Kapal Perang Malaysia Kembali Masuki Wilayah NKRI

KRI Untung Surapati.

30 Mei 2009, Surabaya (ANTARA News) - Kapal perang Malaysia tercatat kembali melanggar batas wilayah dengan memasuki perairan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapal jenis "Fast Attack Craft" milik Angkatan Laut Malaysia bernama KD Baung-3509, Sabtu pagi sekitar pukul 06.00 Wita, secara terang-terangan melakukan provokasi dengan memasuki perairan NKRI sejauh 7,3 mil laut pada posisi 04,00,00 Lintang Utara dan 118,09,00 Bujur Timur dengan kecepatan 11 knot.

"Kapal tersebut tepatnya berada di sebelah tenggara mercu suar Karang Unarang, Perairan Ambalat," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Armatim), Letkol Laut Toni Syaiful, di Surabaya, Sabtu petang.

Kapal Malaysia di perairan Ambalat. (Foto: antarajatim)

Titik posisi pelanggaran kapal Malaysia ini berhasil dideteksi melalui radar Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Untung Suropati-872 yang tengah berpratoli di Perairan Ambalat pada posisi 04,04,80 Lintang Utara dan 118,03,10 Bujur Timur.

KRI Untung Surapati-872 yang dikomandani Mayor Laut (P) Salim itu kemudian memerintahkan anak buah kapal (ABK) untuk melaksanakan peran tempur bahaya kapal permukaan dan melakukan pengejaran kapal asing.

Dua KRI lain, masing-masing KRI Pulau Rimau dan KRI Suluh Pari yang juga tengah berpatroli di sektor perbatasan sebelah utara Perairan Ambalat bergabung melaksanakan pengejaran.

Setelah mendekati titik pengejaran dan berhasil mengidentifikasi secara visual kapal tersebut barulah diketahui kapal perang Malaysia itu adalah KD Baung-3509.

Kapal KD Baung-3509 itu sebelumnya juga telah melakukan pelanggaran wilayah, Minggu (24/5) lalu. Hasil identifikasi KRI Untung Surapati, kapal perang Malaysia itu berbobot 244 ton dengan panjang 44,9 meter dan lebar 7 meter. Kapal itu buatan Jerman tahun 1976.

Saat KRI Untung Surapati mengonfirmasi, pihak kapal perang Malaysia yang memiliki meriam 57 mm dan 40 mm tersebut menutup radio dan tidak mau menjalin komunikasi.

Kemudian KRI Untung Surapati memberikan komunikasi isyarat sekaligus melaksanakan "shadowing" (membayangi secara ketat) untuk memaksa KD Baung-3509 keluar dari perairan NKRI.

"Selama proses shadowing, KD Baung melakukan empat kali manuver zig-zag serta meningkatkan kecepatan kapal. Ketegangan pun terjadi selama 1,5 jam, namun KRI Untung Surapati akhirnya berhasil menghalau kapal Malaysia," kata Toni.

Tidak lama setelah KD Baung-3509 kembali ke perairan Malaysia, sebuah helikopter Malaysia melintas di atas kapal tersebut dalam posisi memberikan perlindungan.

Mengetahui hal itu, KRI Untung Surapati mengontak unsur Patroli Udara TNI AL Nomad P-834 yang berada di Tarakan, Kalimantan Timur untuk membantu proses penghalauan kapal perang Malaysia.

(ANTARA News)

Empat Penerbang Sukhoi Berhasil Terbang Solo

29 Mei 2009, Makassar -- Para Penerbang muda pesawat tempur Sukhoi SU 30 MK 2 yang berhome base di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin yang terdiri Kapten Pnb Rianto Dwi Putro, Kapten Pnb Ignatius Widi Nugroho dan Lettu Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana serta Lettu Pnb Bambang Baskoro Adi dinyatakan lulus terbang solo dengan pesawat Sukhoi SU-30 MK 2 yang ditandai upacara tradisi pemecahan telur diatas kepala dan penyiraman air bunga oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI I.B Putu Dunia di Shelter Skadron Udara 11. Acara dihadiri para Kepala Dinas, Komandan Satuan Jajaran Lanud Sultan Hasanuddin, Para Pejabat Staf dan Undangan Lainnya.

Adapun keempat penerbang muda yang telah menyelesaikan dan berhasil terbang solo dengan pesawat tempur Sukhoi Su-30 Mk 2 adalah Kapten Pnb Rianto Dwi Putro alumni AAU 1999, mengantongi 1300 jam terbang, diantaranya 40 jam terbang dengan pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK 2 sebelumnya bertugas di Skadron Udara 3 dan Kapten Pnb Ignatius Widi Nugroho yang sebelumnya bertugas di Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru mengantongi jam terbang 750 jam , diantaranya 40 jam menggunakan Pesawat Tempur Sukhoi.

Sedangkan Lettu Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana alumni AAU tahun 2001 sebelumnya bertugas di Skadron Udara 14 mengantongi jam terbang 750 jam terbang, dan 40 jam terbang menggunakan pesawat tempur Sukhoi, serta Lettu Pnb Bambang Baskoro Adi alumni AAU tahun 2003 telah mengantongi 500 jam terbang , 40 jam dengan pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK 2 , sebelumnya bertugas di Skadron Udara 14 Lanud Iswahyudi Madiun.

(Dispenau)

Dephan Tetap Proses Kapal Selam

Kapal selam buatan DSME Korea Selatan kelas Changbogo berbobot 1200 ton dibuat berdasarkan kapal selam buatan HDW Jerman tipe 209-1200. Changbogo diambil dari nama seorang laksamana, digunakan nama kapal selam pertama (SS-061) untuk tipe ini yang dibuat langsung di HDW Jerman, selesai tahun 1993. Delapan kapal selam sisanya dibuat di DSME Korea Selatan. Korea Selatan menawarkan kapal selam jenis ini ke Indonesia dengan sistem barter dengan pesawat CN-235. (Foto: globalsecurity.org)

30 Mei 2009, Jakarta -- Pengadaan kapal selam sudah diputuskan ditunda dalam rapat kabinet terbatas, Rabu (27/5) lalu. Meski demikian, Departemen Pertahanan (Dephan) tetap melanjutkan proses pembelian senjata strategis tersebut.

"Lanjutan proses kami tampung sebagai persiapan pendahuluan saja," kata Sekretaris Jenderal Depan, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Jumat (29/5).

Dia menjelaskan, pembelian kapal selam tidak dianggarkan melalui APBN, tapi lewat kredit negara yang ditawarkan Rusia sebesar U$1 miliar. Departemennya menargetkan, kontrak pembelian senjata asal negeri Beruang Merah tersebut kelar Desember tahun ini.

Target tersebut sebagai tindak lanjut percepatan penyerapan sisa anggaran pertahanan dari Kredit Ekspor periode 2004-2009 yang mencapai U$1,2 miliar dolar atau sekitar Rp14 triliun.

Sjafrie menegaskan, pihaknya akan menyesuaikan kalau ternyata pemerintah tidak menyediakan skema anggaran bagi pembelian kapal selam. "Bedakan antara keputusan politik dan proses manajemen di Dephan," kata lulusan Akademi Militer tahun 1974 itu.

Dia mengungkapkan, telah dua kontrak yang disepakati dari kredit negara asal Rusia, yaitu pembelian helikopter MI-17 untuk Angkatan Darat dan tank amfibi BMP 3F yang diperuntukkan bagi Marinir, Angkatan Laut.

Penjelasan dari TNI AL terkait kapal selam juga sudah diterima. "Termasuk presentasi dari negara produsen," katanya.

Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Dephan, Marsekal Muda Eris Herryanto mengatakan, telah ada dua produsen kapal selam yang telah melakukan presentasi, yaitu galangan kapal dari Jerman dan Korea Selatan.

"Keduanya telah menyatakan siap melakukan alih teknologi," kata dia.

Kapal selam tipe U214 buatan ThyssenKrupp HDW Jerman, kapal selam ini sulit dideteksi karena mesinnya senyap. AL Pakistan membeli 3 kapal selam jenis ini, menggunakan skema pembayaran kredit ekspor dari Jerman senilai EUR 1,3 Milyar (USD 1,6 Milyar). (Foto: ThyssenKrupp-marinesystems)

Eris menjelaskan, pembangunan kapal selam memakan waktu tujuh tahun. Karena itu, ketika ada dana, sudah sepantasnya kontrak langsung disepakati.

Saat ini matra laut memiliki dua kapal bawah air, yakni KRI Cakra dan Nanggala. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul menjelaskan, meski hanya memesan satu kapal selam efek tangkal yang dihasilkan cukup besar.

Dia sadar betul anggaran pertahanan ideal tidak akan dicapai dalam waktu dekat. Pihaknya hanya meminta pembangunan kekuatan minimal untuk mengamankan perairan Indonesia yang sedemikian luas.

"Kapal yang terbatas, disiasati dengan data intelijen yang kuat dan akurat," kata Iskandar.

(Jurnal Nasional)

RI Kejar Target 2.000 Prajurit untuk Misi PBB

26 Mei 2009 -- Kepala Staf Angkatan Darat Tanzania Letnan Jenderal Abdulrahman Amir Simbo yang melakukan kunjungan ke Markas Kompi Bravo Indobatt UN POSN 8-33. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

30 Mei 2009, New York -- Indonesia tengah berusaha memenuhi target 2.000 personel TNI yang dilekatkan ke misi-misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Duta Besar RI untuk PBB di New York, Marty Natalegawa, jumlah tersebut diharapkan dapat dicapai tahun ini.

"Ini proses yang masih berlangsung," kata Marty ketika ditemui ANTARA di Markas Besar PBB, New York, Jumat, usai menghadiri peringatan Hari Para Penjaga Perdamaian Internasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei.

Ia mengungkapkan bahwa peningkatan sumbangan bagi kepentingan pemeliharaan perdamaian dunia melalui PBB sekarang diberikan Indonesia tidak hanya dari segi jumlah personil, melainkan juga dari kualitas maupun bentuk-bentuk sumbangan lainnya.

Contoh kontribusi bentuk lain yang disebut Marty antara lain kapal perang KRI Diponegoro 365 yang dikirimkan TNI Angkatan Laut pada Maret 2009 lalu untuk misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) sebagai bagian dari operasi pemeliharaan perdamaian maritim.

"Jadi bukan hanya jumlah, tapi berbagai bentuk kontribusi, dari perwira, kapal perang, peace-keeper perempuan, police unit. Bahkan sekarang ada permintaan dari PBB agar kita mengirimkan tenaga medis untuk misi perdamaian," ujarnya.

Sementara itu ketika dihubungi secara terpisah, Penasehat Militer Perwakilan Tetap RI-New York Laksamana Pertama TNI I Putu Adnyana mengungkapkan bahwa sekitar 1.600 personil TNI dan Polri yang bergabung dengan misi-misi perdamaian PBB, saat ini tersebar di Lebanon, Kongo, Nepal, Darfur dan Sudan.

Pada pertengahan tahun 2007, jumlah personil yang dikirim Indonesia baru mencapai 1.072, yang bertugas di Lebanon, Kongo dan Nepal --dan seluruhnya dari TNI.

Saat ini, selain penambahan personil dari TNI, Indonesia juga telah mengiriman ratusan anggota Polri untuk bergabung dengan misi perdamaian PBB dan antara lain ditempatkan di Darfur dan Sudan.

Menurut Putu Adnyana, PBB juga telah mengundang Indonesia untuk menambah personilnya bergabung di UNIFIL, yaitu 175 personil untuk kompi infantri dan 140 personil untuk urusan logistik.

PBB juga mengundang Indonesia untuk mengirimkan lagi 140 personil kepolisian untuk ditempatkan di Darfur.

"Undangan tersebut sudah kami sampaikan ke Jakarta," kata Putu.

(ANTARA News)

2012, PT DI Luncurkan Pesawat Amfibi

Beberapa teknisi merakit pesawat CN 235 yang menjadi andalan PT Dirgantara Indonesia di hanggar CN 235 PT Dirgantara Indonesia, Bandung. (Foto: Kompas)

29 Mei 2009, Bandung -- PT Dirgantara Indonesia (PT DI) kembali membuat gebrakan baru di dunia penerbangan nasional. Setelah ada rencana kerja sama dengan BP Migas untuk mensupport moda transportasi udara di bidang perminyakan nasional, PT DI berencana meluncurkan produk teranyar mereka, yaitu pesawat amfibi.

"Untuk mendukung kerja sama dengan BP Migas kita tidak hanya maintenance unit-unit lama, namun juga membuat unit baru yang mendukung industri perminyakan nasional seperti pesawat amfibi," ujar Andi Alisjahbana, Direktur riset dan pengembangan teknologi PT DI yang ditemui disela-sela rapat kerja PT DI dan BP Migas pada Jumat (29/5/2009).

Andi menuturkan kelebihan dari pesawat tipe amfibi adalah kemampuannya untuk menjelajah medan yang sulit dijangkau pesawat biasa dengan biaya operasional yang minim.

"Pesawat amfibi buatan PT DI ini nantinya akan digunakan oleh BP Migas untuk memperlancar pekerjaan-pekerjaan di wilayah perairan laut, apalagi Indonesia adalah negara yang memiliki banyak laut," ujar Andi. Terkait dengan efektivitas biaya, Andi menuturkan penggunaan pesawat amfibi bisa menekan biaya operasional sampai 50 persen ketimbang menggunakan helikopter.

Pesawat amfibi ini akan dioperasikan oleh BP Migas mulai 2012, namun Andi belum bisa menyebutkan berapa banyak jumlah pesawat yang diproduksi. "Prototipe pesawatnya sudah jadi dan sudah diuji coba, untuk launchingnya memang masih agak lama karena sejumlah komponen kita impor dari Eropa," tuturnya.

Andi juga tidak memungkiri bila pesawat amfibi berkapasitas 14 penumpang termasuk pilot ini, nantinya akan dipasarkan selain ke BP Migas.

"Nantinya kita akan pasarkan produk ini lebih luas lagi, tapi untuk sementara tetap menjurus ke perusahaan-perusahaan yang memang aktivitasnya membutuhkan akses ke daerah-daerah sulit jangkau, bukan ke penerbangan komersil," pungkasnya.

(detikNews)

Sail Bunaken 2009 di Teluk Manado

HMS Echo. (Foto:royalnavy)

30 Mei 2009 -- TNI AL akan menyelenggarakan perhelatan kelautan bertaraf internasional SAIL BUNAKEN 2009 pada tanggal 11 hingga 19 Agustus 2009. Perhelatan ini akan menampilkan parade kapal perang internasional (IFR/International Fleet Review) dan selam masal.

IFR merupakan kegiatan puncak Sail Bunaken 2009 berupa parade kapal perang (warship dan tallship) direncanakan akan diinspeksi oleh Presiden RI di teluk Menado menjelang matahari terbenam pada 19 Agustus 2009. Saat diinspeksi oleh Presiden seluruh kapal perang dalam posisi lego jangkar, sedangkan kapal kepresidenan berlayar menginspeksi kapal satu persatu. Pada saat sailing dan flying pass kapal kepresidenan posisi statis. Seluruh kapal perang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat dari dekat kapal perang (open ship) selama berlangsungnya Sail Bunaken.

30 negara anggota WNPS (Western Pacific Naval Symposium) dan 14 negara lainnya diundang mengikuti IFR. Sebanyak 16 negara telah menyatakan akan hadir, 11 negara akan mengirimkan kapal perangnya. Amerika kemungkinan 2 kapal (diantaranya kapal induk helly), Australia 2 kapal (HMAS New Castle dan Leeuwing), Jepang 3 kapal (destroyer), Singapura 1 kapal, Thailand 3 kapal (frigate), Inggris 1 kapal (HMS Echo), India 1 kapal (destroyer), Brasil 1 kapal (LST), Perancis 1 kapal, Malaysia 2 kapal (KD Kedah dan KLD Tunas Samudera), Belanda, Chili, Peru, Suriah, dan Turki hanya mengirimkan delegasi saja.

KD Kedah. (Foto: navy.mil.my)

HMAS Newcastle. (Foto: newcastle.nsw.gov.au)

HMAS Leeuwing. (Foto: navy.gov.au)

KLD Tunas Jaya. (Foto: navy.mil.my)

14 negara masih ditunggu konfirmasinya yaitu Bangladesh, Brunai, Filiphina, Italia, Kamboja, Korea Selatan, Pakistan, Papua Nugini, Rusia, Selandia Baru, Vietnam, Myanmar, Arab Saudi, Iran, dan Mesir. 7000 orang peserta asing diperkirakan akan hadir.

Indonesia akan melibatkan 10 kapal perang, 1 flight Sukhoi, 1 flight F-16, 1 skuadron Cassa, 1 skuadron Nomad. Sampai saat ini 35 kapal perang, 2 flight TNI AU dan 2 skuadron pesawat udara TNI AU tercatat sebagai peserta IFR. Pada seluruh kapal perang negara sahabat ditempatkan perwira TNI AL sebagai pemandu di kapal.

(TNI AL/Beritahankam.blogspot)

Perusahan Patungan Rusia - Belarusia Ekspor Pechora-2M

Pechora-2M diluncurkan. (Foto: ausairpower.net)

29 Mei 2009 -- Perusahaan patungan Rusia – Belarusia akan mengirimkan sistem pertahanan udara Pechora-2M ke lima negara dalam waktu dekat. Pechora-2M merupakan versi up-grade Pechora (SA-3 Goa) sistem misil permukaan ke udara pada ketinggian rendah. Sistem dimodernisasi dengan penambahan fitur jarak lebih jauh (hingga 27 Km), menaikkan probabilitas membunuh, lebih tahan jamming, serta kemampuan mengenali beberapa sasaran termasuk misil jelajah.

“Kami akan mengirimkan sistem pertahanan udara Pechora-2M ke tiga negara eks-Uni Sovyet dan dua (lagi) negara asing segera,” ujar Vyacheslav Karatayev, tanpa menyebutkan secara spesifik nama pelanggannya. Karatayev menambahkan perusahaan telah mengadakan pembicaraan dengan sepuluh negara lainnya guna penjualan sistem misil Pechora.


“Sistem ini sangat populer diseluruh dunia. Akan tetapi, kami masih belum mampu menaikkan kapasitas produksi hingga 15 – 17 sistem pertahun, seperti saat era Sovyet,” ujar Karatayev.

Sejumlah sumber media Rusia baru-baru ini melaporkan portofolio order ekspor 2009 – 2011 untuk Pechora-2M dan Pechora-2A total 200 unit, termasuk 70 unit untuk Mesir. Perusahaan patungan sistem pertahanan dibentuk 1996 dibawah kesepakatan antar pemerintah Rusia – Belarusia. Perusahaan mempunyai 38 anak perusahaan di dua negara tersebut dan fokus pada produksi, ekspor, dan pelayanan purna jual sistem pertahanan udara Pechora-2M.

RIA Novosti/@beritahankam

Malaysia Sering Langgar Wilayah

Kapal perang Indonesia sedang patroli disekitar perairan Ambalat. (Foto: tarakankota)

28 Mei 2009, Jakarta -- Pelanggaran wilayah Ambalat, Kaltim oleh kapal Malaysia harus disikapi proporsional. Kasus masuknya kapal negeri jiran itu ke perairan Indonesia di Blok Ambalat karena salah paham.

Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso usai menghadiri seminar Koentjaraningrat Memorial Lecture di gedung Dephan, kemarin (28/05).

"Ada dispute area, perasaan dia patroli itu tidak melanggar tapi sebenarnya melanggar," ujarnya.

Menurutnya, Malaysia, sebenarnya sudah paham prosedur bersama yang disepakati antar dua negara. "Saya telah bertemu dengan Panglima Tentara Diraja Malaysia beberapa bulan lalu. Kita menyusun prosedur operasi laut, dan keamanan maritim," kata jenderal asal Solo, Jateng itu.

Dalam kerja sama itu sudah diatur semua prosedurnya apabila terjadi suatu pelanggaran di perbatasan. “Kita sudah atur semua, bagaimana prosedurnya, bagaimana komunikasi supaya bila terjadi pelanggaran bisa diselesaikan dengan baik," kata mantan KSAD itu.

Secara teknis, bila ada yang melanggar, pertama diberi peringatan bahwa kapal yang bersangkutan telah masuk wilayah perairan Indonesia atau Malaysia. Setelah itu disebutkan titik koordinat yang dilanggar. "Memang masih ada yang namanya dispute area itu, yakni wilayah terluar suatu perairan suatu negara," tambahnya.

Gesekan perbatasan antardua negara ini sudah terjadi sejak 1967. Pada 27 Oktober 1969, Indonesia-Malaysia sampai meneken Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia. Dalam perjanjian itu disebutkan, kedua negara melakukan ratifikasi pada 7 November 1969.

Anehnya, di tahun yang sama Malaysia justru menerbitkan peta baru yang memasukan Pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh. Indonesia dan Singapura, tak mengakui peta baru Malaysia itu.

Kemudian pada 17 Maret 1970 kembali ditandatangani persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia dan Malaysia. Sembilan tahun berselang Malaysia kembali menerbitkan peta baru mengenai tapal batas. Kali ini Malaysia memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya. Indonesia protes keras.

KD Sri Melaka

Gesekan pun terus terjadi, pada 21 Februari 2005 di Takat Unarang, 17 pekerja Indonesia ditangkap awak kapal perang Malaysia KD Sri Melaka. Terjadilah ketegangan yang melibatkan kapal perang Malaysia -KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu- dan kapal perang Indonesia, KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI KS Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa.

Ketegangan mulai masuk wilayah fisik. Pada April 2005, Kapal Republik Indonesia Tedong Naga menyerempet Kapal Diraja Rencong tiga kali. Pada 24 Februari 2007, Indonesia mencatat Malaysia melakukan 35 kali pelanggaran perbatasan. Contohnya, kapal perang Malaysia KD Budiman yang masuk ke wilayah perairan Indonesia sejauh satu mil laut dengan kecepatan 10 knot. Kemudian kapal perang KD Sri Perlis masuk sejauh dua mil laut dengan kecepatan 10 knot.

Malaysia mulai menempatkan kapal perang Rencong di perairan Ambalat sejak pada 8 April 2005. Setelah itu giliran TNI-AU siaga di Pangkalan Udara Balikpapan, Kalimantan Timur dan Lanud Hasanuddin, Makassar.

Tetapi tetap saja kapal Malaysia berupaya masuk. Misalnya, pada 25 Fabruari 2007, KD Sri Perli memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati. Bahkan di hari yang sama, pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard.

Pesawat tempur Indonesia baru bisa menjangkau daerah ini setelah terbang selama 15 sampai 30 menit. Sedangkan Malaysia sudah memiliki pangkalan udara di Tawao, Malaysia, dan menempatkan pesawat tempur yang mampu menjangkau Ambalat dalam hitungan detik.

Insiden terakhir terjadi pada awal pekan ini, KRI Untung Suropati mengusir kapal patroli Malaysia KD YU- 3508 karena melanggar batas laut.

PERTAHANAN SOSIAL

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, selain pertahanan dalam bentuk gelar militer, Indonesia juga mengandalkan pertahanan sosial. "Kita mengembangkan kebersamaan antarsuku, kita juga menggandeng ahli antropologi," kata Juwono.

Faktor sosial budaya tersebut juga dapat menjadi faktor penyebab keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di wilayah perbatasan.

Dirjen Pothan Prof Dr Budi Susilo Soepandji DEA meminta masyarakat yang ada di wilayah perbatasan hendaknya tidak melihat potensi yang ada di luar wilayah NKRI, melainkan mencari cara bagaimana mengembangkan dan memberdayakan potensi yang ada di dalam Indonesia.

“Kita jangan melihat semata-mata yang ada di luar dari teritorial kita tetapi melihat potensi pertahanan yang mempunyai koridor memperdayakan masyarakat di wilayah NKRI," kata adik kandung jaksa agung Hendarman Supandji itu.

(Kaltim Post)

AWACS Beriev A-50 Mainstay Memperkuat AU India

AWACS Beriev A-50 Mainstay. (Foto: Beriev)

29 Mei 2009 -- Angkatan Udara India menerima pesawat pertama AWACS Beriev A-50 Mainstay buatan Rusia, Kamis, (28/5). A-50 dibuat berbasiskan pesawat angkut militer Il-76 MD.

AU India memesan tiga varian A-50EI dilengkapi sistem radar Phalcon buatan Israel pada 2001. Pesawat pertama dijadwalkan diterima di tahun 2007 – 2008, tetapi tertunda.

“Hari ini kami menjadi salah satu dari sejumlah negara yang mampu memiliki pesawat jenis ini (AWACS),” ujar KASAU India Marsekal Fali Homi Major saat peresmian mulai bertugasnya di jajaran AU India.

Menurut sebuah sumber, pesawat kedua diharapkan tiba di India awal 2010, pesawat ketiga akhir tahun depan. Pesawat akan ditempatkan di Agra bergabung dengan Skuadron 50.

Beriev A-50EI Mainstay sedang mengisi bahan bakar di udara. (Foto: Beriev)

Banyak aspek, A-50 sebanding dengan E-3 Sentry milik AU Amerika Serikat. Dilengkapi sistem pengisian bahan bakar di udara dan peralatan perang elektronik, serta dapat melacak target hingga 400 km.

Program kerjasama teknis Rusia – India hingga 2010 melingkupi 200 proyek senilai USD 18 Milyar. Akan tetapi, kerjasama ini dibayang-bayangi oleh perselisihan pada sejumlah masalah; keterlambatan pengiriman, pasokan suku cadang, buruknya dukungan penjualan, mahalnya biaya perawatan dan isu-isu terkait transfer teknologi.

Sebagai contoh, India mengeliminasi Rusia dari tender pengadaan 6 pesawat tanker udara untuk AU India disebabkan buruknya pelayanan purna jual, terder dimenangkan Airbus A-330 MRTT. India baru saja membeli 8 pesawat Boeing P-81 LRMR (Long Range Maritime Reconnaissance) dari Amerika Serikat, penandatanganan kerjasama dengan Brazil guna mengintegrasikan sistem AWACS buatan India pada 3 pesawat buatan Brazil Embraer-145 yang akan bertugas dijajaran AU India.

RIA Novosti/@beritahankam

Ambalat Memanas TNI AU Terbangkan B-737 Surveiller

Awak pesawat Boeing A-7303 sedang mengoperasikan kamera wes camp dari dalam pesawat pada Operasi Pengamanan Kawasan Ambalat, dalam rangka mendeteksi ada/tidaknya target. Tampak dalam layar monitor kamera pesawat tertangkap sebuah kapal niaga sedang melintas di Kawasan Ambalat. (Foto : Penkoopsau II)

28 Mei 2009, Makassar -- Setelah lebih kurang satu tahun relatif tenang, kini kawasan perairan Ambalat KalimantanTimur kembali mulai "memanas". Aura ketegangan mulai nampak, ketika dalam dua hari dalam pekan ini (24 - 25 Mei 2009), di wilayah NKRI itu terjadi dua kali insiden pengusiran kapal-kapal perang Malaysia oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) TNI AL maupun terdeteknya helikopter Malaysian Maritime Enforcement Agency dan pesawat Beechraft Malaysia yang memasuki wilayah NKRI hingga sejauh 40 mil laut.

Mencermati perkembangan tersebut, pihak TNI AU mengerahkan satu flight pesawat intai maritim jenis Boeing 737 untuk melaksanakan patroli dan pengamatan dari udara di kawasan yang kaya kandungan minyak itu, Kamis (28/5). Tepat pukul 08.40 wita pesawat Boeing 737 yang diterbangkan oleh Mayor Pnb Beny dan copilot Lettu Pnb Agus take off dari Lanud Sultan Hasanudin, Makasar menuju Ambalat area.Pesawat dengan tail number A-7303 yang berhome base di Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanudin ini, melaksanakan misi maritime patrol dan pengamatan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Ambalat dan sekitarnya.

Sesaat di atas kawasan Ambalat, pesawat yang dilengkapi dengan peralatan camera Wes Cam yang mampu mendeteksi kapal-kapal di atas permukaan itu pun beraksi. Dari ketinggian 10.000 feet, selama kurang lebih dua puluh lima menit, pesawat Boeing A-7303 terus melaksanakan pengamatan dan pemantauan di atas Ambalat area. Selama itu, tidak ditemukan target kapal yang mencurigakan, lebih-lebih kapal-kapal perang negara tetangga seperti yang terjadi dua tiga hari lalu. Dari pantauan kamera yang ada di pesawat Boeing 7303, hanya beberapa kapal niaga / peti kemas tampak sedang berlayar.

TNI AU sendiri, dalam hal ini Koopsau II secara rutin terus melaksanakan patroli dan pengamanan di kawasan Ambalat. Dalam kalender Koopsau II, pengamanan wilayah Ambalat merupakan operasi yang dilaksanakan sepanjang tahun. Pesawat yang dilibatkan dalam operasi Ambalat meliputi pesawat Boeing 737 dan Sukhoi Su-27/30 MK. Kedua jenis pesawat ini selalu stand by on call. Sementara koordinasi dengan pihak TNI AL, dalam hal ini Koarmatim juga terus dilakukan guna mendapatkan data-data maupun informasi yang up to date seputar keamanan wilayah Ambalat. Demikian, Kapen Koopsau II Mayor Sonaji Wibowo, menginformasikan.

(Pen Koopsau II)

Krisis Ambalat Selesai Lewat Prosedur Bersama

Prajurit TNI bersiaga di Ambalat. (Foto: tarakankota)

29 Mei 2009, Jakarta -- Mabes TNI minta krisis di perairan Ambalat tidak terlalu diperuncing. Militer RI-Malaysia telah menyusun prosedur bersama pengamanan perbatasan laut kedua negara, sejak awal tahun ini. "Termasuk di Ambalat," kata Panglima TNI Jenderal, Djoko Santoso di kantor Departemen Pertahanan, Jakarta, Kamis (28/5).

Jika terjadi pelanggaran, masing-masing pihak menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang telah disepakati. Dimulai dari komunikasi awal sebagai peringatan, hingga tahap pengusiran kapal-kapal yang dianggap melanggar wilayah. "Sehingga masalah bisa selesai dengan baik," katanya.

Konflik di Ambalat kembali meningkat, sejak akhir pekan lalu. Hampir setiap hari pesawat dan kapal perang Malaysia melanggar wilayah dengan masuk ke zona yang diyakini kaya minyak itu. Berdasarkan data TNI AL, pelanggaran laut dan udara yang dilakukan militer maupun polisi Malaysia periode Januari sampai April 2009, tercatat sembilan kali.

Djoko mengakui adanya pelanggaran itu. Ini terjadi karena kedua pihak punya peta yang berbeda dan saling klaim wilayah yang diduga kaya minyak itu. Djoko meminta semua pihak menunggu perundingan yang terus dilakukan Departemen Luar Negeri (Deplu).

Sambil menunggu perundingan, TNI tetap melakukan pengamanan di Ambalat sesuai standar operasional. "Tidak ada penambahan kapal," kata lulusan Akademi Militer tahun 1975 itu. TNI hanya mengerahkan satu pesawat Boeing-737 intai maritim untuk melaksanakan patroli dan pengamatan udara di perairan Ambalat dan sekitarnya, kemarin.

"Hasilnya tidak ditemukan kapal negara tetangga," kata Kepala Penerangan Komando Operasi TNI AU (Koopsau) II Mayor Sonaji Wibowo. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi meminta militer terus pegang aturan pelibatan yang ada. Posisi Indonesia di Ambalat lebih kuat karena lebih dahulu melakukan okupasi aktif. Kondisi ini berbeda dengan kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan.

(Jurnal Nasional)

AL Australia Jajaki Kerja Sama Dengan Koarmatim

27 Mei 2009, Surabaya -- Armada Angkatan Laut Australia sedang menjajaki kerja sama di bidang pengamanan laut dengan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim).

Hal itu ditunjukkan dengan kunjungan Panglima Armada Utara Australia (Commander Northern Command), Commodore David Dwyther, ke Koarmatim yang bermarkas di Ujung, Surabaya, Rabu.

Rombongan pejabat militer angkatan laut Negeri Kanguru tersebut, diterima Panglima Koarmatim, Laksamana Muda TNI Lili Supramono dengan didampingi Kepala Staf Koarmatim, Laksamana Pertama TNI Slamet Yulistiono, dan para Asintel Koarmatim.

Kedua belah pihak mengadakan pertemuan secara tertutup di Gedung Gajah Mada, Pelabuhan Ujung, selama beberapa jam.

"Agenda utama yang dibahas dalam kunjungan singkat itu adalah masalah kerja sama dan saling menjaga hubungan baik antarangkatan laut kedua negara," kata Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol Laut Drs. Toni Syaiful.

Setelah melakukan pertemuan secara tertutup, Pangarmatim dan Panglima Armada Angkatan Laut Utara Australia, berfoto bersama di depan Monumen Jalesveva Jayamahe (Monjaya).

KRI Hiu. (Foto: Karbol1978)

Pengambilan gambar untuk dokumentasi itu dilanjutkan dengan acara saling menukar cendera mata kedua pucuk pimpinan angkatan laut itu.

Dalam kesempatan tersebut, Commodore David Dwyther sempat mengamati Kapal Perang RI (KRI) Hiu-804 yang bersandar di Dermaga Ujung.

Di kapal perang itu, Panglima Armada Utara Australia itu menerima penjelasan dari Komandan KRI Hiu-804, Mayor laut (P) I.G.P. Alit Jaya.

(ANTARA JATIM)

Lemhanas Minta Utamakan Diplomasi Soal Ambalat

28 Mei 2009, Jakarta -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) meminta pemerintah mengutamakan diplomasi dan menghindari pendekatan militer dalam menyelesaikan masalah Blok Ambalat bersama Malaysia.

"Pendekatan diplomasi harus diutamakan karena ada ASEAN Charter yang menekankan supaya perselisihan antarnegara ASEAN apa pun beratnya diselesaikan dengan diplomasi," kata Gubernur Lemhanas Muladi di Gedung Depkeu Jakarta, Kamis.

Lemhanas juga menyarankan agar pemerintah melakukan persiapan sebaik-baiknya untuk melakukan penyelesaian secara hukum/yuridis melalui mahkamah internasional di Den Haag, Belanda .

"Kita harus siapkan tim khusus. Jangan sampai kecolongan seperti Sipadan dan Ligitan. Pendekatan militer kalau bisa dihindarkan, tapi negara yang cinta damai adalah negara yang siap berperang juga," katanya.

Menurut dia, dalam sengketa seperti itu, peran militer lebih ditujukan untuk menimbulkan efek jera atau takut negara lain.

Muladi menyebutkan, di masa yang akan datang masalah pertahanan dan keamanan menjadi masalah yang makin penting.

"Adanya kasus-kasus yang mengejutkan seperti Ambalat semakin menyadarkan kita bahwa masalah perlindungan terhadap nusantara menjadi penting menghadapi ancaman terhadap integritas teritorial dan kedaulatan. Ini harus mendapat perhatian yang lebih. Ini menyangkut kebanggaan bangsa," katanya.

Anggaran

Mengenai alokasi anggaran pertahanan dan keamanan, Muladi mengatakan, kebutuhan anggaran hankam untuk membangun kekuatan pokok minimum adalah Rp127 triliun, namun saat ini baru terpenuhi sekitar Rp35 triliun/tahun .

"Kekuatan esensial yang minimum sekarang masih jauh. Rp35 triliun itu sudah termasuk gaji, jadi sangat menyedihkan," katanya.

Menurut dia, meski anggaran masih minim , pemerintah harus membangun kekuatan minimum untuk membangun kedaulatan.

"Saya kira negara lain di sekitar sudah lebih tinggi anggarannya. Kita lihat negara sekitar kita tergabung dalam Commonwealth yang terikat pada pertahanan bersama," katanya.

Menurut dia, untuk membangun kedaulatan harus dibangun melalui pembangunan ekonomi terlebih dulu.

Mengenai kasus separatis Papua, Muladi mengatakan, dana otsus perlu lebih dimanfaatkan lebih baik. Banyak daerah memimpikan dana seperti itu.

"Masalah Papua tidak hanya internal tapi eksternal juga, kadang-kadang ada kejailan dari lembaga internasional lain, baik LSM maupun anggota Kongres(AS, red) . Kita harus berbuat yang terbaik untuk Papua, termasuk menghindari pelanggaran HAM," katanya.

(ANTARA News)

Capres dan Cawapres “Diserang”

27 Mei 2009, Mataram -- Dua personil Polda NTB mengikuti latihan pengamanan VVIP di Jalan Lingkar Selatan Mataram, NTB, Rabu (27/5). Sebanyak 75 personil dari berbagai satuan di Mapolda NTB sudah dilatih sebagai Satgas PAM VVIP sejak 2008 dan terus melakukan latihan untuk melakukan pengamanan terhadap Capres dan Cawapres yang akan berkampanye di NTB. (Foto: ANTARA/Budi Afandi/Koz/ama/09)

28 Mei 2009, Mataram -- Kampanye calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tahun 2009 di lapangan Gajah Mada Polda NTB, Rabu (27/5) pagi, ricuh. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi adanya gangguan keamanan dari para peserta kampanye. Karena khawatir terjadi sesuatu, capres dan cawapres ini pun diamankan pasukan pengamanan VVIP Polda NTB ke tempat persembunyian yang tak seorang pun tahu, bahkan pasukan pengamanan sendiri.

Insiden kericuhan tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WITA. Saat itu, capres dari salah satu partai terkenal tengah melakukan kampanye terbuka di hadapan massa pendukungnya. Namun huru hara pun terjadi ketika, satu-persatu massa kampanye mendekati capres yang tengah berorasi. Kejadian tersebut membuat pasukan pengamanan VVIP yang dilengkapi persenjataan tempur mengamankan capres. Karena kondisi makin kacau, pasukan VVIP pun mengambil keputusan untuk mengamankan sang capres masa depan ke tempat tertentu melalui jalur rahasia.

Namun dalam perjalanan tepatnya di depan makan Loang Baluk, Jalan Lingkar Selatan, Mataram, iring-iringan capres dan pasukan pengamanan ini kembali mendapat serangan dari teroris. Dua kali tembakan dilepaskan teroris untuk menghalau rombongan. Mendapat serangan tersebut, pasukan VVIP pun mengambil posisi menghadang serangan. Sementara sang capres dievakuasi ke mobil lainnya dan meninggalkan TKP. Dengan senjata serbu ringan, pasukan pengamanan VVIP ini akhirnya bisa melumpuhkan serta mengendalikan situasi.

Pengamanan dan serangan di atas tidak benar-benar terjadi. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan skenario latihan bagi keselamatan capres dan wapres ketika mendapat serangan saat tengah berkampanye.

Kasatgas Pengamanan VVIP Polda NTB, AKBP I Made Darmandi Giri, saat ditemui di tengah-tengah latihan mengatakan, latihan tersebut untuk merefresh kembali latihan yang telah didapat sebelumnya. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi anggota pengamanan sesuai yang telah diajarkan. “Kita latih sesuai latihan yang didapatkan di Mabes Polri,” ujar Giri. Latihan ini sendiri akan dilanjutkan setiap hari hingga menjelang pelaksanaan kampanye capres dan cawapres. Sementara pengamanannya sendiri dilaksanakan 29 Mei hingga 4 Juli mendatang.

(Harian Suara NTB, Kamis, 28 Mei 2009)

Fasharkan Pesawat Udara Puspenerbal

28 Mei 2009, Surabaya -- Danpuspenerbal, Laksma TNI Rudi Hendro Satmoko (kiri) berbincang dengan Kepala Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara (Fasharkan Pesud) Puspenerbal, Kolonel Laut (E) Bambang Eko Palgunadi, usai peresmian Fasharkan Pesud di depan pesud latih Tobago milik Skuadron Udara 200 Wing Udara-1 Puspenerbal di Apron Base Ops Lanudal Juanda, Kamis (28/5). Pembentukan Fasharkan Pesud tersebut, untuk mendukung kesiapan operasional seluruh pesud TNI AL dalam patroli maritim di wilayah NKRI. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/09)

Pesawat latih Tobago


Danpuspenerbal, Laksma TNI Rudi Hendro Satmoko (kiri) melepas penutup juaja (lambang kehormatan) Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara (Fasharkan Pesud) Puspenerbal, saat peresmian di Apron Base Ops Lanudal Juanda, Kamis (28/5). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/09)

TNI Ingin Pemerintah Segera Selesaikan Negosiasi Ambalat

28 Mei 2009, Surabaya -- Sebuah perahu pengangkut air bersih, melintas di depan sejumlah kapal perang TNI AL yang siaga di Dermaga Madura, Koarmatim Ujung Surabaya, Kamis (28/5). Pasca pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap batas wilayah NKRI, TNI-AL menyiagakan tujuh kapal perang dan 20 kapal patroli ringan di sekitar perairan Blok Ambalat, Dalam patroli rutin itu, armada mulai pertahanan udara, pertahanan permukaan, dan kemampuan pertahanan bawah air, dalam kondisi siap perang. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)

28 Mei 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso berharap pemerintah segera menyelesaikan perundingan perihal Ambalat dengan Malaysia dan memastikan militer Indonesia tak akan menambah kekuatan armada perang di wilayah itu meski tetap akan secara ketat mengamankannya sesuai prosedur standar operasional pengamanan perbatasan wilayah laut.

Berbicara usai menghadiri seminar "Memahami Indonesia Yang Asing: Realitas Sosial Budaya di Perbatasan RI-Malaysia" di Jakarta, Kamis, Djoko memaparkan, TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia memiliki prosedur standar operasional bersama untuk pengamanan perbatasan wilayah laut kedua negara, termasuk Ambalat.

"Jadi, jika terjadi pelanggaran, maka masing-masing akan menjalankan tugasnya sesuai prosedur bersama yang telah disepakati dan melakukan komunikasi dengan mereka sampai tahapan pengusiran terhadap kapal-kapal mereka yang melanggar wilayah RI," tegasnya.

Djoko mengakui, kapal-kapal perang Malaysia kerap melanggar perbatasan wilayah perairan Ambalat.

"Itu karena kedua pihak baik Malaysia maupun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat terhadap batas kedua negara di Ambalat. Jadi, batas wilayah kedua negara di Ambalat yang masih disengketakan ini harusnya segera diselesaikan oleh pemerintah kedua negara," kata Djoko.

Oleh karena itu, sambil menunggu hasil perundingan kedua pemerintahan mengenai Ambalat, TNI tetap melakukan pengamanan yang sesuai dengan prosedur standar operasional TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia.

Panglima TNI mengungkapkan, angkatan bersenjata kedua negara kerap bertemu secara rutin untuk membahas berbagai persoalan di perbatasan kedua negara, baik perbatasan laut maupun darat.

Senin lalu, KRI Untung Surapati berhasil mengusir sebuah kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat.

Kapal perang RI yang dikomandani Mayor Laut (P) Salim tersebut saat itu sedang mengadakan operasi penegakan kedaulatan di laut wilayah RI, khususnya Laut Sulawesi dan sekitarnya.

Saat kapal perang Malaysia muncul, anak buah kapal KRI Untung Surapati mengambil posisi tempur bahaya permukaan dan mencoba menjalin kontak komunikasi lewat radio.

Dari hasil komunikasi itu diperoleh informasi bahwa kapal TLDM itu akan ke Tawau, namun haluan kapal bertentangan dengan yang diinformasikannya, bahkan malah hendak memasuki wilayah Indonesia sambil menambah kecepatan.

Akhirnya, KRI Untung Surapati-872 yang berjenis korvet kelas Parchim eks Jerman itu mengejar untuk menghalau kapal perang Malaysia itu sekaligus memerintahkan mereka segera keluar dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Setelah diberikan peringatan tegas, kapal TLBM KD melakukan diam radio dan keluar dari wilayah NKRI.

Sehari sebelumnya, KRI Hasanudin juga mengusir KD Baung-3509 dan heli Malaysian Maritime Enforcement Agency serta pesawat dari jenis "beechraft" yang juga mencoba memasuki Blok Ambalat.

Berdasarkan data TNI AL, pada periode Januari sampai April 2009, pelanggaran laut dan udara oleh TLDM dan polisi laut Malaysia di Perairan Kalimantan Timur, khususnya Ambalat, tercatat sembilan kali.

(ANTARA)

Diplomasi Batas Wilayah RI Malaysia Masih Buntu

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Tun Abdul Razak di Istana Merdeka. (Foto: beritasore)

28 Mei 2009, Jakarta -- Proses diplomasi penentuan batas wilayah antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Perairan Ambalat, Kalimantan Timur, masih menemui jalan buntu. Belum adanya titik temu batas wilayah inilah yang seringkali memicu terjadinya insiden angkatan laut kedua negara di perbatasan.

"Sampai sekarang diplomasi batas wilayah di Ambalat masih deadlock. Kali terakhir rapat koordinasi Deplu dengan Malaysia pada 2008 belum mengarah pada perkembangan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul, Rabu (27/5).

Malaysia masih menggunakan peta yang dibuat pada 1979. Sedangkan Indonesia tetap mengacu pada peta yang dikeluarkan pada 1945. Kedua peta itu berbeda dalam penentuan batas wilayah perairan negara masingmasing.

Perbedaan peta itulah, ungkap Iskandar, yang kerap berujung insiden masuknya kapal laut Malaysia ke wilayah Indonesia. Selama Januari sampai Mei 2009, sudah sembilan kali kapal laut Indonesia menghalau kapal laut Malaysia karena melanggar batas wilayah.

Teranyar adalah insiden Senin (25/5) lalu ketika kapal milik Angkatan Laut Diraja Malaysia kembali memasuki wilayah perairan Ambalat yang langsung dihalau kapal patroli TNI AL.

Pernyataan serupa dikemu kakan Kepala Pusat Penerangan TNI, Marsekal Muda Sagoem Tam bun. "Masalah pokoknya soal batas wilayah. Karenanya, upaya diplomatik adalah jalan keluar yang perlu diselesaikan," kata Sagoem.

Iskandar berharap, Deplu melanjutkan langkah-langkah diplomasi dengan Malaysia. "Kalau tindakan ofensif itu kan harus ada persetujuan DPR dan Presiden dulu. Malaysia pun punya aturan yang sama," jelas Iskandar.

Namun, Iskandar memastikan, pada tingkat komando, komunikasi antara TNI AL dan Diraja Malaysia, tak ada masalah serius yang perlu diperdebatkan. "Masing-masing saling menghormati. Mereka berkunjung ke sini, kita ke sana. Tapi, kalau di laut memang sulit karena batasnya tidak bisa dilihat kasat mata."

Direktur Perjanjian Internasional Deplu, Rahmat Budiman, mengaku, selama ini TNI AL dan Deplu selalu berkoordinasi. Jika ada yang terjadi di Ambalat, biasanya TNI AL melaporkan ke Deplu.

Tapi, hingga kemarin sore, pihaknya belum mendapat laporan soal insiden Senin tersebut. "Mungkin laporan belum sampai," katanya.

Rahmat mengakui batas maritim kedua negara memang belum selesai dibahas. Termasuk di antaranya soal batas perairan di wilayah Ambalat. "Kami berharap perundingan segera dilakukan dan penentuan batas maritim bisa selesai secepatnya."

Saat PM Malaysia, Tun Abdul Razak, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Maret lalu, SBY mengatakan, masalah perbatasan kedua negara bisa diselesaikan dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN.

(Republika)

TNI AL Kirim Tujuh Kapal Perang ke Ambalat

KRI Untung Surapati.

27 Mei 2009, Surabaya -- Markas Komanda RI Kawasan Timur (Makoarmatim) menggerahkan tujuh kapal perang ke wilayah Ambalat menyusul meningkatnya intensitas keamanan di blok tersebut setelah kapal perang Malaysia memasuki wilayah Ambalat.

"Ada tujuh KRI yang berada di sekitar Ambalat. Ini sebagai bentuk antisipasi masuknya kembali kapal perang Malaysia," kata Kadispen Armatim Letkol Laut Toni Syaiful di Surabaya, Rabu (27/5).

KRI Untung Surapati 827 berhasil mengusir kapal perang tentara laut Diraja Malaysia, KDU 3508, saat berada di perairan Blok Ambalat pada Senin (25/5). Sehari sebelumnya, KRI Hassanudin 366 juga mengusir Kapal Diraja (KD) Baung 3509 dan helikopter Malaysian Maritime Enforcement Agency yang mencoba masuk ke wilayah Ambalat.

Menurut Kadispen, dalam dua hari ini tidak terdengar lagi adanya kapal perang Malaysia masuk kembali, namun kewaspadaan harus dijaga. Karena itu, katanya, dengan kekuatan tujuh KRI yang selalu berpatroli di sekitar Ambalat dianggap cukup untuk menghadang kekuatan kapal milik perang milik Malaysia.

Selain tujuh kapal perang, Armatim juga menempatkan satu satuan setingkat kompi (SSK) marinir di Nunukan yang bisa dikerahkan sewaktu-waktu. "Ini menunjukkan bahwa TNI AL tidak main-main dalam menjaga kedaulatan negara. Apalagi, ada kekuatan asing yang masuk ke wilayah kita," katanya.

(Media Indonesia)

A330 MRTT Pemenang Tender Pesawat Tanker Udara AU India

Pesawat tanker udara Il-78 AU India. (Foto: globalsecurity.org)

26 Mei 2009 -- Rusia tersingkir dari tender penyedian 6 pesawat tanker udara untuk Angkatan Udara Inida senilai USD 1 Milyar disebabkan buruknya pelayanan perbaikan purna jual.

AU India telah mengoperasikan armada pesawat tanker udara Il-78 selama 6 tahun dan mengumumkan tender untuk penambahan 6 pesawat tiga tahun yang lalu. Il-78 buatan Rusia dan A330 MRTT (Multi Role Tanker Transporter) buatan Airbus Eropa sebagai peserta tender.

A-330 MRTT. (Foto: defenseindustrydaily)

“Kami telah menyelesaikan seluruh evaluasi dan memilih A330 MRTT. Kesepakatan segera dilakukan setelah disetujui oleh CSS (Cabinet Committee on Security). Platform Rusia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.,” ujar KASAU India Marsekal Fali Homi Major saat wawancara dengan Hindustan Times.

Major mengatakan India tidak puas dengan tingkatan pelayanan purna jual yang disediakan oleh Rusia.

Meskipun India tetap merupakan pembeli utama senjata Rusia, hubungan bilateral teknis militer dibayang-bayangi oleh sejumlah masalah terkait supplai suku cadang, buruknya dukungan penjualan, mahalnya ongkos pemeliharaan dan issu transfer teknologi.

A330 MRTT dibuat oleh EADS berdasarkan pesawat penumpang A330. A330 MRTT pertama dikirimkan ke AU Israel setelah tiga tahun penandatangan kesepakatan, lima pesawat sisanya dikirimkan 15 bulan kemudian.

RIA Novosti/@beritahankam

Latihan Rutin Paspampres

27 Mei 2009, Jakarta -- Sejumlah prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan latihan rutin pengamanan pejabat dan tamu negara di Mako Paspampres di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/5). Komandan Paspampres, Mayjen TNI Marciano Norman mengatakan netralitas Paspampres merupakan bagian dari netralitas TNI yang harus dipatuhi sehingga masyarakat tidak perlu meragukannya walaupun selalu melekat dengan Presiden dan Wapres yang kebetulan mencalonkan diri untuk mengikuti Pilpres 8 Juli mendatang. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/09)

Kapal Perang Asing Lalu-lalang di Perairan Nipah

Pulau Nipah hasil reklamasi. (Foto: Puspenerbal)

27 Mei 2009, Batam -- Kapal perang Angkatan Laut Malaysia dan Singapura lalu lalang di perairan Pulau Nipah, kata Kepala Satgas Marinir Pulau Nipah Letnan Dua Rudi.

"Hampir setiap minggu mereka lalu lalang, dalam sebulan, bisa tiga kali," kata Rudi di Pulau Nipah, Batam, Provinsi Kepri, Rabu.

Menurut Rudi, seharusnya, kapal perang asing yang melintasi perairan Indonesia harus mendapat ijin dari TNI AL, dan ia tidak pernah menerima perintah izin tersebut dari petinggi AL.

"Yang dilakukan kapal perang itu melanggar," kata dia.

Kapal perang Singapura RSS Victory.

Ia mengatakan kapal perang asing hanya melintas, dan tidak melihat prajurit negara tetangga itu berbuat sesuatu di perairan Nipah.

"Kadang, mereka iseng, mendekati pompong nelayan," kata dia menambahkan.

Kapal perang melaju cepat dengan jarak sekitar empat kilo meter dari batas pulau yang sedang direklamasi.

Rudi menyatakan belum sempat melaporkan kejadian itu kepada Komandan Lanal Batam, karena M Faisal sedang pendidikan.

Kapal perang yang digunakan marinir asing itu berjenis krol dengan persenjataan lengkap dan mesin di atas 100 PK.

Mengenai lalu lintas kapal perang udara milik Singapura, ia mengatakan tidak pernah terbang rendah di sekitar Pulau Nipah.

"Mereka terbang di wilayahnya saja, tapi karena berdekatan, jadi sering terlihat," kata dia.

(ANTARA News)

Kolinlamil Gelar Latihan Hellydeck Party

27 Mei 2009, Jakarta -- Dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit khususnya Anak Buah Kapal, Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) mengadakan kegiatan latihan tidak terprogram berupa Latihan Hellydeck Party. Latihan tersebut berlangsung sejak tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2009 berupa latihan kering dan dilanjutkan latihan basah pada tanggal 25 Mei 2009.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin pesat maka tugas-tugas kedepan tidaklah semakin ringan. Oleh karena itu, pemimpin Kolinlamil memandang perlu dilaksanakannya latihan-latihan secara bertingkat dan berlanjut baik secara terprogram maupun tidak terprogram dengan harapan pada saat digunakan seluruh Alutsista dan personel di lingkungan Kolinlamil dalam kondisi siap sehingga tugas pokok yang dibebankan dapat terlaksana secara optimal. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Tripilar kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpin, khususnya untuk peningkatan kesiapan operasional dan peningkatan profesionalisme prajurit.

Pada pelaksanaan latihan tersebut Kolinlamil bekerjasama dengan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) untuk penyediaan tenaga pelatih dan dukungan pesawat rotary wing (helikopter). Latihan tersebut berlangsung di Teluk Jakarta dengan melibatkan satu KRI yaitu, KRI Tanjung Kambani-971 dengan komandan kapal Letnan Kolonel Laut (P) Bambang Irawan dan satu heli TNI Angkatan Laut jenis Bell HU-417 dengan pilot Kapten Laut (P) Himawan. Metode yang diterapkan adalah dengan penyampaian pelajaran teori dan praktek baik tanpa pesawat atau menggunakan pesawat. Pada saat menggunakan pesawat dilaksanakan sebanyak empat kali Touch and Go dan satu kali Cut Enggine. Selama pelaksanaan latihan kering seluruh ABK selalu memperhatikan dengan seksama materi-materi yang diberikan oleh instruktur sehingga dalam pelaksanaan yang latihan basah (menggunakan helikopter) dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

(Dispen Kolinlamil)

Restrukturisasi PT PAL Indonesia Diawasi Kementerian BUMN

Kapal Kargo 18500 DWT, dipesan oleh Sider Navegacao, Portugal, sedang dikerjakan oleh pekerja PT. PAL. (Foto: thejakartapost)

27 Mei 2009, Jakarta -- Kondisi PT PAL Indonesia yang kembang kempis mengundang perhatian pemerintah pusat. Restrukturisasi PT PAL Indonesia kini terus dimonitoring oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, saat ini pihaknya terus memonitor proses restrukturisasi yang dijalankan Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

''Proses ini memang harus dilakukan secara cermat, tidak boleh tergesa-gesa. Untuk itu, sembari menunggu program restrukturisasi dari PPA, manajemen PAL harus menjalankan efisiensi internal erseroan," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN kemarin (26/5). Menurut Said, proses efisiensi harus dijalankan untuk mengurangi beban perseroan, juga sebagai itikad baik bahwa perseroan benar-benar ingin sehat.

Apakah efisiensi berupa rasionalisasi jumlah karyawan? "Efisiensi bisa dilakukan melalui banyak cara. Misalnya, tunjangan-tunjangan untuk eksekutif dikurangi. Demikian juga dengan rasionalisasi jumlah karyawan. Jika memang berdampak signifikan, maka harus dilakukan. Inilah yang harus dimatangkan oleh manajemen," katanya.

Said mengakui, suntikan dana PPA untuk PAL memang mendesak untuk dilakukan guna menyokong kegiatan operasional perseroan. Meski demikian, dia juga memaklumi jika hingga sekarang PPA belum mengucurkan dana tersebut. "Suntikan dana ini harus dilakukan dengan sangat cermat, kajiannya harus matang. Sebab, jika sembarangan, bisa-bisa dana yang disuntikkan justru habis karena struktur bisnisnya belum dibenahi," terangnya.

Usai resmi masuk dalam program restrukturisasi di bawah PPA, manajemen PAL telah mengajukan pinjaman lunak (soft loan) kepada pemerintah melalui PPA, nilainya sekitar USD 55 - 60 juta. Namun hingga, saat ini, dana tersebut belum kunjung cair karena PPA masih menyelesaikan kajian program restrukturisasi PAL.

Saat dimintai konfirmasi terkait program efisiensi perseroan, Dirut PT PAL Harsusanto belum memberikan tanggapan. Hingga berita ini ditulis, pesan singkat maupun telepon dari Jawa Pos belum dijawab.

Sebelumnya, saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN baru-baru ini, Harsusanto mengatakan, sembari menunggu cairnya suntikan dana dari PPA, manajemen PT PAL Indonesia berupaya melakukan negosiasi dengan para pemesan kapal.

Menurut Harsusanto, negosiasi pembayaran dengan pemesan kapal merupakan strategi agar proyek-proyek kapal tetap bisa dikerjakan dan di-delivery tepat waktu. ''Nego ini untuk term of payment (jangka waktu pembayaran)," ujarnya.

Dia mengatakan, upaya negosiasi tersebut cukup membuahkan hasil. Terbukti dari kesepakatan dengan pemesan sembilan kapal yang bersedia memajukan term of payment. "Jadi, sebagian uang dibayar di depan," katanya.

Hingga saat ini, lanjut dia, ada sembilan proyek kapal yang menggunakan skema term of payment di depan, yakni empat unit escort tug boat atau kapal pendorong dengan spesifikasi panjang keseluruhan 32 meter dan draft maksimum operasional 5,23 meter, yang dipesan oleh CGJ Corporation untuk proyek gas Tangguh, Papua. "Masing-masing kapal melakukan pembayaran di depan sebesar USD 500 ribu," terangnya.

Harsusanto mengatakan, operasional PAL memang hanya terbatas pada proyek kapal yang pemesannya bersedia melakukaan pembayaran di depan. Dengan demikian, PAL punya dana untuk membayar biaya-biaya operasional seperti sub kontraktor, mengeluarkan barang dari custom, dan lain-lain. "Tapi kalau untuk proyek lain dan operasional perseroan, kami tetap menunggu dana dari PPA," katanya.

(Jawa Pos)

DPR Minta Pemerintah Cepat Selesaikan Ambalat

Blok Ambalat. (Grafis: Tempo)

27 Mei 2009, Jakarta -- Jakarta (ANTARA News) -Ketua Komisi I DPR-RI Theo L Sambuaga mengharapkan pemerintah mempercepat penyelesaian kasus Ambalat di Kalimantan Timur untuk gangguan kapal asing yang berkeliaran di peraian wilayah itu.

Gangguan kapal asing di perairan Nunukan, Ambalat akhir-akhir ini terus meningkat, terutama dari negara Malaysia, namun armada perang RI tetap melakukan penjagaan ketat di perbatsan itu, kata Theo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Walau status pulau itu masih dalam perundingan Internasional, namun pulau itu tetap milik Negara Republik Indonesia (NKRI) dan perlu dijaga ketat untuk dipertahankan.

Setiap kapal asing memasuki perairan Indonesia harus diusir dengan menggunakan prosedur pertahanan laut, bila kapal asing itu tetap tidak mengindahkan peringatan TNI-AL, maka harus diusir secara paksa.

"Kita harus bertindak tegas terhadap kapal asing yang mencoba masuk batas wilayah NKRI baik di periaran, darat maupun udara," tegasnya.

Sebelumnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Untung Surapati-872 berhasil mengusir kapal perang Malaysia yang memasuki wilayah NKRI di perairan Nunukan, Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur (Koarmatim), Letkol Laut Toni Syaiful, di Surabaya, Selasa(26/5), mengungkapkan, sempat terjadi adu argumentasi antara Komandan KRI Untung Surapati, Mayor Laut (P) Salim dengan komandan kapal perang Malaysia.

"Setelah dijelaskan, bahwa kapal perang tersebut melanggar UNCLOS 82 tentang batas wilayah, baru kemudian komandan KD Yu-3508 diam dan selanjutnya kapal bergerak berputar haluan meninggalkan tempat sampai batas terluar perairan NKRI," katanya.

Peristiwa itu terjadi Senin(25/5) untuk kedua kalinya setelah sehari sebelumnya, Minggu (24/5), KRI Untung Surapati-872 bersama-sama dengan KRI Hasanuddin-366 juga telah mengusir kapal perang Malaysia KD Baung-3509 dari perairan wilayah NKRI.

"Pada hari itu juga, KRI juga berhasil mendeteksi sebuah helikopter Malaysian Maritime Enforcement Agency dan pesawat Beechraft yang terbang memasuki wilayah udara NKRI sejauh 40 mil laut," ujar Letkol Laut Toni Syaiful.

(ANTARA News)

Aktraksi Peringatan HUT Kodam IX Udayana

27 Mei 2009, Denpasar -- Beberapa prajurit memperagakan kemampuan bela diri karate dalam rangkaian atraksi peringatan HUT ke-52 Kodam IX Udayana di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Rabu (27/5). Prajurit Kodam IX Udayana saat ini juga dipersiapkan untuk sewaktu-waktu diterjunkan dalam pengamanan Pilpres 2009 mendatang. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/Koz/ama/09)



Beberapa prajurit Kodam IX Udayana memperagakan tembakan ke udara saat senam bersenjata di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Rabu (27/5). Atraksi tersebut merupakan rangkaian perayaan HUT ke-52 Kodam IX Udayana. (FOTO: ANTARA/Nyoman Budhiana/Koz/ama/09)



Beberapa prajurit Yonif 900 Raider melakukan atraksi penyergapan teroris dalam gedung saat peringatan HUT ke-52 Kodam IX Udayana di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Rabu (27/5). (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/Koz/ama/09)