 yang berjumlah 1.300 personel," katanya.

Gelar pasukan itu juga dihadiri Komandan Brigif-1 Mar Kolonel Marinir K. Situmorang, Asintel Kaspasmar-1 Letkol Marinir Edi Juardi, dan segenap perwira di jajaran Brigif-1 Marinir.

ANTARA JATIM

Malaysia Tutup Mata Soal Tapas Batas

2 Juli 2009, Pontianak -- Komandan Korem 121//Alambhana Wanawwai, Kolonel (Inf) Nukman Kosadi, menilai Pemerintah Malaysia menutup mata dalam penyelesaian lima tapal batas Indonesia - Malaysia di Kalimantan Barat.

"Dari beberapa pertemuan pihak Malaysia selalu berdiam diri dan tidak ada niat baik menyelesaikan permasalahan patok batas negara antara Indonesia - Malaysia," kata Nukman Kosadi di Pontianak, Kamis.

Lima patok tapal batas negara yang bermasalah itu adalah Camar Bulan di Kabupaten Sambas, titik D 400 di Kabupaten Bengkayang, Gunung Raya di Bengkayang, Sungai Buan Bengkayang dan Batu Aum Kabupaten Bengkayang.

"Lima titik batas negara itu bermasalah sejak tahun 1980-an tetapi hingga kini tidak ada titik temu karena Malaysia selalu ngotot," kata Nukman.

Nukman menilai Malaysia telah berlaku licik dalam perluasan wilayahnya di Semunying, Kabupaten Bengkayang, tahun 2008 dimana ada sekitar dua hektare lahan Indonesia dicaplok Malaysia guna ditanami sawit.

"Kita tidak perlu kompromi untuk masalah itu, lahan sawit itu langsung kita bersihkan karena memang wilayah Indonesia," katanya.

Korem 121/ABW juga menemukan sekitar 50 patok tapal batas negara di wilayah Kalbar - Sarawak, hilang dan ada di sepanjang dua kilometer.

"Patok tapal batas negara yang hilang itu sebagian besar tipe B, dugaan kita sementara hilangnya karena aktifitas pembukaan jalan untuk perkebunan sawit dari Malaysia," katanya.

Korem 121/ABW telah menyampaikan temuan hilangnya patok tapal batas negara itu ke tentara Malaysia. "Mereka menyebutkan hilangnya patok itu karena aktivitas perkebunan, bukan oleh Pemerintah Malaysia," katanya.

Diperkirakan lebih banyak lagi patok tapal batas yang hilang mengingat panjang perbatasan darat Indonesia - Malaysia di Kalimantan mencapai 2.004 kilometer, terdiri dari 857 kilometer di Kalbar dan 1.147 kilometer di Kaltim.

Perbatasan Kalbar sangat rawan oleh tindakan ilegal, seperti eksploitasi kekayaan alam, pembalakan hutan liar, pedagangan gelap, penyelundupan, perdagangan manusia, infiltrasi, sabotase, dan kegiatan intelijen asing, demikian Nukman.

ANTARA News

Lapan Uji Coba Peluncuran Tiga Roket

02 Juli 2009, Garut -- Menristek Prof Kusmayanto Kadiman menyaksikan uji coba peluncuran tiga roket milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) di Stasiun Peluncuran Roket (Staspro) LAPAN Cilauteureun, Pameungpeuk Garut, Jawa Barat, Kamis (2/7) pagi.

Ketiga roket yang diluncurkan masing-masing satu unit jenis RX-420, yang mulus diluncurkan Kepala Lapan Dr Adi Sadewo pada pukul 07.00 WIB, disusul dua unit roket jenis RX-100 oleh Sekretaris PT. Dirgantara Indonesia, yang juga disaksikan Sekretaris Utama Menko Kesra. Seluruh proses peluncuran tersebut, berlangsung mulus sesuai dengan yang direncanakan dan tuntas sekitar pukul 08.45 WIB, ungkap Kabag Humas LAPAN Ny. Eli Kuncahyo.

Uji coba tersebut, katanya, antara lain dimasudkan, guna mengetahui kualifikasi orbiter jenis roket RX-420 tersebut sebagai boster pendorong satelit, setelah jenis RX-320 diuji coba terbangkan pada tahun lalu.

Sedangkan pada 2012 mendatang, diagendakan peluncuran roket empat tingkat RX-420 yang bermuatan satelit, sehingga pada momentum uji coba saat ini mendapatkan perhatian Menristek.

Masyarakat sekitar, termasuk kalangan nelayan yang terpaksa ditunda melaut selama beberapa jam hingga proses peluncuran ketiga roket tersebut tuntas seluruhnya, juga menyaksikan acara tersebut

ANTARA SUMBAR/MEDIA INDONESIA

Menhan Malaysia Kunjungi PT. DI dan PT. Pindad

Panser Anoa 6x6 buatan PT. PINDAD (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

1 Juli 2009, Bandung -- Dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis yaitu PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad mendapat kehormatan menerima kunjungan Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri DR. Ahmad Zahid Bin Hamidi, Selasa (30/6) di Bandung.

Kunjungan menhan Malaysia ke BUMNIS ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya selama tiga hari ke Indonesia. Sebelumnya menhan Malaysia telah melakukan kunjungan kepada Menhan RI Juwono Sudarsono. Kunjungan ke BUMNIS ini diawali kunjungan di PT. DI dan dilanjutkan ke PT. Pindad.

Dalam kunjungannya ke PT. DI menhan Malaysia diterima oleh Dirut PT. DI, Budi Santoso beserta jajarannya. Selama di PT. DI, menhan Malaysia berkesempatan meninjau secara langsung proses pembuatan pesawat CN 235.

Sementara itu, dalam kunjungannya di PT. Pindad, Menhan Malaysia diterima oleh Dirut PT. Pindad, Ade Avianto Soedarsono dan jajarannya. Dalam kesempatan ini Menhan Malaysia meninjau proses pembuatan panser 6x6 pesanan TNI dan melihat 40 buah Panser 6x6 pesanan TNI yang telah siap untuk dikirim.

Menhan Malaysia juga berkenan melakukan uji coba mengemudikan Panser 6x6 produkasi PT. Pindad kebanggaan bangsa Indonesia tersebut. Selain itu, sejumlah senjata produksi pindad juga dicoba olehnya.

Saat menerima kunjungan Menhan Malaysia, Dirut PT. DI menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaanya berkunjung ke PT. DI. Menurutnya, PT. DI juga merasa terhormat karena selama ini Malaysia merupakan customer yang telah lama menjalin kerjasama yang begitu baik dengan PT. DI.

CN-235 milik TUDM. (Foto: flightglobal.com)

Dijelaskannya, sejak 20 tahun yang lalu Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) telah memberikan kepercayaan kepada PT. DI untuk memasok alat transportasi udaranya. Enam pesawat CN 235 transport militer telah dioperasikan oleh TUDM dan tujuh tahun yang lalu di tahun 2002 kembali Kementerian Pertahanan Malaysia memutuskan untuk membeli dua unit pesawat CN 235 VIP. Dirut PT. DI menambahkan, kontrak pembelian tersebut menambah keyakinan bahwa Malaysia mempercayai terhadap hasil produksi bangsa Indonesia.

Sementara itu, setelah melihat secara langsung fasilitas dan proses produksi yang dimiliki PT. DI dan PT. Pindad, Menhan Malaysia mengungkapkan rasa kagumnya atas kemampuan yang telah dicapai oleh PT. DI dan PT Pindad sebagai industri strategis milik Indonesia.

Untuk itu, menurutnya pihak Malaysia telah menyampaikan keinginannya untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara industri pertahanan Malaysia dengan industri pertahanan Indonesia diantaranya dengan PT. DI dan PT. Pindad.

Keinginan terserbut menurut Menhan Malaysia telah disampaikannya saat pertemuannya dengan Menhan RI Juwono Sudarsono. Dalam kunjungannya kepada Menhan RI diantaranya dibicarakan kemungkinan untuk menjalin kerjasama di bidang industri pertahanan antara kedua negara. ”Jadi apa yang ingin kita pelajari sekarang adalah soal smart partnership” tambahnya.

Meniru apa yang dilakukan negara - negara Eropa yang juga memulai kerjasama diantara negara -negara Eropa dalam European Community, menurutnya negara – negara ASEAN dalam Asean Community dapat dibangkitkan untuk membangun kerjasama di bidang industry pertahanan yang saling menguntungkan.

Dijelaskannya, sebagaimana yang dilakukan oleh negara negara di Eropa, mereka tidak bersaing dan berkompetensi, tetapi mereka saling bekerjasama untuk menciptakan produk-produk pertahanan.

DMC

Warga Perbatasan Dilatih Bela Negara Dandim 0902/TRD Kunjungi Pulau Terluar

(Foto: Dispen Armatim/Letkol Tony Saiful)

2 Juli 2009, Tanjung Redeb -- Peningkatan keamanan di wilayah perbatasan tak hanya dilakukan di kepulauan Sebatik, Kabupaten Nunukan, saja. Hal itu juga dilakukan di bagian pulau terluar yang berada di Kabupaten Berau. Senin (22/6), Dandim 0902/TRD Letkol Inf Andi Muhammad mengadakan kunjungan ke beberapa pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dikatakannya, anggota Danramil dan masyarakat sekitar kepulauan secara rutin melakukan patroli di sekitar perairan. Dalam kunjungan tersebut, Dandim bersama 30 personel Kodim menggunakan 2 unit speedboat mengelilingi Pulau Sambit dan Pulau Maratua. Memang kedua pulau itu merupakan pulau bagian terluar dari Kabupaten Berau.

Selain kerap mengadakan patroli, Kodim 0902/TRD juga memberikan pelatihan bela negara kepada masyarakat Pulau Maratua dan sekitarnya. Hasil pantauan, ratusan penduduk dilatih langsung oleh Dandim bagaimana jika mereka ikut bersama TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di lapangan sepakbola Kecamatan Maratua.

Andi Muhammad menuturkan, pelatihan bela negara itu bertujuan untuk melatih kemampuan fisik dan pengetahuan masyarakat agar selalu siap dalam menjaga keutuhan wilayahnya dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Selain dilatih kemampuan fisik, masyarakat juga diberikan wawasan seputar ilmu bela negara dan kebangsaan.

Selain itu, mereka juga diberikan pengetahuan seputar penanggulangan bencana alam, Search And Rescue (SAR). Untuk pembekalan fisik peserta diberikan pelatihan peraturan baris berbaris (PBB) dan praktik SAR di lapangan. Dalam arahannya, Andi mengatakan, kemantapan bela negara akan terjamin apabila didasari dengan kemampuan bela wilayah, keamanan wilayah akan mantap bila didukung oleh kemantapan keamanan keluarga, dan kemantapan keamanan keluarga akan terjaga dengan baik bila kemampuan bela diri (individu) itu kokoh dan mantap.

Sesuai amanat Pasal 30 Undang Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kewajiban setiap warga negara untuk ikut membela negara. Maka, pelatihan bela negara bagi masyarakat yang berada di pulau terluar kali ini adalah implementasi dari UUD 1945 tersebut. Pada upacara pembukaan pelatihan bela negara itu turut dihadiri seluruh unsur Muspika Maratua, Kapolsek, Danramil, Danlanal, dan sejumlah perwira di lingkungan Kodim 0902/TRD.

Bakri, salah seorang warga mengatakan, pelatihan bela negara yang diberikan oleh Kodim itu sangatlah penting bagi mereka yang berada di pulau terluar.Dikatakannya, Kecamatan Maratua dulunya sering didatangi para perampok atau mundo. Selain merampas harta benda masyarakat, mereka juga tidak segan-segan melakukan pembunuhan.

KODAM VI/TANJUNGPURA

Rektor Univ Paramadina Anggap Indonesia Perlu Lebih Galak

2 Juli 2009, Jakarta -- ndonesia harus mampu bersikap lebih “galak” agar semakin diperhitungkan dan memiliki posisi tawar dalam pergaulan dunia internasional. “Seharusnya Indonesia bisa lebih berperan, tidak hanya menjadi ‘anak bawang’ melulu,” kata Rektor Universitas Paramadina, Dr Anies Baswedan di Jakarta, Kamis (2/6/2009).

Pernyataan itu disampaikan Anies Baswedan dalam pengantar seminar “Global Economics Crisis: Opportunities, Policy and Diplomacy Respons” yang dilaksanakan di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta.

Dalam berbagai situasi yang terjadi, kata Anies, posisi Indonesia sering dipandang “sebelah mata” oleh negara lain, termasuk negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Ia mencontohkan, kesan kekurangwibawaan Indonesia tersebut dalam kasus tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah junta militer di Myanmar.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (kiri) mendengarkan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan saat diskusi 'Global Economic Crisis : Opportunities, Policy, and Diplomatic' di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (2/7). Diskusi tersebut memperbincangkan tentang pentingnya peran diplomasi dalam mengatasi krisis ekonomi. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/ama/09)

Idealnya, sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan sekaligus pendiri ASEAN, Indonesia dapat menunjukkan wibawanya dan bersikap tegas terhadap Myanmar. Umpamanya, kata Anies, Indonesia dapat memberikan peringatan dengan menyatakan tidak akan berteman dengan Myanmar jika tidak mau membantu terciptanya proses demokratisasi di negaranya sendiri.

Jika Indonesia mampu bersikap demikian, maka negara-negara lain akan mengikutinya atau setidaknya menjadikan Indonesia sebagai negara yang layak diperhitungkan. Sikap itu bukan berarti Indonesia bermaksud mendikte atau ikut campur urusan negara lain tapi sebagai upaya “unjuk gigi” selaku negara penting di kawasan Asia tenggara.

“Sikap itu penting agar kita tidak selalu hanya menjadi semacam ‘olok-olok’ bagi negara lain, bahkan tetangga sendiri,” kata Anies. Namun, Anies menyatakan hal itu tidak mudah karena membutuhkan keberanian, kemampuan berkomunikasi dengan bangsa lain serta para diplomat yang mampu tampil piawai di ajang diplomasi dunia.

Seminar yang diadakan di aula Nurcholis Madjid Universitas Paramadina itu menghadirkan pembicara seperti diplomat senior Makarim Wibisono, Deputi Menko Perekonomian Mahendra Siregar, wartawan senior Sabam Siagian, anggota DPR Abdillah Thoha, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi. Sedangkan pembicara kunci dalam seminar itu akan menghadirkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

SURYA

Program Bintang Juang Remaja Bahari

2 Juli 2009, Makassar -- Sejumlah pelajar mengamati kapal perang KRI Piton untuk mengisi liburan sekolah di Lantamal VI Makassar, Kamis (2/7). Sebanyak 60 pelajar dari berbagai sekolah SMP dan SMU di Makassar mengikuti program Bintang Juang Remaja Bahari (BJRB) Lantamal VI, mereka diberi pembinaan mental rohani, ideologi dan materi wawasan nusantara dengan semangat jiwa bahari. (Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/YU/Koz/hp/09)

(Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/YU/Koz/hp/09)

(FOTO: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/YU/Koz/hp/09)

Nelayan Ambalat Disarankan Pasang Merah Putih

2 Juli 2009, Tarakan -- Kondisi keamanan perairan Ambalat, Tarakan, Kalimantan Timur, terkendali. Setidaknya itulah yang diungkapkan Komandan Kapal Polisi (KP) Sadewa 506 Direktorat Polair (Ditpolair) Babinkam Polri Kompol Nyoman Budiharja.

Menurut dia, selama tiga pekan berpatroli di perairan yang diklaim Malaysia itu, dirinya tidak melihat kapal asing melintas di sana. Tidak juga kapal negeri jiran tersebut. "Kami sebatas patroli rutin. Kalau memang ada temuan pelanggaran, Polair akan berkoordinasi dengan KRI milik TNI-AL di Sebatik," kata Nyoman.

Penjelasan itu disampaikannya saat membagi-bagikan bendera Merah Putih kepada para nelayan yang sedang melaut sekitar 20 mil dari Tarakan. Kegiatan tersebut, kata Nyoman, selain dalam rangka memperingati HUT Ke-63 Bhayangkara, merupakan sosialisasi polisi sebagai sahabat masyarakat. "Setiap kapal nelayan yang melaut kita anjurkan untuk memasang bendera Merah Putih di atas kapal mereka. Itu sudah menjadi aturan pelayaran," kata Nyoman kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group).

Meski demikian, lanjut dia, Polair masih memaklumi jika banyak kapal nelayan yang belum memasang bendera di kapal mereka. "Kapal-kapal kecil masih dimaklumi, namun kita terus membina mereka dan memberikan toleransi,'' ujarnya.

Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa dalam aturan pelayaran, pemasangan bendera itu wajib. Jika tidak, bisa dipidanakan. Terutama kapal bermesin dan terdaftar. "Sesuai aturan, kapal asing yang masuk ke Indonesia pun harus pasang bendera Merah Putih, sedangkan bendera kebangsaan dipasang di buritan kapal," jelasnya.

Wali Kota Tarakan Udin Hianggio yang hadir dalam kegiatan itu menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polri, khususnya Polair. "Momen ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme kepada para nelayan," kata Udin Hianggio.

JAWA POS